040210 RIM Tambah Importir

JAKARTA—Research in Motion (RIM) sebagai penyedia perangkat BlackBerry berencana untuk menambah importir yang menjadi mitranya di luar operator yang resmi menjual produknya.

Saat ini BlackBerry dijual melalui lima operator yang menjadi mitra yakni  Telkomsel, Indosat, XL Smart Telecom, dan Axis.  Selain lima operator itu, RIM juga memiliki  importir dan distributor lainnya yakni  PT Indosat Mega Media (IM2), PT Malifax Indonesia, dan PT Erajaya Swasembada.

“RIM akhirnya mau merespon tentang pasar abu-abu yang ada di Indonesia dimana BlackBerry dimasukkan  oleh importir umum. Rencananya RIM akan menggandeng beberapa importir itu untuk menjadi mitra,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Rabu (3/2).

Selanjutnya Nonot mengungkapkan, regulator akan mengejar setoran  biaya hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi dan pungutan universal service obligation (USO) dari RIM karena selama ini tidak hanya menjual handset tetapi juga layanan Internet  melalui BlackBerry Internet Service (BIS) dan BlackBerry Enterprise Service (BES).

Layanan BIS dan BES dioperasikan di atas jaringan seluler milik operator Indonesia yang bekerja sama dengan RIM. Dalam konteks ini, RIM bertindak sebagai virtual network operator untuk layanan data eksklusif dengan pelanggan/ pengguna di wilayah Indonesia dan dikendalikan dari Kanada.

“Siapa saja yang mendapatkan pendapatan  penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Indonesia wajib membayar BHP dan USO, tak terkecuali RIM,” tegasnya.

Besarnya kontribusi USO dan BHP ditentukan dalam PP Nomor 7 tahun 2009 Pasal 3 yang nilainya adalah sebesar 1,25 persen dan 0,5 persen  dari pendapatan kotor penyelenggara.

Nonot mengungkapkan, hasil klarifikasi dengan utusan RIM terbuka   uang yang didapat selama ini oleh perusahaan asal Kanada tersebut  berasal dari service-fee untuk operator yang telah mengakses server RIM dan itu bisa dilihat sebagai biaya  bagi operator karena operator yang menjual service langsung ke pelanggan, biaya itu sama halnya dengan biaya Sambungan Langsung Internasional (SLI).

“Tetapi kami tidak percaya begitu saja karena   kesan yang berkembang di Indonesia adalah RIM menggelar jasa BIS & BES   dengan fakta bahwa uang yang didapat dari operator dihitung berdasarkan jumlah pengguna, misalnya 6 dollar AS per bulan per pelanggan,” ketusnya.[dni]

040210 BRTI Belum Keluarkan Lisensi Jartup PT BTS

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) belum mengeluarkan lisensi penyelenggaraan jaringan tertutup (Jartup) bagi PT Bali Towerindo Sentra (BTS) karena hingga saat ini keduanya sedang terlibat masalah hukum di pengadilan.

“Hingga saat ini belum ada keputusan hukum tetap terkait lisensi jartup milik PT BTS. Jadi, kalau mereka menggelar layanan jartup di Badung untuk menghubungkan menara yang disewakan, berarti ilegal dan harus dihentikan,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (3/2).

PT BTS adalah rekanan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, dalam menyediakan menara telekomunikasi di wilayah tersebut yang diikat kerjasama untuk jangka waktu panjang.

Heru menegaskan, BRTI menahan pemberian lisensi jartup bagi PT BTS karena tidak ingin penebangan menara di Badung merajalela dan menghancurkan industri telekomunikasi.

“PT BTS tidak terima dengan keputusan itu dan membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tahun lalu karena beranggapan izin harus dikeluarkan 14 hari setelah adanya permintaan. Di PTUN pemerintah kalah, tetapi kita ambil jalur banding. Hingga sekarang proses hukum masih berjalan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno  mengimbau Pemkab Badung  untuk tidak melanjutkan  pembongkaran perangkat jaringan telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut. “Kami menghimbau 14 menara bersama yang telah diberikan surat peringatan itu tidak dirubuhkan,” pinta Sarwoto.

Diungkapkannya, jika 14 menara itu dirubuhkan, maka BTS milik beberapa operator selular  akan terganggu layanannya. Operator itu adalah  Telkomsel (12 BTS), Mobile 8 Telekom (7 BTS), Telkom (6 BTS), Hutchison CP Telecom (4 BTS), Bakrie Telecom (4 BTS), Indosat (3 BTS), Excelcomindo Pratama (3 BTS), dan Natrindo Telepon Selular (2 BTS).

“Pembongkaran menara-menara tersebut juga berimplikasi terhadap BTS-BTS lain yang memiliki koneksi dengan BTS yang dibongkar,” katanya.

