020210 Layanan Seluler di Badung Kembali Terganggu

JAKARTA—Layanan seluler di Kabupaten Badung, Bali, terancam kembali terganggu akibat adanya aksi perubuhan menara telekomunikasi.

Tercatat,  sebanyak 14 menara telekomunikasi baik milik operator atau penyedia menara akan dirubuhkan dalam minggu ini karena surat peringatan dari Pemkab Badung telah dikantongi.

Menara yang akan dirubuhkan adalah  milik Indosat (1 menara), Indonesian Tower (8 menara), dan United Towerindo (5 menara).

“Memang ada satu site di Ungasan,  Badung, yang akan dirubuhkan. Apabila hal itu terjadi dikhawatirkan menimbulkan hilangnya sinyal di area Kampial dan Petang,” ungkap Juru bicara Indosat Adita Irawati kepada Koran Jakarta, Senin (1/2).

Dikatakannya, hal yang dapat dilakukan untuk menantisipasi adalah   merelokasi BTS  ke beberapa titik yang masih aktif dan  mengoptimalkan daya jangkau agar area yang sinyalnya bolong bisa terlayani.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia Ersyah Marinto mengatakan, sebagai penyewa dari perusahaan penyedia menara  layanan Telkomsel ikut terpengaruh. “Kami sedang   melakukan pendekatan dengan pihak pemda setempat untuk mendapat solusi terbaik mengingat keberadaan layanan   disana erat kaitannya dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah,” katanya.
.
Sementara Anggota Komite  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi meminta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang membawahi pemerintahan kabupaten  bertindak cepat dengan membatalkan  peraturan daerah (Perda) yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebelumnya, pada akhir 2008  enam menara dirubuhkan oleh Pemkab Badung. Selanjutnya pada  Agustus 2009 dirubuhkan 17 menara yang berakibat 90 BTS milik tujuh operator tidak lagi berfungsi seperti biasa.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (6 BTS), XL Axiata (8 BTS), Mobile-8 Telecom (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchison CP Telecom (6 BTS), dan Telkom (6 BTS). Berdasarkan data,   total jumlah menara di Badung sebanyak 120 unit.

Kisruh perubuhan menara ini tak bisa dilepaskan dari keberadaan   PT Bali Towerindo Sentra  (BTS) yang  menjadi rekanan Pemkab Badung dalam menyelenggarakan jasa sewa menara di Bali. BTS yang telah mengikat kontrak selama 20 tahun dengan Pemkab memperoleh keistimewaan menjadi satu-satunya penyedia menara di Badung. Guna memuluskan langkah tersebut, semua menara eksisting harus dirubuhkan.[dni]

Global Teleshop Targetkan Pendapatan Naik 17 %

020210 Global Teleshop Targetkan Pendapatan Naik 17 %

JAKARTA—Distributor telepon seluler (ponsel), Global Teleshop, menargetkan pendapatannya pada tahun ini bisa mencapai satu triliun rupiah atau naik 17 persen dibandingkan periode tahun lalu dengan nilai 850 miliar rupiah.

“Pada tahun lalu kami hanya menjual satu merek yakni Nokia. Sekarang kami bekerjasama dengan 4 merek lain  LG, Research in Motion (RIM), dan Apple,” ungkap Presiden Direktur Global Teleshop, Djatmiko Wardoyo di Jakarta, Senin (1/2).

Diperkirakannya,  LG akan mendorong  penjualan di Global Teleshop sebesar  15 persen  karena merek ini   telah menjadi tiga besar pemain ponsel global dengan produk-produk berkelas. “Strategi  pemasaran   LG juga mampu mendongkrak permintaan ponsel, lihat saja seri LG GW 300 yang kian meningkat,” katanya.

Menurut Djatmiko, langkah perseroan menggandeng merek selain Nokia tak lebih sebagi upaya memenuhi permintaan pasar. “Merek Nokia penjualannya tetap stabil. Tapi  permintaan  merek lainnya  meningkat. Tentu itu harus diantisipasi,” katanya.

Terkait, permintaan ponsel china yang meningkat, Djatmiko mengungkapkan bahwa Global akan meluncurkannya pada Februari ini. “Februari ini kami akan launching ponsel China dengan merek sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager LG Mobile Communication Indonesia, Usun Pringgodigdo mengaku tidak khawatir  berada di bawah  bayang-bayang Nokia walau baru bergabung dengan  Global Teleshop.

