030210 Merpati Prediksi Pendapatan Naik 50 %

JAKARTA–Maskapai nasional, Merpati Nusantara Airlines (MNA), memprediksi pendapatannya pada tahun ini akan mencapai tiga triliun rupiah atau naik 50 persen dibandingkan tahun lalu sebesar dua triliun rupiah.

“Sepanjang 2009  Merpati memperoleh pendapatan sebesar  2 triliun rupiah. Tahun ini  ditarget bisa jadi  3 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama Merpati, Bambang Bhakti  di Jakarta, Selasa (2/2).

Diungkapkannya, pendapatan 2009, ditopang oleh keberhasilan mengangkut 3 juta penumpang. Sedangkan tahun ini ditargetkan mengangkut  4 juta penumpang.

Berkaitan dengan keuntungan yang diperloleh pada tahun lalu, Bambang menyatakan,  akan ada laba dari pendapatan tersebut, “Namun semua  masih dihitung dan kemungkinannya masih banyak sehingga perusahaan sangat hati-hati,” tuturnya.

Bambang menegaskan, kinerja  pada tahun  lalu sangat berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pada 2008, Merpati mengalami pendarahan dan rugi  200 miliar rupiah.

“Bila pada 2008 misi kita menyelamatkan Merpati, pada 2009 kita sudah mulai untung, dan tahun ini  misi kita adalah profesionalisasi dan profitisasi,” jelasnya.

Diungkapkannya,   Merpati berencana untuk menambah armada pesawat jet yaitu Boeing 737 seri 300 dan 400 sebanyak empat unit, agar target memiliki 14 unit pesawat jet tercapai.

Sementara untuk target pesawat propeller I dengan kapasitas 50-60penumpang, Merpati menargetkan sebanyak 15 unit MA 60 buatan China dan lima unit ATR 72 buatan Perancis. Dipastikan dari 20 unit tersebut, hanya tujuh MA60 saja yang akan dibiayai oleh pemerintah melalui dana public services obligation (PSO).

“Untuk MA60, delapan unit akan dibiayai sendiri oleh Merpati,karena akan dioperasikan pada rute-rute komersial. Sedangkan yang dapat PSO adalah tujuh pesawat (MA60) yang dioperasikan pada rute perintis,” ujarnya.

MA 60 ini dibeli dari China secara government to government (G toG) yang bertujuan untuk membantu Indonesia untuk membangun infrastruktur transportasi udara antar kabupaten/kota di Indonesia.

Pesawat ini nantinya hanya dioperasikan untuk penerbangan jarak pendek.

Sementara untuk program  pesawat dengan kapasitas 20 penumpang (propeller II), dipastikan Merpati belum bisa memenuhi target 20 unit pesawat.

Untuk kebutuhan minimal 10 unit saja belum terpenuhi, karena saat ini Merpati hanya memiliki sebanyak delapan unit yaitulima unit Twin Otter dan tiga unit Cassa.

Harga pesawat tersebut per unitnya sebesar 5 juta dollar AS atau 50 miliar rupiah, sehingga untuk membeli 10 unit dibutuhkan dana sebesar 50 juta dollar AS atau 500 miliar rupiah.

“Kita sedang mencari jalan  untuk mendapatkan dana sebesar itu,” katanya.[Dni]

030210 Komisi I Desak Kemendagri dan Kemenkominfo Usut Perubuhan Menara

JAKARTA—Komisi I DPR-RI mendesak dua kementrian negara mengusut kasus perubuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung yang sarat dengan unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta merugikan pengguna jasa.

”Kami telah meminta secara resmi kepada Menkominfo Tifatul Sembiring saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin (Senin, 1/2). Secara resmi Mendagri Gamawan Fauzi pun akan dimintai untuk meneliti hal ini,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Hayono Isman di Jakarta, Selasa (2/2).

Menurutnya, tindakan dari  Bupati Badung  Anak Agung Gde Agung yang merubuhkan menara telekomunikasi milik operator atau penyedia menara sebagai bentukarogansi kepala daerah yang tidak paham investasi dan insubordinasi kepada pemerintah pusat.

