110210 Perubuhan Menara Telekomunikasi : Aksi yang Berdampak Sistemik

It’s ain’t over, till it over. Judul lagu yang dinyanyikan oleh Lenny Kravitz itu adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan aksi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sejak  tahun lalu dalam merubuhkan menara telekomunikasi di wilayahnya.

Pada awal  2008, Pemkab Badung  merubuhkan 6 menara dengan menggunakan payung hukum Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan  Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.
Aksi sempat berhenti menjelang Pemilu legislatif dan presiden karena adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta akses telekomunikasi harus terjamin selama pesta demokrasi berlangsung.

Setelah itu pada pertengahan Agustus di tahun yang sama kembali 17 menara ditebang sehingga 90 BTS milik 7 operator tidak berfungsi.

Aksi kedua ini mendapatkan perlawanan sengit dari operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dengan melakukan tuntutan  hukum terhadap Bupati Badung,     Anak Agung Gde Agung.

Perlawanan hukum ini yang kedua dilakukan oleh pelaku usaha setelah PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. Sayangnya, walau menang di Denpasar, SKP kalah banding di Surabaya.

Adanya perlawanan hukum membuat aksi perubuhan sempat terhenti dan dibukanya kembali ruang negosiasi antara pelaku usaha dengan Pemkab. Tetapi seperti kata Lenny, urusan belum selesai, sampai tujuan beres. Maka pada akhir Januari 2010, Pemkab Badung kembali meneruskan aksinya. Kali ini korbannya  adalah  14 menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, Indosat, dan United Towerindo.

Berdasarkan catatan Ditjen Postel pada awal  2010 di Badung terdapat sekitar 200 menara telekomunikasi. Kerugian materi dari satu unit perubuhan menara adalah sekitar satu miliar rupiah. Sedangkan secara bisnis ada potensi pendapatan yang hilang satu bulan sekitar 2,1 miliar rupiah jika satu menara disewa oleh 4 operator.

Sistemik

Namun, kerugian materi dan bisnis itu belum sebanding dengan dampak sistemik lainnya berupa menurunnya kualitas layanan telekomunikasi dan tercorengnya citra Indonesia di mata dunia internasional karena Badung adalah salah satu ikon pariwisata nasional.

Hal itu dapat dilihat dari aksi perubuhan pada Agustus 2008 yang membuat 40 persen kualitas layanan milik para operator menurun. “Ini yang tidak disadari oleh Pemkab Badung. Bayangkan, untuk wilayah yang menjadi ikon pariwisata tetapi tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Di  internet masalah ini ramai dibicarakan, karena itu pemerintah pusat menaruh perhatian atas kasus ini,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, belum lama ini.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengkhawatirkan, jika aksi Pemkab Badung yang tidak mengindahkan keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009 dibiarkan,   beberapa daerah akan mengikuti langkah   Pemkab, karena Perdanya banyak diadopsi  wilayah lain.

“Saya tidak bisa membayangkan chaos-nya jika itu yang terjadi. Class action dari masyarakat pengguna bisa bermunculan karena layanan menurun dan koordinasi aparat keamanan pun akan susah akibat tidak adanya komunikasi. Lebih parah,  perekonomian bisa terganggu  karena telekomunikasi selama ini salah satu penopang pertumbuhan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM, Sandiaga S Uno yang juga salah satu pemegang saham United Towerindo mengungkapkan, aktivitas dari pengusaha kecil di Badung mulai terganggu karena tidak adanya koneksi internet. “Mereka itu selama ini mempromosikan produknya melalui internet. Infrastruktur dasarnya tidak ada. Apa ini dipikirkan oleh pemerintahnya,” sesalnya.

Solusi

Tifatul menegaskan, untuk mengatasi masalah tersebut  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  mendesak  Perda yang menghambat pengembangan dan layanan telekomunikasi dibatalkan melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri tentang Perda tersebut.  Selama ini Pemkab Badung beranggapan yang pantas mengaturnya adalah kemendagri,” katanya.