Menurut Sarwoto, pembongkaran menara bersama  tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menghendaki tersedianya layanan selular berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Sebaiknya   Pemkab Badung tetap dapat mengoptimalkan operasional menara yang sudah dipakai untuk melayani masyarakat di Provinsi Bali selama bertahun-tahun,” katanya.

Sementara salah satu pemegang Saham United Towerindo Sandiaga S Uno menilai, aksi  yang dilakukan Bupati Badung   menunjukkan  ketidakpastian hukum di Indonesia tidak ada.

”Sudah jelas ada  peraturan dari pemerintah pusat tentang penataan menara. Peraturan tersebut tentu dikeluarkan sejalan dengan penataan sistem infrastruktur yang carut-marut,” katanya

Dikatakannya, kerugian yang diderita oleh masyarakat Bali sangat besar dengan dirubuhkannya menara telekomunikasi  karena sebagai tujuan wisata  memiliki layanan telekomunikasi yang diminim. Belum lagi para pelaku usaha yang menjadi tidak bisa berkomunikasi atau mempromosikan produknya melalui internet.
”Kami   mengimbau Pemkab  Badung, tidak melakukan tindakan sepihak. Sebaiknya duduk dengan pemerintah pusat, karena ini jelas potret adanya tumpang tindih Perda dengan aturan pusat,” tegasnya.[dni]

040210 Anak yang Lahir Tanpa Bapak

Kala Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan rilis melalui situs resminya tentang telah ditandatanganinya  Peraturan Menteri (PM) No. 01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan  Telekomunikasi pada 25 Januari lalu, banyak pihak yang terkaget-kaget.

Pasalnya, para punggawa di industri telekomunikasi merasa tidak pernah diminta pendapatnya oleh regulator berkaitan dengan direvisinya    KM. 20/2001 berikut seluruh perubahannya.

“Selama ini jika akan ada regulasi baru selalu ada perdebatan panjang dan ruang konsultasi dibuka oleh Kemenkominfo. PM ini ibarat wanita yang tiba-tiba hamil tanpa jelas siapa bapaknya, dan sekarang anaknya sudah brojol ke dunia,” ketus seorang eksekutif operator yang enggan disebutkan namanya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/2).

Bahkan, lanjutnya, kala breakfast meeting terakhir yang dihadiri seluruh manajemen operator, Menkominfo Tifatul Sembiring  tidak menyinggung akan terbitnya PM itu. “Menteri tidak ada menyinggung soal terbitnya PM. Bagi saya aneh,  apalagi PM ini  tidak termasuk dalam program 100 hari sang menteri.  Wong, program 100 hari saja belum terpenuhi 100 persen,” katanya.

Menurutnya,  hasil dari PM sangat mengecewakan para pelaku usaha terutama bagi pemilik  kode akses  atau penyelenggara Fixed Wireless Access (FWA) yang segera  terlikuidasi lisensinya. “PM ini mencampuradukkan  rezim lisensi dan jaringan. Inilah akibatnya kalau aturan dibuat tanpa ada mendegar masukan publik,” sesalnya.

Hal itu bisa dilihat dari adanya pertentangan diantara pasal, terutama pada pasal 4 dan pasal 5 tentang pemberian kode akses atau   tentang izin roaming nasional yang hanya boleh dilakukan oleh dua operator. Hal ini diperparah dengan belum adanya kajian  dari  pemerintah   tentang   jumlah   ideal operator di Indonesia atau  berapa kapasitas yang mau dibangun sehingga harus ada pemain baru.

“Perijinan yang jumlahnya   tidak dibatasi bisa menjadi bom waktu dimasa semua jaringan berbasis Internet Protocol karena semua operator bisa menyediakan service apapun.  Saya lihat PM ini tak lebih  seperti hanya memuluskan langkah pelaku usaha tertentu saja,” katanya.

VP Public Relations and Marketing Communicatioan Telkom Eddy Kurnia ketika dikonfirmasi juga mengakui pihaknya sebagai incumbent   tidak diajak berdiskusi oleh regulator untuk pembahasan regulasi itu.  “Kalau melihat hal yang akan dibahas harusnya  perlu diskusi  komprehernsif antara regulator dengan operator sehingga pertimbangannya menjadi baik untuk  perkembangan industri tlekomunikasi;” tegasnya.

Menurut Eddy, meminta sumbang saran dari pemain lama hal yang wajar dilakukan  karena  mereka  sudah melakukan semua yang dipersyaratkan oleh  regulator  dalam memenuhi ketentuan lisensi modern. “Kami seperti ditinggalkan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi membantah keras ada yang tidak beres PM baru tersebut. “Ini bukan PM yang sama sekali baru  karena merupakan KM 20/2001 yang diubah beberapa kali, dari pada  diubah terus dijadikan PM saja dengan memperhatikan perubahan kondisi usaha,” katanya.

