050310 Kemenkominfo Cabut Izin Prinsip Internux

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya mencabut izin prinsip PT Internux sebagai penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) setelah perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya kepada negara berupa pembayaran  upfront fee dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi.

Internux adalah perusahaan yang  memenangkan tender BWA   pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa  BHP frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

“Saya telah menandatangani surat keputusan pencabutan izin prinsip dari perusahaan itu. Jika dibiarkan bisa menjadi preseden buruk bagi pemenang lainnya. Apalagi, masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar kewajiban,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, seperti ada kebimbangan dari Tifatul untuk mencabut izin prinsip dari Internux walau sebagai pemenang tender sudah jelas tidak mengindahkan peringatan pemerintah sebanyak tiga kali dengan alasan ingin menyelematkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah karena sudah sesuai dengan dokumen tender. “Itu sudah benar dan sesuai rekomendasi BRTI ke Menkominfo belum lama ini, “ katanya.

Untuk diketahui, KemenKominfo  telah memberikan tiga kali peringatan kepada Internux agar  membayar kewajibannya kepada negara.  Internux sendiri  telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Internux  mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA.

Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan. Selain bermasalah sebagai pemenang tender, Internux juga diberikan peringatan oleh pemerintah karena belum memberikan laporan kinerja 2009 bersama 71 PJI lainnya.

Anggota Komite lainnya Heru Sutadi  menegaskan,  dalam pembayaran kewajiban sebagai pemenang, pemerintah tidak mengenal istilah membayar secara bertahap. “Kami tidak bisa membiarkan ada pembayaran bertahap. Soalnya ada dua pemain lagi belum membayar. Jika  yang lain bisa ikut-ikutan dan wibawa pemerintah bisa jatuh,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirut Internux Adnan Nisar menegaskan, akan mengambil langkah hukum jika keputusan tersebut resmi diterima oleh perusahaan. “Kami akan mengambil langkah hukum. Kami sudah mengeluarkan uang hingga 5 juta dollar AS untuk menjadi pemenang,” tegasnya.

Berdasarkan catatan,  Selain Internux,   pembayaran lainnya yang ditunggu oleh pemerintah untuk pemenang BWA berasal dari  Konsorsium Wimax Indonesia (  Wireless Telecom Universal/WTU) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania. Kedua perusahaan ini sudah diberikan peringatan kedua oleh pemerintah. [dni]

050310 Penerbitan SIUP Pertimbangkan Mayoritas Tunggal

JAKARTA— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menimbang masalah mayoritas tunggal (Single Majority) dalam penerbitan surat izin usaha penerbangan (SIUP)  karena guna mengimplementasikan Undang-undang Penerbangan.
Mayoritas tunggal adalah ketentuan komposisi  yang dipenuhi   maskapai dimana saham lokal mencapai   51 persen    dan 49 persen  asing.  Hal tersebut untuk memastikan seluruh keputusan bisnis perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam negeri. Ketentuan itu sudah dicantumkan dalam Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.
Sesuai Pasal tersebut, badan usaha angkutan udara niaga nasional seluruh atau sebagian besar modalnya (51%) harus dimiliki oleh badan hukum atau warga negara Indonesia. Namun jika kepemilikan Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, maka salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing.

Jika ketentuan itu tidak diterapkan, Pasal 113 ayat (3) memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha penerbangan maskapai yang bersangkutan.
“UU memberikan batas waktu 3 tahun bagi maskapai menerapkan single majority, dan itu berlaku surut,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, belum lama ini.
Diungkapkannya, terdapat  beberapa maskapai yang belum menerapkan single majority salah satu diantaranya  Indonesia AirAsia.
Sementara Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, SIUP untuk maskapai Firefly Indonesia terancam tidak dikeluarkan karena tidak memenuhi single majority dan belum memenuhi beberapa persyaratan lainnya. “Sampai sekarang masih belum dikeluarkan karena terhambat hal-hal di atas,” jelasnya.
FireFly adalah anak usaha Fly Firefly Sdn Bhd (Malaysia Airlines Group) dengan investor lokal. Maskapai yang menggunakan pesawat baling-baling jenis ATR 72 tersebut telah sukses melayani rute jarak dekat antar negara Malaysia-Indonesia. Komposisi saham dari maskapai ini disinyalir 50:50 antara lokal dan asing sehingga tidak jelas siapa yang dominan dalam pengambilan keputusan.

Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin mendukung upaya pemerintah memperketat pengawasan komposisi kepemilikan modal maskapai yang beroperasi di Indonesia.
“Harus hati-hati karena pada umumnya di atas kertas sahamnya memang 51 persen  Indonesia dan 49 persen  asing. Tetapi yang berkuasa dalam menentukan kebijakan perusahaan justru yang minoritas,” ujarnya.
Pakar Hukum Transportasi Udara Kamis Martono juga menginginkan pemerintah memastikan pemilik modal Indonesia harus tetap lebih besar dari keseluruhan modal milik asing. “Karena yang terjadi saat ini modal yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia pada kenyataannya terpecah-pecah, tidak bulat 51 persen.  Ini bisa mengganggu manajemen perusahaan bersangkutan,” katanya.[dni]

050310 Telkom Harapkan DBS Hasilkan Rp 3 Triliun

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengharapkan  Divisi Business Service (DBS) menghasilkan pendapatan sebesar tiga triliun rupiah bagi perseroan jika target melayani 40 ribu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tercapai pada 2010.

“Kita harapkan DBS bisa berkontribusi sebesar angka di atas karena sekarang sudah mulai fokus melayani segmen  UKM ,” ungkap Direktur Enterprise and Wholesale Telkom Arief Yahya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

DBS  adalah unit yang dibentuk Telkom dikhususkan untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan menawarkan beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang tepat.

Beberapa aplikasi berbasis platform as as services (PAAS) cloud computing sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, dan lainnya. Cloud computing  adalah pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing.

DBS berada di bawah kendali direktorat  Enterprise and Wholesale. Direktorat ini sendiri berkontribusi sebesar 50 persen bagi pendapatan perusahaan dalam neraca unconsiladated.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, selama ini segmen UKM telah berkontribusi sebesar 10 hingga 15 persen bagi pendapatan perseroan. “Angka itu di luar wartel atau SOHO,” katanya.

Arief menambahkan, untuk mencapai target dari unit baru tersebut dibentuk Small Medium Enterprise (SME) Center di 13 Kota di seluruh Indonesia yang menelan biaya hingga 13 miliar rupiah.

SME Center adalah pusat layanan pengembangan UKM yang didirikan Telkom dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pengusaha kecil melalui penyediaan solusi TI sebagai business enabler.

Executive General Manager Divisi Business Service (DBS) Telkom Slamet Riyadi mengungkapkan,  pertumbuhan belanja solusi  Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan kalangan UKM hingga empat tahun kedepan diperkirakan mencapai 60,3 persen atau senilai 18,6 triliun rupiah dengan nilai Compound Annual Growth Rate (CAGR) 12,83 persen.

“Penggunan  TI secara tepat  sebagai enabler diyakini bisa menekan biaya operasional dari pebisnis skala  UKM hingga 60 persen, sehingga berimbas pada penurunan drastis dari Total Cost of Ownership (TCO),” katanya.

Di Bawah 10%
Selanjutnya Rinaldi mengharapkan, untuk obligasi senilai dua triliun rupiah yang akan diterbitkan pada Juni nanti, kupon diharapkan berkisar di bawah 10 persen. “Jika dilihat kondisi pasar,   kita ingin yang terbaik. Kemarin ada perusahaan yang dibawah 10 persen, tentu kita juga berharap demikian,” katanya.

Rinaldi optimistis, obligasi yang dikeluarkan tidak akan oversubscribe karena sudah sesuai dengan kebutuhan perseroan.  “Kebutuhan itu digabung dengan pinjaman bank, jika  bagus,  kita lihat, tetap 2 triliun  atau  dinaikkan. Untuk pemenuhan belanja modal sendiri kami sudah punya pinjaman bank dan vendor financing, serta dana internal,” katanya.

Diungkapkannya, pinjaman dari bank sudah ada yang  jatuh tempo,  sehingga harus ditarik lagi. “Jumlahnya  sekitar 2 – 3 triliun rupiah. Itu refinancing lama dan  baru. Sedangkan total belanja modal sebesar  1,8 – 2 miliar dollar AS,” katanya.[dni]