240310 PSO Pos Sebaiknya Berbasis Komoditi

JAKARTA—Pelaksanaan dari  Public Services Obligation (PSO) untuk pos sebaiknya tidak berdasarkan wilayah layanan tetapi berbasis komoditi agar tepat sasaran dan transparan.

“Jika PSO Pos masih berbasis wilayah itu kurang tepat sasaran. Masalahnya jika berbasis komoditi akan menyulitkan pencatatan pembukuan di pihak pelaksan,” ungkap juru bicara Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM (Pustral UGM) Danang Parikesit di Jakarta, Selasa (23/3).

Menurutnya, pelaksanaan berbasis komoditi akan membuat dana PSO Pos lebih transparan tujuan kegunaan dan sasaran yang dicapai. “Tapi itu membutuhkan pemisahan akutansi antara yang subsidi dan non subsidi supaya bisa diaudit,” katanya.

Pelayanan PSO pos  pada dasarnya dilatar-belakangi oleh amanat Kongres Universal Pos Union (UPU) tahun 1999 dan juga 2004 yang antara lain menyebutkan, bahwa layanan jasa pos bersifat universal dan tiap negara wajib menyelenggarakan sebagai perwujudan dari hak berkomunikasi.

Amanat kedua kongres tersebut juga ditujukan untuk menjamin masyarakat dapat mengirim dan atau menerima berita sampai berat 2000 gram dan barang sampai 20 kg dari satu titik ke titik lainnya di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos antara lain menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan layanan pos universal, yaitu pemerintah wajib menjamin terselenggaranya layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia dan  wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan PSO pos  terdiri dari surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 kilogram, sekilogram sampai dengan 7 kilogram,  barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kilogram ( M-bag ), dan  paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram.

Selama ini pengaturan kewajiban PSO pos telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 68 Tahun 2004.  Kemenkominfo berencana untuk merevisi regulasi ini  karena telah terjadi multi tafsir dari pemeriksa (sewaktu PT Pos Indonesia diaudit) mengenai perhitungan besaran subsidi PSO.

Pihak pemeriksa berpendapat, bahwa besaran PSO dihitung dari prosentase besaran pendapatan penugasan dibandingkan dengan total pendapatan kemudian dikalikan biaya. Di samping itu, batasan biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam pemberian subsidi tidak tegas.

Kepala Humas dan Informasi Kemenkominfo mengungkapkan,  dalam revisi KM No 68/2004 akan dinyatakan pendekatan tersedianya aksesibilitas layanan PSO pos  di wilayah yang tidak layak usaha sehingga masyarakat mendapat pelayanan jasa pos di seluruh Indonesia.

Sedangkan  dasar perhitungan dana subsidi  adalah selisih kurang dari pendapatan dan biaya kantor cabang pos yang dihitung berdasarkan metoda transfer pricing .

“Dengan menggunakan transfer pricing, produktivitas Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU)  dapat terukur dengan baik dan hanya dibebani biaya yang relevan dan proporsional,” katanya.

Diungkapkannya, selama masa transisi dua tahun kedepan PSO pos akan tetap dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Setelah itu PSO pos akan ditender . Dana PSO yang digelontorkan untuk  layanan pos universal tahun 2009  sebesar 120 miliar rupiah dan  2010 ini sekitar 150 miliar rupiah.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s