.
Hasil koordinasi, ungkapnya, Kemendagri mengirimkan surat resmi ke Pemkab Badung untuk membatalkan Perda tersebut.  “Sekarang kita tunggu saja reaksi dari Bupatinya. Masih tunduk ke pemerintah pusat atau tidak. Jika tidak, itu berarti insubordinasi,” ketusnya.
Gatot menambahkan, Pemkab Badung bisa meniru solusi yang digunakan oleh Pemkot Yogyakarta tahun lalu dalam menyelesaikan penataan menara bersama. “Pemkot Yogyakarta menggunakan Peraturan Menara Bersama sebagai acuan penataan, bukan interpretasi sendiri,” jelasnya.

Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Yogyakarta tahun lalu dinyatakan  menara yang telah berdiri akan dioptimalkan dan tidak ada tambahan menara baru hingga 25 Juni 2011. Penambahan menara baru  akan memperhatikan pertumbuhan trafik nantinya.

Untuk menara yang sudah berdiri sebelum 30 Maret 2009, tetapi belum mempunyai izin diminta  mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk menara yang telah berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berada di area terlarang seperti cagar alam, diminta untuk ditertibkan. Di Yogyakarta sendiri terdapat 109 menara telekomunikasi yang siap untuk dioptimalkan.

Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyarankan, menara yang tersisa di Badung tidak diganggu, sementara pengganti menara dirubuhkan bisa menggunakan milik mitra Pemkab yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS).

“PT BTS itu memiliki 43 menara, jika mau kompromi, operator gunakan punya mereka biar tidak diganggu Pemkab. Tetapi, jika operator memiliki harga diri melawan kesewenang-wenangan, jangan disewa punya PT BTS, recovery saja dengan meletakkan menara di roof top atau kamuflase dengan monopole. Konsep ini di peraturan menara bersama tidak perlu izin Pemda, cukup dari pemilik gedung,” katanya.

Sementara Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno masih membuka ruang negosiasi dengan Pemkab Badung. “Semangat kami memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat. Jadi, kita masih ingin berdiskusi dengan Pemkab untuk menyelesaikan kisruh ini,” katanya.

Suara tegas justru dilontarkan oleh Ketua Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel)  Sakti Wahyu Trenggono, “Kami merasa dianiaya oleh pihak yang seharusnya melindungi kami”.

Menurut Pria yang juga Direktur Utama SKP itu,  telah terjadi pengaturan yang berlebihan (over rule) melalui Perda setempat terhadap surat peninjauan Perda dari Kemendagri. Pemkab dituduh melakukan praktek monopoli serta mengabaikan kepastian investasi.

“Kami memiliki dan menuntut hak yang sama dalam bisnis, apalagi kami sudah lebih dulu hadir dibandingkan PT BTS. Ini sudah tidak fair. Sebanyak 23 menara dengan investasi tidak kurang 60 miliar rupiah  dirobohkan tanpa proteksi apapun,” katanya.

Jalur hukum pun kembali ditempuh oleh SKP dengan menggugat Pemkab Badung  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Denpasar, terkait dirubuhkannya 8 menara milik perseroan Januari lalu.

Komisi I DPR RI mendukung langkah dari pelaku usaha yang dirugikan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan dari pimpinan daerah.  So, seperti kata Lenny, It’s ain’t over, till it over.[dni]

110210 Revisi Tarif Berlaku untuk Semua Maskapai

JAKARTA—Revisi  tarif batas atas untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri  yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berlaku untuk semua maskapai lokal berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

“Revisi itu berlaku untuk semua pemain dengan melihat nanti jasa yang ditawarkan yaitu full service, medium, atau Low Cost Carrier (LCC). Di luar parameter itu, jika ada maskapai yang merasa memiliki layanan bintang 4 seperti Garuda Indonesia, ingin mendapat perlakuan beda, itu tidak dapat diberikan,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay, di Jakarta, Rabu (10/2).

Dikatakannya, operator nanti berhak untuk menentukan masuk dalam kategori layanan yang ditawarkan oleh regulator (Full Service, Medium,LCC). “Jika ada jenis kategori yang didapat di luar ketentuan pemerintah, kami anggap itu gimmick pemasaran,” katanya.

