180210 Kemenhub Godok 11 SIUP Maskapai

JAKARTA— Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok Surat Izin
Usaha Penerbangan (SIUP) milik 11 maskapai yang akan menghiasi langit Indonesia tak lama lagi.

“Ada 11 maskapai yang mengajukan SIUP. Sekarang sedang diseleksi dulu. Belum tentu semuanya diberikan izin,” ungkap Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko di Jakarta, Rabu (17/2).

Sebelas maskapai itu terdiri atas   tujuh maskapai tidak berjadwal dan empat maskapai berjadwal. Ketujuh maskapai berjadwal adalah  Sultra Air, Phoenix, Love Air, Bee
Air Charter, Spirit Global Server, Firefly dan Life Air.

Sedangkan empat maskapai berjadwal yang mengajukan SIUP adalah Fly Cargo,
Megantara Air, Jatayu Gelang Sejahtera Airlines dan North Aceh Air.

Jatayu dan Megantara tercatat pernah eksis melayani konsumen di Indonesia. Jatayu beberapa tahun lalu menjadi salah satu maskapai besar dengan AOC (Air Operator Certificate) 121 atau di atas 30 penumpang.

Sedangkan Megantara adalah maskapai kargo yang pernah memberikan layanan pengiriman barang hingga Singapura, Megantara menghentikan
penerbangannya pada tahun lalu karena alasan keselamatan.

Tri menegaskan, regulator tidak mudah memberikan izin karena ada autran yang harus dipenuhi yakni  SIUP akan diberikan untuk maskapai berjadwal jika memiliki minimal lima unit pesawat dan menguasai lima unit lainnya. Sedangkan untuk maskapai kargo minimal memiliki tiga unit pesawat. Regulasi ini sesuai dengan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berkaitan dengan adanya nama-nama asing yang ikut mengajukan SIUP, akan melakukan pemeriksaan apakah berasal dari perusahaan asing atau bukan. Menurutnya, perusahaan penerbangan yang mengajukan SIUP haruslah perusahaan asal Indonesia, bila perusahaan
patungan maka harus memenuhi syarat Undang-Undang Penanaman Modal.

“Kalau perusahaan patungan haruslah permodalan lokalnya harus lebih
banyak. Ketentuannya adalah permodalan dalam negeri harus 51 persen
lebih atau single majority,” tegasya.

Seperti diketahui, Firefly adalah anak usaha dari Malaysia Airlines. Firefly telah eksis di Malaysia, bahkan sudah menerbangi rute internasional ke Indonesia, antara lain untuk rute Malaysia ke Medan dan Pekanbaru. Firefly saat ini menggunakan pesawat baling-baling sejenis ATR.[dni]

180210 Kemenkominfo Siapkan Insentif Rp 800 Miliar

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) menyiapkan dana sebesar 700 hingga 800 miliar rupiah untuk lanjutan pembangunan serat optik Palapa Ring di Kawasan Timur Indonesia.

Sekjen KemenKominfo Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, dana tersebut berasal dari pungutan Universal Service Obligation (USO)  para operator.

“Besarannya   1,25 persen dari pendapatan kotor para operator. Kita anggarkan sebesar   700-800 miliar rupiah  saja untuk insentif lanjutan Palapa Ring,” katanya di Jakarta, Rabu (17/2).

Diharapkannya, adaya insentif untuk melanjutkan pembangunan Palapa Ring yang telah dimulai oleh Telkom pada November tahun lalu untuk rute Mataram-Kupang akan meningkatkan nilai investasi di kawasan itu sebesar 4-5 kali lipat.

Secara terpisah, Telkom berencana akan mengintegrasikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) konsorsium South-East Asia Japan Cable System (SJC) dengan SKKL yang telah dimiliki TelkomGroup  baik Domestik maupun Internasional.

SKKL Domestik adalah Jasuka (Jawa-Sumatera-Kalimantan (darat & laut)), SUB (Surabaya-Ujung Pandang-Banjarmasin) dan Jaka2LaDeMa (Jawa-Kalimanatan-Sulawesi-Denpasar-Makasar), sedangkan SKKL Internasional adalah Asia America Gateway (AAG), Batam Singapore Cable System (BSCS), Thailand Indonesia Singapore Cable System (TIS) dan Dumai Melaka Cable System (DMCS).

