020310 KemenKominfo Pastikan Cabut Izin Prinsip Internux

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) memastikan mencabut izin prinsip PT Internux sebagai penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) karena dianggap lalai membayar kewajiban kepada negara.

Internux yang memenangkan tender BWA pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

“Saat ini sedang berjalan proses verifikasi di rekening negara berapa yang telah dibayar oleh perusahaan itu. Tetapi, ini tidak menghambat proses pencabutan izin prinsip karena dianggap lalai dalam pembayaran,” tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas KemenKominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (1/3).

Menurutnya, dalam pembayaran kewajiban sebagai pemenang, pemerintah tidak mengenal istilah membayar secara bertahap. “Jika dibiarkan ini bisa menjadi preseden buruk. Nanti yang lain bisa ikut-ikutan dan wibawa pemerintah bisa jatuh,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini  Internux telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Internux sendiri mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

KemenKominfo sendiri telah memberikan tiga kali peringatan kepada Internux untuk membayar kewajibannya kepada negara.  Selain Internux,   pembayaran lainnya yang ditunggu oleh pemerintah untuk pemenang BWA berasal dari  Konsorsium Wimax Indonesia (  Wireless Telecom Universal/WTU) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.

WTU sendiri telah menyatakan siap membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena keterlambatan pembayaran dan akan melunasi kewajibannya sebesar lima miliar rupiah.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s