”Telekomunikasi diatur oleh UU No 36/99. Belum lagi ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 3 menteri dan kepala BKPM yang mendukung aturan menara bersama. Sudah jelas dalam SKB ditegaskan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan SKB harus dibatalkan, kenapa Bupati Badung ngeyel,” sesalnya.

Hayono menduga, kerasnya upaya Bupati untuk merubuhkan menara tak bisa dilepaskan dari adanya unsur KKN dimana Pemkab telah menandatangani kerjasama dengan salah satu perusahaan penyedia menara. ”Kesan KKN itu kuat sekali karena ada favouritisme dalam memberikan fasilitas terhadap rekanan tersebut,” ketusnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui, lembaganya langsung berkoordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menindaklanjuti permintaan Komisi I DPR.

”Kami ajak semua yang menandatangani SKB untuk berembug bersama membahas masalah ini. Kami tidak mau SKB hanya semacam secarik kertas yang terletak di atas meja tanpa menjadi acuan implementasi di lapangan,” tegasnya.

Sementara salah satu pemegang Saham United Towerindo yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM, Sandiaga S Uno menilai aksi  yang dilakukan Bupati Badung  menunjukkan  ketidakpastian hukum di Indonesia tidak ada.

”Sudah jelas ada  peraturan dari pemerintah pusat tentang penataan menara. Peraturan tersebut tentu dikeluarkan sejalan dengan penataan sistem infrastruktur yang carut-marut,” katanya

Dikatakannya, kerugian yang diderita oleh masyarakat Bali sangat besar dengan dirubuhkannya menara telekomunikasi  karena sebagai tujuan wisata  memiliki layanan telekomunikasi yang diminim. Belum lagi para pelaku usaha yang menjadi tidak bisa berkomunikasi atau mempromosikan produknya melalui internet.

”Kami  mengimbau Pemkab  Badung, tidak melakukan tindakan sepihak. Sebaiknya duduk dengan pemerintah pusat, karena ini jelas potret adanya tumpang tindih Perda dengan aturan pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin (1/2) Pemkab Badung telah mengirimkan surat peringatan untuk merubuhkan  14 menara telekomunikasi milik operator atau penyedia menara tak lama lagi.

Menara yang akan dirubuhkan adalah  milik Indosat (1 menara), Indonesian Tower (8 menara), dan United Towerindo (5 menara).

Sebelumnya, pada akhir 2008  enam menara dirubuhkan oleh Pemkab Badung. Selanjutnya pada  Agustus 2009 dirubuhkan 17 menara yang berakibat 90 BTS milik tujuh operator tidak lagi berfungsi seperti biasa.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (6 BTS), XL Axiata (8 BTS), Mobile-8 Telecom (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchison CP Telecom (6 BTS), dan Telkom (6 BTS). Berdasarkan data,  total jumlah menara di Badung sebanyak 120 unit.

Akibat perubuhan menara pada tahun lalu tingkat kualitas layanan nirkabel menurun hingga 40 persen di Badung. Sedangkan  kerugian operator dari bangunan fisik diperkirakan sekitar  48 miliar rupiah.  Sementara  para pebisnis yang menjalankan sewa menara juga ikut terkena imbasnya karena asetnya ikut dirubuhkan. Biasanya dari satu menara jika diasumsikan terdapat empat penyewa maka didapat pendapatan satu bulan 2,1 miliar rupiah.

Kisruh perubuhan menara ini tak bisa dilepaskan dari keberadaan  PT Bali Towerindo Sentra  (BTS) yang  menjadi rekanan Pemkab Badung dalam menyelenggarakan jasa sewa menara di Bali. BTS yang telah mengikat kontrak selama 20 tahun dengan Pemkab memperoleh keistimewaan menjadi satu-satunya penyedia menara di Badung. Guna memuluskan langkah tersebut, semua menara eksisting harus dirubuhkan.[dni]