“LG tak khawatir dan takut, justru kami bangga LG telah memilih Global Teleshop yang sudah berpengalaman 13 tahun,” katanya.

Diungkapkannya, LG sendiri  telah memiliki 20 jaringan outlet LG mobile showroom dan service center. Tahun ini diperkirakan LG akan menambah sekitar 20 showroom baru yang semuanya didukung Global Tleshop.

Sebelumnya, Asosiasi Importir Seluler Indonesia (AISI) memproyeksikan pertumbuhan pasar ponsel 2010 berkisar 20-22 persen dengan total volume impor sedikitnya 40 juta unit. [dni]

020210 BL-R33N Janjikan Akses Tercepat

JAKARTA—Penyedia perangkat telekomunikasi nirkabel untuk teknologi Wi-Fi, Bluelink, menjanjikan produk terbarunya, BL-R33N mampu  menghantarkan data transfer hingga 85-95 Mbps.
“Akses itu merupakan yang tercepat saat ini di dunia,” ungkap Marketing Manager Bluelink Teddy Risdianto melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/2).

Dijelaskannya,  Bluelink Bl-R33N ini merupakan Wifi multi function dimana dalam satu unit bisa menjadi router, access point sekaligus repeater dalam unit yang sama, sehingga jangkauannya bisa semakin luas. “Alat ini  juga memiliki kelebihan berupa plug and play, sehingga   pengguna tak perlu kesulitan melakukan konfigurasi,” tuturnya.

Selain itu, BL-R33N punya kemampuan channel scanner, yang bias mendeteksi channel  mana saja yang sudah digunakan oleh Wi-Fi lain di area tersebut. Dengan demikian, BL-R33N dapat mengambil  channel kosong guna mendapatkan hasil maksimal.

Produk ini juga dilengkapi teknologi pengaman jaringan berenkripsi Wi-Fi Protected Setup (WPS) menggunakan utility Ralink configuration. WPS   merupakan standar baru pengamanan jaringan dengan kode enkripsi yang sangat panjang.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) sedang diusung beramai-ramai oleh para principal pembuat peralatan jaringan  bila mana kebanyakan principal lain seperti Dlink, Linksys masih memakai WPS versi software,   R33N sudah memiliki WPS on board (versi hardware).

“Kami membanderol produk ini di kisaran harga   450 ribu rupiah.  Harga ini tergolong murah karena setara  seri G  tetapi menawarjan kemampuan  router Wi-Fi berkualitas seri N,” jelasnya.[dni]

020210 Upaya Menghidupkan Mesin Pendapatan Alternatif


Menjelang akhir Januari lalu, salah satu perusahaan  jaringan iklan bergerak terbesar di dunia, AdMob, mengumumkan telah berhasil menggandeng dua operator seluler dan satu portal media  guna mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Kedua operator itu adalah Telkomsel dan Indosat. Sedangkan portal medianya yaitu Detik.com. Di  lebih 160 negara,  AdMob yang berdiri sejak 2006   telah memuat lebih dari 7.1 miliar mobile banner dan text ads per bulan melalui berbagai macam aplikasi dan mobile website ternama.

Para pengiklan yang telah digandeng oleh  AdMob diantaranya  Adidas, CBS News, Comedy Central, Gap, Lonely Planet, MovieTickets.com, MySpace, P&G, Tapulous, dan Universal Pictures.  Di Indonesia,  AdMob mengklaim  telah memuat lebih dari 400 juta iklan untuk jutaan pelanggan uniknya sebelum menggandeng dua operator besar itu.

Di Indonesia sendiri, kedua operator di atas sudah mencoba peruntungan di jalur mobile advertising sejak dua tahun lalu. Telkomsel mencoba peruntungannya melalui Kartu As fress, sementara  Indosat dengan i-klan.  Selain itu juga ada pemain lokal sejenis AdMob seperti GoMobile dan Snoop Mobile Media.

Mobile advertising adalah layanan yang menjadikan ponsel sebagai media beriklan (media seller) dari produsen. Pola bisnis dari layanan ini melibatkan produsen, biro iklan dan operator. Sejak diluncurkan dua tahun lalu oleh Telkomsel dan Indosat layanan ini tidak begitu heboh karena pasar lokal belum siap menerimanya.

