270210 Aturan Investasi di Penerbangan Terlalu Longgar

JAKARTA—Aturan investasi di industri penerbangan Indonesia dinilai terlalu longgar sehingga rentan dengan munculnya investor yang hanya mencari keuntungan sesaat.

“Aturan investasi di industri penerbangan memang terlalu longgar. Akhirnya bisa muncul investor dengan tipikal hanya mencari keuntungan tanpa adanya keinginan membangun industri,” kata Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesi (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Kamis (25/2).

Menurutnya, regulator seharusnya dalam memberikan lisensi bagi satu perusahaan harus juga menyertakan kewajiban komitmen untuk melayani rute perintis layaknya di industri telekomunikasi adanya kewajiban membangun jaringan melalui program Universal Service Obligation (USO) sehingga konsolidasi dan ekspansi terjadis secara natural.

“Kalau itu tidak ada walau sudaha da kewajiban kepemilikan pesawat bisa membuat   investor baru hanya akan menggarap rute gemuk. Lama-lama pemain berjatuhan karena pasar yang digarap hanya itu-itu saja. Padahal transportasi udara salah satu sarana konektifitas perekonomian,” katanya.

Selanjutnya Danang mengingatkan, jajaran Perhubungan Udara harus semakin memperkuat infrastruktur pengawasannya karena para pemain bertambah banyak. “Saya dengar ada 11 perusahaan  mengajukan  Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP). Ini akan membuat pemain bertambah banyak. Standar keselamatan ahrus diperketat,” katanya.

Secara terpisah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay menegaskan,  pemerintah   mengizinkan maskapai asing untuk
mendapatkan SIUP dan beroperasi melayani penumpang antar rute di dalam negeri setelah   memenuhi syarat Undang-undang Penanaman Modal

Sesuai dengan UU Penanaman Modal, perusahaan asing yang masuk ke Indonesia mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh pengusaha lokal. Sebagai contohnya perbandingan saham 51 persen untuk pengusaha lokal dan 49 persen untuk pengusaha asing.

“Ada maskapai asing ajukan SIUP seperti Firefly dari Malaysia.  boleh saja mendaftar ke Kemenhub. Kita akan laksanakan apabila telah memenuhi syarat yaitu mayoritas kepemilikan saham dari pemain lokal,” katanya.

Firefly adalah maskapai anak perusahaan Malaysia Airlines. Maskapai yang menggunakan pesawat baling-baling jenis ATR 72 tersebut telah sukses melayani rute jarak dekat antar negara Malaysia-Indonesia.

Herry menegaskan, pihaknya tidak gegabah mengeluarkan SIUP dengan memeriksa dulu investor lokal dari  Firefly. “ Kecil kemungkinan kalau mereka sendiri yang mengusulkan, karena jelas akan kami tolak,” katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin menilai, masuknya Firefly ke pasar lokal  berpotensi merusak bisnis maskapai nasional.

“Pakai nama brand perusahaan penerbangan asing dapat merusak dinama perusahaan penerbangan sedang bangkit jangan dirusak dan dirugikan,” katanya hari ini.

Dia menduga, Firefly nantinya akan berpatungan dengan investor nasional  membentuk Firefly Indonesia dan dipastikan dikendalikan induk perusahaannya  Firefly Malaysia.

“Harus hati-hati karena pada umumnya di atas kertas  sahamnya memang 51 persen Indonesia dan 49 persen Malaysia tetapi yang berkuasa dalam  menentukan kebijakan  perusahaan yang minoritas,” ungkap dia.

Dia mendesak,   pemerintah tetap memikirkan kepentingan nasional  dengan membuat aturan baku yang lebih ketat guna mencegah penguasaan  maskapai asing dalam penerbangan domestik dan internasional.

Sebelumnya, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Tri S. Sunoko mengungkapkan,  maskapai asal Malaysia itu telah mengajukan SIUP maskapai penerbangan berjadwal penumpang pada awal tahun ini.”Pihak yang sedang mengajukan SIUP baru adalah Firefly Indonesia,  Saat ini sedang kami kaji,” katanya.

