100210 Pelindo II Janji Naikkan Kualitas Layanan

JAKARTA—PT Pelindo II berjanji menaikkan kualitas layanannya bagi pengguna jasa untuk menjamin lancarnya arus barang masuk ke Indonesia.

“Kami akan melakukan segala usaha untuk melayani pengguna jasa. Salah satunya dengan menurunkan Ship Waiting Time (SWT) dari satu jam menjadi kurang di bawah itu,” ungkap Humas Pelindo II Eddy Haristiani kepada Koran Jakarta, Selasa (9/2).

Selain itu, lanjutnya, perseroan berencana menambah fasilitas di pelabuhan cabangnya seperti Teluk Bayur, Lampung, dan Pontianak. “Kita berencana menganggarkan dana sebesar 1,2 triliun rupiah untuk meningkatkan fasilitas di cabang-cabang itu,” katanya.

Namun, Eddy mengingatkan, dalam menyukseskan program pengoperasian pelabuhan selama 24 jam, 7 hari untuk menyambut Asean-China Free Trade Area (ACFTA) tergantung dengan kinerja instansi lainnya. “Kami memang beroperasi 24 jam, tetapi depo di luar itu kan tidak. Ini harus dimengerti oleh pengguna,” katanya.

Sebelumnya,  Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin menilai pelabuhan lokal  belum siap hadapi perdagangan bebas. Ketidaksiapan itu terlihat dari masih sering tersendatnya arus barang keluar masuk pelabuhan, terbatasnya lapangan penumpukan dan minimnya investasi peningkatkan infrastruktur di pelabuhan.

Padahal, kerja sama perdagangan bebas seperti antara Asean—China telah memperbesar arus barang yang masuk di pelabuhan. Saat ini, pemerintah menyiapkan 25 pelabuhan terbuka di Indonesia untuk menghadapi membanjirnya produk-produk impor setelah kerjasama perdagangan bebas  ACFTA  dimulai awal tahun ini.

Klarifikasi THC
Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mendukung rencana Kementrian Perhubungan untuk menuntaskan perumusan  tarif terminal handling charge (THC) terbaru sebagai bagian dari upaya memangkas biaya tinggi di sektor logistik, khususnya terkait dengan jasa kepelabuhanan.

“Tetapi harus jelas dulu apa yang akan dirumuskan yaitu tentang komponen THC dan kenapa THC itu tidak diperkenakan masuk menjadi biaya angkut (ocean freight),” katanya.

Ditegaskannya, selama ini THC tidak pernah menjadi pemasukan bagi Negara atau dari pelayaran. “Belum lagi penentuan surcharge menggunakan mata uang asing. Itu kan pelarian devisa. Di luar negeri semua memakai mata uang asing,” katanya.

Sebelumnya, Kemenhub  mengatakan instansinya dalam waktu dekat akan membahas rumusan THC terhadap jasa pelayanan bongkar muat di pelabuhan itu dengan pihak terkait, yakni kalangan pelayaran dan pemakai jasa kepelabuhanan.

Dua hal utama  akan menjadi materi pembahasan.Pertama, mengenai komponen THC yang terdiri dari CHC dan surcharge. Kedua, penggunaan mata uang untuk pembayaran.

Tujuan utama dari revisi adalah penurunan tarif THC, sehingga strategi apa pun yang diambil diharapkan nantinya akan memuaskan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan Kepmenhub No. PR.302/3/18-PHB 2008 perihal pelaksanaan THC, CHC, dan surcharge di Pelabuhan, ditetapkan THC di Tanjung Priok untuk peti kemas 20 kaki dengan kondisi full container load (FCL) ditetapkan 95 dollar AS per boks dengan rincian CHC 83 dollar AS ditambah surcharge 12 dollar AS.

Adapun THC untuk peti kemas 40 kaki ditetapkan 145 dollar AS per boks yang terdiri dari CHC 124 dollar AS dan surcharge 21 dollar AS. Pelaku di sektor logistik meminta pemerintah untuk menurunkan tarif tersebut, karena dinilai masih terlalu tinggi.

090210 Revisi Tarif Urusan Kemenhub

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan, urusan revisi tarif batas atas untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah milik Kemetrian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator.

“Itu urusan Kemenhub. KPPU hanya memberikan saran agar penetapannya juga memperhatikan Undang-undang anti persaingan tidak sehat,” tegas Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, Senin (8/2).

Sebelumnya, , Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan,  Kementrian Perhubungan tidak tepat mengurusi masalah  kebijakan tarif. Lembaga ini seharusnya membatasi  diri dalam dua hal yaitu  standar keselamatan dan  dan entry to market.

“Masalah tarif dan pengawasan kompetisi harusnya menjadi domainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” katanya.

