200210 WTU Siap Bayar Denda

JAKARTA— PT Wireless Telecom Universal (WTU) menyatakan siap membayar denda keterlambatan kewajiban pembayaran up front fee dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi kepada negara sebesar 100 juta rupiah.

“Kami memang terlambat memenuhi kewajiban. Tidak ada masalah, denda itu akan dibayar. Bulan depan semua kewajiban WTU kepada negara akan dipenuhi,” ungkap Juru bicara WTU Roy Rahajasa Yamin di Jakarta, Jumat (19/2).

WTU adalah salah satu pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) pada Juli lalu. Perusahaan ini dulunya bernama Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) yang terdiri atas 22 perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (PJI).

Perusahaan ini memenangkan lisensi pengelolaan spectrum 2,3 GHz untuk wilayah  Papua,  Maluku dan Maluku Utara,  serta Kepulauan Riau dengan total kewajiban kepada negara setelah dikelaurkannya izin prinsip adalaj sekitar lima miliar rupiah.

Roy mengungkapkan, keterlamabtan pembayaran tak bisa dilepaskan dari banyaknya anggota WTU sehingga membutuhkan waktu untuk masalah administrasi dan pemenuhan kewajiban keuangan.

“Sekarang iurannya sudah selesai. Masalah administrasi perusahaan pun sudah selesai. Bulan depan semuanya beres,” katanya.

Sementara itu,   Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto menegaskan, perusahaan yang melampaui   batas akhir pembayaran kewajiban tetap akan dikenakan denda.

“Batas akhir bagi WTU dan Konsorsium Comtronics Systems  adalah 26 Januari 2010, ini karena pemenang berbentuk konsorsium, jadi diberikan kelonggaran untuk menyelesaikan administrasi pendirian perusahaan. Kita berpatokan ke situ saja,” katanya.

Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania dalam tender lalu memenangkan area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah ,  Jawa Bagian Timur dengan kewajiban hanya untuk  upfront fee sekitar  66,008 miliar rupiah.

Sebelumnya Kemenkominfo sudah memberikan peringatan terakhir kepada pemenang berbentuk perseroan yaitu    Internux yang hingga 20 Januari belum melakukan pembayaran  dan memberikan batas waktu pembayaran sampai 20 Februari 2010.

Sejauh ini KemenKominfo sampai dengan 19 Januari 2010 ini telah menerima pembayaran dari PT Telkom, PT Indosat Mega Media, PT First Media, PT Berca Hardayaperkasa, dan PT Jasnita Telekomindo.

Khusus untuk PT Berca Hardayaperkasa, baru memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio, namun kewajiban denda masih dalam penagihan oleh Ditjen Postel.[dni]

190210 KPPU Kecewa Atas Putusan PN Jaksel

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku kecewa dengan putusan yang diambil   Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait dimenangkannya PT Carrefour Indonesia (Carrefour) dalam kasus monopoli di pasar ritel.

“Terus terang kami kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dipaparkan KPPU,” ujar Komisioner yang juga Ketua Tim Pemeriksa Kasus Carrefour Dedie S Martadisastra, kepada Koran Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Dedie, terdapat perbedaan cara pandang antara majelis hakim dengan KPPU dalam melihat pasar modern dimana mencampuradukkan antara hipermarket, supermarket, dan minimarket.

KPPU membagi ketiganya secara tegas. Sementara Majelis Hakim berdasarkan hasil riset yang dilakukan Nielsen menganggap ketiganya adalah pasar modern. “Kalau digabung semua tentunya tidak ada monopoli yang dilakukan Carrefour karena pembaginya banyak,” sesalnya.

Selain itu, lanjutnya, Majelis Hakim juga tidak melihat kenyataan di pasar pemasok (upstream) dimana posisi Carrefour sangat dominan sejak mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. “Kalau begini kasihan para pemasok. Mereka balik lagi ke era penuh tekanan oleh hipermarket itu,” katanya.

Padahal, menurut Deddie, kala KPPU mengeluarkan keputusan terhadap Carrefour terjadi perubahan di pasar dan pemerintah pun merespons dengan membuat aturan ritel yang lebih pro pasar sehat.

