210310 KPPU Keluarkan Regulasi Larangan Kartel

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  akan mengeluarkan regulasi larangan praktik kartel pada akhir  April nanti untuk menjaga persaingan usaha sehat di industri nasional.

Kartel  adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar.

“Regulasinya akan keluar dalam bentuk Peraturan Komisi No 11 (Perkom No 11). Ini sebagai bentuk jabaran dari Pasal 11  Undang – Undang No 5/99 ) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sekarang kami sedang melakukan konsultasi publik,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu ( 21/3).

Pasal 11 dalam UU tersebut mengatur agar pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dijelaskannya, dalam regulasi itu akan  menekankan pada penjelasan tentang rangkaian pembuktian dalam perkara kartel yang meliputi aspek struktural, perilaku dan dampak.“Pasal 11 tentang kartel menuntut   proses pembuktian harus menggunakan pendekaran S-C-P (structure-conduct-performance),” jelasnya
.
Pedoman ini mengatur pula tentang indikator awal identifikasi kartel yang dapat terjadi melalui faktor struktural dan faktor perilaku. Faktor struktural antara lain tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontak multi pasar, persediaan dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, karakter permintaan, dan kekuatan tawar pembeli.

Sedangkan faktor perilaku, antara lain    transparansi dan pertukaran informasi,
serta peraturan harga dan kontak.

Selanjutnya dijelaskan, Perkom tersebut juga mewaspadai   kartel khususnya yang bersifat perjanjian diam-diam melalui asoisasi usaha.  “Umumnya terjadi pada  asosiasi yang  beranggotakan pelaku usaha dari sektor   yang berkonsetrasi pasar tinggi dengan tingkat entry barrier (hambatan masuk) yang tinggi dan elastisitas (pergerakan pergeseran permintaan konsumen) yang rendah,” katanya.

Ditegaskannya, sanksi yang diberikan berdasarkan pedoman ini adalah  administratif dan pidana.  pidana. Sanksi administratif antara lain penetapan pembatalan perjanjian., perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat,  penetapan pembayaran ganti rugi,  pengenaan denda serendah-rendahnya  satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya  dua puluh lima miliar rupiah.

Sedankan sanksi pidana adalah  denda serendah-rendahnya  25  miliar rupiah  dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Bahkan bisa juga terjadi  pencabutan izin usaha.

Untuk diketahui, saat ini KPPU   tengah menyelidiki dugaan kartel di industri farmasi dan semen.

Di industri farmasi, dua perusahaan, Pfizer Indonesia dan Dexa Medica  diduga melakukan kartel untuk  obat kelas amplodipine.  Pemeriksaan terhadap Pfizer telah dilakukan Senin pekan lalu.

“Perusahaan itu membantah semua dugaan yang kita lontarkan. Tetapi pemeriksaan akan tetap dilanjutkan,” tegas Junaidi.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s