Menurut Danang, jika pun ingin mengatur masalah tarif, Ditjen Hubungan Udara cukup mengatur masalah struktur tarif. “Tidak tepat Kemenhub mengatur sejauh itu. Syaratnya jika KPPU mengatur masalah tarif, harus ada  komunikasi antara dua lembaga ini secara kuat supaya  pengawasan persaingan usaha berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko menegaskan, memang sudah pada tempatnya urusan revisi tarif dan penetapan besaran persentase oleh lembaganya.

“Jika diserahkan ke lembaga lain nanti kontrolnya susah. Sementara jika diberikan ke pelaku usaha nanti yang muncul tudingan kartel,” katanya.

Tri mengatakan, regulator hanya memberikan struktur tarif dan persentase kenaikan, itupun hanya untuk tariff batas atas. “Kita tidak mengatur tariff batas bawah. Malah dibiarkan operator berperang di batas bawah,” katanya.

Untuk diketahui, revisi tariff batas atas sekarang sudah masuk dalam tahap sosialisasi dan pada Maret nanti akan ditandatangani oleh Menhub Freddy Numberi. Besaran kenaikan bervariasi mulai dari lima hingga 10 persen berdasarkan harga tiket yang berlaku saat ini.

Tambahan Penerbangan
Berkaitan dengan datangya Tahun Baru China (Imlek) Tri mengungkapkan, hingga saat ini,  telah menyetujui 11 penerbangan tambahan (extra flight).

“Dalam rangka Imlek, sudah ada dua maskapai yang mengajukan extra flight  yaitu Srwijaya Air dan Mandala Air,” ujarnya.

Dikatakannya,  Sriwijaya Air untuk rute Jakarta-Pontianak (1), Jakarta-Pangkal Pinang (2). Sementara, Mandala Air mengajukan 8 extra flight untuk rute Jakarta-Pontianak.

Dihubungi terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, pihaknya juga berniat mengajukan extra flight untuk menghadapi Imlek. “Rencananya kami akan mengajukan penerbangan tambahan untuk tiga rute,” katanya.

Tiga rute tersebut yaitu, Medan, Pangkalpinang, dan Pontianak. “Masing-masing dua extra flight untuk tiap rute, namun kami belum mengajukan secara resmi,” katanya.[dni]

090210 Yang Bersinar dan Meredup

Layanan Fixed Wireless Access (FWA) memang lahir enam tahun lalu dengan adanya  Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas.

Namun, jasa ini mulai menunjukkan gairahnya dua tahun setelah dilahirkan atau pada 2006. Telkom dan Indosat mendapatkan lisensi ini sebagai konsekuensi dibukanya duopoli di telepon tetap dan kode akses.

Bakrie Telecom yang dulunya adalah Ratelindo sejak 1995 sudah  memiliki lisensi pontap, tetapi merek dagang Esia baru melambung mulai 2007 dan berkibar setelah mendapatkan lisensi nasional pada  akhir 2007.

Sementara Mobile-8 dari awal tidak pernah menginginkan jasa ini karena ingin fokus di seluler. Namun karena tiga tahun lalu terjadi penataan frekuensi 800 MHz dimana akhirnya kanal milik operator ini dikurangi, maka sebagai konsekuensi pemerintah memberikan lisensi FWA.

Lantas bagaimana sepak terjang pemain FWA selama ini? Jika menilik pada data, hanya dua pemain yang bisa dikatakan bersinar yakni Telkom dengan Telkom Flexi dan Bakrie Telecom bersama esia.

Flexi pada tahun lalu memimpin pasar FWA dengan 15,2 juta pelanggan yang didukung infrastruktur 5.543 BTS  atau naik  sekitar 37 persen dibandingkan 2008 yang jumlahnya 4.054 BTS.

Pada tahun ini Telkom membenamkan dana sebesar 200 juta dollar AS untuk mengembangkan layanan ini dan mengharapkan mendapatkan tambahan 2-3 juta pelanggan baru, serta berencana menambah 170 BTS baru. Berbagai inovasi fitur telah dilakukan oleh Telkom pada awal tahun ini seperti Long Messages Services (LMS),  Flexi ngROOMpi, Flexi Mobile Games, dan Hape Flexi Chatting

Sementara esia hingga kuartal tiga 2009 berhasil mendapatkan 9,8 juta pelanggan dengan jumlah BTS  3.468. “Target 2009 itu 10,5 juta pelanggan. Sekarang lagi proses audit. Tahun ini  kami menargetkan meraih 14 juta pelanggan,” ungkap Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi kepada Koran Jakarta, Senin (9/2).

Bakrie Telecom sejak 2008 sudah menganggarkan belanja modal sebesar 600 juta dollar AS untuk mengembangkan esia selama tiga tahun. Perusahaan ini terkesan serius mengembangkan FWA dengan memiliki kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Inovasi fitur terbaru yang dilakukan adalah   Telusur TemanMu (TTM). Layanan ini memungkinkan pengguna Esia berjejaring dengan teman-temannya, melalui media telepon dan sms.