Sebelumnya, Inaca mengungkapkan masih ada perdebatan terkait revisi tarif batas atas dimana Garuda sebagai maskapai bintang 4 ingin mendapatkan perlakuan berbeda dalam penerapan tarif batas atas.

Herry mengatakan, pemerintah nantinya akan membuat parameter untuk memenuhi kategori layanan. Misal, untuk full service wajib menyediakan kursi dengan jarak 32 inci, memberikan makanan dan minuman, dan hiburan di atas pesawat..

Selanjutnya dikatakannya, dalam revisi untuk komponen tarif akan terdiri atas tarif jarak, PPN, iuran asuransi, dan surcharge. “Kami juga akan melihat nilai tukar dollar dan harga avtur yang berlaku. Jika harga avtur melambung tinggi, bisa diterapkan fuel surcharge yang penetapan besarannya ditentukan oleh regulator,” katanya.

Sedangkan harga avtur yang berlaku dalam revisi tarif batas atas sekitar 10 ribu rupiah sesuai dengan kondisi saat ini

Naik 15 %
Pada kesempatan sama, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko memprediksi pada tahun ini jumlah penumpang udara akan tumbuh sebesar `15 persen. “Tahun lalu tumbuh 17 persen dengan jumlah  48.514.639 penumpang,” katanya.

Angka itu terdiri atas  43.556.083 penumpang  domestik dan 4.958.556 penumpang internasional.

“Angkanya masih belum final, karena masih ada beberapa maskapai yang belum melaporkan penumpang pada Desember lalu. Tetapi angkanya sudah tidak terlalu signifikan,” katanya.

Dari seluruh jumlah penumpang tersebut, maskapai Lion Mentari Airlines (Lion Air) menjadi pemimpin penerbangan domestik dengan jumlah penumpang 13, 377 juta penumpang. “Lion memiliki market share  terbanyak yaitu 30,7 persen,” paparnya.

Selanjutnya Garuda Indonesia menyusul dengan 8,398 juta penumpang dengan pangsa pasar sebesar 19,28 persen. Kemudian menyusul Batavia Air dengan 6,107 persen (14 persen), Sriwijaya Air 5,464 juta (12,55 persen), Mandala Airlines 3,552 juta (8,64 persen), Merpati Nusantara Airlines 1,95 juta (4,48 persen), Indonesia AirAsia  1,454 juta (4,34 persen).

Dikatakannya, menanjaknya penerbangan nasional terjadi karena maskapai terus menambah armada dan  meningkatnya perekonomian nasional.

“Daya beli masyarakat sudah mulai meningkat jadi penerbangan pun semakin meningkat,” katanya.[dni]

110210 Potret “Manis” Kolaborasi Penguasa-Pengusaha


Kisruh perobohan menara di Kabupaten Badung, Bali, merupakan potret “manisnya” kolaborasi antara penguasa setempat dan pengusaha yang ingin bermain di ladang basah.

Untuk diketahui, industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan sekitar 158.030 menara mengingat  perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal. Di India sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan.

Ini tentu memunculkan peluang bagi para pengusaha yang ingin mencicipi ladang basah ini. Bayangkan dengan investasi sekitar satu miliar rupiah untuk membangun menara, jika mendapatkan empat operator untuk menyewa, maka tiap bulan ada pendapatan sekitar 2,1 miliar rupiah.

Gula-gula inilah yang membuat PT Bali Towerindo Sentra (BTS) sebagai pemain baru di bisnis penyewaan menara mulai bernegosiasi dengan Pemkab Badung beberapa tahun lalu. Negosiasi terlihat dari keluarnya   Perda No 6/2008  Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali. Perda tersebut keluar setelah   Pemkab   menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BTS.

Isi dari Perda sangatlah mirip dengan PKS. Sedangkan PKS tersebut  sarat dengan praktik monopoli.  Hal itu terlihat dari pasal   10 tentang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemkab demi mengamankan langkah BTS.

Di pasal tersebut memang dicantumkan adanya jaminan  Pemkab tidak akan menerbitkan izin baru bagi perusahaan lainnya hingga PKS dengan BTS selesai dan menjamin setelah menara bersama secara komersial terwujud dalam jangka waktu satu tahun terhadap menara yang sudaha ada dilakukan pembongkaran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 itu melabrak Pasal 15 dan Pasal 19 UU No 5/99.

