290110 KPPU Desak Pengelolan TKI Lebih Transparan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya  bidang asuransi, jasa pemulangan, dan kesehatan lebih transparan dan mengacu pada  UU No.5/1999 tentang anti persaingan usaha tidak sehat.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan,  asuransi TKI yang dikelola oleh 1 (satu) konsorsium yang diatur dalam Kepmennakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI, berpendapat bahwa pembentukan konsorsium merupakan praktek yang wajar sebagai bentuk penyebaran resiko bersama.

Namun dengan Kepmen tersebut telah meniadakan persaingan. Akibatnya tidak terdapat persaingan antar pelaku usaha asuransi yang dapat melahirkan suatu pilihan produk asuransi lain bagi konsumen (para TKI) melalui berbagai inovasi produk asuransi TKI.

”Untuk itu, dalam surat saran dan pertimbangannya, KPPU menyarankan agar mencabut dan mengganti Kepmennakertrans tersebut yang dapat dilakukan dengan beberapa cara,” katanya di Jakarta, Kamis (28/1).

Cara yang disarankana adalah menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh asuransi TKI namun tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk.

Membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim persaingan antar perusahaan asuransi.

Memperbaiki prosedur penunjukkan perusahaan asuransi dan pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non-diskriminatif berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas agar penyelenggaraan asuransi TKI lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mengenai angkutan pemulangan TKI dari luar negeri, KPPU melihat fakta bahwa proses penunjukkan Koperasi Pelita sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis) yang melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI (berdasarkan Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004, telah dilakukan melalui proses yang tidak transparan karena dilakukan tanpa menggunakan kriteria atau pertimbangan obyektif yang diumumkan secara terbuka kepada para pelaku usaha lain yang potensial.

Selain itu, teridentifikasi bahwa Koperasi Pelita telah melakukan praktek monopoli dengan penetapan jenis angkutan mobil, penunjukkan 4 (empat) perusahaan karoseri sebagai penyedia kendaraan serta penetapan harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI.

”Tindakan tersebut menjadi entry barrier, terutama bagi pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI lain. Dengan demikian, praktek monopoli yang dilakukan Koperasi Pelita yang didasarkan kebijakan emerintah, yaitu Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004 dimana terhadap saran ini, KPPU belum menerima respon,” ungkapnya.

Selanjutnya diungkapkan,  dalam konteks perkara, KPPU juga telah selesai menangani perkara mengenai jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI dan Putusan No. 14/KPPU-L/2009 mengenai perkara tersebut telah dibacakan pada tanggal 25 Januari 2010 kemarin.

Dalam pengelolaan jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI terbukti terdapat kesepakatan lisan diantara pelaku usaha dalam penetapan tarif pemeriksaan kesehatan dan kuota pemeriksaan kesehatan calon TKI ke Timur Tengah. Kesepakatan lisan tersebut dilakukan oleh sejumlah institusi pemeriksa kesehatan calon TKI yang saling bersaing dan memiliki orientasi profit serta telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Gulf Cooperation Council.

Pada putusan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait diantaranya   merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Kesehatan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan koordinasi dengan GCC Gulf Cooperation Council Dewan Kerjasama negara-negara Teluk dalam penatalaksanaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan Calon TKI ke Timur Tengah.

Merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Kesehatan untuk meninjau kembali Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TTKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) Kementrian Kesehatan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pola Tarif.

”Putusan KPPU ini menunjukkan peran penting perbaikan kebijakan dalam pengelolaan TKI mengingat kecenderungan yang selama ini muncul, kebijakan yang ada cenderung dapat memfasilitasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s