Sayangnya,  Tri enggan menyebutkan nama investor nasional yang digandeng FlyFirefly Sdn  Bhd.  “Yang jelas investor dalam negerinya perorangan bukan perusahaan. Orangnya  tidak terkenal dan saya sendiri tidak kenal. Saat ini persetujuan PMDN dan PMA dievaluasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” katanya.[dni]

270210 Indonesia Butuh “Grid Server”

JAKARTA—Indonesia membutuhkan “Grid Server” agar menjadi pusat informasi sehingga trafik yang datang dan keluar dari wilayah nusantara menjadi berimbang.

Grid server semacam pusat server untuk semua hal, baik data center, content center, atau data perusahaan.

“Singapura dan Malaysia sudah membangun Grid Server dengan dukungan serat optik nasionalnya. Kedua perusahaan ini berambisi menjadi tempat berkumpulnya data (hub) regional. Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara harusnya tidak boleh ketinggalan,” tegas Angota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Kamis (24/2).

Menurut Nonot, jika negeri ini memiliki infrastruktur tersebut maka operator dari luar negeri akan lebih tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia karena semua informasi bisa diakses melalui Grid Server. “Investor dari luar negeri itu butuh banyak informasi tentang Indonesia mulai  seni budaya,  pariwisata, national digital library, dan lainnya. Ini tentu membuat  trafik akses dari luar negerimenigkat sehingga ada devisa yang masuk,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan infrastruktur tersebut akan membuat  trafik domestik  naik, industri konten semarak,  dan akses terasa cepat karena pusat server berada di dalam negeri. “Lebih besar dari itu, Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dan dihargai orang asing,” tandasnya.

Dikatakannya, investasi dari membangun  Grid Server tidaklah mahal karena bisa dicicil server farm-nya. “Sayangnya banyak pemimpin operator belum tertarik dengan bisnis ini. Jika diserahkan ke vendor server, mereka tidak mau karena inginnya manage data saja Padahal ini adalah bisnis masa depan, sepertinya butuh insentif dari negara layaknya Palapa Ring,” ketusnya.

Secara terpisah, GM Pemasaran Aplikanusa Lintasarta, M. Ma’ruf mengakui bisnis data center akan tumbuh di Indonesia, bahkan lebih besar dari  nilai pasar  regional karena di nusantara masih banyak perusahaan yang menempatkan data center satu lokasi dengan Disaster Recovery Center (DRC). “Harusnya itu dipisah. Karena itu kami melihat potensinya masih besar,” katanya.

Anak usaha dari Indosat ini pun berani menargetkan layanan data center akan berkontribusi sebesar 5 persen dari total pendapatan pada tahun ini. Pada tahun lalu Lintasarta berhasil meraup omzet satu triliun rupiah dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 20 persen pada tahun ini.

“Banyak segmen yang akan digarap, salah satunya segmen multi finance melalui solusi Business Continuity Plan (BCP),” jelasnya.

Sebelumnya, lembaga konsultan Frost & Sullivan mengungkapkan pendapatan dari pengelolan data center dan hosting di Asia Pasific akan  tumbuh 14,7 persen atau mencapai 9,18 miliar dollar AS pada akhir tahun nanti. Sedangkan pada 2011 diharapkan terjadi pertumbuhan sebesar 16.4 persen.

Tumbunya jasa data center   di Asia Pasifik  selama hampir satu dekade ini sejalan dengan peningkatan bisnis dan pelanggan internet.  Pemain besar data center di kawasan regional adalah Jepang, Australia, Singapura, Hong Kong dan diikuti oleh Cina, India dan Malaysia.  Jepang adalah negara terbesar dengan   memiliki nilai pasar lebih dari 71 persen (US$5.7 milyar) dari total pendapatan tahun lalu.

Kebanyakan dari pertumbuhan di banyak negara ini dipicu oleh kuatnya permintaan domestik, dan didukung oleh para pembuat kebijakan melalui e-governance dan e-readiness. Singapura dan Hong Kong berlanjut menjadi pusat fasilitas utama  di kawasan regional.[dni]