080210 Perda Penghambat Telekomunikasi Harus Dibatalkan

JAKARTA–Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendesak Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat pengembangan dan layanan telekomunikasi dibatalkan agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga.

“Di daerah-daerah banyak bermunculan Perda yang bertentangan dengan aturan dari pusat, khususnya untuk telekomunikasi. Ini bisa menghambat pengembangan sektor tersebut. Padahal telekomunikasi signifikan membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring kepada Koran Jakarta, Minggu (7/2).

Dikatakannya, contoh kongkrit dari Perda yang menghalangi pertumbuhan sektor telekomunikasi adalah  Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan  Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

Perda ini dinilai bertentangan dengan dengan UU No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri tentang Perda tersebut. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan lugas dan tegas, citra Indonesia di mata dunia internasional bisa tercoreng karena Badung itu merupakan wilyah pariwisata,” tegasnya.

Hasil koordinasi, ungkapnya, Kemendagri mengirimkan surat resmi ke Pemkab Badung untuk membatalkan Perda tersebut.
“Sekarang kita tunggu saja reaksi dari Bupatinya. Masih tunduk ke pemerintah pusat atau tidak. Jika tidak, itu berarti insubordinasi,” ketusnya.

Dikatakannya, Kemenkominfo tidak memiliki masalah jika Pemkab menilai ada perizinan atau hal teknis yang belum dipenuhi pelaku usaha telekomunikasi. “Itu kan masalah dibawah. Bagi kami yang penting konektifitas telekomunikasi jangan diganggu secara sepihak. Jika ada masalah, didiskusikan untuk diselesaikan. Jangan main tangan besi,” tegasnya.

Secara terpisah,  Kuasa Hukum PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP/Indonesian Tower) Eben Ezer Siregar mengungkapkan, pihaknya kembali menggugat Pemkab Badung  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Denpasar, terkait dirubuhkannya 8 menara milik perseroan minggu lalu.

“Gugatan ini sebagai bentuk dari perlawanan terhadap kesewenang-wenangan,” katanya.

Diungkapkannya, akibat aksi Pemkab Badung minggu lalu, perseroan mengalami  kerugian
sebesar  16 miliar rupiah serta kehilangan pendapatan sewa sebesar  600 juta rupiah per  bulan.

Sedangkan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, masalah perubuhan  31 menara telekomunikasi dimana di  dalamnya terdapat 84 BTS milik berbagai operator minggu lalu di Badung, sudah menjadi hal yang lebih serius sejak dimulainya perubuhan akhir 2008 lalu.

“Komisi 1 DPR-RI sudah mendesak Kemenkominfo untuk segera mencegah perubuhan sepihak atas sejumlah menara telekomunikasi di Badung. Ini sudah menjadi masalah nasional karena  dikhawatirkan  akan segera diikuti oleh sejumlah daerah lain di seluruh Indonesia dengan tanpa mengindahkan keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM,” katanya.

Gatot meminta, Pemkab Badung mencontoh penyelesaian ala beberapa Pemda yang memiliki masalah serupa seperti Jakarta dan Yogyakarta, dimana mampu memberi jalan keluar cukup elegan dan komprehensif.

“Kami sangat mendukung penertiban menara di daerah-daerah karena itu dikeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani beberapa menteri,” katanya.

Masalahnya, lanjutnya,  di Badung sangat kental aroma ketidakberesan, mulai indikasi monopoli melalui penunjukkan rekanan Pemkab yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS), hingga Perda yang bertentangan dengan aturan pusat. “Kalau sudah begini namanya merusak iklim investasi,” ketusnya. [Dni]

080210 Berawal dari Dugaan Kartel

Munculnya keinginan merevisi KM No 9/2002 dari Kementrian Perhubungan tentu tak bisa dilepaskan dari aksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Oktober tahun lalu yang menetapkan tiga belas maskapai lokal terindikasi melakukan kartel biaya tambahan bakar (Fuel Surcharge).

Ketiga belas maskapai yang terancam denda karena melanggar pasal 5  UU No 5/99 tentang anti monopoli itu  adalah PT  Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Mandala  Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Lion  Mentari Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel  Express Aviation Services, PT Kartika Airlines,  PT Linus Airways, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Air Services.

Jika terbukti,  13 maskapai itu harus merogoh  uang   25 miliar rupiah untuk membayar sanksi denda kepada negara.   Selain itu juga ada permintaan ganti rugi yang disesuaikan dengan kerugian dialami pengguna.

KPPU meningkatkan   inidkasi perilaku kartel terkait fuel surcharge dari tahap monitoring  menjadi pemeriksaan pendahuluan   mulai dilakukan dari tanggal 28 September hingga  6 November 2009.