Jika di Indonesia mobile advertising merupakan hal yang baru, di luar negeri jasa ini telah berhasil menjadi mesin pendapatan bagi operator. Di Jepang misalnya, NTT Do Como mengandalkan jasa tersebut sebagai penyumbang 10 persen pendapatannya.

Vice President dan Managing Director untuk Asia-Pasifik dan Amerika Latin Jeff Merkel menjanjikan, layanan yang diberikan oleh perusahaannya akan  membantu mengembangkan industri layanan  mobile advertising di Indonesia dengan memberikan para penerbit (publisher) kemampuan untuk monetisasi mobile traffic dan pengiklan kemampuan untuk berhubungan langsung dengan konsumen mereka.

Dijelaskannya, AdMob menyediakan cara mudah bagi penerbit mobile Web dan pembuat aplikasi untuk monetisasi mobile traffic melalui iklan. “Kami   menawarkan berbagai macam layanan termasuk data analitik, ad support melalui mobile platform yang berbeda beda dan kemampuan bagi penerbit dan perancang membagi porsi inventori, supaya dapat mempermudah dimuatnya house ads,” katanya di Jakarta, Senin (2/2)

VP Digital Music & Content Management Telkomsel Krish Pribadi mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan dengan AdMob berbeda dengan produk As Fress karena Telekomsel   bertindak sebagai publisher. “AdMob mencarikan iklan untuk situs-situs yang dikelola oleh Telkomsel. Ini pola baru untuk mobile advertising di Indonesia,” jelasnya.

Ditegaskannya, Telkomsel optimistis layanan tersebut akan menjadi mesin pendapatan baru setelah dilakukan berbagai revisi dalam implementasinya. “Kita terus melakukan sosialisasi, memperbaiki sistem  internal sistem dan data base. Setelah itu baru memberikan   layanan dengan level yang tinggi bagi pelanggan,” katanya.

Sementara Group Head Vas Indosat   Teguh Prasetya  membantah, mobile advertising seperti mati suri di Indonesia. “Mungkin kurang gembar-gembornya.  Pendapatan pada tahun lalu dari sektor ini lumayan bagus. Kendalanya selama ini masalah sosialisasi dan edukasi ke media buyer,” jelasnya.

Diungkapkannya, pada tahun lalu Indosat berhasil menggaet  2,5 juta pelanggan untuk menggunakan mobile advertisng dengan pendapatan sekitar  7,5 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini ditargetkan mampu meraup keuntungan 30 miliar rupiah.

Sementara Presiden Direktur GoMobile Bobby Arthawan optimistis mampu menggaet sejuta pelanggan untuk menggunakan layanan yang ditawarkannya tahun ini walaupun hingga akhir tahun nanti  baru melayani  75 persen platform sistem operasi yang sudah ada di Indonesia

“Kami mencoba untuk mengaplikasikan teknologi teranyar di dunia agar pemasar (marketer) bisa mendapatkan nilai tambah lebih dari investasinya. Selain itu berita yang disajikan juga dibuat relevan dengan segmen pelanggan,” ujarnya.
Teknologi yang di andalkan GoMobile adalah Mobile Advantage (MAD) dengan  menggunakan  biometrik  untuk memverifikasi pengguna di mana data base dari pengguna Go Mobile bisa dibilang unik karena tak ada replikasi. Saat ini di dunia, teknologi biometrik untuk pemasaran hanya digunakan oleh gomobile. “Teknologi biometrik mengubah broadcast berubah menjadi One Cast. Inilah keunikan dari layanan GoMobile,” jelasnya.
Direktur Bisnis Snoop Mobile Media Yose Rizal memperkirakan, cara beriklan    melalui media mobile bisa menjadi tren di Indonesia karena pesatnya pertumbuhan jumlah pelanggan telepon seluler.

“Di Indonesia, ada sekitar 105 juta pengguna ponsel dan sembilan juta di antaranya aktif menggunakan mobile internet. Angka tersebut menempati urutan tertinggi di Asia. Itu sebabnya, kami optimistis bisa menjadikan para pengguna ponsel tersebut sebagai sasaran penyampaian mobile advertising,” tegasnya.

Butuh Stamina

Secara terpisah, Wadirut Bakrie Telecom Bidang Pemasaran Erik Meijer mengatakan,  para pemain aplikasi yang ingin mengembangkan mobile advertising membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang agar bisa membangun ekosistem jasa tersebut.

