050310 BRTI Rekomendasikan Izin Prinsip Internux Dicabut

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk segera mencabut izin prinsip PT Internux karena dianggal gagal memenuhi kewajibannya kepada negara.

Internux adalah perusahaan yang  memenangkan tender Broadband Wireless Access (BWA) pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

“Hasil pleno semalam (Rabu, 3/3) merekomendasikan beberapa hal terkait Internux. Salah satunya adalah pencabutan izin prinsip jika tidak mampu membayar kewajiban secara penuh. Toleransi sudah diberikan beberapa kali, jika dibiarkan, bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja Kemenkominfo,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (4/3).

Untuk diketahui, KemenKominfo  telah memberikan tiga kali peringatan kepada Internux agar  membayar kewajibannya kepada negara. Internux sendiri  telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Belum lama ini Internux  mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Heru menegaskan,  dalam pembayaran kewajiban sebagai pemenang, pemerintah tidak mengenal istilah membayar secara bertahap. “Kami tidak bisa membiarkan ada pembayaran bertahap. Soalnya ada dua pemain lagi belum membayar. Jika  yang lain bisa ikut-ikutan dan wibawa pemerintah bisa jatuh. Sekarang bolanya ada di Menkominfo untuk mengeluarkan surat pembatalan Internux sebagai pemenang tender,” katanya.

Berdasarkan catatan,  Selain Internux,   pembayaran lainnya yang ditunggu oleh pemerintah untuk pemenang BWA berasal dari  Konsorsium Wimax Indonesia (  Wireless Telecom Universal/WTU) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.

WTU sendiri telah menyatakan siap membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena keterlambatan pembayaran dan akan melunasi kewajibannya sebesar lima miliar rupiah.

Menanggapi hal itu, Dirut Internux Adnan Nisar mengaku terkejut dengan keluarnya rekomendasi tersebut. “Saya baru mengetahui dari Anda,” katanya.

Diakuinya, perseroan mengajukan pola pembayaran mengangsur kewajiban kepada negara. “Kami sadar itu kewajiban sebagai pemenang. Kami sekarang sedang berusaha untuk melunasi dalam waktu dekat,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s