280110 Direksi Indosat Diisyaratkan Diganti

JAKARTA—Direksi PT Indosat Tbk (Indosat) diisyaratkan akan mengalami pergantian karena kinerja manajemen tidak menggembirakan pemegang saham.

“Malam ini (Rabu, 27/1) akan ada pertemuan antar pemegang saham. Salah satunya membahas soal itu. Ini terkait diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) besok (Kamis, 28/1),” ungkap Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (27/1)..

Diungkapkannya, pertemuan akan dihadiri oleh pemegang saham yakni Qatar Telecom (Qtel) dan pemerintah sebagai peegang saham seri A. “Masalah akan adanya pergantian belum bisa dipastikan. Tergantung hasil perttemuan nanti malam yang dikoordinir oleh salah satu komisari, Rachmat Gobel,” ungkapnya.

Namun, Mustafa mengaku tidak begitu gembira dengan kinerja yang ditunjukkan oleh manajemen di bawah pimpinan Harry Sasongko sejak berkuasa di operator nomor dua itu mulai Agutus tahun lalu.

“Kita berharap Indosat itu tetap agresif dan ekspansif. Kinerja yang ada sekarang tidak begitu menggembirakan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, sejak dipegang Harry, Indosat seperti tidak berdaya menghadapi gempuran pesaing. Alih-alih berusaha agresif, mempertahankan posisi nomor dua dari sisi pelanggan dan infrastruktur pun tak bisa.

Pada tahun lalu, Indosat memiliki 17.618 BTS, sementara XL telah menyalip dengan  18.790 BTS.  Dari sisi pelanggan, XL telah memiliki 31,4 juta pelanggan, sedangkan Indosat kabarnya hanya finis di angka 30 jutaan pelanggan.

Tak hanya itu, Harry pun membuat gejolak di kalangan internal perseroan dengan isu akan memecat sekita dua ribu karyawan outsourcing. Pria yang kental dengan latar belakang finansial itu atas nama efisiensi berencana memutus kontrak karyawan dengan alasan efisiensi. Demo pun meyeruak walau ditutupi dengan kosmetik temu karyawan dalam rangka ulang tahun perseroan pada tahun lalu.

Kabar beredar sosok pengganti Harry yang disodorkan oleh pemerintah sebagai pemegang saham seri A adalah mantan Wadirut PLN Rudiantara. Pria ini dulunya malang melintang belasan tahun di industri telekomunikasi dengan posisi terakhir sebagai salah satu direksi di manajemen XL Axiata.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Mustafa, Pria Aceh tersebut mengakui Rudiantara memiliki nilai jual di pasar modal dan cekatan di industri telekomunikasi. “Pak Rudi memang memiliki nilai jual. Ketika namanya diisukan saja, saham Indosat naik. Ini harus dilihat oleh pemegang saham mayoritas,” katanya.[dni]

280110 2014, Garuda Proyeksikan Laba Capai Rp 3,7 Triliun

JAKARTA— Maskapai nasional, Garuda Indonesia, mempryeksikan dalam empat tahun ke depan laba perseroan bisa mencapai 3,7 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 57 triliun rupiah.

“Itu bagian dari Quantum Leap perseroan. Target tersebut bisa dicapai jika jumlah penumpang yang diangkut mencapai 27 juta jiwa dengan dukungan 50 armada baru,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Rabu (27/1).

Dijelaskannya, untuk mencapai target tersebut perseroan melakukan berbagai perbaikan baik dari sisi infrastruktur ataupun kualitas layanan. “Kami juga mengincar dalam waktu dua tahun kedepan bisa menjadi maskapai bintang lima, setelah tahun ini menyandang gelar bintang empat,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kinerja pada tahun lalu, urang awak ini mengungkapkan, perseroan berhasil mencatat  pendapatan sebesar 17 triliun rupiah atau meningkat tiga persen dibandingkan 2008.  “Keberhasilan peningkatan tersebut tak bisa dilepaskan dari keberhasilan  menerbangkan 10 juta penumpang, dimana 80 persen merupakan rute domestik,” jelasnya.