“Suatu saat  Mobile Advertising akan besar di Indonesia. Tetapi tidak dalam waktu dekat. Karena itu para pemainnya dituntut komitmen dalam berinvestasi,” tegasnya.
Menurut Erik, jika ditilik dari sisi jangkauan massa, jasa tersebut memiliki banyak sisi positif. Hal itu bisa dilihat dari besarnya jumlah pelanggan seluler, bersifat personal,  massa bisa dipertanggungjawabkan, dan interaktif.
Kendalanya selama ini belum ada regulasi yang jelas untuk jasa ini. Jika mengacu pada  kenyamanan pelanggan ini harus dijalankan dengan izin pengguna. “Nah, ini yang membuat operator ragu mengembangkan layanan ini karena khawatir pelanggan terganggu.  Kunci sukses sebenarnya ada di pengiklan, jika mereka melihat ini sebagai kesempatan besar, operator dan pengembang aplikasi tentu akan lebih semangat,” katanya.
Erik menyarankan, mulai saat ini pengembang aplikasi, operator, dan pengiklan bekerjasama untuk membahas tentang biaya akses, pembagian pendapatan, dan kebijakan terhadap pelanggan.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin Iqbal Farabi mengingatkan, di dunia belum ada  success story untuk layanan mobile advertising. “Pemain lokal jangan latah. Tetapi kalau mau mencoba, silahkan saja,” katanya.[dni]

020210 Penyadapan dan Dampak ”Rumah Kaca”

Oleh Heru Sutadi*

Pemutaran dan penyiaran rekaman pembicaraan telepon, terutama setelah sidang di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi (judicial review) Pasal 32 Ayat (1) huruf c UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pimpinan KPK non-aktif Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto akhir tahun lalu, membuka kembali diskursus mengenai penyadapan.  Apalagi saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penyadapan sebagai turunan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tentu ada yang pro dan kontra.

Yang pro melihat bahwa penyadapan sah dilakukan, karena dengan begitu, misalnya yang dilakukan KPK, penyadapan  menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia. Dengan penyadapan telepon yang dilakukan tim penyidik KPK, beberapa kali berhasil membongkar ulah pelaku korupsi, yang melibatkan pihak-pihak maupun institusi penegak hukum lain. Seperti dalam kasus Jaksa Urip Tri Gunawan. Di persidangan terungkap bahwa melalui penyadapan telepon diketahui adanya hubungan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip dna bahkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Uji Santoso. Dalam kasus Bibit-Chandra, kemudian tersebutlah tokoh bernama Anggodo dan kawan-kawan.

Sementara yang kontra berargumen bahwa pembicaraan telepon, termasuk aktivitas akses internet, merupakan wilayah pribadi yang dilindungi undang-undang. Sehingga, jika penyadapan dilakukan serampangan, bisa menyebabkan hal-hal pribadi terpublikasi. Istilah yang tepat dipakai hampir sama dengan judul buku tetraloginya terakhir penulis besar Indonesia Pramudya Ananta Toer, yaitu “Rumah Kaca”, dimana tidak ada lagi wilayah privasi karena semua aktivitas terpantau pemerintah dan penegak hukum. Selain “rumah kaca”, persaingan dan perseteruan para penegak hukum akan menyebabkan terjadinya saling sadap, yang muaranya kesibukan “internal” menyebabkan masalah “eksternal” berupa penegakan hukum serta pemberantasan korupsi terabaikan.

* * *

Undang-undang Telekomunikasi No. 36/1999 secara tegas menjamin privasi pengguna layanan telekomunikasi. Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa ”setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.” Dan menurut Pasal 41, operator telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima konsumen jasa telekomunikasi. Senada dengan itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008 pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Namun, tetap ada pengecualian dan ruang yang memungkinkan dilakukan penyadapan berdasar kedua UU itu. Penyadapan (baca: merekam informasi) dapat dilakukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu serta permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Pasal 42 ayat (2) UU No. 36/1999 dan Pasal 31 ayat (3) UU ITE No. 11/2008). Selain Kejaksaan dan Polri, berdasar UU 30/2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a, KPK  dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Dalam perjalanannya, proses penyadapan tidak selalu mulus dilakukan sesuai dengan UU, tugas dan wewenang yang dimiliki. Permintaan tertulis tidak selalu ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kapolri. Dan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, ditengarai  telepon seluler Rani Juliani dan Nasrudin Zulkarnaen disadap, meski tidak secara langsung terkait dengan tindak pidana korupsi. Dari beberapa kasus penyadapan yang ada, dua tahun lalu ada juga wartawan yang disadap  meski itu dilakukan untuk tugas jurnalistik. Bahkan yang aneh, ada seorang ibu yang sedang dalam proses perceraian juga disadap untuk kepentingan (bakal mantan) suaminya di Pengadilan Agama.

