050210 Tender Trayek R-10 Langgar UU No 5/99

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tender pekerjaan subsidi pengoperasian kapal perintis trayek R-10 di  Pangkalan Surabaya yang menggunakan tahun Anggaran 2009 melanggar Pasal 22 UU No 5/99 tentang  larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 22 berbunyi  pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan  pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai terlapor  PT Samudrajaya Niaga Perkasa  (Terlapor I), PT Inti Samudera Abdi Nusantara (Terlapor II), dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 (Terlapor III).

“Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada beberapa pelanggaran seperti  mengumumkan adanya lelang di  harian Media Indonesia dan Harian Bangsa tanpa menyebutkan nilai pekerjaan,  HPS disusun setelah proses aanwijzing, dan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan kriteria evaluasi yang tercantum dalam RKS,” jelasnya di Jakarta, Kamis (4/2).

Selain itu ditemukan, PT Samudrajaya Niaga Perkasa telah memenangkan tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 secara berturut-turut. Pada tahun 2009, KM Amukti Palapa (kapal yang digunakan selama ini) harus melakukan docking yang membutuhkan biaya yang cukup besar yang merupakan tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Terdapat persesuaian dokumen penawaran antara PT. Samudrajaya Niaga Perkasa dan PT. Inti Samudera Abdi Nusantara dalam mengikuti tender ini pada format laporan keuangan perusahaan dan RAB dan pendapatan kapal.

PT. Inti Samudera Abdi Nusantara tidak serius dalam mengikuti Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 karena terdapat beberapa dokumen yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan  maka Majelis Komisi memutuskan menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk itu  Terlapor I membayar denda sebesar  dua ratus juta rupiah  yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

“Kami juga melarang Terlapor II mengikuti proses tender pengoperasian kapal perintis  Trayek R-10 Pangkalan Surabaya selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s