Sementara untuk laba  bersih pada 2009 diperkirakan sebesar satu  triliun rupiah atau bisa dikatakan  target pertumbuhan laba 20 persen telah  tercapai. “tapi angka itu semuanya belum diaudit,” katanya.

Menurut Emirsyah, kinerja yang baik juga ditopang oleh efisiensi terutama pada harga avtur. Saat 2008 harga avtur sangat tinggi, biaya jadi tinggi. Lalu pada 2009 harga turun, dan terjadi efisiensi. “Selain itu kami  juga melakukan efisiensi di seluruh lini tanpa mengurangi faktor keselamatan,” tuturnya.

Proyeksi 2010
Berkaitan dengan proyeksi kinerja pada tahun ini, Emirsyah mengharapkan, bisa mendapatkan pertumbuhan penumpang sebesar 20 persen. Untuk mencapai semua itu perseroan menyiapkan belanja modal sebesar  100 juta dollar AS untuk.

Garuda, jelasnya, tahun ini akan mendatangkan sebanyak 24 pesawat baru gres dari pabriknya yaitu Boeing 737-800 NG, Boeing 777-200 dan Airbus A330.

“Saat ini pesawat kami ada 67 unit, kalau pesawat sudah mulai datang maka pesawat tuanya akan dikembalikan ke lessor. Targetnya hingga Desember 2010 pesawat kita menjadi 75 unit,” ujarnya

Sementara Direktur Keuangan Garuda, Eddy Porwanto mengungkapkan, untuk Initial Public offering (IPO) sedang dipersiapkan secara simultan oleh manajemen dan akan selesai pada kuartal kedua nanti. “Kami juga baru menyelesaikan restrukturisasi hutang dengan Bank Mandiri yang membuat bank tersebut memiliki 10,6 persen saham Garuda. Sekarang sisa hutang secara keseluruhan tinggal 540 juta dollar AS,” katanya.[dni]

280110 Azas Cabotage Ditunda

JAKARTA—Kementrian  Perhubungan  berencana menunda pemberlakuan azas Cabotage demi keberlabgsungan perekonomian nasional.

“Kami sedang mengaji azas cabotage untuk ditunda. Nanti akan disiapkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KM) sebagai payung hukum penundaan,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Rabu (27/1).

Bambang menegaskan, langkah yang diambil oleh lembaganya untuk menunda azas cabotage karena melihat industri perkapalan nasional belum siap menjalankan hal tersebut sehingga berpotensi menganggu perekonomian nasional. Terutama berkaitan dengan kelancaran arus barang.

“Kita harus mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu penundaan ini hanya untuk sektor-sektor tertentu dimana pemain lokal belum siap. Sektor-sektornya belum bisa diungkap sekarang,” tuturnya.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

Guna mendukung diterapkannya azas cabotage Kemenhub  menetapkan tiga kelompok kapal pada angkutan laut lepas pantai. Tujuan pengelompokan itu agar secara jelas dapat diketahui kapal-kapal lepas pantai bisa mengikuti penerapan cabotage.

Pada kelompok A, kapal lepas pantai jenis kecil seperti crew boat, tongkang, tug boat. Kelompok B, kapal jenis FSO dan lainnya,dan pada kelompok jenis Sesmic.

Saat ini kapal lokal menguasai 70 persen angkutan barang dalam negeri. Sedangkan untuk angkutan ke luar negeri baru sekitar 5 persen.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI  Yudi Widiana Adia mengatakan, jika Menhub menunda azas cabotage maka  berarti ada yang tidak beres dengan penataan manajemen pelayaran nasional.

“Ini kan sudah ada di Inpres No 5/2005. Kenapa harus ditunda. Seharusnya Menhub menjadikan juga ini sebagai bagian dari indikator keberhasilan 100 hari. Jika ada kendala di lapangan Menhub harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan ,” katanya.