KPPU menduga ketiga belas maskapai  telah melakukan  penetapan harga  penerapan fuel surcharge tidak  sesuai peruntukan. Indikasinya adalah  kenaikan fuel surcharge tidak sebanding dengan kenaikan harga avtur yang  berlaku.

Kondisi itu membuat    seolah-olah 13  perusahaan maskapai itu sudah tidak lagi menghiraukan berapa besaran kenaikan harga avtur dengan penetapan fuel surcharge .

Berdasarkan bukti yang dimiliki KPPU sejak adanya  ketentuan fuel surcharge pada bulan Mei 2006,  waktu itu tarifnya hanya dikenakan  20 ribu rupiah,  sedangkan hingga Desember 2008  tarifnya telah mencapai  160 –  480ribu rupiah.

Padahal,  dalam periode yang sama kenaikan  harga avtur hanya naik dari 5.600 rupiah  per liter  pada Mei 2006 menjadi 8.206 rupiah per liter di  Desember 2008.

Masalah fuel surcharge ini berawal tahun 2006  lalu saat Pertamina mulai  menaikan harga avtur,  namun kenaikan dari Pertamina tersebut tidak  sesuai dengan basis harga yang ditetapkan menteri ESDM.

Sehingga ditetapkanlah ketentuan fuel surcharge  sebesar  20 ribu rupiah  meski sempat “hampir” menyalahi ketentuan kartel penetapan harga secara bersamaan.

Kemudian para maskapai sepakat tidak menetapkan besaran yang sama, namun dalam perkembangannya penetapan harganya seakan-akan telah mengabaikan harga avtur yang fluktuasi, atau lebih tinggi dari kenaikan harga avtur.

Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi ketika diinformasikan tentang niat kemenhub untuk merevisi tarif batas atas menyambut gembira langkah tersebut karena saran yang diberikan lembaganya pada Agustus 2009 dilpertimbangkan oleh lembaga tersebut.

“Masalah kewenangan penetapan tarif itu memang ada di Kemenhub, kami hanya sebatas memberikan saran.  Diharapkan revisinya mengacu pada UU anti persaingan tidak sehat,” katanya kepada Koran Jakarta, Minggu (7/2).

Namun, Junaidi menegaskan, walaupun adanya revisi terhadap KM, pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaganya tidak berhenti.

“Harus dibedakan revisi dengan pemeriksaan. Kami bergerak menggunakan UU No 5/99. sekarang dalam pemeriksaan lanjutan. Jika ditemukan bukti yang kuat, bisa diperpanjang atau bisa juga dihentikan karena kurang bukti,” katanya.[dni]

080210 Revisi Tarif Batas Atas Upaya Memberikan Transparansi

Pada Maret nanti jika tidak ada aral melintang, Menteri Perhubungan Freddy Numberi akan menandatangani Keputusan Menteri (KM) yang merevisi tarif batas atas bagi angkutan udara dalam negeri.

Tarif batas atas selama ini diatur dalam (KM) No 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang
Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Jika tidak ada masalah dalam sosialisasi, pada Maret nanti akan bisa ditandatangani. Dalam waktu satu hingga dua minggu ini kami terus melakukan sosialisasi. Tujuan dari revisi ini memberikan transparansi bagi pengguna jasa dan kepastian hukum untuk operator,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay, di Jakarta, belum lama ini.

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, dalam revisi KM ditentukan maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini.

Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge. Dalam revisi KM,  besaran fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini.

“Kenaikannya bervariasi mulai 0-10 persen. Persentase ini rasional karena bisnis maskapai dalam kondisi kondusif dan sesuai dengan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskannya,  dalam   revisi juga  akan ditegaskan golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).
Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Untuk   maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Sebagai contohnya, tarif batas atas  rute Jakarta-Surabaya sebesar  1 juta rupiah, maka maskapai dengan full service diperkenankan membanderol harga satu juta rupiah,  kategori menengah paling tinggi memasang tarif  900 ribu rupiah dan kategori minimum  850 ribu rupiah.

Belum Sepakat

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Angkutan Udara Nasional (Inaca) Tengku Burhanuddin menegaskan,  belum ada kata sepakat antara  maskapai  dengan regulator terkait   draft revisi   secara keseluruhan. “Masih ada beberapa hal  hal mendasar yang harus diubah,” katanya.

Misalnya, soal dasar perhitungan. Jika maskapai menggunakan perhitungan berbasis pesawat yang dipakai  Boeing 737-400, tetapi  regulator menggunakan   hitungan lain, tentunya    hasilnya ada perbedaan.

Namun, Tengku mengaku, senang karena banyak usulan-usulan dari pihaknya  yang diakomodir, meski tidak 100 persen diterima. Misalnya, soal pengenaan surcharge jika tarif belum ditetapkan ketika ada perubahan harga minyak di atas  10 ribu rupiah  per liter. “ Kami juga realistis dengan membiarkan penetapan harga surcharge-nya ditentukan pemerintah supaya tidak ada perbedaan antaroperator seperti sebelumnya,” jelasnya.

