060410 Komite Pengawas Perpajakan: Menkeu Dinilai Menyalahgunakan Wewenang

JAKARTA— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dinilai
menyalahgunakan wewenangnya dalam penetapan Komite Pengawas Perpajakan karena menyalahi prosedur pemilihan anggota untuk komite tersebut.

“Tiga nama yang terpilih menjadi Komite Pengawas Perpajakan (KPP) tidak termasuk dalam 24 nama yang lolos seleksi berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 02/KPP-PS/2009 tentang Penetapan Pendaftar Seleksi Calon Keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan. Ini jelas melanggar aturan,” ungkap Sumber Koran Jakarta, Senin(5/4).

Tiga nama itu adalah Abdul Anshari Ritonga, Anwar Suprijadi, Sidharta Utama, dan Hikmahanto Juwana.

Menkeu sendiri pada 26 Maret lalu melantik anggota  KPP sebagai implementasi atas amanat UU Nomor 6 Tahun 1983. KPP  merupakan pertama kalinya dibentuk di Indonesia. Sebagai Ketua KPP, ditunjuk mantan Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang juga merangkap sebagai anggota. Selain itu, ditetapkan pula Abdul Anshari Ritonga sebagai Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota. Inspektur Jenderal Kemkeu Hekinus Manao ditunjuk sebagai anggota.

Kemudian, dua anggota lainnya, yakni Shidarta Utama dan Hikmahanto Juwana, yang merupakan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Masih menurut sumber tersebut, apabila Dr Anwar Suprijadi sudah pensiun dari Kementerian Keuangan,  penetapan anggota KPP tetap melanggar atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu namanya  tidak tercantum dalam 24 (dua puluh empat)  nama yang harus menyerahkan berkas persyaratan pendukung. 24 nama ini adalah para kandidat yang disaring untuk menjadi KKP sejak 8 bulan lalu.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.09/2008, bahwa 4 (empat) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bukan dari pegawai negeri, Sedangkan tiga dari lima anggota KPP yang terpilih adalah mantan atau masih pejabat tinggi Kementerian Keuangan.

Dampak dari komposisi anggota KPP  didominasi oleh pejabat atau mantan pejabat Kementerian Keuangan, memunculkan isu  setiap perkara yang timbul akan selalu diselesaikan secara adat atau diselesaikan secara internal,

Adanya unsur akademisi tidak menjamin kenetralan karena jika terjadi voting akan selalu dimenangkan oleh 3 (tiga) pejabat atau mantan pejabat Kementerian Keuangan.

Hal yang disesalkan adalah apa gunanya melakukan penjaringan melalui iklan, apabila sistem dan Menkeu  telah memiliki calon yang akan dipilih dan ditetapkan. Apalagi penetapan anggota  diputuskan hampir 8 (delapan) bulan setelah wawancara mengundang dugaan-dugaan yang negatif.[dni]

060410 Setumpuk PR Belum Selesai

Research in Motion (RIM) baru saja merealisasikan satu janjinya kepada pemerintah Indonesia yakni menambah distributor selain bekerjasama dengan operator untuk berjualan perangkatnya.

Pada tahun lalu, setelah diancam oleh pemerintah dibekukan sertifikat impornya, RIM membuka purna jual dengan janji  memiliki standar setara  di Singapura.

“Penambahan distributor itu sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan itu kala sowan ke regulator. Rencananya akan ada tambahan dua lagi.  Tetapi masih ada pekerjaan rumah (PR) lain yang belum selesai,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Senin (5/4).

PR yang dianggap belum selesai adalah kepastian pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk jasa BlackBerry Internet Service (BIS) atau BlackBerry Enterprise Service (BES), pembangunan server secara regional, standar layanan purna jual, serta kepastian BlackBerry Alliances dimana RIM membuka kerjasama dengan software house lokal untuk membuat   konten.

“Jika BlackBerry Alliances terbentuk harus jelas bagi hasil dengan pemain lokal. Pemerintah akan melindungi anak-anak muda yang bermain di sektor itu. Dalam waktu dekat petinggi RIM akan kembali mengunjungi kami,” tegasnya.

