180310 Lain Pejabat, Lain Aturan

Kerasnya niat ingin membuka kesempatan bagi investor asing berkiprah di bisnis menara tak bisa dilepaskan dari bergantinya pucuk pimpinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk diketahui, kala Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan pada Maret 2008, sebulan setelah itu,   Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) mengirimkan surat ke kemenkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

KemenKominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam SKB tersebut permasalahan yang dibahas lebih dititikberatkan pada peran pemerintah daerah berkaitan dengan izin pendirian karena setahun lalu terjadi perubuhan menara di daerah-daerah.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Masalah DNI kembali diapungkan tak bisa dilepaskan dari  masukan  Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan dimana sebelumnya pria ini pernah menjabat sebagai komisaris di XL Axiata Tbk (XL).

“Pemerintah membuka kesempatan kepada investor asing untuk masuk ke sektor menara telekomunikasi, mempertimbangkan masih besarnya kebutuhan investasi di sektor usaha tersebut,” kata Gita di Jakarta belum lama ini.

Gita mengkalkulasi, dibutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk menyediakan kebutuhan menara setiap tahunnya di sektor telekomunikasi.

Sontak alasan yang dikeluarkan Gita itu ditampik oleh Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Peter M Simanjuntak. “Jika saya hitung itu angka untuk ketersediaan empat tahun . Saya tidak tahu Pak Gita dapat angka itu darimana,” katanya.

Peter menegaskan, masalah pendanaan  dapat disediakan pengusaha  dan perbankan nasional.Dengan menggunakan perhitungan debt to equity ratio (DER) 80/20, maka investor lokal hanya perlu menyediakan 1,6 triliun rupiah  dan mengusahakan pinjaman 6,4 triliun rupiah.

Bila dana 1,6 triliun rupiah  itu dibagi ke 10 penyedia menara besar, maka angkanya hanya 160 miliar rupiah. Adapun pinjaman sebesar 6,4 triliun rupiah  juga bukan hal yang sulit bagi Indonesia karena ditinjau dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) perbankan, ada lebih dari 10 bank yang sanggup memberikan pinjaman di atas 600 miliar rupiah.

Selanjutnya diungkapkan,   penyedia menara lokal sedang mengusahakan proyek dengan pendanaan 1 triliun rupiah  untuk mendanai penyediaan menara bersama dengan Bank BNI. Adapun dengan Bank Mandiri, dana sudah dialokasikan sekitar 3 triliun rupiah.

Belum lagi adanya keputusan Bank Indonesia bahwa lelang surat berharga BI satu kali satu bulan maka kredit ke dunia usaha akan meningkat dan untuk mendanai 8 triliun rupiah  tentu menjadi tidak sulit.  “Saat ini ada nilai sebesar 250 triliun rupiah di SBI saat ini, dan bila 10 persen  saja itu kan artinya sudah 25 triliun rupiah . Jadi 8 triliun rupiah itu bukan masalah,” tegasnya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menegaskan, pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi dalam berusaha. “Investor itu yang penting aturan  tidak berganti karena ada pejabat diganti. Berikan pengusaha  kepastian hukum,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi juga menyesalkan, sikap dari   pejabat negara yang terlalu mengagungkan investor asing.

“Investor asing yang masuk ke sektor telekomunikasi tidak menjamin membawa uang segar ke sektor riil. Pihak yang diuntungkan adalah pengusaha yang dibeli sahamnya oleh asing, sedangkan pencarian dana untuk ekspansi tak jauh dari pasar lokal seperti bank atau bursa lokal,” katanya.

Hal itu dapat dilihat sejak Indosat  dibeli oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) atau Qatar Telecom (Qtel) yang sangat rajin menerbitkan obligasi atau berhutang. “Dana segar ke manufaktur lokal hanya secuil dari belanja modalnya. Semua sudah ditentukan oleh investor asingnya untuk membeli perangkat dari rekanan luar negeri,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s