060210 Operator Kaji Tingkatkan Kualitas Perdana Prabayar

JAKARTA— Operator telekomunikasi mengaji cara yang yang jitu untuk menaikkan kualitas kartu perdana prabayar agar tidak terjadi pemborosan nomor dan mendapatkan pelanggan yang berkualitas.

“Beberapa cara sedang dikaji, diantaranya memberikan nomor cantik sesuai keinginan pelanggan, dengan syarat berlangganan untuk sebulan mengeluarkan sejumlah  dalam jumlah tertentu,” ungkap GM Marketing XL Riza Rachmadsyah di Jakarta, Jumat (5/2).

Selain itu, lanjutnya, operator juga sedang mengaji untuk menawarkan kartu perdana tanpa bonus sehingga  harganya tidak jauh lebih murah ketimbang pulsa isi ulang.

“Itu beberapa alternatiif yang dikaji. Namun, untuk meningkatkan akuisisi pelanggan ditengah kompetisi saat ini,  kita tetap menawarkan kartu perdana yang memiliki bonus berupa SMS, suara, dan akses internet ke pelanggan,” katanya.

Salah satu contohnya adalah menawarkan paket prabayar Combo yang ditujukan bagi seluruh pelanggan baru yang mnawarkan keuntungan 100 SMS plus akses internet 1 Mbps per hari.

Berkaitan dengan strategi menaikkan penggunaan jasa pascabayar, Riza mengatakaan, hal tersebut termasuk salah satu yang dikaji tetapi tantangannya lebih berat bagi operator melihat kondisi industri seluler Indonesia.

Dikatakannya, pemicu tidak berkembangnya pascabayar adalah susahnya penagihan, tersendatnya pembayaran (Bad debt), jasa jelajah internasional, dan proses aktifasi.

Panggil Operator
Sementara itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengungkapkan, akan memanggil dua operator yang  masih menawarkan SMS gratis lintas operator (off net) mulai Februari 2010..

“Kami akan memanggil XL dan Indosat pada Senin (9/2). Kedua operator ini ditenggarai masih menawarkan SMS gratis Off net. Ini pelecehan terhadap regulator,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi.

Anggota Komite lainnya, M. Ridwan Effendi mengaku geram dengan ulah Indosat yang memulai ditawarkannya SMS gratis Off net, pasca adanya larangan oleh regulator awal tahun ini.

“Indosat terancam sanksi minimal dilaporkan ke  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sedangkan maksimal  bisa dicabut ijin penyelenggaraan selulernya,” ketusnya.

Menurut Ridwan, tindakan Indosat tersebut memicu dampak sistemik di industri karena diikuti oleh operator lainnya untuk menawarkan hal yang sama.

“Sembari menunggu keluarnya kode etik SMS dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), larangan BRTI tahun lalu masih berlaku. Operator harus menghormati, jika tidak kami bisa berlaku keras,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Riza mengatakan, XL tidak sepenuhnya memberikan SMS gratis karena pelanggan diharuskan mengirimkan dua SMS berbayar untuk mendapatkan 15 SMS gratis off nett. “Hasil kajian Pokja kami pola seperti ini tidak bisa dikatakan gratis,” katanya.[dni]

060210 YLKI Tidak Keberatan Tarif Dinaikkan

JAKARTA—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tidak keberatan dengan langkah pemerintah merevisi tarif batas atas angkutan udara dengan syarat pelayanan yang diberikan oleh operator kepada pengguna jasa sebanding dengan kenaikan tarif.

“Kami tidak ada masalah dengan rencana kenaikan tarif itu, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kualitas layanan yang diberikan ke penumpang harus ditingkatkan,” tegas Anggota YLKI Sudaryatmo kepada Koran Jakarta, Jumat (5/2).

Menurutnya, selama ini yang terjadi para pengguna membayar mahal untuk layanan dari satu operator tetapi kualitas yang diberikan tidak sebanding.

“Ada operator Low Cost Carrier (LCC) yang menawarkan tarif setara full service, tetapi layanannya minim. Sementara LCC itu mendapatkan keuntungan yang maksimal ketimbang operator full service,” sesalanya.

Dia meminta, jika nanti ada operator dengan kategori medium service atau LCC yang mulai menerapkan tarif batas atas untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait keuntungan yang didapatnya. “Jangan nanti pakai tarif batas atas, tetapi pelanggan tidak merasakan dampak apa-apa. Itu merugikan sekali,” katanya.

Manfaatkan Sub Class
Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, operator tidak akan menawarkan tariff batas atas secara langsung ke pelanggan. “Di maskapai itu penjualan tiket terdiri atas 10 kelas  (sub class). Biasanya ditawarkan dari harga murah untuk kelas tertentu hingga tariff batas atas,” katanya.

Dikatakannya, revisi tarif batas atas yang akan berlaku nantinya digunakan sebagai acuan dari operator menetapkan harga tiket, terutama ketika peak seasons. “Tarif batas atas itu biasanya digunakan saat peak seasons. Kalau low seasons jarang digunakan,” jelasnya.

Berkaitan dengan penggolongan dari maskapai berdasarkan layanan, Edward mengaku, pihaknya sedang mengaji akan memilih sebagai maskapai medium atau LCC. “Sepertinya kami akan menentukan berada diantara kedua itu nantinya,” katanya.

Selanjutnya Edward mengatakan, tidak keberatan dengan direvisinya tarif batas atas karena acuan biaya avtur yang ditetapkan adalam regulasi lama tidak sesuai dengan kondisi saat ini. “Sekarang rata-rata harga avtur itu 10 ribu rupiah per liter, regulasi lama masih 2.700 rupiah per liter. Jika operator menetapkan masing-masing harga avtur bisa dikatakan ada kartel, karena itu baiknya regulator saja yang menetapkan,” katanya.

Sebelumnya,  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay memperkirakan,  Menteri Perhubungan Freddy Numberi akan mensahkan revisi regulasi tarif batas atas untuk angkutan udara pada bulan depan setelah masa sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan selama bulan ini diselesaikan.

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, maksimum kenaikan tariff batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge. Nantinya dalam revisi tersebut fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini.

“Kenaikannya bervariasi mulai 0-10 persen. Persentase ini rasional karena bisnis maskapai dalam kondisi kondusif dan sesuai dengan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskannya, nanti dalam  revisi akan ditegaskan golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).
Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Nantinya untuk  maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Sebagai contohnya, tarif batas atas  rute Jakarta-Surabaya sebesar  1 juta rupiah, maka maskapai dengan full service diperkenankan membanderol harga satu juta rupiah,  kategori menengah paling tinggi memasang tarif  900 ribu rupiah dan kategori minimum  850 ribu rupiah.[dni]