290110 KPPU Desak Pengelolan TKI Lebih Transparan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya  bidang asuransi, jasa pemulangan, dan kesehatan lebih transparan dan mengacu pada  UU No.5/1999 tentang anti persaingan usaha tidak sehat.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan,  asuransi TKI yang dikelola oleh 1 (satu) konsorsium yang diatur dalam Kepmennakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI, berpendapat bahwa pembentukan konsorsium merupakan praktek yang wajar sebagai bentuk penyebaran resiko bersama.

Namun dengan Kepmen tersebut telah meniadakan persaingan. Akibatnya tidak terdapat persaingan antar pelaku usaha asuransi yang dapat melahirkan suatu pilihan produk asuransi lain bagi konsumen (para TKI) melalui berbagai inovasi produk asuransi TKI.

”Untuk itu, dalam surat saran dan pertimbangannya, KPPU menyarankan agar mencabut dan mengganti Kepmennakertrans tersebut yang dapat dilakukan dengan beberapa cara,” katanya di Jakarta, Kamis (28/1).

Cara yang disarankana adalah menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh asuransi TKI namun tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk.

Membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim persaingan antar perusahaan asuransi.

Memperbaiki prosedur penunjukkan perusahaan asuransi dan pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non-diskriminatif berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas agar penyelenggaraan asuransi TKI lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mengenai angkutan pemulangan TKI dari luar negeri, KPPU melihat fakta bahwa proses penunjukkan Koperasi Pelita sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis) yang melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI (berdasarkan Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004, telah dilakukan melalui proses yang tidak transparan karena dilakukan tanpa menggunakan kriteria atau pertimbangan obyektif yang diumumkan secara terbuka kepada para pelaku usaha lain yang potensial.

Selain itu, teridentifikasi bahwa Koperasi Pelita telah melakukan praktek monopoli dengan penetapan jenis angkutan mobil, penunjukkan 4 (empat) perusahaan karoseri sebagai penyedia kendaraan serta penetapan harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI.

”Tindakan tersebut menjadi entry barrier, terutama bagi pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI lain. Dengan demikian, praktek monopoli yang dilakukan Koperasi Pelita yang didasarkan kebijakan emerintah, yaitu Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004 dimana terhadap saran ini, KPPU belum menerima respon,” ungkapnya.

Selanjutnya diungkapkan,  dalam konteks perkara, KPPU juga telah selesai menangani perkara mengenai jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI dan Putusan No. 14/KPPU-L/2009 mengenai perkara tersebut telah dibacakan pada tanggal 25 Januari 2010 kemarin.

Dalam pengelolaan jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI terbukti terdapat kesepakatan lisan diantara pelaku usaha dalam penetapan tarif pemeriksaan kesehatan dan kuota pemeriksaan kesehatan calon TKI ke Timur Tengah. Kesepakatan lisan tersebut dilakukan oleh sejumlah institusi pemeriksa kesehatan calon TKI yang saling bersaing dan memiliki orientasi profit serta telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Gulf Cooperation Council.

Pada putusan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait diantaranya   merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Kesehatan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan koordinasi dengan GCC Gulf Cooperation Council Dewan Kerjasama negara-negara Teluk dalam penatalaksanaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan Calon TKI ke Timur Tengah.

Merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Kesehatan untuk meninjau kembali Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TTKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) Kementrian Kesehatan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pola Tarif.

”Putusan KPPU ini menunjukkan peran penting perbaikan kebijakan dalam pengelolaan TKI mengingat kecenderungan yang selama ini muncul, kebijakan yang ada cenderung dapat memfasilitasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.[dni]

290110 Kinerja Indosat Belum Menggembirakan

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) mengisyaratkan kinerja selama tahun lalu tidak begitu menggembirakan karena tekanan kondisi ekonomi makro dan belum selesainya pembenahan fondasi perseroan.

“Tahun lalu memang menantang bagi kinerja perseroan. Kami belum bisa memberikan paparan kinerja secara menyeluruh karena harus menunggu dari induk usaha, Qatar Telecom (Qtel),” ungkap Direktur Keuangan Indosat Peter Wladyslaw Kuncewicz   seusai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (28/1).

Direktur Utama Indosat Harry Sasongko Tirtojondro meminta,  melihat kinerja satu manajemen yang baru diangkat tidak bisa secara instan. ”Ada kondisi pasar dan pondasi yang diletakkan oleh manajemen sebelumnya. Jadi, harus objektif,” tutur Pria yang menjadi dirut sejak Juni 2009.

Diungkapkannya, untuk jumlah pelanggan hingga akhir 2009, Indosat berhasil meraih 33,1 juta pelanggan. Sayangnya untuk kinerja keuangan lainnya tidak begitu menggembirakan.

Ketika diminta komentarnya tentang kinerja Indosat hingga kuartal tiga 2009 yang tidak begitu menggembirakan, khususnya untuk jasa seluler, Harry kembali mengingatkan, sejak menjabat Juni 2009, banyak hal-hal fundamental harus dilakukan untuk membenahi perseroan.