Sedangkan Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (ISA) Jaka A Singgih menilai, kebijakan yang diambil oleh Menhub sebagai langkah yang rasional untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

“Jika kondisi di lapangan memang tidak mendukung, kenapa harus dipaksakan. Arus barang itu memegang peranan penting untuk pertumbuhan perekonomian nasional,” katanya.

Jaka mengungkapkan, kondisi di lapangan belum mendukung pelayaran lokal khususnya masalah pemodalan. “Bank asing belum percaya memberikan pinjaman walau Indonesia sudah meratifikasi hipotik internasional. Sedangkan bank lokal menerapkan bunga tinggi dan tidak berani memberikan pinjaman jangka panjang. Padahal bisnis kapal ini jangka panjang,” keluhnya.[dni]

280110 Sriwijaya Tingkatkan Kapasitas Ke KTI

JAKARTA—Maskpai swasta nasional, Sriwijaya Air, berencana akan meningkatkan jadwal dan rute penerbangan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) seiring adanya penambahan 10 armada baru Boeing seri 737 seri 300, 400, dan 800 hingga akhir tahun nanti.

“Pelebaran sayap ke KTI akan dimulai pada Maret nanti,” ungkap  Direktur Utama Sriwijaya Air Chandra Lie di Jakarta, Rabu (27/1).

Chandra optimistis, fokusnya perseroan ke KTI akan membantu  pertambahan jumlah total penumpang hingga 16 persen  dari jumlah total penumpang yang telah dicapai di tahun 2009.

Chandra  menuturkan,  adanya tren pertumbuhan jumlah penumpang hingga 15 persen di kota-kota destinasi wilayah Timur yang diminati oleh para investor dalam dan luar negeri serta para wisatawan, dipastikan rancangan pencapaian target tersebut dapat dicapai dalam waktu singkat.

“Tren positif tersebut dapat digunakan untuk menumbuhkan ekonomi ke daerah lain serta akan membangun atau menyemarakkan moda transportasi lain sebagai feeder angkutan udara untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi udara,” katanya.

Selanjutnya dikatakan,  upaya lain yang juga dikembangkan oleh Sriwijaya  adalah keturutsertaan dalam tahun kunjungan di beberapa daerah seperti Bangka Belitung dan Batam yang diadakan tahun ini.

Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, Chandra  memaparkan,  Sriwijaya  juga akan menggarap segmen pasar wisatawan dengan sentuhan pelayanan yang lebih, sehingga kegiatan kedaerahan untuk mengangkat nama dan kota-kota tujuan wisata di Indonesia berlangsung dengan sukses.[dni]

280110 Bonus Kartu As Berlaku Nasional

JAKARTA—Telkomsel memberlakukan program bonus 50 SMS dan akses data 1 Mb secara nasional bagi pelanggan baru yang membeli kartu As. Sebelumnya program bonus tersebut hanya berlaku di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jabodetabek, Banten, Sukabumi, Bali, Nusa Tenggara Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur

“Sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan pelanggan Kartu As di wilayah lainnya, kin kami memberlakukan program ini secara nasional ditambah gratis layanan data 1 MB, di mana semua bonus ini dapat digunakan tanpa syarat,” ungkap  GM Marketing Communications Telkomsel Nirwan Lesmana di Jakarta, Rabu (27/1).
Diungkapkannya,  di samping gratis SMS dan akses data, pelanggan  masih bisa menikmati promo layanan suara berupa gratis 1 menit nelpon setelah nelpon 1 menit serta program Rp 1.000 nelpon lama. Begitu pula promo SMS, di mana pelanggan yang mengirimkan 100 SMS berbayar dalam 1 bulan akan memperoleh 100 SMS gratis yang dapat digunakan di bulan yang sama. Seluruh promo layanan suara dan SMS ini berlaku untuk panggilan dan SMS ke sesama pengguna Telkomsel.