“Saat ini seluruh komisioner sedang berdiskusi dulu tentang langkah selanjutnya yang akan diambil setelah kekalahan di PN Jaksel. Semua peluang untuk memperjuangkan keputusan lembaga tentu akan ditempuh. Tetapi ini harus melalui keputusan bersama dulu,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (17/2), Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Carrefour atas putusan  (KPPU). Majelis hakim membatalkan keputusan KPPU yang menyatakan Carrefour telah melakukan monopoli pasar ritel.

Majelis hakim menyatakan Carefour tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Dengan mempertimbangkan hasil survei AC Nelsen, majelis hakim berpendapat tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi.

“Tidak punya posisi monopoli, baik sebelum atau sesudah akuisisi. Majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan termohon. Pangsa pasar jauh di bawah 50 persen,” kata anggota majelis hakim, Tahsin ketika membacakan pertimbangan.

Pada tahun lalu,  KPPU melalui putusan perkara No. 09/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk oleh PT Carrefour Indonesia menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a, namun tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.

KPPU juga memerintahkan Carrefour melepaskan seluruh kepemilikannya di Alfa Retailindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan menghukum dengan membayar denda sebesar  25 miliar rupiah.

KPPU menyatakan putusannya telah berdasarkan data akurat yang memperlihatkan bahwa pangsa pasar Carrefour paska akuisisi naik tajam di segmen hypermarket dan supermarket.

KPPU juga memperhitungkan pasar upstream dan pasar downstream dalam penentuan pangsa pasar. Bahkan ditengarai, dengan posisi dominannya, Carrefour mampu menekan kalangan pemasok.

Upaya banding dilakukan oleh manajemen Carrefour dengan memasukkan berkas keberatan bernomor 1598/Pdt.G/2009PN.Jkt.Sel ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Desember 2009.

Pengacara  Carrefour Ignatius Andy mengaku siap meladeni upaya lanjutan dari KPPU berkaitan dengan putusan PN Jaksel itu.   “Kalau misalnya ada upaya hukum dari KPPU,  Kita akan berjuang ke tahap-tahap berikutnya,” katanya.[dni]

190210 Komunitas Internet Minta Self Regulation

JAKARTA—Komunitas Internet meminta pemerintah membiarkan para pelaku untuk melakukan pengaturan diri sendiri (Self Regulation) guna menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan bisnis di dunia maya.

Komunitas Internet yang mendesak adanya self regulation adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ICT Watch, dan Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari).

“Biarkan kami mengatur diri sendiri dengan membuat code of conduct yang datang dari bawah. Bukan seperti Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia yang datang dari atas dan dipaksakan harus diterima oleh komunitas,” tegas juru bicara komunitas internet yang juga Wakil ketua APJII Sammy Pangerapan di Jakarta, Kamis (18/2).

Sammy mengatakan, jika code of conduct telah selesai dibuat dan seandainya pemerintah ingin melegalisasinya dalam bentuk peraturan agar ada payung hukum yang tegas, hal itu tidak menjadi masalah. “Kalau perlu kita buat Undang-undang Internet sekalian. Tetapi jangan seperti RPM yang digodok sekarang dimana tidak paham khitah dari dunia maya,” ketusnya.

Menurut Sammy, RPM Konten Multimedia yang sedang diuji publikkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) lebih melihat dunia maya seperti bisnis penyiaran sehingga memaksa penyelenggara jasa internet (PJI) sebagai polisi di dunia maya.

“Konseptor dari RPM itu tidak mengerti konsep layer di dunia maya yang terdiri atas banyak pihak. PJI itu berada di belakang. Sekarang PJI disuruh berurusan dengan content agregator dan content creator. Padahal dengan kedua pihak itu kita tidak ada hubungan bisnis legal,” katanya.

Ditegaskannya, RPM Konten Multimedia tidak sejalan dengan UUD 45 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat, UU Telekomunikasi No 36/99 Pasal 40, dan UU ITE No 11/2008 pasal 31 tentang penyadapan.

“RPM Konten Multimedia menjadikan PJI memiliki wewenang yang luas hingga masuk ke privasi pengguna. Jika ini terjadi, kami bisa tahu surat elektronik dari pejabat negara. Apa ini yang diinginkan,” katanya.

Sammy menambahkan, implementasi dari RPM Konten Multimedia juga akan menjadikan investasi dari PJI membengkak untuk membeli storage karena harus memantau lalu lintas trafik. “Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah mendidik pengguna untuk memakai Internet secara sehat. Kuncinya di edukasi, bukan mengeluarkan kebijakan beraroma tangan besi,” katanya.