Agresifnya Telkom dan Bakrie Telecom diganjar oleh pemerintah dengan memberikan tambahan kanal sebesar 1,25 MHz di frekuensi 800 MHz pada tahun lalu untuk mengembangkan jaringan. Esia mendapatkan kanal frekuensi tambahan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (JBJB). Sedangkan  Flexi mendapatkan tambahan untuk wilayah di luar ketiga provinsi tersebut.

Lantas bagaimana dengan  bintangnya Indosat, StarOne? alih-alih bersinar, jasa ini semakin meredup di tangan Indosat. Semua ini tak bisa dilepaskan dari fokus perusahaan ke jasa seluler yang berkontribusi 75 persen bagi total pendapatan perseroan.

Saat ini StarOne digunakan 600 ribuan pelanggan dengan 1.500 an BTS. Angka itu merosot karena pada awal 2008 jumlah pelanggan StarOe 731 ribu nomor. Jika pun Indosat terkesan serius mengembangkan jaringan StarOne hingga 70 kota, itu tak lebih dari upaya untuk memenuhi kewajiban lisensi modern yang dimilikinya.

“Ketika Qatar Telecom baru masuk, jasa FWA ini yang pertama dievaluasinya karena berlawanan dengan seluler. Sempat mau dikembalikan ke pemerintah, tetapi regulator meminta dikembalikan juga kode akses yang didapat. Akhirnya, karena menilai itu mengurangi nilai perusahaan, tetap dipelihara,” ungkap sumber Koran Jakarta.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro, dikatakannya  masa depan StarOne lebih baik ditanyakan ke Qatar Telecom  sebagai pemegang saham karena   sedang  dievaluasi. ”Ini masalah strategis. Kita tunggu arahan pemilik,” elaknya.

Sementara Mobile-8 sebagai pemilik Hepi mengatakan selama ini pengembangan jaringannya memakai infrastruktur seluler karena teknologi yang dipakai sama yakni Code Division Multiple Access (CDMA). Jika dilihat dari aksi pemasaran, diawal peluncurannya dua tahun lalu, Mobile-8   terkesan agresif dengan mematok target mendapatkan 600 ribu nomor.

Sayangnya, sejak tahun lalu Mobile-8 mengalami masalah keuangan sehingga berdampak pada kinerja perseroan secara keseluruhan. Padahal, Mobile-8 termasuk yang berani berinovasi dengan meluncurkan Fren duo dimana dalam satu ponsel terdapat dua nomor yakni seluler dan FWA.[dni]

090210 Menakar Nasib FWA


Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemnKominfo) saat ini sedang menggodok tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)  pola penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi berbasis pita.

Draft white paper dari RPP itu sudah disosialisasikan sejak tahun lalu ke para pelaku usaha. Dalam draft itu disebutkan, BHP berbasis pita harusnya dilaksanakan pada tahun ini dengan masa transisi lima tahun ke depan.

BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.  Sedangkan saat ini yang berlaku adalah  BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR) dimana   besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio.

Salah satu konsekuensi dari diterapkannya BHP berbasis pita adalah berlakunya Unified Access (UA) dimana tidak dikenal lagi yang namanya seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) karena operator dianggap menggunakan teknologi netral.

Pemanasan dari berlakunya UA ini sudah terlihat dari  keluarnya  Peraturan Menteri (PM) No. 01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dimana dianggap sebagai antisipasi jika BHP Pita berlaku, maka FWA akan dilikuidasi.

“PM ini memang sebagai langkah mengantisipasi implementasi penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berbasis pita,   terutama untuk frekuensi 800 MHz yang ditempati pemain FWA. Jika BHP  berbasis pita bisa saja tidak ada lagi FWA,” kata Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (8/2).

Sejarah

Jika merujuk pada payung hukum dari munculnya layanan FWA yaitu Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, disebutkan layanan ini  adalah jasa telekomunikasi yang memliki wilayah layanan sesuai dengan kode areanya.

Singkatnya, pelanggan FWA, misalnya, dengan  kode area 021 (Jakarta), hanya boleh menggunakan nomor tersebut hanya di wilayah tersebut, tidak boleh membawanya ke luar kode area. Di sinilah bedanya dengan seluler. Di seluler  prefix number yang digunakan berlaku nasional.

Di Indonesia penyelenggara FWA adalah Telkom Flexi, Indosat StarOne, Bakrie Telecom (esia), dan Mobile-8 (Hepi).

Identiknya FWA dengan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) tak bisa dilepaskan dari keinginan pemerintah yang berkeinginan untuk mengembangkan jaringan tetap lokal (Jartaplok) secara massif.