Secara terpisah, Chief Sales and Marketing Officer  Mobile-8 Telecom Juliana Dotulong mengungkapkan, layanan  Fren Duo yang diluncurkan sejak  Juni 2009  telah berhasil mencatat pertumbuhan positif.

Fren Duo adalah  layanan yang  komunikasi yang menggabungkan  elular dengan layanan telepon lokal (Fixed Wireless Access) di dalam satu kartu sehingga memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan untuk menikmati komunikasi dengan pulsa lokal dan bisa dibawa keluar kota tanpa harus melakukan registrasi.

“Sejak pertama diluncurkan hingga akhir 2009, layanan ini telah mencatat pertumbuhan yang sangat pesat dengan rata-rata kenaikan setiap bulannya sebesar 28 persen,” katanya.

Dijelaskannya, faktor utama yang mendukung pertumbuhan dari layanan ini adalah keunikan yang dimiliki oleh layanan ini yang tidak dimiliki oleh layanan dari operator lain.

Fren Duo memiliki 2 nomor dalam 1 kartu yang aktif secara bersamaan. Dimana dengan memilih layanan ini pengguna akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu cukup memakai 1 handphone CDMA saja, pelanggan langsung mempunyai nomor lokal dan nomor selular di dalam 1 kartu dan kedua nomor tersebut aktif bersamaan.

Pelanggan hanya perlu melakukan isi ulang pulsa ke salah satu nomor tersebut dan kedua nomornya langsung dapat digunakan. Keuntungan lainnya yaitu pengguna dapat menikmati layanan dengan pulsa lokal setiap saat selama mereka berada di dalam kota”.

Berdasarkan catatan, secara keseluruhan kinerja Mobile-8 pada tahun lalu tidak menggembirakan. Alih-alih bisa meraih 4 juta pelanggan, padatahun lalu, operator yang terbelit masalah keuangan ini dikabarkan kehilangan hampir satu juta pelanggannya.[dni]

280110 LG Harapkan Alami Pangsa Pasar Meningkat

JAKARTA –LG Mobile Communication Indonesia mengharapkan pangsa pasar ponsel besutannya mengalami peningkatan hingga 300 persen pada tahun ini  mengingat mulai membaiknya perekonomian  tanah air.

“Selain Ekonomi yang telah membaik, permintaan masyarakat untuk produk ponsel akan meningkat dibanding tahun lalu,” ungkap  GM LG Mobile Communication Indonesia Usun Pringgodigdo di Jakarta, Rabu  (27/1).

Sayangnya,  Usun enggan menyebutkan jumlah persentase market share yang ingin dicapai. “Kami optimis target market share tahun ini akan tercapai dan lebih baik,” katanya.

LG Mobile sendiri berencana mengeluarkan 10 tipe baru di tahun 2010. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2009 yang  tak sampai 10 tipe.

Salah satu produk yang dikeluarkan di tahun macan ini adalah  generasi terbaru seri chocolate, Black Label (BL) 40.  Ponsel seharga 6 juta rupiah tersebut merupakan ponsel segmen high-end untuk konsumen yang menghargai gaya dan teknologi secara sempurna.

“Untuk tahap awal jumlah yang kami akan luncurkan ribuan, di bawah sepuluh ribu unit,” katanya.

Ponsel generasi keempat  LG Black Label Series, BL-40 mengusung genetik khas keluarga LG chocolate sebelumnya yang dikeluarkan pertama kali tahun 2006.

LG BL-40 tampil dengan desain premium dalam baluran warna hitam cemerlang (glossy) dengan ketebalan 10mm dan berat 129 gram. “BL 40 ini adalah ponsel premium yang menggabungkan Fashion dan teknologi dari sisi desain pun akan terlihat bahwa ponsel ini sangat wah,” kata Usun.

