240210 Pendapatan Data Center di Asia Pasific Tumbuh 14,7%

JAKARTA—Pendapatan dari pengelolan data center dan hosting di Asia Pasific diharapkan tumbuh 14,7 persen atau mencapai 9,18 miliar dollar AS pada akhir tahun nanti.

Analisa yang dilakukan lembaga konsultan  Frost & Sullivan di  14 negara Asia Pasifik, termasuk Jepang, mencatat pendapatan kotor dari kedua layanan itu  sebesar 8.0 miliar dollar AS pada  2009 atau meningkat 12.8 persen dari tahun-ke-tahun.  Sedangkan pada 2011 diharapkan terjadi pertumbuhan sebesar 16.4 persen.

Country Director Frost & Sullivan Indonesia, Eugene van de Weerd mengungkapkan, lokasi data center dan pengelolaan layanan pasar hosting di Asia Pasifik telah menguat selama hampir satu dekade ini, sejalan dengan peningkatan bisnis dan pelanggan internet.

“Saya mengharapkan  pertumbuhan di Asia Pasifik ini terus berlanjut pada CAGR (compound annual growth rate) sebanyak 14.6 persen (2009-2011) dengan pendapatan membesar sebanyak  10.68 miliar dollar AS pada akhir 2011,” katanya di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurutnya, layanan  Data Center merupakan bisnis besar yang sedang berkembang dan merupakan salah satu bisnis yang bertahan dari resesi. Hal ini karena  sebanyak 2/5 dari total konsumsi energi suatu perusahaan dihabiskan untuk keperluan data center, dan hal tersebut membuat biaya pemeliharaan data center menjadi sangat mahal.

“Permintaan penyediaan data center saat ini telah melebihi pasokan. Lebih dari 80 persen data center terbesar di Asia Pasifik telah berjalan hingga 90 persen dari kapasitasnya” katanya.

Pemain besar data center di kawasan regional adalah Jepang, Australia, Singapura, Hong Kong dan diikuti oleh Cina, India dan Malaysia.  Jepang adalah negara terbesar dengan   memiliki nilai pasar lebih dari 71 persen (US$5.7 milyar) dari total pendapatan tahun lalu.

Kebanyakan dari pertumbuhan di banyak negara ini dipicu oleh kuatnya permintaan domestik, dan didukung oleh para pembuat kebijakan melalui e-governance dan e-readiness. Singapura dan Hong Kong berlanjut menjadi pusat fasilitas utama  di kawasan regional.

“ Dorongan pemerintah untuk berinvestasi pada jaringan broadband generasi selanjutnya, infrastruktur TI dan negara yang telah e-ready, telah menciptakan komunitas internet yang kritis dan mengharapkan konten yang bermutu, kolaborasi dan aplikasi web. Permintaan ini merupakan penggerak utama pertumbuhan data centre di kawasan” katanya.

Diungkapkannya, media Internet, telekomunikasi dan industri TI   telah mencakup 45 persen dari permintaan jasa data center. Sektor ini masih terus berkembang di hampir semua negara Asia Pasifik dan diharapkan akan berlanjut menjadi pengguna data center terbesar dalam empat sampai lima tahun kedepan.

“Di Asia, data center cenderung berpusat di kota-kota dengan biaya hidup tinggi, seperti Tokyo, Hong Kong, Singapura, Shanghai dan Sydney, “ tambahnya.

Sehubungan dengan meningkatnya OPEX (operational expenditure), teknologi yang dapat mengganggu  juga menekan para operator data center untuk meningkatkan fasilitas mereka secara berkala untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi.

Sebagai contoh, banyak data center terpaksa meningkatkan sistem pendinginan mereka untuk memenuhi permintaan blade server, yang walaupun membutuhkan ruangan yang kecil tetapi menghabiskan banyak energi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hampir dua persen dari persediaan listrik dunia dihabiskan untuk keperluan data center.

“Fokus dari program inisiatif hijau telah bergeser menjadi program penghematan biaya daripada untuk corporate social responsibility pada 12 bulan terakhir ini, dengan berbagai diskusi tentang konsep terbaru seperti virtualisasi, data center yang ramah lingkungan dan peralatan computer yang dibutuhkan untuk data center,” jelasnya.

Sayangnya, tidak banyak pemilik data center di Asia Pasifik yang cukup peka untuk menerapkan fasilitas ini dikarenakan kurangnya kemampuan dan besarnya biaya untuk implementasi dan perawatan.

Sementara GM Pemasaran Aplikanusa Lintasarta, M. Ma’ruf memprediksi, nilai pasar data center di Indonesia bisa tumbuh di atas angka regional karena di nusantara masih banyak perusahaan yang menempatkan data center satu lokasi dengan Disaster Recovery Center (DRC).

“Harusnya itu dipisah. Karena itu kami melihat potensinya masih besar,” katanya.

Anak usaha dari Indosat ini pun berani menargetkan layanan data center akan berkontribusi sebesar 5 persen dari total pendapatan pada tahun ini. Pada tahun lalu Lintasarta berhasil meraup omzet satu triliun rupiah dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 20 persen pada tahun ini.

“Banyak segmen yang akan digarap, salah satunya segmen multi finance melalui solusi Business Continuity Plan (BCP),” jelasnya.[dni]

240210 Otoritas Bandara Akan Dibagi 5

Jakarta–Pemerintah berencanan akan membagi otoritas bandara atas lima area sebagai bentuk implementasi UU No 1/2009 tentang Penerbangan.