Untuk melengkapi jaringan SJC sampai ke Amerika Utara maka SJC akan disambungkan dengan SKKL lain dengan rute Japan-US dimana tersedia banyak system seperti antara lain Unity, Japan-US (JUS) dan TGN. Selain itu, dalam rangka penguatan network domestik dan internasional,  TelkomGroup merencanakan  akan membangun SKKL Jakarta-Singapore 3rd Route.

Telkom belum lama ini ikut dalam konsorsium SJC melalui  anak usaha PT. Telekomunikasi Indonesia International (TII). Direncanakan SJC akan dibangun oleh NEC dan Tyco yang sudah mempunyai reputasi di bidang konstruksi SKKL.

Direktur Utama TII Mulia P Tambunan menjelaskan, langkah strategis itu dilakukan   sebagai antisipasi terhadap pertumbuhan demand bandwidth internasional yang  sangat tinggi di tahun 2010 hingga tahun 2014, terutama dari  TelkomGroup.

“Kapasitas SJC yang besar diharapkan dapat menekan biaya bandwidth International sehingga biaya layanan internet juga akan semakin murah. Hal ini akan menjadi faktor pendorong bagi peningkatan penetrasi penggunaan broadband internet Indonesia, yang saat ini masih rendah,” tandasnya.[dni]

180210 Kajian SLI Tunggu Kinerja BTEL

JAKARTA—Regulator akan menuntaskan kajian tentang penambahan kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI) berbasis clear channel menunggu laporan dari Bakrie Telecom (BTEL) setelah dioperasikannya kode akses 009 selama satu tahun.

“Kita akan lihat permintaan pasar terhadap SLI dengan mengaji perubahan pangsa pasar setelah hadirnya 009 oleh BTEL,” jelas Anggota Komite BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Nonot, regulator bisa saja menambah pemain SLI berbasis clear channel, apalagi sudah ada dua perusahaan yang mengajukan proposal secara resmi yakni PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS).

“Tetapi harus ada kajian dampak pasarnya. Apa benar kebutuhan SLI itu masih besar. Apalagi BTEL belum beroperasi setahun. Karena itu kita perlu menunggu kinerja kode akses 009 milik BTEL. Signifikan tidak, setelah ada BTEL terjadi kompetisi atau malah tidak ada perubahan di pasar,” katanya.

BTEL sendiri sejauh ini belum bisa mengungkap trafik SLI 009 karena laporan keuangan perseroan untuk 2009 belum diaudit. Selain BTEL, pemain SLI lainnya adalah Telkom dan Indosat.

Nonot mengungkapkan, jika nantinya akan ada pemain baru maka kode akses yang terbuka untuk dipakai adalah 002, 003, 004, 005, atau 006. “Nanti XL atau NTS tinggal pilih nomor hokinya yang mana,” katanya.

Nonot pun menegaskan, regulator tidak akan melakukan kesalahan masa lalu dimana membiarkan dua kode akses dikangkangi oleh satu operator layaknya Indosat dengan 001 dan 008. “Itu pemborosan kode akses dan investasi. Perusahaan pun harus keluar biaya besar untuk membangun citra produk. Negara pun tidak mendapat apa-apa walau dua kode akses dikangkangi,” ketusnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo berjanji akan menjaga  liberalisasi di industri telekomunikasi agar kompetisi sehat tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan menambah pemain di SLI berbasis clear channel karena dinilai pasar di segmen tersebut masih oligopoli.[dni]

180210 Komunikasi (belum) Lancar, Informasi (tidak) Benar

Kala dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, melontarkan slogan “Komunikasi Lancar, Informasi Benar” sebagai visi dari kepemimpinannya.

Sayangnya slogan itu tidak tercermin dari produk regulasi yang dikeluarkan kementriannya  walaupan  masa 100 hari telah dilalui. Alih-alih memberikan komunikasi yang lancar sehingga berujung pada informasi yang benar didapat masyarakat, sejumlah kontroversi justru dituai oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tak percaya, lihatlah idenya ketika melontarkan akan menggarap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan ditengah maraknya kasus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan kepolisian. Sejumlah kecaman dilontarkan oleh wakil masyarakat yang berujung pada tudingan Pria yang disebut-sebut “Anak panah” ketiga dari PKS ini anti reformasi.