Kasus ini sebenarnya sempat diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada kuartal pertama 2009. Anehnya, pada surat yang dikeluarkan oleh tim penyelidik awal lembaga tersebut dikatakan tidak ada indikasi praktik monopoli. Namun, beberapa hari kemudian, Ketua KPPU Benny Pasaribu menerbitkan surat yang meminta substansi dari perda untuk diubah agar tidak terindikasi monopoli.

“Keluarnya surat dari KPPU dan  surat peninjauan Perda dari Kementerian Dalam Negeri membuat direvisi regulasinya. Tetapi anehnya, dalam negosiasi, tetap saja kami dipaksa untuk membuka komunikasi dengan PT BTS. Ini namanya bukan diskusi, tetapi pemaksaan,” ketus Direktur Utama Solusi Kreasindo Pratama Sakti Wahyu Trenggono kepada Koran Jakarta, Rabu (10/2).

Trenggono menegaskan, kasus pembongkaran menara  sebagai masalah serius dan  harusnya lembaga seperti   KPPU, BKPM, Kementerian Dalam Negeri, DPR segera menangani isu  monopoli dari kasus tersebut tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono juga melihat keanehan dari tujuan Pemkab Badung menata menara di wilayahnya.

“Mereka bilang mengadakan tender untuk mendapatkan rekanan. Pertanyaannya, tender itu untuk mendapatkan harga murah bagi penyewa atau apa? Saya lihat kok semangatnya bisnis yang sudah ada diambil alih dengan payung regulasi. Ini sudah pergeseran isu dari penataan hutan menara di daerah bergeser menjadi “pembungkus” pengambil-alihan bisnis menara,” katanya.

Nonot menegaskan, Kemenkominfo sebagai regulator teknis telah menunjukkan dukungan bagi industri dengan tidak mengeluarkan lisensi Jaringan Tertutup (Jartup) bagi PT BTS walaupun konsekuensinya sekarang bersidang di pengadilan. Jartup dibutuhkan oleh penyedia menara untuk menghubungkan antarmenara, terutama yang dijadikan hub.

Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi mengatakan, masalah menara di Badung tetapi diawasi oleh lembaganya. “Kami sudah memberikan saran agar memperhatikan UU anti persaingan tidak sehat. Nanti, akan dipelajari kembali,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman mengindikasikan ada gratifikasi dari penataan menara di Badung. Hal itu terlihat dari tidak adanya dana APBN atau APBD dalam pelaksanaan tender oleh Pemkab Badung. “Jika tidak ada dana negara kenapa ada tender. Ini artinya apa,” katanya.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Komisi I akan melakukan kunjungan ke lapangan agar pemborosan investasi yang berlangsung di wilayah itu tidak berlanjut. “Kami juga akan mengundang asosiasi Bupati dan Gubernur untuk menjaga hal serupa tidak terjadi di wilayah lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemkab Badung Gede Wijaya mengatakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) bukan hanya terhadap menara, melainkan juga bangunan lainnya. Hal ini memiliki dasar hukum yakni Perda Provinsi Bali No. 4/1974 tentang Bangun Bangunan yang menjadi rujukan Perda No 6/2008.

Pemkab boleh saja membantah, tetapi datangnya masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Mei nanti menyuburkan kabar tidak sedap dibalik aksi perobohan.  Hal ini karena sang Bupati      Anak Agung Gde Agung, akan maju kembali untuk periode kedua.  Jika terjadi perubahan politik di Badung, tentunya PT BTS  akan rugi besar karena investasi senilai 160 miliar rupiah untuk membangun 43 menara hilang bersama aksi badung yang dilakukan Pemkab selama ini.[dni]

110210 Axis Tawarkan BlackBerry Pascabayar

JAKARTA—Operator seluler Axis mulai menawarkan layanan BlackBerry dengan konsep pasca bayar mulai bulan ini untuk memperluas ekspansi jasa milik Research in Motion (Rim) tersebut.

