250210 KemenKominfo Tetap Kaji RPM Konten Multimedia

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) tetap akan mengaji keberadaan dari Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia walaupun mendapatkan banyak penolakan di masyarakat.

“Sekarang kami sedang cooling down dulu sambil menanti masukan dari masyarakat terkait RPM ini. Silahkan jika ada masukan diberikan kepada Kemenkominfo,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Rabu (24/2).

Ditegaskannya, RPM itu dibutuhkan untuk melindungi pengguna internet dari pornografi atau aksi yang bertentangan dengan nilai SARA. “Tetapi saya tegaskan tidak  tidak akan ada poin mengenai penutupan penyedia jasa internet (PJI) maupun yang mengusik kebebasan pers, jika rancangan  nantinya   disahkan,” tegasnya.

Dijelaskannya,   semangat pemerintah bukan hanya ingin memajukan bangsa Indonesia, yang maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tapi juga ntuk membangun karakter nasional.

“Kami hanya khawatir dengan adanya kemungkinan, hanya dengan tiga ribu rupiah   anak-anak di Indonesia bisa mengakses konten porno. Maka dari itu RPM ini kami tawarkan lagi,” ujar Tifatul  merujuk pada murahnya tarif untuk mengakses internet di warnet.

Dijelaskan Tifatul, RPM konten sendiri mulai dirancang pada tahun 2006, ketika jaman kepemimpinan Sofyan Djalil di Kemkominfo, kemudian diteruskan oleh Muhammad Nuh.

Lalu pada  2007, Kemkominfo mengundang para pakar untuk membahasa RPM tersebut, yang sebenarnya bernama kode etik konten multimedia. Baru pada tahun 2008 dilakukan uji publik pertama. Sedangkan pada tahun 2010, masa kepemimpinan Menkkominfo Tifatul Sembiring, Kemkominfo memposting kembali untuk uji publik.

“Kami sengaja melempar ke masyarakat karena sangat wajar, kalau ada peraturan, sebelum ditandatangani, harus dilempar ke publik, untuk mendapatkan masukan dan koreksi,” katanya.

Pada kesempatan sama, anggota komisi I DPR-RI Ramadhan Pohan mempertanyakan perihal cooling down yang dilakukan Kemenkominfo.”Kalau memang tidak setuju, kenapa RPM tak dicoret saja,” ketusnya.

Sebelumnya, , Direktur Operasional Indonesia Mobile & Online Content Provider Association (Imoca) Tjandra Tedja mendesak Tifatul untuk mengundurkan diri dari jabatan  Menkominfo sebagai wujud tanggungjawab simpang siurnya informasi  RPM Konten Multimedia.

“Sudah sewajarnya ada yang bertanggungjawab dari karut marut yang ditimbulkan akibat
RPM tersebut. Tentunya pejabat yang paling tinggi di Kemenkominfo harus bertanggungjawab. Jangan malah balik melempar tanggungjawab atau bilang tidak tahu,” tegasnya.

Menurut Tjandra, hal yang aneh jika Menkominfo tidak tahu tentang RPM tersebut, padahal sejak November 2009 termasuk sosok yang ikut melontarkan akan ada RPM tersebut ke publik. “Jika beliau memang tidak tahu berarti ada masalah komunikasi di kementrian yang memiliki label komunikasi itu,” ketusnya. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s