Belum lagi masalah isu perangkat asal Israel di industri telekomunikasi yang dilarangnya walaupun kenyataan di lapangan alat-alat dari negara zionis itu menjadi “otak”  jaringan operator. Hal yang paling aneh adalah ketika Tifatul sendiri mengklarifikasi perusahaan asal Israel, Amdocs, sebagai perusahaan asal Israel hanya berdasarkan keterangan dari Kedubes Amerika Serikat (AS).

Padahal, dari penelusuran situs di Internet jelas sekali perusahaan yang ikut dalam tender billing system Telkomsel itu merupakan perusahaan Israel dan terlibat dalam penyadapan Gedung Putih beberapa tahun lalu.

Kontroversi lainnya adalah keluarnya PM No 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang membuat  membuat  KM. 20/2001 berikut seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Regulasi itu keluar tanpa adanya konsultasi publik dan hanya berdasarkan isu kasuistis yang terjadi di ranah telekomunikasi seperti adanya roaming nasional atau permintaan tambahan kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI).

Tifatul pun ketika dikonfirmasi ketika PM tersebut terlihat bingung dan malah menyangka yang ditanyakan adalah Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia. “Kalau soal PM itu saya harus cek lagi. Tetapi soal RPM konten multimedia sudah di meja saya. Tetapi perlu dibaca lagi untuk diperiksa isinya,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Tifatul pun menjelaskan, kalau regulasi yang digodoknya (RPP Penyadapan atau RPM Konten Multimedia) adalah lanjutan dari program pendahulunya yakni Muhammad Nuh. “Harus diingat, regulasi itu sudah digodok lama. Jadi, ini sudah berjalan lama,” katanya.

Hal yang aneh memang, untuk sesuatu yang sarat kontroversi, Pria kelahiran ranah minang ini tidak segan mengatakan lanjutan dari pendahulunya, namun tidak untuk program seratus hari yang diklaim telah mencapai 99 persen.

Beberapa diantaranya adalah 25 ribu Desa Berdering,  100 Desa Pinter, peresmian Palapa Ring,  pencanangan TIK lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Goes Open Source), dan penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan yang terisolir.

Padahal, tender desa berdering, desa pinter, atau Palapa Ring sudah ada sejak era Nuh. Bahkan untuk Palapa Ring diinisasi sejak Menkominfo dijabat Sofyan Djalil. Sekarang pun program desa berdering bermasalah untuk paket yang dikerjakan oleh Icon+ karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Entahlah, nanti Tifatul akan berkilah masalah Icon+ sudah ada sejak era Nuh atau tidak.

Menurut Praktisi Telematika Ventura Elisawati  selama ini proses komunikasi yang diterapkan oleh Pria yang suka memelihara janggut ini ada yang salah, sehingga ditangkap salah pula oleh publik.

“Selama ini Menkominfo ingin membangun citra sebagai menteri yang gaul dan memahami kebutuhan pengguna internet dan pelaku Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK). Tetapi kebijakan yang dirilisnya bertentangan dengan karakter yang dibangun,” katanya.

Parahnya lagi, lanjutnya, ketika kebijakan yang kontroversial  dipertanyakan oleh kalangan social media, dimana sang menteri   mencoba membangun relationship, tidak ada jawaban yang memuaskan. “Akhirnya kontroversilah yang dituai,” ketusnya.

Praktisi telematika lainnya, Heru Nugroho mengatakan, sebenarnya beberapa regulasi yang dilontarkan Menkominfo itu bagus. ‘Sayangnya aksinya kebablasan. Akhirnya Indonesia bisa kembali ke era Orde Baru,” tandasnya.[dni]

180210 Rancangan Permen Konten Multimedia: Mengebiri atau Menyehatkan Internet?

Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) akhirya membuka juga Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia atas nama konsultasi publik pada minggu lalu. Konten Multimedia adalah konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan atau disimpan melalui atau dalam perangkat multimedia.

