060310 Revisi Tarif Batas Atas Belum Disahkan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan belum mensahkan revisi tarif batas atas untuk   angkutan udara karena sosialisasi dengan   pemangku kepentingan belum diselesaikan.

“Keputusan Menteri belum bisa ditandatangani karena masa sosialisasi belum selesai. Salah satu agenda sosialisasi yang belum terlaksana adalah dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),” ungkap Direktur Angkutan Udara Ditjen Hubungan Udara Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Jumat (5/3).

Dijelaksannya, sosialisasi ke YLKI sangat perlu dilakukan karena bagian dari perwakilan konsumen. “Dalam waktu dekat aka nada pertemuan,” katanya.

Sebelumnya,  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay optimistis, KM Revisi Tarif Batas Atas Angkutan Udara bisa ditandantangani Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada Maret ini.

Dalam perubahan regulasi, ditetapkan   maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge. Nantinya dalam revisi tersebut fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini.

Revisi itu juga memuat  golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).

Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk   maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Berkaitan dengan kategorisasi ini, Tri menjelaskan, akan diterapkan setelah KM ditandatangani. “Tetapi nanti ada proses transisi karena ketentuan pelayanannya baru,” katanya.

Sejauh ini maskapai yang sudah berancang-ancang menentukan golongan pelayanan yang dipilih adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Garuda tegas tetap ingin menjadi Full Services Airline, sementara Lion Air tengah menimbang berada di medium services atau LCC.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku tidak keberatan dengan langkah pemerintah merevisi tarif batas atas angkutan udara dengan syarat pelayanan yang diberikan oleh operator kepada pengguna jasa sebanding dengan kenaikan tarif.

“Kami tidak ada masalah dengan rencana kenaikan tarif itu, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kualitas layanan yang diberikan ke penumpang harus ditingkatkan,” tegas Anggota YLKI Sudaryatmo.

Menurutnya, selama ini yang terjadi para pengguna membayar mahal untuk layanan dari satu operator tetapi kualitas yang diberikan tidak sebanding.

“Ada operator  LCC yang menawarkan tarif setara full service, tetapi layanannya minim. Sementara LCC itu mendapatkan keuntungan yang maksimal ketimbang operator full service,” sesalanya.

Dia meminta, jika nanti ada operator dengan kategori medium service atau LCC yang mulai menerapkan tarif batas atas untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait keuntungan yang didapatnya. “Jangan nanti pakai tarif batas atas, tetapi pelanggan tidak merasakan dampak apa-apa. Itu merugikan sekali,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s