180210 Rancangan Permen Konten Multimedia: Mengebiri atau Menyehatkan Internet?

Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) akhirya membuka juga Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia atas nama konsultasi publik pada minggu lalu. Konten Multimedia adalah konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan atau disimpan melalui atau dalam perangkat multimedia.

Regulasi yang dipersiapkan sejak tahun lalu itu  bertujuan   untuk mencegah munculnya  segala macam konten negatif yang timbul di dunia maya agar  internet dapat lebih sehat dan aman bagi pengguna.
”Internet ini seperti dunia sendiri yang pertumbuhannya sangat luar biasa di Indonesia. Sekarang saja diperkirakan ada 35 juta pengguna internet. Dari ranah ini semua informasi bisa didapat. Jika tidak dikontrol informasinya dan banyak pornografi tentunya bisa merusak mental generasi penerus,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring  di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan catatan, pada tiga tahun lalu saja sebanyak 3,075 juta dollar AS dihabiskan dana untuk berbelanja konten pornografi oleh pengguna internet.
Pada tiga tahun lalu, Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia sebagai pengakses pornografi. Sedangkan  pada 2008,  Indonesia melesat  di peringkat ketiga.

Juru bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, pemerintah memberikan waktu hingga 19 Februari 2010 bagi masyarakat memberikan masukan untuk rancangan regulasi tersebut. “Tradisi konsultasi publik sudah lama ada di KemenKominfo, silahkan diberikan masukan secara sistematis dengan membacanya secara komprehensif. Jangan sepotong-potong, itu nanti memunculkan ghibah,” katanya.

Ditegaskannya, kebijakan ini  lebih banyak ditekankan kepada pihak penyelenggara ketimbang ke tiap individu alias pengguna internet. “Kita sama sekali tidak ingin melakukan total control terhadap dunia internet Indonesia. Fungsi aturan ini lebih sebagai advisory, artinya kalau ada permasalahan kami tampung dan dilaporkan ke menteri,” jelasnya.

Tolak

ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (APWkomintel) Rudi Rusdiah melihat RPM tersebut   tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada sebelumnya (UU ITE, KUHAP) dan menyiratkan penguasa   bingung   dengan fenomena situs jejaring sosial seperti Facebook.

“Seharusnya pemerintah  menyelesaikan membuat Peraturan Pemerintah (PP) dari UU ITE  karena  ditunggu oleh masyarakat agar UU ITE   menjadi berbobot dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Rudi juga menyoroti  masalah tim konten Multimedia yang ditetapkan dengan keputusan menteri dimana hanya akan menjadi macan karena di masa otonomi daerah hierarki peraturan yang dipatuhi oleh penguasa adalah setingkat UU. “Apalagi tim ini diketuai Dirjen Aplikasi dan Telematika. Ini membuat fungsi pemberdayaan berubah menjadi pengawas konten. Apa itu sejalan dengan visi dan misinya,” katanya.

Ketua Bidang National Internet Registry Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Valens Riyadi menjelaskan, dalam RPM tersebut masih tidak jelas yang dimaksud penyelenggara karena tidaka da pembedaan  kelas-kelas penyelenggara.

Secara teknis, penyelenggara jaringan tidak memantau konten internet yang disalurkan ke pengguna. Penyelenggara jaringan adalah penyedia layanan berbasis IP Address (pada OSI layer, berada pada layer 3), di mana konten merupakan layer-layer di atasnya.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap konten sebenarnya lebih pada penyelenggara konten, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanggung jawab ini pun masih perlu dikaji lebih jauh, mengingat sifat interaktif situs yang mulai marak di internet. Konten yang pada pada sebuah situs, bukan lagi hanya konten yang ditampilkan sepihak oleh penyelenggara konten, tetapi juga konten yang dibuat dengan bebas oleh pengguna,” katanya.

Ditegaskannya,  harus dilakukan revisi besar-besaran terhadap RPM, disamping perlu dipertanyakan apakah  memang dibutuhkan RPM ini, mengingat bahwa RPM ini dirancang tahun 2006, di mana kondisi internet saat ini sudah jauh berbeda.