Regulasi yang dipersiapkan sejak tahun lalu itu  bertujuan   untuk mencegah munculnya  segala macam konten negatif yang timbul di dunia maya agar  internet dapat lebih sehat dan aman bagi pengguna.
”Internet ini seperti dunia sendiri yang pertumbuhannya sangat luar biasa di Indonesia. Sekarang saja diperkirakan ada 35 juta pengguna internet. Dari ranah ini semua informasi bisa didapat. Jika tidak dikontrol informasinya dan banyak pornografi tentunya bisa merusak mental generasi penerus,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring  di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan catatan, pada tiga tahun lalu saja sebanyak 3,075 juta dollar AS dihabiskan dana untuk berbelanja konten pornografi oleh pengguna internet.
Pada tiga tahun lalu, Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia sebagai pengakses pornografi. Sedangkan  pada 2008,  Indonesia melesat  di peringkat ketiga.

Juru bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, pemerintah memberikan waktu hingga 19 Februari 2010 bagi masyarakat memberikan masukan untuk rancangan regulasi tersebut. “Tradisi konsultasi publik sudah lama ada di KemenKominfo, silahkan diberikan masukan secara sistematis dengan membacanya secara komprehensif. Jangan sepotong-potong, itu nanti memunculkan ghibah,” katanya.

Ditegaskannya, kebijakan ini  lebih banyak ditekankan kepada pihak penyelenggara ketimbang ke tiap individu alias pengguna internet. “Kita sama sekali tidak ingin melakukan total control terhadap dunia internet Indonesia. Fungsi aturan ini lebih sebagai advisory, artinya kalau ada permasalahan kami tampung dan dilaporkan ke menteri,” jelasnya.

Tolak

ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (APWkomintel) Rudi Rusdiah melihat RPM tersebut   tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada sebelumnya (UU ITE, KUHAP) dan menyiratkan penguasa   bingung   dengan fenomena situs jejaring sosial seperti Facebook.

“Seharusnya pemerintah  menyelesaikan membuat Peraturan Pemerintah (PP) dari UU ITE  karena  ditunggu oleh masyarakat agar UU ITE   menjadi berbobot dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Rudi juga menyoroti  masalah tim konten Multimedia yang ditetapkan dengan keputusan menteri dimana hanya akan menjadi macan karena di masa otonomi daerah hierarki peraturan yang dipatuhi oleh penguasa adalah setingkat UU. “Apalagi tim ini diketuai Dirjen Aplikasi dan Telematika. Ini membuat fungsi pemberdayaan berubah menjadi pengawas konten. Apa itu sejalan dengan visi dan misinya,” katanya.

Ketua Bidang National Internet Registry Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Valens Riyadi menjelaskan, dalam RPM tersebut masih tidak jelas yang dimaksud penyelenggara karena tidaka da pembedaan  kelas-kelas penyelenggara.

Secara teknis, penyelenggara jaringan tidak memantau konten internet yang disalurkan ke pengguna. Penyelenggara jaringan adalah penyedia layanan berbasis IP Address (pada OSI layer, berada pada layer 3), di mana konten merupakan layer-layer di atasnya.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap konten sebenarnya lebih pada penyelenggara konten, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanggung jawab ini pun masih perlu dikaji lebih jauh, mengingat sifat interaktif situs yang mulai marak di internet. Konten yang pada pada sebuah situs, bukan lagi hanya konten yang ditampilkan sepihak oleh penyelenggara konten, tetapi juga konten yang dibuat dengan bebas oleh pengguna,” katanya.

Ditegaskannya,  harus dilakukan revisi besar-besaran terhadap RPM, disamping perlu dipertanyakan apakah  memang dibutuhkan RPM ini, mengingat bahwa RPM ini dirancang tahun 2006, di mana kondisi internet saat ini sudah jauh berbeda.

“Internet sehat  tidak perlu dicapai dengan cara-cara yang represif. Kita harus percaya bahwa sosialisasi yang mengena adalah cara yang paling ampuh untuk mendewasakan masyarakat kita dalam berinternet. Hak-hak pribadi untuk memilih konten apa yang ingin dilihat juga harus dihormati, sebagai salah satu hak asasi untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka,” tegasnya.

Sementara praktisi Teknologi Informasi  Onno W. Purbo mengatakan,  beban berat akan ditanggung para penyelenggara karena sama sekali  tidak ada pertanggungjawaban sumber berita atau  pengupload. Padahal di dunia Internet, prinsip tanggung jawab yang dipegang adalah end-to-end, bukan medium yang bertanggung jawab.