Berkaitan dengan  perhitungan tarif berdasarkan pelayanan (full, medium, low), Tengku mengatakan,  secara prinsip mayoritas anggotanya setuju dengan itu. “  Tetapi untuk tarif yang full service, ada anggota yang   masih belum bisa terima 100 persen, yaitu Garuda. Garuda minta treatment sendiri, minta dibedakan karena sekarang dia sudah bintang empat. Garuda tidak mau perbedaan tarif untuk full service terlalu dekat dengan yang lain,” katanya.

Sedangkan Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, operator tidak akan menawarkan tarif batas atas secara langsung ke pelanggan. “Di maskapai itu penjualan tiket terdiri atas 10 kelas  (sub class). Biasanya ditawarkan dari harga murah untuk kelas tertentu hingga tariff batas atas,” katanya.
Dikatakannya, revisi tarif batas atas yang akan berlaku nantinya digunakan sebagai acuan dari operator menetapkan harga tiket, terutama ketika peak seasons. “Tarif batas atas itu biasanya digunakan saat peak seasons. Kalau low seasons jarang digunakan,” jelasnya.

Berkaitan dengan penggolongan dari maskapai berdasarkan layanan, Edward mengaku, pihaknya sedang mengaji akan memilih sebagai maskapai medium atau LCC. “Sepertinya kami akan menentukan berada diantara kedua itu nantinya,” katanya.
Selanjutnya Edward mengatakan, tidak keberatan dengan direvisinya tarif batas atas karena acuan biaya avtur yang ditetapkan adalam regulasi lama tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Sekarang rata-rata harga avtur itu 10 ribu rupiah per liter, regulasi lama masih 2.700 rupiah per liter. Jika operator menetapkan masing-masing harga avtur bisa dikatakan ada kartel, karena itu baiknya regulator saja yang menetapkan,” katanya.
Juru bicara Sriwijaya Air, Ruth Hanna Simatupang mengungkapkan, revisi tarif batas atas akan  membuat  maskapai kemungkinan bakal menurunkan margin keuntungannya, karena selama ini perusahaan penerbangan terus dihimpit dengan ongkos produksi.
Biaya-biaya penerbangan sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No 9 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri hingga saat ini telah mengalami kenaikan berkali-kali. “Belum lagi biaya sewa pesawat yang sekarang dikenakan pajak sebesar 20 persen,” ujarnya.
Disebutkannya, keuntungan maskapai dalam setahunnya tidak besar. Menurutnya dalam satu tahun, momen yang menguntungkan bagi maskapai hanya ada sekitar empat bulan saja, yaitu saat liburan sekolah, Lebaran dan Natal. Selain itu penumpang pesawat sepi, sehingga maskapai merugi. “Margin yang didapatkan cuma 5 persen,” tandasnya.

Serahkan KPPU

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan,   Kementrian Perhubungan tidak tepat mengurusi masalah  kebijakan tarif. Lembaga ini seharusnya membatasi   diri dalam dua hal yaitu  standar keselamatan dan  dan entry to market.

“Masalah tarif dan pengawasan kompetisi harusnya menjadi domainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” katanya.

Menurut Danang, jika pun ingin mengatur masalah tarif, Ditjen Hubungan Udara cukup mengatur masalah struktur tarif. “Tidak tepat Kemenhub mengatur sejauh itu. Syaratnya jika KPPU mengatur masalah tarif, harus ada  komunikasi antara dua lembaga ini secara kuat supaya  pengawasan persaingan usaha berjalan,” tegasnya.

YLKI Setuju

Pada kesempatan lain, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengaku, tidak keberatan dengan langkah pemerintah merevisi tarif batas atas angkutan udara dengan syarat pelayanan yang diberikan oleh operator kepada pengguna jasa sebanding dengan kenaikan tarif.
“Kami tidak ada masalah dengan rencana kenaikan tarif itu, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kualitas layanan yang diberikan ke penumpang harus ditingkatkan,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini yang terjadi para pengguna membayar mahal untuk layanan dari satu operator tetapi kualitas yang diberikan tidak sebanding.
“Ada operator Low Cost Carrier (LCC) yang menawarkan tarif setara full service, tetapi layanannya minim. Sementara LCC itu mendapatkan keuntungan yang maksimal ketimbang operator full service,” sesalanya.
Dia meminta, jika nanti ada operator dengan kategori medium service atau LCC yang mulai menerapkan tarif batas atas untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait keuntungan yang didapatnya. “Jangan nanti pakai tarif batas atas, tetapi pelanggan tidak merasakan dampak apa-apa. Itu merugikan sekali,” katanya.[dni]