Belum Berubah

Praktisi telematika Faizal Adiputra menyakini, harga layanan yang diberikan oleh operator tidak akan murah walaupun pola distribusi sudah berubah. “Tidak mungkin harga layanan dibanting walau penjualan BlackBerry sudah seperti smartphone lainnya. Lihat saja Nokia atau Samsung, banyak distributor, harganya tidak turun, bukan,” katanya.

Penggagas milis BlackBerry, Abul A’la Almaujudy mengungkapkan, meskipun RIM sudah memiliki distributor tetapi tidak akan berpengaruh kepada harga layanan dari operator kepada pengguna.

“Layanan BlackBerry   semakin beragam dengan varian produk  yang ada dan semakin murah   hitungannya. Saya tidak yakin bisa lebih murah lagi, karena ada biaya   yang ditanggung operator untuk tetap menjaga agar layanannya bisa tetap optimal,” katanya.
Menurutnya, kompetisi di BlackBerry sekarang lebih ke produk dan layanan, juga   solusi. “Operator  harus memperhatikan   level layanan   jaringan (koneksi) bagi para operator. Sedangkan bagi  para developer aplikasi ini  adalah saat yang tepat menjadi tuan rumah di negeri   sendiri, karena solusi di platform BlackBerry mulai dibutuhkan, baik   dari sisi korporasi maupun retail individual,” katanya.

Direktur ICT Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati menilai, pola bisnis yang dikembangkan oleh RIM lebih mementingkan diri sendiri ketimbang partner.

“Harus diakui BlackBerry secara brand sudah jadi, sehingga ketika dulu  operator  ingin berjualan, tentunya lebih mencari  prestige. Ternyata ketika ada inovasi prabayar, pasarnya bagus dan akhirnya diseriusi,” katanya.

Masalahnya ketika operator mau menseriusi, baru terasa jika ada ketimpangan dalam berbisnis dengan perusahaan Kanada tersebut. Misal dalam pengadaan purna jual yang harus dikelola oleh operator atau  link bandwidth ke server RIM.

Untuk bisa ke server tersebut  operator  harus mengeluarkan investasi, belum lagi alokasi  bandwidth lumayan  besar, namun ketika sudah   di ‘gerbang’ server  terjadi bottle neck karena harus berbagi dengan operator lain dari seluruh dunia.

Padahal di luar biaya pembangunan backbone, operator  harus membayar ke RIM per pelanggan biaya sebesar 6 hingga 10 dollar AS untuk menggunakan jasa  BIS. “Jelas sekali terkesan yang butuh itu operator karena RIM sadar inovasinya sedang booming,” katanya.

Berkaitan dengan masalah purna jual, Ventura meminta regulator mengkritisi implementasi di lapangan karena yang terjadi hanya sebagai pick up point. “Masih banyak perangkat yang tidak bisa diperbaiki langsung di Indonesia. Bahkan jadwal perbaikan bisa mencapai 3 bulan. Ini berarti tidak sesuai janji awal. Indonesia sebagai pasar besar harus tegas kepada pemain besar,” tegasnya.

Sementara Kepala Divisi Pemasaran VAS Indosat  Teguh Prasetya mengakui, memang sangat susah menurunkan harga layanan BlackBerry karena biaya minimum sudah ditentukan oleh RIM. “Kita ini hanya mengikuti ketentuan yang dibuat oleh RIM. Jika ada operator yang berani banting harga, berarti harus rela mengorbankan kualitas layanan ke pelanggan,” katanya.[dni]

060410 Kanal Penjualan BlackBerry : Menanti Perubahan Peta Kompetisi

Prinsipal BlackBerry asal Kanada, Research in Motion (RIM) merealisasikan janjinya untuk memperluas kanal penjualan perangkat yang paling diminati oleh pengguna gadget di negeri ini pada pekan lalu.

Kali ini, RIM menggandeng Brightpoint untuk memperluas penjualan perangkatnya, setelah sebelumnya bekerjasama dengan operator lokal menjual alat yang mencatat pertumbuhan penjualan tertinggi selama 2009 itu di Indonesia.