Dibutuhkan

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, RPM ini dibutuhkan karena kondisi internet Indonesia sedang SOS.  “Banyak terjadi penyalahgunaan internet. Kita harus bergerak memberdayakan pengguna internet ke sesuatu yang cerdas” tegasnya.

Heru menegaskan, dalam regulasi jelas dikatakan  posisi pemerintah  makin light touch, dimana masalah kepatutan  diserahkan peniliannya pada masyarakat. “Arahnya ke kode etik. Sedangkan masalah tim pengawas, itu sebenarnya sedang digodok dalam RUU Konvergensi juga,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin Iqbal Farabi mengatakan,  Indonesia memang perlu aturan yang mengatur bisnis konten layaknya di China dan beberapa negara lainnya.  “Hanya saja perlu dicermati format dan bentuk aturannya. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, hanya saja perlu penyempurnaan terkait izin dan pendaftaran,” katanya.

Sedangkan menurut Ketua Masyarakat Industry Kreatif TIK Indonesia (Mikti) Indra Utoyo rgulasi akan wajar jika tujuannya untuk menyelaraskan bsnis dan teknologi dengan memaksimalkan manfaat bagi pembangunan industri, pelaku maupun masyarakat melalui menekan dan mengurangi dampak negatifnya.

Indra meminta, sebelum diberlakukan   perlu dilihat  nature teknologi,  sosial, dan  bisnis. “Bisnis adalah masalah kontrol, apa yang bisa dikontrol tentu lebih bisa menghasilkan bisnis yang sehat. Perlu dipisahkan mana yang dalam kendali penyelenggara, mana yang diluar kendali, mana yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal diluar kendali penyelenggara maka ‘social enforcement’ lebih utama untuk atasi dampak negatif,” katanya.

Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan,
masalah filterisasi sebaiknya diserahkan kepada pengguna apakah membutuhkan atau tidak.

Dijelaskannya, terdapat beberapa teknik  penyaringan yang bisa dilakukan dalam mencegah masuknya konten negatif ke pengguna yakni penyaringan di PC, proxy atau cache server, dan di internet.

Saat ini Awari sedang mengembangkan   penyaringan di internet dengan menggunakan DNS Nawala bekerjasama dengan Telkom dan Bizznet. Perangkat lunak ini trafiknya saat ini telah mencapai  85 ribu query per menit atau setara dengan 122 juta query per hari. Awari sendiri memiliki 8 ribu anggota.
Dijelaskannya, Nawala baru menetapkan satu  jenis teknik yakni DNS filter yang memiliki  keunggulan tidak memberikan   beban atau efek pada jaringan. Sedangkan kelemahannya adalah  bisa overblocking, karena yang diblokir keseluruhan situs atau domain

“Pemblokiran paling ideal itu membutuhkan  backend yang lumayan dan biaya operasional tinggi. Pertanyaannya, siapa yang mau mengongkosi. Setahu saya kemenkominfo tidak memiliki tools untuk blokir ini. Awari saja diberikan server oleh Telkom sebagai program tanggung jawab sosialnya,” jelasnya.

Diungkapkannya, melihat tingginya penggunaan filter, penyelenggara internet harus sadar pengguna memang membutuhkan adanya saringan untuk konten yang dibaca.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah yang menentukan atau dari publik sendiri. Kontroversi ini kan muncul karena rendahnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sehingga takut privasi akan diobrak-abrik dan berujung pada kebebasan di internet dikebiri,” katanya.[dni]

180210 Bluelink Sabet Muri

JAKARTA—Penyedia perangkat Wi-Fi, Bluelink, berhasil menyabet penghargaan dari  Musium Rekor Indonesia (Muri) untuk produk Wi-Fi Seri N tipe R33N dan USB Wi-Fi seri U93N   sebagai perangkat internet nirkabel tercepat di kelasnya.

Piagam rekor ini diserahkan MURI setelah Bluelink dinilai berhasil mengalahkan sejumlah merek besar Wi-Fi lainnya di Indonesia, dalam sebuah uji coba di hadapan para pengunjung Bandung Electronic Center (BEC) awal Februari lalu.

Marketing Manager Bluelink, Teddy Risdianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, dalam pengetesan itu data transfer yang dihasilkan Wi-Fi Bluelink  berhasil mencapai 86 Mbps. Angka itu   jauh melampaui Wi-Fi sejenis merek lain yang berkisar antara 20 Mbps hingga 60 Mbps.