Chief Marketing Officer AXIS Johan Buse mengatakan, perseroan menawarkan konsep baru dalam berlangganan pascabayar dengan mengutamakan kemudahan bagi pelanggan. ”Kami ingin menghapus citra pascabayar itu sebagai produk yang susah didapat,” katanya di Jakarta, Rabu (10/2).

Dikatakannya, hal itu terlihat dari  berbagai paket yang disesuaikan dengan kebutuhan semua orang mulai dari  anggaran  50 ribu hingga 150 ribu rupiah  per bulan dapat menikmati  100 menit panggilan ke semua operator di Indonesia, serta SMS, data, dan paket layanan BlackBerry.

”Konsep kami menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh pelanggan. Ini pertama di Indonesia,” jelasnya.

Layanan pasca bayar  ini mulai tersedia 10 Februari 2010. Saat ini jumlah pelanggan BlackBerry Axis sekitar 42 ribu nomor.

Pada kesempatan lain,  XL Axiata memberikan penghargaan Top outlet XL serta XL Agent sebagai salah satu bentuk apresiasi bagi mitra penjualan XL. Pemberian penghargaan bagi para mitra didasarkan proses seleksi yang diikuti oleh sekira 26 ribu top outlet dan 9000 agent di seluruh Indonesia sejak 15 Juni sampai 31 Desember 2009.

“Penghargaan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan apresiasi dari XL terhadap partisipasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh para pemilik outlet dalam meningkatkan penjualan kartu XL baik perdana maupun voucher,” kata Direktur Comercial XL Axiata, Joy Wahyudi.

Seluruh pemenang mendapatkan hadiah berupa 137 unit sepeda motor suzuki skywave dan spin, 338 unit LCD TV dan 731 unit handphone nokia e63.

Untuk penghargaan XL agent, XL memberikan penghargaan yang khusus ditujukan bagi tenaga penjual atau frontliner dari tiap-tiap outlet penjualan kartu.[dni]

110210 BTEL Harus Jaga Layanan Konten

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta PT   Bakrie Telecom Tbk (BTEL) untuk menjaga layanan konten Value Added Services (Vas) agar tidak merugikan pelanggannya.

“Konten itu memang disediakan oleh pihak ketiga, tetapi operator sebagai pemilik pelanggan tidak bisa lepas tangan jika ada konten yang merugikan pelangganya,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (10/2).

Heru diminta komentarnya terkait diluncurkannya  Esia TTM (Telusur Teman Mu) oleh BTEL beberpa waktu lalu. Layanan ini memugkinkan pelanggan melakukan   jejaring sosial melalui  suara dan SMS. Pelanggan ditawarkan mencari teman secara acak. Konsep ini dikhawatirkan memunculkan prostitusi secara online atau pelecehan seksual yang mulai marak belakangan ini.

‘Saya tahu teknologi itu kemajuannya tidak bisa ditahan, tetapi sebagai operator jika nanti ada kejadian, BTEL tetap harus bertanggungjawab karena media yang digunakan adalah jaringannya. Dari sekarang diwanti-wanti agar menjaga layanan semacam ini kemurniannya,” tegasnya.

Heru pun mengungkapkan, untuk SMS Premium yang tidak memerlukan teknologi tinggi saja, pemilik merek dagang Esia itu kedodoran menjaga kenyamanan pelanggannya. Hal itu terbukti dari adanya keluhan pelanggan yang sulit menghentikan langganan satu konten. “Setiap isi ulang, pulsa pelanggan tersedot. Pelanggannya sudah lapor ke kami. Ini akan diproses,” katanya.

BTEL sendiri melalui keterangan resminya menegaskan TTM diluncurkan karena konten   mencari jodoh di internet sangat marak.  Berkaitan maraknya   maraknya prostitusi di dunia online, Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menegaskan,   bukan tanggung jawab penyedia layanan namun menyangkut urusan personal.

“Esia TTM tidak bisa mencegah apa yang akan dilakukan tiap orang yang chat, kenal dan kemudian bertemu, karena memang tujuan fitur ini adalah menghubungkan teman,” ujarnya.[dni]