Menurut Heru, langkah yang dilakukan regulator seperti melakukan amandemen dan komunikasi publik tetap dilakukan. “Contohnya soal  wacana penambahan pemain  Sambungan Langsung Internasional, dan roaming nasional, itu kan sudah lama isunya dan sering dibahas,” elaknya.

Heru pun membantah isu, PM No 1/2010 sebagai bentuk dukungan dari regulator ke operator tertentu saja. “Baca dong di PM itu jelas disebutkan penyelenggara yg sudah pnya alokasi frekuensi dan atau kode akses dapat mengajukan perizinan lainnya secara evaluasi. Apa itu menyebutkan nama operator. Jangan dipolitisasilah untuk sesuatu hal yang teknis,” keluhnya.

Heru menambahkan, PM No 1/2010 juga sebagai langkah mengantisipasi implementasi penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berbasis pita,   terutama untuk frekuensi 800 MHz. “Nanti kalau sudah berbasis pita bisa saja tidak ada lagi FWA,” katanya.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono mengatakan, PM hanya bersifat sementara  karena fokus pemerintah menyelesaikan  RUU Konvergensi atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Harapannya tahun ini UU TIK yang baru akan selesai. Sementara untuk mengakomodasi fenomena roaming nasional, double lisensi, dan kerancuan PM sebelumnya, harus  terbit revisi agar operator tidak dianggap melanggar aturan,” tuturnya.[dni]

040210 Pertumbuhan Penumpang diperkirakan 7 Persen

JAKARTA—Pertumbuhan penumpang di Indonesia diperkirakan mencapai 7 persen pada tahun ini karena  semakin diperhitungkannya Asia Tenggara sebagai pasar besar bisnis penerbangan dunia.
“Pertumbuhan penumpang pesawat minimal 1,5 persen di atas inflasi. Target inflasi 2010 sekitar 5,5 persen, jadi target minimal penerbangan Indonesia tumbuh 7 persen,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Rabu (3/2).
Dijelaskannya, selain alasan tersebut, tren ekonomi semakin membaik sehingga kemampuan masyarakat untuk bepergian dengan pesawat pun semakin besar. Sementara operator pun persaingannya semakin sengit sehingga tetap akan memberikan harga yang ekonomis bagi masyarakat.
Berdasarkan data BPS,  penerbangan domestik oleh maskapai nasional pada 2009 mengalami peningkatan yang berarti yaitu sebesar 11,74 persen  dari 31,9 juta menjadi 35,7 juta  penumpang , sedangkan untuk rute internasional  baik maskapai nasional maupun internasional mencapai naik 11,41 persen dari 7,2 juta menjadi 8 juta penumpang.
Menurut Bambang, peningkatan tersebut sangat singnifikan dan jumlah penumpangnya pun akan bisa bertambah, karena data BPS tidak diambil dari data penerbangan bandara di Indonesia secara menyeluruh. “Masih ada bandara yang belum menjadi bahan data di BPS, jadi jumlahnya akan meningkat lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia telah mengumumkan bisa memiliki pertumbuhan penumpang  sebesar 20 persen dari 10 juta penumpang pada tahun lalu.  Untuk mencapai semua itu perseroan menyiapkan belanja modal sebesar  100 juta dollar AS.[dni]

040210 PM No 01/2010: Payung Hukum Bagi Infrastruktur Bersama

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring pada  25 Januari lalu telah menandatangi Peraturan Menteri (PM) No. 01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

PM  ini merupakan pengganti Keputusan Menteri  (KM) Perhubungan No. 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Revisi terakhir dilakukan melalui   PM. No. 30/2008. Adanya  PM  No 01/2010 membuat  KM. 20/2001 berikut seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

”Tujuan dari PM ini  untuk membuat industri  semakin kompetitif sehingga konsumen menjadi diuntungkan dan pemerintah mendapatkan  penambahan infrastuktur. Soalnya dalam PM No 01/2010 masalah pemakaian infrastruktur bersama itu diatur dengan jelas,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (3/2).

Pasal yang dianggap memicu kompetisi makin kompetitif adalah  Pasal 4 yang berbunyi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi radio tertentu dan/atau memerlukan kode akses jaringan, jumlah penyelenggaranya dibatasi dengan tata cara perizinan dilakukan melaui proses seleksi.

Namun, ketentuan proses seleksi tersebut tidak berlaku dan diubah menjadi melalui proses evaluasi bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi yang akan diselenggarakan jaringan telekomunikasi yang telah memiliki izin penggunaan kode akses jaringan dan bermaksud menyelenggarakan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.