Ponsel berteknologi layar sentuh ini, menggunakan bahan tempered glass yang meminimalisir terjadinya goresan pada layar. Aspek rasio 21 :9 dengan diagonal 4 inchi mendominasi layar di ponsel tersebut. Teknologi capacitive ini hanya memungkinkan pengoperasian melalui sentuhan tangan.

Fitur mewah lain yang ditawarkan LG adalah dukungan jaringan HSDPA 7.2 untuk kecepatan akses pertukaran datam opsi lain yang ditawarkan adalah fasilitas dukungan wi-fi untuk pengalaman berselancar di dunia maya.

Untuk urusan multimedia, LG new Chocolate BL-40 Lg memberikan kapasitas penyimpan 1GB dan port eksternal hingga kapasitas 16 GB. Melengkapi kemampuan hiburannya, LG mengusung fitur motion sensor dan fun stuff. Lewat folder Fun STuff pengguna akan menemui berbagai pilihan aplikasi hiburan interaktif yang unik

Tampilan visual yang dihadirkan LG new chocolate juga tak kalah mumpuni. BL-40 mendukung format AVI, MP4, DivX dan Xvid. Selain itu, kamera 5MP juga dipersenjatai di new chocolate ini. “Lensa yang digunakan merupakan lensa Schneider-Kreuznach dan kami juga menanamkan kamera tambahan yang dapat digunakan dalam fungsi video call'” kata Usun.

Usun optimistis  ponsel tersebut mampu merebut perhatian penggila ponsel meski diakui segmen High-end masih terbatas. “Ibarat fashion, ada juga orang-orang yang berani membeli dengan harga tinggi,” katanya.[dni]

280110 Revisi Modern Licensing: Upaya Mengharmonisasi Regulasi dan Industri

Bagi pelaku usaha di sektor telekomunikasi, istilah modern Licensing (ML) tentunya tidak asing. ML  adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator bagi  lisensi penyelenggaraan telekomunikasi  dengan  tujuan mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK)  ke seluruh wilayah di nusantara.

Melalui ML, pelaku usaha diwajibkan memberikan  proposal izin prinsip penyelenggaraan yang di dalamnya  memuat rencana pembangunan lima tahunan dalam bentuk pembangunan fisik infrastruktur. Dalam penerapannya, dengan azas equal-treatment, pola lisensi ini diberlakukan kepada semua jenis penyelenggaraan tanpa pandang bulu.

Untuk diketahui, dalam Undang-undang  Telekomunikasi terdapat  tiga  kelompok penyelenggara, yaitu jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus (Telsus).

“Sepintas konsep ML itu terkesan benar dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Namun, seiring  telah berkembangnya situasi saat ini, akan lebih baik bila dilakukan harmonisasi terhadap aturan    ini agar  sejalan atau sinkron dengan sifat alamiah dari jenis usaha yang diselenggarakan,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, diperlukan harmonisasi  karena kenyataan di lapangan berbicara lain. Misalnya, penyelenggara jasa tidak memiliki jaringan, sedangkan penyelenggara jaringan dapat menyelenggarakan jasa. Berarti, yang secara alamiah harus membangun infrastruktur adalah kelompok penyelenggara jaringan, sedangkan penyelenggara jasa tidak selalu perlu untuk membangun fisik jaringan namun yang diusahakan adalah meningkatkan kapasitas layanan dan jumlah pengguna.

Sedangkan Telsus, sesuai dengan nomen-klatur-nya, adalah penyelenggaraan telekomunikasi tertentu untuk keperluan tertentu dan mungkin pada keadaan tertentu pula. Dari diskripsi ini bisa dengan mudah dipahami bahwa Telsus hanya membangun sekali di awal, selanjutnya belum tentu memerlukan ekspansi jaringan. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin diterapkan aturan ML yang mustahil untuk dipenuhi.