“Targetnya pada tahun ini pembentukan lima otoritas itu sudah selesai. Nantinya, otoritas itu akan mengatur bandara di bawah wewenangnya,” ungkap
Kepala Administratur Bandara Soekarno Hatta, Edward Alexander Silooy di Jakarta, Selasa (23/2).

Dikatakannya,  sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, selambat-lambatnya mulai tahun 2012 penataan organisasi pemerintahan di bandar udara dilaksanakan melalui institusi Otoritas Bandar Udara.

Diungkapkannya, pembagian pusat otoritas akan dibagi di lima kota besar yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar dan Makassar.

Nantinya otoritas akan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada badan usaha bandara, unit penyelenggara bandara dan badan usaha lain yang tidak memenuhi syarat keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan penerbangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit meragukan pembentukan lima otoritas akan selesai pada tahun ini. “Otoritas pelabuhan saja harusnya sudah selesai pertengahan tahun lalu, realisasinya, sampai sekarang gelap,” katanya.

Namun, Danang berharap, pemerintah mempersiapkan dengan baik pembentukan otoritas tersebut karena berujung pada bisa membaiknya  kondisi pengelolaan bandara dan arus penerbangan dengan adanya pemisahan kekuasaan di bandara.

“Kuncinya adalah terdapat saling percaya. Jika itu tidak terjadi,   pasti akan terjadi  tumpang tindih kewenangan. Selain itu ditjen hunbungan udara juga perlu mempersiapkan SDM yang mumpuni di otoritas itu,” katanya. [Dni]

240210 KPPU Pastikan Kasasi

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan mengambil langkah kasasi terkait kekalahannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dari PT Carrefour Indonesia (Carrefour) dalam kasus monopoli yang dilakukan peritel tersebut.

“Sudah diputuskan. Kasasi akan dilakukan begitu ada kesempatan pertama,” tegas Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, Selasa (23/2).

Sementara itu, pengamat Persaingan Usaha Rikrik Rizkiana menilai majelis hakim PN Jaksel yang memutus perkara Carrefour bertindak gegabah dengan hanya melihat definisi pasar modern berdasarkan kajian satu lembaga saja.

“Saya menganggap majelis hakim terlalu gegabah jika hanya mempertimbangkan kajian dari Nielsen tentang pasar modern. Definisi pasar modern jika mengacu pada yang dilakukan oleh Nielsen itu luas sekali,” katanya.

Menurutnya, di dalam pasar modern ada segmen sendiri sehingga tidak wajar dilihat hanya dari teknologi penyampaian jasa. “Harusnya persepsi dari konsumen juga dipertimbangkan,” katanya.

Dikatakannya, jika mencampuradukkan definisi hipermarket dan supermarket dalam pasar modern, maka yang terjadi adalah saling mematikan dari kedua kelompok usaha itu. “Mereka itu hidup bersama. Tidak mungkin jika ada Superindo, lantas beberapa kilometer ada Carrefour dibiarkan bersaing. Pasti Superindo-nya mati. Ini yang menurut saya tidak diperhitungkan oleh majelis hakim,” jelasnya.

Rikrik pun mengkritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan pola pasar upstream dan downstream dalam memutus kasus Carrefour karena memisah kedua jenis pasar itu terlalu teknis dan tidak awam di masyarakat.

“Harusnya KPPU cukup melihat setelah Alfa dibeli itu terjadi perubahan bagi konsumen dan pemasok. Tidak usah dipisah pasarnya. Ini akan lebih mudah dicerna oleh majelis hakim,” katanya.

Dikatakannya, sudah merupakan fakta sejak Carrefour membeli Alfa terjadi kekuatan dominan bagi pemasok dalam menjalankan trading term sehingga yang terjadi peritel dari Perancis itu mendominasi harga.

“Harusnya temuan itu dibahasakan dengan cara yang sederhana, tidak usah ada pemisahan pasar. Itu terlalu ekstrim,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (17/2), Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Carrefour atas putusan  (KPPU). Majelis hakim membatalkan keputusan KPPU yang menyatakan Carrefour telah melakukan monopoli pasar ritel.

Majelis hakim menyatakan Carefour tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Dengan mempertimbangkan hasil survei AC Nelsen, majelis hakim berpendapat tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi.

“Tidak punya posisi monopoli, baik sebelum atau sesudah akuisisi. Majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan termohon. Pangsa pasar jauh di bawah 50 persen,” kata anggota majelis hakim, Tahsin ketika membacakan pertimbangan.

Pada tahun lalu,  KPPU melalui putusan perkara No. 09/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk oleh PT Carrefour Indonesia menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a, namun tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.

KPPU juga memerintahkan Carrefour melepaskan seluruh kepemilikannya di Alfa Retailindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan menghukum dengan membayar denda sebesar  25 miliar rupiah.

KPPU menyatakan putusannya telah berdasarkan data akurat yang memperlihatkan bahwa pangsa pasar Carrefour paska akuisisi naik tajam di segmen hypermarket dan supermarket.

KPPU juga memperhitungkan pasar upstream dan pasar downstream dalam penentuan pangsa pasar. Bahkan ditengarai, dengan posisi dominannya, Carrefour mampu menekan kalangan pemasok.

Upaya banding dilakukan oleh manajemen Carrefour dengan memasukkan berkas keberatan bernomor 1598/Pdt.G/2009PN.Jkt.Sel ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Desember 2009.

Pengacara  Carrefour Ignatius Andy mengaku siap meladeni upaya lanjutan dari KPPU berkaitan dengan putusan PN Jaksel itu.   ”Kalau misalnya ada upaya hukum dari KPPU,  Kita akan berjuang ke tahap-tahap berikutnya,” katanya.[dni