180210 Komunikasi (belum) Lancar, Informasi (tidak) Benar

Kala dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, melontarkan slogan “Komunikasi Lancar, Informasi Benar” sebagai visi dari kepemimpinannya.

Sayangnya slogan itu tidak tercermin dari produk regulasi yang dikeluarkan kementriannya  walaupan  masa 100 hari telah dilalui. Alih-alih memberikan komunikasi yang lancar sehingga berujung pada informasi yang benar didapat masyarakat, sejumlah kontroversi justru dituai oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tak percaya, lihatlah idenya ketika melontarkan akan menggarap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan ditengah maraknya kasus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan kepolisian. Sejumlah kecaman dilontarkan oleh wakil masyarakat yang berujung pada tudingan Pria yang disebut-sebut “Anak panah” ketiga dari PKS ini anti reformasi.

Belum lagi masalah isu perangkat asal Israel di industri telekomunikasi yang dilarangnya walaupun kenyataan di lapangan alat-alat dari negara zionis itu menjadi “otak”  jaringan operator. Hal yang paling aneh adalah ketika Tifatul sendiri mengklarifikasi perusahaan asal Israel, Amdocs, sebagai perusahaan asal Israel hanya berdasarkan keterangan dari Kedubes Amerika Serikat (AS).

Padahal, dari penelusuran situs di Internet jelas sekali perusahaan yang ikut dalam tender billing system Telkomsel itu merupakan perusahaan Israel dan terlibat dalam penyadapan Gedung Putih beberapa tahun lalu.

Kontroversi lainnya adalah keluarnya PM No 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang membuat  membuat  KM. 20/2001 berikut seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Regulasi itu keluar tanpa adanya konsultasi publik dan hanya berdasarkan isu kasuistis yang terjadi di ranah telekomunikasi seperti adanya roaming nasional atau permintaan tambahan kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI).

Tifatul pun ketika dikonfirmasi ketika PM tersebut terlihat bingung dan malah menyangka yang ditanyakan adalah Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia. “Kalau soal PM itu saya harus cek lagi. Tetapi soal RPM konten multimedia sudah di meja saya. Tetapi perlu dibaca lagi untuk diperiksa isinya,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Tifatul pun menjelaskan, kalau regulasi yang digodoknya (RPP Penyadapan atau RPM Konten Multimedia) adalah lanjutan dari program pendahulunya yakni Muhammad Nuh. “Harus diingat, regulasi itu sudah digodok lama. Jadi, ini sudah berjalan lama,” katanya.

Hal yang aneh memang, untuk sesuatu yang sarat kontroversi, Pria kelahiran ranah minang ini tidak segan mengatakan lanjutan dari pendahulunya, namun tidak untuk program seratus hari yang diklaim telah mencapai 99 persen.

Beberapa diantaranya adalah 25 ribu Desa Berdering,  100 Desa Pinter, peresmian Palapa Ring,  pencanangan TIK lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Goes Open Source), dan penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan yang terisolir.

Padahal, tender desa berdering, desa pinter, atau Palapa Ring sudah ada sejak era Nuh. Bahkan untuk Palapa Ring diinisasi sejak Menkominfo dijabat Sofyan Djalil. Sekarang pun program desa berdering bermasalah untuk paket yang dikerjakan oleh Icon+ karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Entahlah, nanti Tifatul akan berkilah masalah Icon+ sudah ada sejak era Nuh atau tidak.

Menurut Praktisi Telematika Ventura Elisawati  selama ini proses komunikasi yang diterapkan oleh Pria yang suka memelihara janggut ini ada yang salah, sehingga ditangkap salah pula oleh publik.

“Selama ini Menkominfo ingin membangun citra sebagai menteri yang gaul dan memahami kebutuhan pengguna internet dan pelaku Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK). Tetapi kebijakan yang dirilisnya bertentangan dengan karakter yang dibangun,” katanya.

Parahnya lagi, lanjutnya, ketika kebijakan yang kontroversial  dipertanyakan oleh kalangan social media, dimana sang menteri   mencoba membangun relationship, tidak ada jawaban yang memuaskan. “Akhirnya kontroversilah yang dituai,” ketusnya.

Praktisi telematika lainnya, Heru Nugroho mengatakan, sebenarnya beberapa regulasi yang dilontarkan Menkominfo itu bagus. ‘Sayangnya aksinya kebablasan. Akhirnya Indonesia bisa kembali ke era Orde Baru,” tandasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s