* * *

Dari pro dan kontra yang mengemuka, yang perlu dikedepankan adalah hak masyarakat—konsumen telekomunikasi khususnya, untuk tidak disadap. Penyadapan hendaknya dilakukan dengan sangat terbatas, mengikuti ketentuan yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing penegak hukum. Karena ada beberapa penegak hukum yang berkepentingan terhadap penyadapan, perlu ada “jalan tengah” dan aturan main yang disepakati bersama.

Yang pertama adalah perlunya gateway yang menjembatani kepentingan kejaksaan, polisi dan KPK, sehingga tidak perlu lembaga penegak hukum dalam melakukan penyadapan berhubungan dengan operator telekomunikasi secara sendiri-sendiri. Sentralisasi ini juga dapat mengurangi biaya penyediaan perangkat, operasional dan menghindari efek “rumah kaca” yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan salah sadap.

Kedua, perlunya prosedur operasi standar dalam hal penyadapan. Misalnya, siapa yang berwenang menandatangani permintaan tertulis penyadapan, kapan boleh dilakukan penyadapan dan sampai berapa lama. Sebab mungkin saja, walau belum ada indikasi tindak pidana atau korupsi, sudah disadap bahkan yang tidak masuk dalam tindak pidana atau korupsi juga disadap. Masa sadap yang tidak berbatas waktu, juga membuat privasi terganggu.

Dan ketiga, perlu adanya audit mengenai penyadapan yang telah dilakukan oleh para penegak hukum. Ini untuk menilai apakah mekanisme penyadapan dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar yang telah ditentukan. Sadap-menyadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu ke depan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, perkembangan dan pemanfaatan TIK di era digital yang mengglobal sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Sementara itu, terkait dengan pembukaan dan penyebaran rekaman penyadapan, perlu dilihat kembali Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana ada beberapa informasi yang dikecualikan dari akses publik untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dikecualikan itu diantaranya adalah apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Selain itu, dikecualikan juga informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.

Dalam membuka penyadapan ke publik, jika itu ‘terpaksa’ dilakukan, hendaknya disampaikan secara lengkap, sejak awal pembicaraan hingga selesai. Sebab, pembicaraan yang dipotong-potong, menyebabkan teks keluar dari konteks. Sebab, agar tidak salah makna, selalu tidak bisa melepaskan teks dari konteks pembicaraan bahkan suasana kebatinan dari pihak-pihak yang melakukan pembicaraan.

*Heru Sutadi. Pengamat Komunikasi dan Politik; Mahasiswa S3 UI.

020210 Kemenhub Ajukan APBNP Rp12 Triliun

JAKARTA— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana   mengajukan anggaran tambahan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) kepada DPR sebesar 12 triliun rupiah guna pengembangan infrastruktur transportasi di sejumlah daerah  baik laut, darat, udara maupun kereta api.

“Rencananya akan  diajukan Maret tahun ini ke DPR sebesar itu. Sekitar 500 miliar rupiah  untuk sektor darat,” ungkap Menteri Perhubungan Freddy Numberi  di Jakarta, Senin (1/2).

Menurut Freddy,   tugas pemerintah memastikan bahwa keterhubungan pulau-pulau di Indonesia harus dilakukan agar terjadi keseimbangan pertumbuhan ekonomi. “Tetapi tidak bisa semuanya dibebankan kepada Kemenhub saja. Semua harus memiliki visi yang sama untuk membangun transportasi,” katanya.

Terkait dengan 139 unit bus yang diberikan oleh Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Suroyo Alimoeso mengatakan, pendanaannya  bersumber dari tahun anggaran 2009 dengan rincian 39 bus unit ukuran sedang untuk bantuan angkutan sekolah bagi 19 pemerintah daerah.

