110210 Potret “Manis” Kolaborasi Penguasa-Pengusaha


Kisruh perobohan menara di Kabupaten Badung, Bali, merupakan potret “manisnya” kolaborasi antara penguasa setempat dan pengusaha yang ingin bermain di ladang basah.

Untuk diketahui, industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan sekitar 158.030 menara mengingat  perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal. Di India sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan.

Ini tentu memunculkan peluang bagi para pengusaha yang ingin mencicipi ladang basah ini. Bayangkan dengan investasi sekitar satu miliar rupiah untuk membangun menara, jika mendapatkan empat operator untuk menyewa, maka tiap bulan ada pendapatan sekitar 2,1 miliar rupiah.

Gula-gula inilah yang membuat PT Bali Towerindo Sentra (BTS) sebagai pemain baru di bisnis penyewaan menara mulai bernegosiasi dengan Pemkab Badung beberapa tahun lalu. Negosiasi terlihat dari keluarnya   Perda No 6/2008  Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali. Perda tersebut keluar setelah   Pemkab   menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BTS.

Isi dari Perda sangatlah mirip dengan PKS. Sedangkan PKS tersebut  sarat dengan praktik monopoli.  Hal itu terlihat dari pasal   10 tentang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemkab demi mengamankan langkah BTS.

Di pasal tersebut memang dicantumkan adanya jaminan  Pemkab tidak akan menerbitkan izin baru bagi perusahaan lainnya hingga PKS dengan BTS selesai dan menjamin setelah menara bersama secara komersial terwujud dalam jangka waktu satu tahun terhadap menara yang sudaha ada dilakukan pembongkaran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 itu melabrak Pasal 15 dan Pasal 19 UU No 5/99.

Kasus ini sebenarnya sempat diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada kuartal pertama 2009. Anehnya, pada surat yang dikeluarkan oleh tim penyelidik awal lembaga tersebut dikatakan tidak ada indikasi praktik monopoli. Namun, beberapa hari kemudian, Ketua KPPU Benny Pasaribu menerbitkan surat yang meminta substansi dari perda untuk diubah agar tidak terindikasi monopoli.

“Keluarnya surat dari KPPU dan  surat peninjauan Perda dari Kementerian Dalam Negeri membuat direvisi regulasinya. Tetapi anehnya, dalam negosiasi, tetap saja kami dipaksa untuk membuka komunikasi dengan PT BTS. Ini namanya bukan diskusi, tetapi pemaksaan,” ketus Direktur Utama Solusi Kreasindo Pratama Sakti Wahyu Trenggono kepada Koran Jakarta, Rabu (10/2).

Trenggono menegaskan, kasus pembongkaran menara  sebagai masalah serius dan  harusnya lembaga seperti   KPPU, BKPM, Kementerian Dalam Negeri, DPR segera menangani isu  monopoli dari kasus tersebut tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono juga melihat keanehan dari tujuan Pemkab Badung menata menara di wilayahnya.

“Mereka bilang mengadakan tender untuk mendapatkan rekanan. Pertanyaannya, tender itu untuk mendapatkan harga murah bagi penyewa atau apa? Saya lihat kok semangatnya bisnis yang sudah ada diambil alih dengan payung regulasi. Ini sudah pergeseran isu dari penataan hutan menara di daerah bergeser menjadi “pembungkus” pengambil-alihan bisnis menara,” katanya.

Nonot menegaskan, Kemenkominfo sebagai regulator teknis telah menunjukkan dukungan bagi industri dengan tidak mengeluarkan lisensi Jaringan Tertutup (Jartup) bagi PT BTS walaupun konsekuensinya sekarang bersidang di pengadilan. Jartup dibutuhkan oleh penyedia menara untuk menghubungkan antarmenara, terutama yang dijadikan hub.

Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi mengatakan, masalah menara di Badung tetapi diawasi oleh lembaganya. “Kami sudah memberikan saran agar memperhatikan UU anti persaingan tidak sehat. Nanti, akan dipelajari kembali,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman mengindikasikan ada gratifikasi dari penataan menara di Badung. Hal itu terlihat dari tidak adanya dana APBN atau APBD dalam pelaksanaan tender oleh Pemkab Badung. “Jika tidak ada dana negara kenapa ada tender. Ini artinya apa,” katanya.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Komisi I akan melakukan kunjungan ke lapangan agar pemborosan investasi yang berlangsung di wilayah itu tidak berlanjut. “Kami juga akan mengundang asosiasi Bupati dan Gubernur untuk menjaga hal serupa tidak terjadi di wilayah lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemkab Badung Gede Wijaya mengatakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) bukan hanya terhadap menara, melainkan juga bangunan lainnya. Hal ini memiliki dasar hukum yakni Perda Provinsi Bali No. 4/1974 tentang Bangun Bangunan yang menjadi rujukan Perda No 6/2008.

Pemkab boleh saja membantah, tetapi datangnya masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Mei nanti menyuburkan kabar tidak sedap dibalik aksi perobohan.  Hal ini karena sang Bupati      Anak Agung Gde Agung, akan maju kembali untuk periode kedua.  Jika terjadi perubahan politik di Badung, tentunya PT BTS  akan rugi besar karena investasi senilai 160 miliar rupiah untuk membangun 43 menara hilang bersama aksi badung yang dilakukan Pemkab selama ini.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s