Namun, pemilihan teknologi inilah yang dianggap simalakama karena  CDMA 2000   di International Telecommunication Union (ITU)   sudah dikategorikan sebagai IMT-2000 atau 3G.

Tetapi,  karena izin dikantongi pemain Jartaplok,  maka teknologinya dipasung tidak boleh roaming dan  tidak boleh bergerak diluar kode wilayah. Sebagai kompromi, kompensasi membayar BHP frekuensi dan interkoneksi FWA lebih rendah daripada jaringan seluler. Kabarnya hanya seperdelapan dari BHP seluler.

Menurut Spesial Advisor Ditjen Postel  Koesmarihati Koesnowarso, sejak diperkenalkan, seolah-olah FWA telah membantu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana jartaplok sudah memiliki penetrasi di atas 13 persen. Bandingkan dengan Telkom yang membutuhkan seratus tahun membangun jartaplok berbasis kabel untuk melayani  8,7 juta pelanggan.

“Tapi kenyatannya sekarang dengan CDMA EV-DO yang memiliki  data kecepatan tinggi, pemilik lisensi ini sudah mendekati seluler ketimbang Jartaplok. Karena itu  sesudah BHP Pita dan pembenahan penomoran, FWA bisa menjadi seluler dan seluler bisa berubah menjadi  FWA. Ini adalah awal dari Fixed Mobile Convergence ( FMC),” jelasnya.

Masih Dibutuhkan

Secara terpisah, Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menegaskan, FWA  masih menjadi satu kebutuhan bagi pelanggan karena ada  segmen pasar yang membutuhkan  layanan ini.

“Kehadiran FWA telah membuat banyak perubahan cara pandang operator dalam melihat pasar  dan mendidik masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menegaskan, terlepas dari kontroversi munculnya FWA yang sarat dengan pemasungan teknologi, tetapi layanan ini memang dibutuhkan. “Jika FWA dihapus yang rugi masyarakat karena tidak ada lagi tarif murah untuk telepon lokal,” katanya.

Dikatakannya, dalam pola penarikan BHP berbasis pita itu yang diuntungkan hanya operator besar dengan jumlah pelanggan banyak dan  penguasaan frekuensi luas. Sedangkan bagi operator dengan jumlah pelanggan kecil atau frekuensi terbatas maka itu akan menjadi beban karena biaya BHP berubah. Tentunya ini akan membuat tarif ritel ke pelanggan terkoreksi.

“FWA itu frekuensinya terbatas semua. Sudah pasti akan ada koreksi tarif nanti jika semua berbasis pita,” katanya.

Sementara VP Public Relations dan Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia meminta  jika regulasi mempunyai program ke arah pembubaran FWA,   harus dilakukan  diskusi intensif secara matang dengan operator.

“Persoalannya menjadi tidak sederhana karena penggelaran layanan FWA sekarang juga terus berkembang. Ini tentu perlu menjadi pertimbangan utama bagaimana regulasi itu nanti dilahirkan, artinya jangan sampai operator dirugikan,” katanya.

Sudah Kabur

Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Suryatin Setiawan menegaskan, saat ini FWA  sudah kehilangan momentum, publik  tidak ada masalah menggunakan ponsel mobile sebagai alat komunikasi , untuk data juga sudah populer dengan donggle. Apalagi, operator   FWA   bermain dominan di mobility.

“Jadi, alasan mengkhususkan FWA sudah kabur. Hasil perang tarif tiga  pemain besar selular tiga tahun lalu membuat  kekhususan tarif FWA dengan seluler   sudah praktis hilang,” katanya.

Sedangkan Chief Marketing Indosat Guntur S Siboro mengakui, tujuan FWA sebagai percepatan pembangunan fixed wireless PSTN kurang tercapai karena lebih banyak dipakai handheld mobility-nya. “Sekarang pemerintah mau menata kembali keruwetan ini, kami ikut saja. Satu hal yang pasti, teknologi susah dikebiri,” ketusnya.

Menanggapi hal itu, Heru mengakui, jika sistem UA dijalankan, maka terjadi perubahan di tarif ritel. “Tetapi harus disadari kalau sebenarnya tarif FWA itu tidak murah. Biaya interkoneksi FWA itu 900 rupiah, itupun dua tahun lalu tidak mengalami penurunan layaknya seluler. FWA itu hanya murah untuk jasa SMS,” katanya.

Heru memprediksi, jika UA dijalankan maka yang terjadi adalah layanan FWA hanya dijadikan semacam fitur saja oleh operator karena pemain seluler pun bisa menyelenggarakan layanan tersebut. “Nanti kondisinya seperti di India. Ini tak bisa dihindari lagi karena syarat dari era konvergensi,” katanya.[dni]