Brightpoint  adalah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Indianapolis Amerika Serikat dan menyediakan jasa distribusi perangkat nirkabel di seluruh dunia. Hingga tahun lalu, Brightpoint telah menangani sekitar 84 juta handset dan menjangkau 25 negara di Amerika, Asia Pasifik, Eropa Timur dan Timur Tengah, melalui 100 ribu titik penjualan ritel.

Selain dengan RIM, Brightpoint juga bekerja sama dengan Samsung, Nokia, Motorola dan perusahaan lain. Indonesia adalah negara pertama di Asia yang akan menikmati kanal penjualan baru dari jaringan distribusi Brightpoin

Mengingat belum pernah bermain di  Indonesia,  Brightpoint menunjuk Teletama Arta Mandiri (TAM) sebagai distributor lokal pertama bagi BlackBerry di Indonesia. TAM saat ini memiliki lebih dari 400 karyawan dengan 20 kantor cabang dan pusat layanan yang tersebar di Indonesia.

Sebagai langkah awal, distribusi akan merambah 80 retail point di 7 kota, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dan Makassar. Gerai-gerai tadi akan menyediakan beberapa model perangkat BlackBerry meliputi BlackBerry seri Bold 9700, BlackBerry Bold 9000, BlackBerry Curve 8900, dan BlackBerry Curve 8520.

“Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat penjualan handset kami cukup tinggi. Dengan memiliki distributor di Inonesia, diharapkan dapat semakin memberikan layanan dengan meningkatkan ketersediaan smartphone BlackBerry di Indonesia,” kata Director of Distribution in Asia Pasific Research In Motion (RIM), Hastings Singh di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, hadirnya distributor langsung yang ditunjuk RIM  akan memberikan nilai tambah  kepada pengguna. “Kami akan menyediakan lebih banyak warna, model, dan aplikasi  yang khas untuk Indonesia, selain mencoba memudahkan proses pembelian oleh masyarakat,” katanya.

Kepala Finansial dari Brightpoint di Asia Pasific Paul Ringrose mengungkapkan, kehadiran perseroan untuk mendukung langkah RIM menguasai 25 persen total penjualan smartphone di Indonesia. Berdasarkan catatan, diperkirakan pada 2010 terdapat 30 juta unit ponsel akan terjual di Indonesia, dimana 30 persen dari varian smartphone.

“Peningkatan kebutuhan data melalui mobile dan peningkatan konten pendukung serta tingginya animo masyarakat untuk informasi menjadi alasan utama kami bekerja sama dengan RIM. Kami akan turut melakukan tindakan positif guna mendukung target RIM,” katanya.

Jalan Sendiri

Sayangnya, gebrakan yang dilakukan RIM itu tidak melibatkan mitra resmi yang selama ini jatuh bangun mengedukasi pasar sehingga BlackBerry laris manis di pasar. Para mitra itu adalah operator telekomunikasi yakni Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dan Smart Telecom.

“Kita hanya diajak diskusi oleh RIM tentang cara meredam barang black market yang kian merajalela. Kalau kenyataan outputnya keluar seperti itu (menggandeng distributor), sama sekali tidak ada informasi,” ungkap GM Direct Sales XL Handono Warih.

Untuk diketahui, di setiap operator yang menjadi mitra resmi RIM, peredaran BlackBerry black market telah menguasai hampir 60 persen penggunaan layanan. “RIM mencoba meredam barang black market itu dengan menunjuk satu distributor yang dinilai kuat mempengaruhi pasar. Masalah tujuan itu tercapai atau tidak, lihat saja 3 bulan ke depan. Satu hal yang jelas ini akan mengubah peta kompetisi nantinya,” jelasnya.

Dijelaskannya, selama ini operator harus menghitung margin keuntungan antara berjualan perangkat dan layanan. Setelah RIM berjualan sendirian dengan distributornya, operator tentu ingin  lebih fokus kepada penyediaan layanan sesuai spesialisasinya.

“Kita semua tahu 80 persen pendapatan RIM itu datangnya dari berjualan perangkat. Jika sebelumnya operator disuruh mengerjakan semuanya, sekarang RIM ingin  mengatur  distribusi perangkat agar layanan tetap tumbuh,” katanya.