Ketua Umum Awari Irwin Day mengatakan, para PJI telah bersepakat untuk menggunakan filter Domain Name Server (DNS) Nawala untuk melindungi pengguna dari situs-situs yang tidak ingin diakses. “Tetapi harus diingat DNS Nawala ini susah diterapkan untuk pola Internet 2.0 yang bersifat interaktif. Kalau Facebook itu kan interaktif antarpengguna. Belum ada alat untuk memfilter itu. Kecuali semuanya diblokir,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto   menyatakan  mempertimbangkan untuk mencabut Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia setelah uji publik rampung digelar pada 19 Februari 2010.

“Setelah uji publik nanti, kalau ditemukenali ada overlapping dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Kominfo bisa mempertimbangkan suatu saat untuk dicabut,” katanya.

Gatot meminta, para penetang RPM tersebut  untuk membuat  rancangan   tandingan supaya ada pembanding sekaligus masukan.

“Kami menantang mereka yang menolak untuk membuat RPM tandingan supaya ada reasoning dan sistematikanya mengapa RPM Konten yang sekarang lagi diuji publik harus dibatalkan,” ujarnya.

Gatot menegaskan, RPM yang disusun sejak 2006 lalu dengan mengacu pada UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. Namun saat ini, acuan dari RPM Konten tersebut adalah UU No 11/2008.

Menurut dia, tujuan dari RPM Konten ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik.

Sekjen Kominfo Basuki Yusuf Iskandar menambahkan,  draf RPM ini akan didiskusikan secara internal oleh staf Kominfo selama sebulan ke depan.

“Setelah itu, akan kita diskusikan dengan stakeholder dan pihak terkait untuk keputusan lebih lanjut,” ujarnya.

“Intinya, ini bukanlah upaya sensor. Kami ingin melibatkan masyarakat untuk menjaga konten Internet sehat di negara kita.  Biarkan masyarakat yang menilai,” katanya.[dni]

190210 Telkomsel Investasi Rp 50 Miliar untuk BTS Green

JAKARTA—PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menginvestasikan dana sebesar 50 miliar rupiah guna membangun sistem energi alternatif berbasis solar cell   untuk 39 BTS ramah lingkungan (BTS Green) tahun ini.

Anggaran pembangunan diambil dari belanja modal anak usaha Telkom itu untuk 2010 sebesar 13 triliun rupiah.

“Kami telah mengoperasikan 132 BTS green yang menelan investasi sekitar 100 miliar rupiah hingga tahun lalu. Jumlah itu menjadikan Telkomsel sebagai operator yang terbanyak mengoperasikan BTS green di Asia,” ungkap GM Radio Operation & Power System Telkomsel Iwan Chairul di Jakarta, Kamis (18/9).

Diungkapkannya, BTS green yang sudah ada tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Suamtera (33 BTS), Jawa (22 BTS), Bali, Nusa Tenggara (23 BTS), Kalimantan (18 BTS), dan Sulawesi, Maluku, Papua (36 BTS). Keseluruhan BTS memperoleh sumber energi sekitar 0,115 Mega Watt atau hampir setara dengan 100 genset konvensional berkapasitas 20 KVa.

“Pembangunan BTS green banyak di wilayah perbatasan dimana jarang ada   ada sumber listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menyalakan genset,” katanya.

Manager Power System Yogi Bahar menambahkan, pemanfaatan dari BTS green bisa menghemat biaya operasional dan memberikan efisiensi bagi perseroan. “Sistem ini bisa mengurangi biaya operasional hingga 80 persen. Soalnya di wilayah yang perbatasan itu harga BBM bisa melambung tinggi,” katanya.

Telkomsel pada tahun lalu   memiliki 82 juta pelanggan dengan pendapatan sebesar 40 triliun rupiah. Tahun ini perseroan  menargetkan mendapatkan 18 juta pelanggan baru agar mempunyai 100 juta pelanggan pada akhir 2010.

Tahun ini anak usaha yang berkontribusi sebesar 60 persen bagi total induk usaha ini  telah membangun 30.500 BTS yang menjangkau lebih dari 95 persen wilayah populasi Indonesia. Pada akhir 2010 diproyeksi jumlah BTS mencapai  35 ribu site.[dni]