190310 Pengusaha Wartel Tuntut Pembayaran Airtime

JAKARTA—Para pengusaha wartel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) menuntut tujuh operator seluler untuk mengembalikan biaya airtime periode trafik April 2005 hingga Januari 2007 senilai 54,093 miliar rupiah yang merupakan hak pemilik wartel.

Ketujuh operator yang dituntut adalah Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Smart Telecom, Axis, dan Sampoerna Telecom. Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen. Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), setelah itu oleh Telkom menyetorkan ke operator seluler.

“Masih ada tunggakan oleh operator seluler kepada para pengusaha wartel untuk periode April 2005 hingga Januari 2007. Jika tidak dilakukan pembayaran kami akan memailitkan para operator itu dan membawa ke pengadilan atas tuduhan penggelapan uang,” tegas Ketua Umum APWI Srijanto Tjokrosudarmo di Jakarta, Kamis (18/3).

Diungkapkannya, masih terjadi perdebatan untuk periode berlakunya airtime setelah periode Maret 2005 antara APWI dan operator. APWI beranggapan airtime berlaku sejak Agustus 2002 sesuai berlakunya KM 46/2002 dan berakhir Januari 2007 karena PM No 5 memberikan masa peralihan satu tahun. Sedangkan para operator beranggapan airtime berakhir Januari 2006.

“Alasan operator tidak bisa diterima karena ada pasal 22 di PM No 5/2006 yang memberikan waktu peralihan. Selain itu kami punya bukti selama periode hingga Januari 2007 kami masih menyetor airtime. Apalagi kami didukung Ditjen Postel yang menerbitkan surat rekomendasi agar operator seluler melakukan kewajibannya,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Kemenkominfo/Plt Ditjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyarankan APWI dan operator kembali melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. “Kami siap memfasilitasi. Tugas regulator memang memediasi jika ada persoalan antara pelaku usaha,” katanya.

Sementara Deputi Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia Ersyah Marinto mengatakan, prinsipnya Telkomsel  menunggu dan akan menerima keputusan regulator terkait perbedaan persepsi yang ada. Telkomsel berdasarkan catatan splitting airtime Telkom untuk periode April 2005 hingga Desember 2006 berhutang ke APWI sekitar 37,007 miliar rupiah.

Head of Corporate Communication XL Febriati Nadira mengungkapkan,  hingga sekarang  belum ada titik temu berkaitan dengan jumlah, mekanisme dan periode kewajiban pembayaran. XL pada periode itu ditengarai memiliki kewajiban 4,174 miliar rupiah.

“Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk membayar kewajiban di atas selama ada perhitungan dan jumlah yang jelas, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini telah kami bahas dengan regulator dan sepakat untuk mendapatkan penetapan dari BANI,” katanya.

Menanggapi rencana  dibawa ke BANI, Srijanto menegaskan enggan melibatkan lembaga tersebut. “Kalau tidak mau bayar, kita selesaikan saja di pengadilan. Kami ini para pengusaha wartel sudah susah semua. Kita menuntut hak kok,” ketusnya.

Sedangkan Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menegaskan, dalam kasus ini perseroan hanya  hanya sebatas fasilitator. “Posisi Telkom hanya sebagai fasilitator karena dalam transaksi ini Telkom bukanlah sebagai penjamin pembayaran hak Airtime Wartel (guarantor),” katanya.

Sebagai fasilitator, Telkom sebatas membantu menyiapkan data wartel dan data panggilan dari Wartel ke operator , melakukan proses splitting untuk mengetahui jumlah panggilan dari Wartel ke masing-masing operator, sehingga diketahui jumlah hak Airtime yang semestinya dibayarkan oleh para operator penyelenggara Wartel. “Telkom sudah memberikan laporan hasil splitting tersebut kepada Dirjen Postel selaku Ketua BRTI,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s