110210 Perubuhan Menara Telekomunikasi : Aksi yang Berdampak Sistemik

It’s ain’t over, till it over. Judul lagu yang dinyanyikan oleh Lenny Kravitz itu adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan aksi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sejak  tahun lalu dalam merubuhkan menara telekomunikasi di wilayahnya.

Pada awal  2008, Pemkab Badung  merubuhkan 6 menara dengan menggunakan payung hukum Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan  Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.
Aksi sempat berhenti menjelang Pemilu legislatif dan presiden karena adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta akses telekomunikasi harus terjamin selama pesta demokrasi berlangsung.

Setelah itu pada pertengahan Agustus di tahun yang sama kembali 17 menara ditebang sehingga 90 BTS milik 7 operator tidak berfungsi.

Aksi kedua ini mendapatkan perlawanan sengit dari operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dengan melakukan tuntutan  hukum terhadap Bupati Badung,     Anak Agung Gde Agung.

Perlawanan hukum ini yang kedua dilakukan oleh pelaku usaha setelah PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Sayangnya, walau menang di Denpasar, SKP kalah banding di Surabaya.

Adanya perlawanan hukum membuat aksi perubuhan sempat terhenti dan dibukanya kembali ruang negosiasi antara pelaku usaha dengan Pemkab. Tetapi seperti kata Lenny, urusan belum selesai, sampai tujuan beres. Maka pada akhir Januari 2010, Pemkab Badung kembali meneruskan aksinya. Kali ini korbannya  adalah  14 menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, Indosat, dan United Towerindo.

Berdasarkan catatan Ditjen Postel pada awal  2010 di Badung terdapat sekitar 200 menara telekomunikasi. Kerugian materi dari satu unit perubuhan menara adalah sekitar satu miliar rupiah. Sedangkan secara bisnis ada potensi pendapatan yang hilang satu bulan sekitar 2,1 miliar rupiah jika satu menara disewa oleh 4 operator.

Sistemik

Namun, kerugian materi dan bisnis itu belum sebanding dengan dampak sistemik lainnya berupa menurunnya kualitas layanan telekomunikasi dan tercorengnya citra Indonesia di mata dunia internasional karena Badung adalah salah satu ikon pariwisata nasional.

Hal itu dapat dilihat dari aksi perubuhan pada Agustus 2008 yang membuat 40 persen kualitas layanan milik para operator menurun. “Ini yang tidak disadari oleh Pemkab Badung. Bayangkan, untuk wilayah yang menjadi ikon pariwisata tetapi tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Di  internet masalah ini ramai dibicarakan, karena itu pemerintah pusat menaruh perhatian atas kasus ini,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, belum lama ini.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengkhawatirkan, jika aksi Pemkab Badung yang tidak mengindahkan keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009 dibiarkan,   beberapa daerah akan mengikuti langkah   Pemkab, karena Perdanya banyak diadopsi  wilayah lain.

“Saya tidak bisa membayangkan chaos-nya jika itu yang terjadi. Class action dari masyarakat pengguna bisa bermunculan karena layanan menurun dan koordinasi aparat keamanan pun akan susah akibat tidak adanya komunikasi. Lebih parah,  perekonomian bisa terganggu  karena telekomunikasi selama ini salah satu penopang pertumbuhan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM, Sandiaga S Uno yang juga salah satu pemegang saham United Towerindo mengungkapkan, aktivitas dari pengusaha kecil di Badung mulai terganggu karena tidak adanya koneksi internet. “Mereka itu selama ini mempromosikan produknya melalui internet. Infrastruktur dasarnya tidak ada. Apa ini dipikirkan oleh pemerintahnya,” sesalnya.

Solusi

Tifatul menegaskan, untuk mengatasi masalah tersebut  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  mendesak  Perda yang menghambat pengembangan dan layanan telekomunikasi dibatalkan melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri tentang Perda tersebut.  Selama ini Pemkab Badung beranggapan yang pantas mengaturnya adalah kemendagri,” katanya.

.
Hasil koordinasi, ungkapnya, Kemendagri mengirimkan surat resmi ke Pemkab Badung untuk membatalkan Perda tersebut.  “Sekarang kita tunggu saja reaksi dari Bupatinya. Masih tunduk ke pemerintah pusat atau tidak. Jika tidak, itu berarti insubordinasi,” ketusnya.
Gatot menambahkan, Pemkab Badung bisa meniru solusi yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta tahun lalu dalam menyelesaikan penataan menara bersama. “Pemkot Yogyakarta menggunakan Peraturan Menara Bersama sebagai acuan penataan, bukan interpretasi sendiri,” jelasnya.

Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Yogyakarta tahun lalu dinyatakan  menara yang telah berdiri akan dioptimalkan dan tidak ada tambahan menara baru hingga 25 Juni 2011. Penambahan menara baru  akan memperhatikan pertumbuhan trafik nantinya.

Untuk menara yang sudah berdiri sebelum 30 Maret 2009, tetapi belum mempunyai izin diminta  mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk menara yang telah berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berada di area terlarang seperti cagar alam, diminta untuk ditertibkan. Di Yogyakarta sendiri terdapat 109 menara telekomunikasi yang siap untuk dioptimalkan.

Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyarankan, menara yang tersisa di Badung tidak diganggu, sementara pengganti menara dirubuhkan bisa menggunakan milik mitra Pemkab yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS).

“PT BTS itu memiliki 43 menara, jika mau kompromi, operator gunakan punya mereka biar tidak diganggu Pemkab. Tetapi, jika operator memiliki harga diri melawan kesewenang-wenangan, jangan disewa punya PT BTS, recovery saja dengan meletakkan menara di roof top atau kamuflase dengan monopole. Konsep ini di peraturan menara bersama tidak perlu izin Pemda, cukup dari pemilik gedung,” katanya.

Sementara Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno masih membuka ruang negosiasi dengan Pemkab Badung. “Semangat kami memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat. Jadi, kita masih ingin berdiskusi dengan Pemkab untuk menyelesaikan kisruh ini,” katanya.

Suara tegas justru dilontarkan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel)  Sakti Wahyu Trenggono, “Kami merasa dianiaya oleh pihak yang seharusnya melindungi kami”.

Menurut Pria yang juga Direktur Utama SKP itu,  telah terjadi pengaturan yang berlebihan (over rule) melalui Perda setempat terhadap surat peninjauan Perda dari Kemendagri. Pemkab dituduh melakukan praktek monopoli serta mengabaikan kepastian investasi.

“Kami memiliki dan menuntut hak yang sama dalam bisnis, apalagi kami sudah lebih dulu hadir dibandingkan PT BTS. Ini sudah tidak fair. Sebanyak 23 menara dengan investasi tidak kurang 60 miliar rupiah  dirobohkan tanpa proteksi apapun,” katanya.

Jalur hukum pun kembali ditempuh oleh SKP dengan menggugat Pemkab Badung  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Denpasar, terkait dirubuhkannya 8 menara milik perseroan Januari lalu.

Komisi I DPR RI mendukung langkah dari pelaku usaha yang dirugikan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan dari pimpinan daerah.  So, seperti kata Lenny, It’s ain’t over, till it over.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s