“Internet sehat  tidak perlu dicapai dengan cara-cara yang represif. Kita harus percaya bahwa sosialisasi yang mengena adalah cara yang paling ampuh untuk mendewasakan masyarakat kita dalam berinternet. Hak-hak pribadi untuk memilih konten apa yang ingin dilihat juga harus dihormati, sebagai salah satu hak asasi untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka,” tegasnya.

Sementara praktisi Teknologi Informasi  Onno W. Purbo mengatakan,  beban berat akan ditanggung para penyelenggara karena sama sekali  tidak ada pertanggungjawaban sumber berita atau  pengupload. Padahal di dunia Internet, prinsip tanggung jawab yang dipegang adalah end-to-end, bukan medium yang bertanggung jawab.

Dibutuhkan

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, RPM ini dibutuhkan karena kondisi internet Indonesia sedang SOS.  “Banyak terjadi penyalahgunaan internet. Kita harus bergerak memberdayakan pengguna internet ke sesuatu yang cerdas” tegasnya.

Heru menegaskan, dalam regulasi jelas dikatakan  posisi pemerintah  makin light touch, dimana masalah kepatutan  diserahkan peniliannya pada masyarakat. “Arahnya ke kode etik. Sedangkan masalah tim pengawas, itu sebenarnya sedang digodok dalam RUU Konvergensi juga,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin Iqbal Farabi mengatakan,  Indonesia memang perlu aturan yang mengatur bisnis konten layaknya di China dan beberapa negara lainnya.  “Hanya saja perlu dicermati format dan bentuk aturannya. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, hanya saja perlu penyempurnaan terkait izin dan pendaftaran,” katanya.

Sedangkan menurut Ketua Masyarakat Industry Kreatif TIK Indonesia (Mikti) Indra Utoyo rgulasi akan wajar jika tujuannya untuk menyelaraskan bsnis dan teknologi dengan memaksimalkan manfaat bagi pembangunan industri, pelaku maupun masyarakat melalui menekan dan mengurangi dampak negatifnya.

Indra meminta, sebelum diberlakukan   perlu dilihat  nature teknologi,  sosial, dan  bisnis. “Bisnis adalah masalah kontrol, apa yang bisa dikontrol tentu lebih bisa menghasilkan bisnis yang sehat. Perlu dipisahkan mana yang dalam kendali penyelenggara, mana yang diluar kendali, mana yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal diluar kendali penyelenggara maka ‘social enforcement’ lebih utama untuk atasi dampak negatif,” katanya.

Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan,
masalah filterisasi sebaiknya diserahkan kepada pengguna apakah membutuhkan atau tidak.

Dijelaskannya, terdapat beberapa teknik  penyaringan yang bisa dilakukan dalam mencegah masuknya konten negatif ke pengguna yakni penyaringan di PC, proxy atau cache server, dan di internet.

Saat ini Awari sedang mengembangkan   penyaringan di internet dengan menggunakan DNS Nawala bekerjasama dengan Telkom dan Bizznet. Perangkat lunak ini trafiknya saat ini telah mencapai  85 ribu query per menit atau setara dengan 122 juta query per hari. Awari sendiri memiliki 8 ribu anggota.
Dijelaskannya, Nawala baru menetapkan satu  jenis teknik yakni DNS filter yang memiliki  keunggulan tidak memberikan   beban atau efek pada jaringan. Sedangkan kelemahannya adalah  bisa overblocking, karena yang diblokir keseluruhan situs atau domain

“Pemblokiran paling ideal itu membutuhkan  backend yang lumayan dan biaya operasional tinggi. Pertanyaannya, siapa yang mau mengongkosi. Setahu saya kemenkominfo tidak memiliki tools untuk blokir ini. Awari saja diberikan server oleh Telkom sebagai program tanggung jawab sosialnya,” jelasnya.

Diungkapkannya, melihat tingginya penggunaan filter, penyelenggara internet harus sadar pengguna memang membutuhkan adanya saringan untuk konten yang dibaca.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah yang menentukan atau dari publik sendiri. Kontroversi ini kan muncul karena rendahnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sehingga takut privasi akan diobrak-abrik dan berujung pada kebebasan di internet dikebiri,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s