Berikutnya,  30 unit bus sedang untuk pengembangan angkutan umum di wilayah perkotaan bagi 16 pemerintah daerah dan 4 unit bus kampus bagi perguruan tinggi dan 45 bus sistem tarnsit untuk Palembang (15 unit), Surakarta (15 unit) dan Gorontalo (15 unit). Selain itu, 15 unit bus untuk feeder busway Jakarta yang akan dioperasikan Perum PPD.

Suroyo mengatakan, sejak 2002 sampai 2004 terdapat program kompensasi pengurangan subsidi bbm (pkps-bbm) untuk membantu pelayanan angkutan umum bagi masyarakat kurang mampu.

“Total busnya mencapai 417 unit sedang untuk 139 pemerintah kota/kabupaten dan 29 perguruan tinggi,” katanya.

“Total anggaran sejak 2002 hingga saat ini untuk program ini mencapai 258 miliar rupiah lebih,” kata Suroyo.[dni]

020210 PPD Targetkan Raup Keuntungan Rp 8,05 Miliar

JAKARTA—Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
menargetkan meraup keuntungan sekitar   8,05 miliar rupiah atau meningkat   15 persen  dibandingkan realisasi pendapatan 2009 sebesar  7 miliar rupiah hingga akhir tahun nanti.

Direktur Utama PPD Nurwati A Harahap memperkirakan,  peningkatan pendapatan
akan terjadi karena   bertambahnya jumlah penumpang yang diangkut bus PPD
sepanjang tahun ini.

“Tahun lalu dengan pendapatan  7 miliar rupiah, jumlah penumpang yang  diangkut sekitar 3,5 juta orang dengan  tarif bus  2.000 rupiah  per penumpang. Tahun ini diharapkan dapat meningkat, karena PPD mendapatkan bantuan 100 unit bus dari pemerintah untuk dioperasikan sebagai Feeder Busway TransJakarta,” katanya di Jakarta,   Senin (1/2).

Untuk tahap awal, lanjutnya,  pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan 15 unit bus AC ukuran besar. Bus bantuan tersebut akan digunakan PPD sebagai Feeder Busway dari Pamulang menuju Lebakbulus.

“Rute tersebut kami pilih karena sesuai dengan perencanaan pengembangan program Mass Rapid Transit (MRT). Dimana ada jalur penghubung dan penunjang transportasi dari Provinsi ke jalur transportasi pemerintah pusat. Kami akan melakukan uji coba feeder tersebut pada pertengahan tahun ini,” jelasnya.

Diungkapkannya, PPD menurut  tengah merampungkan pembangunan 24 titik shelter
feeder Transjakarta dari Pamulang menuju Lebakbulus. Hingga  saat ini baru 8 shelter yang sudah dibangun dan siap beroperasi.

Direktur Operasi dan Teknik PPD Jaralin Purba menambahkan,  operasi feeder TransJakarta itu dapat meningkatkan pendapatan PPD 10 hingga 15 persen tahun ini.

“Saat ini PPD melayani 29 trayek di Jakarta. Tambahan pendapatan akan kita peroleh dari armada feeder tersebut dan juga meningkatkan pemeliharaan bus yang bisa dioperasikan tahun ini,” kata Jaralin.

Dijelaskan Jaralin,   selain mengandalkan bus yang diberikan pemerintah, PPD
juga akan melakukan program peremajaan armada sehingga bisa kembali digunakan untuk mencari pemasukan.

Saat ini   jumlah armada yang dimiliki PPD sebanyak 600 bus, dimana yang beroperasi hanya 400 bus.

“200 unit sisanya ada sebagian yang bisa berjalan dan tinggal diperbaiki tampilannya. Tahun ini kami targetkan 50 persen dari yang rusak tersebut selesai diperbaiki sehingga bisa digunakan. Dengan biaya sekitar  80 juta rupiah  per bus karena harus direnovasi total. Sementara yang tua dan sudah tidak layak digunakan kami singkirkan,” jelas Nurwati.

Ditegaskannya, biaya peremajaan  bus tersebut akan dibiayai oleh kas internal PPD  karena selama ini PPD tidak mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“Tahun ini kami juga bisa menghemat pengeluaran yang sangat signifikan dengan selesainya program restrukturisasi sumberdaya manusia. Ada sekitar 3.000 karyawan yang kami berikan pesangon, sehingga jumlah karyawan PPD saat ini kurang dari 400 orang,” jelasnya.[dni]