Berkaitan dengan pemakaian infrastruktur bersama tercantum dalam Pasal 8  yang menyebutkan penyelenggara jaringan telekomunikasi diwajibkan memisahkan komponen-komponen pelayanannya (unbundling) dalam rangka menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Hal ini juga dibahas dalam   Pasal 49 tentang penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya dan  Pasal 52 yang berbunyi  penyelenggara jaringan bergerak seluler yang melakukan kerja sama jelajah (roaming) nasional wajib

“Keluarnya PM No.1/2010  membuat beberapa isu terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi seperti isu roaming nasional, penyelenggara telekomunikasi eksisting yang ingin menyelenggarakan layanan telekomunikasi lainnya serta isu unbundling terjawab sudah,” katanya.

Sambut Gembira

Keluarnya PM 01/2010 disambut gembira oleh dua operator yang sedang menjalankan roaming nasional yakni Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan XL. Kedua operator ini juga disebut-sebut sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI) ke pemerintah.

“Regulasi  ini memberikan jawaban akan kepastian aturan  tentang penyelenggaraan telekomunikasi,” tutur Head Of Corporate Communication XL Febriati Nadira.

Diharapkannya, dengan terbukanya peluang usaha maka tarif telekomunikasi akan turun sehingga masyarakat bisa menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau dan berkualitas. “Kita tentu juga akan memanfaatkan  peluang usaha yang diberikan oleh regulasi ini setelah disesuaikan dengan  kebutuhan bisnis XL sendiri,” katanya.

Juru bicara NTS Anita Avianty mengaku, regulasi yang baru dikeluarkan tersebut membuat perseroan menjadi tenang untuk melanjutkan kerjasama roaming nasional dengan  XL untuk wilayah  Kalimantan dan Sulawesi, setelah sebelumnya berjalan di Sumatera. “Regulasi ini sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Bisa Melambatkan

Sementara Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengaku justru khawatir regulasi ini akan memicu pelambatan pengembangan infrastruktur karena industri   begitu terfragmentasi. “Operator kecil akan lebih berlindung pada regulasi baru itu  untuk meluaskan jangkauan dan variasi layanannya,” katanya.

Taufik mengingatkan, regulator harus menyiapkan aturan pelengkap dan meningkatkan kemampuan diri dalam mengawasi jalannya regulasi mengingat akan munculnya layanan baru dari satu pemain yang selama ini hanya memegang satu lisensi.

“Implementasinya akan banyak menyerahkan pada proses business to business (B2b), tetapi pelajaran di Inggris  dan Jerman, untuk  local loop Unbundling (LLU), menyiratkan seretnya implementasi konsep ini.  padahal kita tahu disana regulatornya lebih mumpuni ketimbang di sini,” katanya.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam melihat hal yang aneh dengan dibukanya   peluang kerjasama antaroperator jaringan. “Seharusnya   kerjasama yang terjadi  bukan antaroperator jaringan tetapi  penyelenggara  jaringan dengan penyedia jasa (sevices provider) untuk mendorong Mobile Virtual Network Operation (MVNO),” katanya.

Hal ini  karena operator jaringan dikenakan aturan lisensi modern yang mewajibkan operator jaringan untuk membangun jaringannya. “Jadi kalau ada operator jaringan yang akan kerjasama roaming sebaiknya lisensinya diubah saja menjadi service provider,” ketusnya.

Pada kesempatan lain, penguasa pasar infrastruktur dan jasa, Telkom merasa keberatan dengan regulasi yang terlalu longgar dikeluarkan pemerintah khususnya terkait pemberian kode akses dan nasib layanan Fixed Wireless Access (FWA).

“Pemerintah harus melihat  saat ini sudah  banyak pemain sehingga tujuan membuat tarif lebih terjangkau menjadi tercapai. Jika dipermudah memberikan kode akses, bagaimana nasib mereka yang selama ini berinvestasi. Bukankah tugas pemerintah itu harus melindungi semua pemain,” ketus VP Public Relations and Marketing Communication Telkom.

Eddy mengatakan, Telkom selama ini sudah berinvestasi sangat besar untuk mengembangkan jasa FWA, SLI, dan SLJJ. “Ini aneh. Kami sudah mengikuti semua lisensi modern. Adanya PM ini akan membuat usaha kami untuk mendapatkan kode akses dan lisensi FWA melalui syarat yang berat menjadi sia-sia karena sekarang cukup melalui evaluasi bukan lagi tender,” katanya.

Menanggapi hal itu, Heru menegaskan,  meski kode akses diberikan melalui evaluasi, tetapi tidak  otomatis pemain mengajukan proposal langsung mendapatkan izin.

“Kami tidak memberikan cek kosong.  Perizinan diberikan jika proposal sesuai dengan keinginan pemerintah. Proses evaluasi itu berlaku bagi operator yang punya alokasi frekuensi atau kode akses, sedangkan pemain baru prosesnya beda lagi. Harus disadari arah ke depan industri adalah kompetisi dan pemakaian infrastruktur bersama,” tegasnya.[dni]