Namun, Warih sendiri belum bisa memprediksi langkah yang diambil RIM yaitu mempertahankan skenario   menjalin kemitraan dengan operator, dan secara bersamaan juga membuka official distributor buyer-nya atau melepaskan tali pengekang kepada operator untuk membeli handset mereka. Pola terakhir ini membuat  operator yang menjalin kerja sama dengan RIM, dibebankan target untuk membeli handset   dalam jumlah tertentu.

Kepala Divisi Pemasaran VAS Indosat  Teguh Prasetya menegaskan, pihaknya segera meninjau ulang pola distribusi dengan  dengan appointed buyer-nya  dan  RIM. “Kami hanya ingin fokus di   service, aplikasi, dan solusi,” katanya.

Diharapkannya, semakin banyaknya handset tentu akan semakin memudahkan pengguna  untuk mengaktifkan layanan BlackBerry  dan berujung membantu pendapatan operator. “ Efektifitasnya perlu dilihat dalam 1 bulan ke depan. Tetapi ini pasti akan meningkatkan penjualan layanan masing-masing operator. Indosat saja pada 2010 menargetkan mendapatkan 500 ribu pengguna,” ungkapnya.

Sementara Direktur ICT Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati menilai langkah RIM sudah terlambat. “Di luar negeri RIM menggandeng distributor untuk menolong operator kecil yang tak mampu membeli langsung perangkat. Seandainya dari dulu ini dilakukan, tentunya akan mendorong penjualan alat itu lebih tinggi karena operator akan membeli kepada distributor dengan harga yang lebih murah,” katanya.

Menurutnya, jika RIM memandang para operator sebagai para mitra, seharusnya memberikan waktu bagi rekanan untuk menghabiskan stok lama agar bisa mendapatkan margin dari perangkat yang kadung sudah dibeli. “Margin dari menjual perangkat itu sangat tipis. Kalau begini, operator bisa obral stok lama ketimbang rugi. Jadi, selama beberapa waktu ke depan tinggal menikmati harga perangkat yang lebih murah,” katanya.

Praktisi telematika Faizal Adiputra menyarankan, RIM secepatnya mengubah pola bisninya yaitu mengizinkan operator hanya fokus kepada layanan. “RIM cukup memenuhi kebutuhan bundling operator melalui distributornya. Tidak pada tempatnya operator dipaksa mengambil barang dalam jumlah tertentu karena berjualan perangkat bukan spesialisasinya,” katanya.

Faizal menyakini, jika tiga pihak (operator, distributor, RIM) bekerjasama mengedukasi pasar, maka penjualan dan penggunaan layanan BlackBerry akan lebih meningkat ketimbang tahun lalu. “Kuncinya masing-masing menjalankan fungsi. Operator menyiapkan layanan, distributor perkuat channel, serta RIM mendukung infrastruktur dan aplikasi,” jelasnya.[dni]

060410 Menkominfo Diharapkan Tidak Suburkan Nepotisme

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring diharapkan tidak menyuburkan praktik nepotisme di kementrian yang dipimpinnya dengan mengangkat pejabat publik yang memiliki latar belakang kedekatan ideologis dari asal partai sang menteri yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Jika pejabat eselon I yang diangkat memiliki hubungan ideologis dengan Menkominfo itu menimbulkan kecurigaan di publik terkait motivasi pemilihan sosok tersebut. Sebaiknya dicari dari kalangan profesional. Apalagi eselon I setingkat Dirjen Postel itu harusnya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki afiliasi dengan partai tertentu,” tegas Anggota Komsi I DPR-RI Tantowi Yahya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Tantowi diminta komentarnya terkait akan dilantiknya  Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel M. Budi Setiawan menggantikan Basuki Yusuf Iskandar pada minggu ini. Budi Setiawan adalah mantan   Deputi II Menpora bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda era Adhyaksa Dault  Doktor lulusan Tokyo yang mendalami ilmu nuklir ini berdasarkan penelusuran di laman-laman internet tercatat sebagai salah satu deklarator dari  PKS.
Saat ini Budi dimagangkan di Irjen Kemenkominfo untuk memenuhi syarat diangkat sebagai PLT. Posisi eselon II di kementrian itu telah dipegang Budi untuk memuluskan langkah menuju PLT Dirjen Postel

Tantowi menyarankan, ketimbang menunjuk PLT, Menkominfo sebaiknya mengusulkan nama definitif ke Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA). “Hampir 6 bulan Postel tidak memiliki pejabat resmi. Padahal posisi direktorat itu sangat strategis yakni menyumbang 93 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dibiarkan kosong dengan kekuasaan absolut di tangan menkominfo menimbulkan kecurigaan di publik,” sesalnya.

