050310 Penerbitan SIUP Pertimbangkan Mayoritas Tunggal

JAKARTA— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menimbang masalah mayoritas tunggal (Single Majority) dalam penerbitan surat izin usaha penerbangan (SIUP)  karena guna mengimplementasikan Undang-undang Penerbangan.
Mayoritas tunggal adalah ketentuan komposisi  yang dipenuhi   maskapai dimana saham lokal mencapai   51 persen    dan 49 persen  asing.  Hal tersebut untuk memastikan seluruh keputusan bisnis perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam negeri. Ketentuan itu sudah dicantumkan dalam Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.
Sesuai Pasal tersebut, badan usaha angkutan udara niaga nasional seluruh atau sebagian besar modalnya (51%) harus dimiliki oleh badan hukum atau warga negara Indonesia. Namun jika kepemilikan Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, maka salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing.

Jika ketentuan itu tidak diterapkan, Pasal 113 ayat (3) memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha penerbangan maskapai yang bersangkutan.
“UU memberikan batas waktu 3 tahun bagi maskapai menerapkan single majority, dan itu berlaku surut,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, belum lama ini.
Diungkapkannya, terdapat  beberapa maskapai yang belum menerapkan single majority salah satu diantaranya  Indonesia AirAsia.
Sementara Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, SIUP untuk maskapai Firefly Indonesia terancam tidak dikeluarkan karena tidak memenuhi single majority dan belum memenuhi beberapa persyaratan lainnya. “Sampai sekarang masih belum dikeluarkan karena terhambat hal-hal di atas,” jelasnya.
FireFly adalah anak usaha Fly Firefly Sdn Bhd (Malaysia Airlines Group) dengan investor lokal. Maskapai yang menggunakan pesawat baling-baling jenis ATR 72 tersebut telah sukses melayani rute jarak dekat antar negara Malaysia-Indonesia. Komposisi saham dari maskapai ini disinyalir 50:50 antara lokal dan asing sehingga tidak jelas siapa yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin mendukung upaya pemerintah memperketat pengawasan komposisi kepemilikan modal maskapai yang beroperasi di Indonesia.
“Harus hati-hati karena pada umumnya di atas kertas sahamnya memang 51 persen  Indonesia dan 49 persen  asing. Tetapi yang berkuasa dalam menentukan kebijakan perusahaan justru yang minoritas,” ujarnya.
Pakar Hukum Transportasi Udara Kamis Martono juga menginginkan pemerintah memastikan pemilik modal Indonesia harus tetap lebih besar dari keseluruhan modal milik asing. “Karena yang terjadi saat ini modal yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia pada kenyataannya terpecah-pecah, tidak bulat 51 persen.  Ini bisa mengganggu manajemen perusahaan bersangkutan,” katanya.[dni]

1 Komentar

  1. Nice info and post…thanks


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s