“Kecepatan Bluelink sebenarnya bisa lebih maksimal lagi. Sebab, angka itu didapat dalam keadaan area BEC penuh dengan sinyal Wi-Fi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/2).

Pada saat pengetesan, lanjutnya, lebih dari 15 hotpot terdeteksi. Benchmarking performa Bluelink dilakukan terhadap semua merek laris di pasar buatan Amerika Serikat, Taiwan dan Cina.

Produk Bluelink yang di pakai adalah R33N 300 mbps wifi router dan U93N 150 Mbps Wi-Fi USB. Sedangkan pembanding lain semua yang dibeli adalah top of range (tercepat dan atau termahal) masing masing merek. Software benchmarking yang dipakai adalah Chariot dan masing masing merek di test 3 kali selama 3 menit.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, telah melakukan  kerjasama strategis dengan Opera Software untuk menghadirkan layanan Opera Mini bagi masyarakat Indonesia.

Opera Mini adalah layanan mobile browser yang ditujukan bagi pelanggan yang ingin menikmati pemanfaatan teknologi kompresi untuk memperkecil jumlah data yang ditransfer ke ponsel dengan harga terjangkau. Dengan halaman web yang terkompresi, layanan Opera Mini mampu meningkatkan kecepatan surfing, serta membantu pelanggan melakukan searching dan bersosialisasi secara online dengan lebih cepat.

“Kerjasama ini akan menghasilkan kombinasi terbaik antara Opera sebagai penyedia browser  yang mampu melakukan kompresi data hingga 90 persen dan Telkomsel sebagai operator selular penyedia jaringan terluas,” katanya.

Telkomsel akan menghadirkan Opera Mini 5 khusus bagi pelanggan Telkomsel.. Layanan Opera Mini Telkomsel yang sudah di-customize ini menyediakan menu pengaturan toolbar, integrasi billing, konten halaman muka web, dan sebagainya. Telkomsel juga akan menawarkan paket hemat layanan Opera Mini agar pelanggan dapat menikmati aktivitas mobile browsing dengan harga yang terjangkau.[dni]

180210 KPPU Belum Bersikap Atas Kekalahan dari Carrefour

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum menentukan sikap atas kekalahannya dari PT Carrefour Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) karena belum menerima salinan perkara.

“Hingga saat ini kami belum menemukan salinan berkas perkara. Kami harus mempelajari dulu, setelah itu baru bersikap,” tegas Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, Rabu (17/2).

Pada Rabu (17/2), Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Carrefour atas putusan  (KPPU). Majelis hakim membatalkan keputusan KPPU yang menyatakan Carrefour telah melakukan monopoli pasar ritel.

Majelis hakim menyatakan Carefour tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Dengan mempertimbangkan hasil survei AC Nelsen, majelis hakim berpendapat tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi.

“Tidak punya posisi monopoli, baik sebelum atau sesudah akuisisi. Majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan termohon. Pangsa pasar jauh di bawah 50 persen,” kata anggota majelis hakim, Tahsin ketika membacakan pertimbangan.

Pada tahun lalu,  KPPU melalui putusan perkara No. 09/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk oleh PT Carrefour Indonesia menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a, namun tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.

KPPU juga memerintahkan Carrefour melepaskan seluruh kepemilikannya di Alfa Retailindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan menghukum dengan membayar denda sebesar  25 miliar rupiah.

KPPU menyatakan putusannya telah berdasarkan data akurat yang memperlihatkan bahwa pangsa pasar Carrefour paska akuisisi naik tajam di segmen hypermarket dan supermarket.

KPPU juga memperhitungkan pasar upstream dan pasar downstream dalam penentuan pangsa pasar. Bahkan ditengarai, dengan posisi dominannya, Carrefour mampu menekan kalangan pemasok.

Upaya banding dilakukan oleh manajemen Carrefour dengan memasukkan berkas keberatan bernomor 1598/Pdt.G/2009PN.Jkt.Sel ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Desember 2009.

Pengacara  Carrefour Ignatius Andy mengaku siap meladeni upaya lanjutan dari KPPU berkaitan dengan putusan PN Jaksel itu..   “Kalau misalnya ada upaya hukum dari KPPU,  Kita akan berjuang ke tahap-tahap berikutnya,” katanya.[dni]