Sebelumnya, Tifatul Sembiring mengakui Budi adalah sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi PLT walau tidak memiliki latar belakang telekomunikasi atau logistik. “Banyak yang mengincar posisi Dirjen Postel. Mungkin karena perannya yang strategis. Saya sudah mencari beberapa orang, dan pilihan jatuh ke beliau (Budi),” tegasnya.

Tifatul pun menegaskan, tetap akan melantik Budi walau ada pro kontra diluar. “Pelantikan tetap dilakukan, karena PLT bisa masih dalam wewenang  Menkominfo. Secepatnya dilaksanakan jika ketentuan teknis dipenuhi,” katanya.

Direktur bidang Kebijakan LPPMI Kamilov Sagala menduga, pilihan Tifatul memilih seorang PLT dari luar KemenKominfo karena melihat belum ada sosok yang loyal bisa dipercaya.

“Loyal disini bukan kepada satu kelompok. Tetapi loyal pada ucapan dan kebijakan yang digariskan,” katanya. [dni]

060410 Lisensi SLI Wajar Ditambah

JAKARTA—Lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) seharusnya ditambah untuk meningkatkan kompetisi mengingat selama ini masih terjadi oligopoli melalui tiga pemain.

“Seharusnya ditambah biar kompetisi terjadi. Apalagi pelanggan dari SLI itu sifatnya mengambang  dimana yang diberikan itu adalah jasa transportasi untuk komunikasi ke luar negeri,” ungkap Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi di Jakarta, Senin (5/4).

Dijelaskannya, pemerintah selama ini dalam memberikan lisensi ke operator terkesan tidak konsisten secara teori ekonomi industri karena selalu berubah-ubah. Secara teori, lisensi bisa saja diberikan oleh pemerintah dengan persyaratan yang ketat, diserahkan ke mekanisme pasar, atau campuran dari kedua hal itu.

“Di Indonesia untuk SLI yang digunakan prinsip pertama. Tetapi karena di pasar ada desakan untuk menambah pemain, pemerintah gamang mau menyesuaikan kondisi,” katanya.

Menurutnya, untuk menjamin adanya kompetisi, lisensi diberikan ke pemain baru dengan menerapkan persyaratan yang berat. Misal, ketentuan penyediaan jaringan, jumlah pelanggan, dan rencana bisnis ke depan. “Setelah itu setahun berjalan dievaluasi. Jika ternyata tidak memenuhi proposal, dicabut lisensinya,” katanya.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi mengakui, sedang dibuat draft untuk mengevaluasi pemberian lisensi SLI bagi pemain baru. “Sedang dikaji draft evaluasinya. Soalnya dua pemain seluler yakni Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan XL sudah mengajukan proposal,” katanya.

Iwan menegaskan, dalam pemberian lisensi pemerintah selalu berpegang kepada Undang-undang Telekomunikasi dimana tidak bisa diobral seenaknya. “Konsekuensi pemberian lisensi itu harus terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara,” katanya.
Untuk diketahui, layanan SLI selama ini diselenggarakan oleh tiga pemain yakni Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Bakrie Telecom adalah pemain yang baru mengoperasionalkan layanannya selama setahun. Banyak kalangan menilai, meskipun Bakrie Telecom datang sebagai pemain ketiga, tetapi belum mengubah peta kompetisi yang dikuasai oleh dua pemain lama.

Bahkan, kabar tak sedap menghampiri kode akses 009 milik Bakrie Telecom yang dianggap menggunakan Voice Over Internet Protocol (Voip) karena tarif yang ditawarkan terlalu murah dan kualitasnya tidak seperti clear channel. BRTI pun sempat melakukan investigasi terutama terkait mitra yang digunakan oleh operator itu untuk terminasi.[dni]