180310 KemenKominfo Didesak Panggil Komunitas BWA

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) didesak untuk memanggil semua komunitas Broadband Wireless Access (BWA) untukmemastikan dukungan terhadap implementasi teknologi Wimax.

“KemenKominfo tidak bisa lepas tangans etelah berhasil menggelar tender BWA tahun lalu. Jika dibiarkan, Wimax ala Indonesia itu tidak akan berjalan, karena di lapangan ekosistem tidak mendukung,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, saat ini kondisi di lapangan terjadi tidak sinkronisasi antara operator dengan penyedia perangkat. “Operatornya mengeluh perangkat yang disediakan tidak mumpuni. Ujung-ujungnya minta standar diganti. Peran KemenKominfo sebagai pelindung manufaktur lokal harus aktif. Tidak bisa dukungan hanya melalui regulasi. Pengawasan harus jalan. Sampai sekarang roll out jaringan saja belum jalan,” katanya.

Kamilov pun menyayangkan sikap dari Menkominfo yang tidak tegas kepada salah satu pemenang tender, Internux, dimana jelas-jelas mengulur waktu untuk pembayaran kewajiban kepada negara, tetapi izin prinsipnya tidak dicabut dengan alasan ingin menyelamatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun ini PNBP dari KemenKominfo ditargetkan  sekitar  9,1 triliun rupiah.

“Kalau itu alasannya, KemenKominfo itu seperti menguber setoran. Padahal    Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah merekomendasikan untuk dicabut izin Internux. Ini bisa merusak wibawa lembaga itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, Internux hanya akan dikenakan penalti karena tidak memenuhi kewajiban hingga batas akhir. “Kita tidak mau PNBP berkurang,” katanya.
Internux adalah perusahaan yang  memenangkan tender Broadband Wireless Access (BWA) pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

Belum lama ini Internux  mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Dirut Internux Adnan Nizar menegaskan, pihaknya akan melunasi kewajiban membayar kepada negara.  “Kami sadar itu kewajiban sebagai pemenang. Kami sekarang sedang berusaha untuk melunasi dalam waktu dekat,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s