Jika menilik kinerja Indosat secara umum pada sembilan pertama 2009, pendapatan usaha    mencapai 13,4 triliun rupiah atau  turun sebesar 1,8 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk seluler yang berkontribusi mencapai 75 persen bagi total pendapatan mencatat omzet sekitar 10,01 triliun rupiah atau hanya tumbuh single digit.

Angka itu tergolong rendah dibandingkan industri kala itu dengan membandingkan kinerja Telkomsel dan XL Axiata yang berhasil mempertahankan pertumbuhan pendapatan dobel digit.

Bahkan hingga finis di 2009, pendapatan XL Axiata    mencapai 13,8 triliun rupiah atau naik 14 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya yakni sekitar 12,2 triliun rupiah dengan 31,4 juta pelanggan.

Sedangkan Telkomsel    pada tahun lalu berhasil meraup pendapatan sebesar 40 triliun rupiah pada 2009 atau naik sekitar 10 persen dibanding perolehan tahun sebelumnya dengan jumlah 82 juta pelanggan.

Pendapatan Indosat di seluler pun dipastikan tertekan hingga akhir tahun 2009 karena adanya lonjakan 4,4 juta pelanggan baru yang diklaim selama kuartal empat 2009, dimana tentunya produktifitas pelanggan  belum tercipta mengingat kartu baru diaktifkan, sedangkan Average Revenue Per Users (ARPU) menurun karena banyaknya program bonus.

Hasil RUPSLB.
Berkaitan dengan hasil dari RUPSLB, Harry mengungkapkan, para pemegang saham menyepakati mengganti satu direksi dan dua komisaris.

Direktur Indosat, Kaizad Bomi Herjee yang sebelumnya merupakan perwakilan dari Singapore Technologies Telemedia (STT) digantikan oleh Wakil dari Qtel, Laszlo Imre Barta. Eksekutif ini merupakan warga Bulgaria yang juga Direktur Pemasaran Grameenphone, Bangladesh.

Sementara dua komisaris Indosat yang diganti adalah Michael Latimer dan  Setyanto P Santosa. Keduanya digantikan oleh Alexander Rusli dan Chris Kanter. Alex merupakan mantan staf khusus Menteri BUMN yang juga komisaris PT Krakatau Steel.. Sedangkan Chris aktif di Kadin.

”Masuknya Lazlo sebagai upaya dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja di sektor seluler,” kata Harry.

Harry pun optimistis, untuk kinerja 2010 perseroan akan lebih baik ketimbang tahun lalu. ”Kami yakin akan tumbuh di atas rata-rata industri,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 35 juta pelanggan seluler baru dengan pertumbuhan pendapatan industri sekitar 10 persen.

Sementara Anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara mempertanyakan langkah dari pemegang saham mayoritas Indosat yang memilih jumlah komisaris hingga 10 orang, sedangkan direksi yang diawasi lima orang.

”Ini ada apa?. Sepertinya ada sesuatu. Bahkan sosok yangs seharusnya tidak menunjukkan performa bagus seperti Dirut, tidak diganti, ” katanya.

Marwan pun mempertanyakan, daya tawar dari pemerintah Indonesia yang masih memiliki saham sebesar 14,9 persen tetapi terkesan lemah dalam RUPSLB yang telah dua kali dilakukan oleh Qtel. ”Kementrian BUMN itu seperti tidak peduli dengan Indosat,” sesalnya.[dni]

290110 Program 100 Hari Kemenkominfo Belum Tercapai


JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, mengakui program 100 hari yang dicanangkan kementriannya belum mencapai target yang ditetapkan.

“Ada sembilan agenda yang ditetapkan untuk Kemenkominfo. Baru tercapai 99 persen. Tetapi pencapaian ini lebih tinggi dari departemen lainnya yang rata-rata   terpenuhi 95 persen,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (28/1).

Diungkapkannya, sembilan agenda  adalah 25 ribu Desa Berdering,  100 Desa Pinter,  pencanangan TIK lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Goes Open Source), dan penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan yang terisolir.

Berikutnya, review internal terhadap UU Telekomunikasi dan UU penyiaran yang akan disatukan menjadi UU Konvergensi,  penyelesaian RPP BHP frekuensi berbasis pita, awal pembangunan Palapa Ring untuk Indonesia Timur sektor selatan, pelatihan TIK untuk guru dan tenaga profesional lainnya, dan Penerangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Sayangnya Tifatul tidak mau menyebutkan program mana yang belum terpenuhi. “Untuk Desa Pinter, misalnya, ke depan tidak cuma 100 desa, bisa jadi 1000 desa pinter tahun depan,” katanya.

Sumber Koran Jakarta mengungkapkan, program desa berdering dan pembahasan
RPP BHP frekuensi berbasis pita belum terselesaikan hingga 100 hari.

Sebelumnya, praktisi telematika Ventura Elisawati menilai, sosok Tifatul lebih banyak menjalankan perannya sebagai menteri informasi ketimbang memaksimalkan sektor teknologi komunikasi. ”Lebih banyak menjadi PR pemerintah ketimbang bicara TIK,” tegasnya.[dni]