Belum lagi fakta adanyanya  beberapa penyelenggaraan yang sifatnya on-demand alias akan membangun dan memperluas jaringan hanya bila ada permintaan atau menang tender. Contoh, VSAT dan radio-trunking.

“Pada model bisnis yang semacam ini tentu saja mustahil untuk bisa menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Kalau terpaksa menyusunnya karena merupakan prasyarat mengajukan izin prinsip, maka bisa dipastikan bahwa rencana yang dibuat adalah “tidak sungguhan” sehingga tidak akan bisa terlaksana. Meski secara administratif comply dengan aturan ML, tetapi capaian pelaksanaan pembangunan pasti kurang dari yang dikomitmenkan,” tuturnya.

Jika memaksakan konsep ML, lanjutnya, dengan  memaksa operator untuk secara regular membangun alias membelanjakan belanja modal, sementara  dinamika bisnis bisa saja membuat revenue turun ke level yang tidak memungkinkan investasi baru tentu akan menyulitkan bagi industri.
Selain itu kewajiban ML juga bertentangan dengan sifat bisnis yang kompetitif liberal. Hal ini karena  di satu sisi ada kewajiban investasi yang bisa mendorong tarif naik, namun di sisi lain operator harus kompetitif yang mengharuskan tarif turun.

“Belum lagi  ada sanksi denda yang mengintai operator jika ML tidak terpenuhi. Karena itulah konsep ML yang menekankan  pada pembangunan infrastruktur tidak mungkin diterapkan pada semua jenis perizinan,” tegasnya.

Nonot mengungkapkan, langkah pertama untuk mengharmonisasikan konsep ML adalah  segera melakukan  analisis tentang  jumlah operator yang ideal agar iklim usaha tetap sehat dengan tingkat kompetisi yang menguntungkan masyarakat pengguna.

“Apabila dari kajian ditemui jumlah yang ideal dan kenyataan  masih ada yang mengajukan izin, maka diarahkan untuk penyertaan modal baik melalui pasar saham atau pun negosiasi individual,” katanya.

Pantas Direvisi
Secara terpisah, Ketua Komisi Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengakui kosnpe ML memang harus dievaluasi karena industri akan  menuju era konvergensi. “Teknologi jaringan semakin bervariasi begitu juga dengan jasanya serta  cakupan wilayah Indonesia juga demikian luas. Ini harus didefinis lagi siapa yang akan membangun jaringan,” jelasnya.

Menurut Johnny,  konsep ML baiknya  lebih fokus untuk operator jaringan dengan memperhatikan area pembangunan tidak hanya di wilayah secara komersial menguntungkan.

Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro mengingatkan, isu besar jika ML direvisi adalah  bagaimana mengelola Mobile Virtual Netwotk Operation (MVNO) yang akan menuntun industri telekomunikasi ke yurisdiksi pengaturan trading atau komersial secara umum bukan lagi khusus yurisdiksi pengaturan telekomunikasi.

Hal lain adalah jika  bisnis jaringan didorong oleh pasar  maka efisiensi akan terjadi oleh mekanisme pasar. “Tantangannya selalu  pada keinginan membangun di daerah yang prospek bisnisnya masih jauh,” katanya.

Namun menurut Guntur, jika akhirnya ML lebih dititik beratkan bagi penyelenggara jaringan, tidak akan mematikan pemilik lisensi karena bisnis wholesale (kapasitas infrastruktur) juga menarik. “Saat ini malah  mungkin lebih profitable dibanding retail selling karen entry barrier-nya lebih tinggi (investasi besar) dan tidak perlu keluar biaya pemasaran yang tinggi. Untuk model bisnisnya  bisa  Pola Bagi Hasil (PBH) atau Build Operating Transfer (BOT),” katanya.

Sementara Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyatakan tidak ada masalah konsep ML diubah  selama dapat meningkatkan efisiensi nasional kami rasa tidak ada salahnya.

Suara berbeda dilontarkan oleh penguasa jaringan seluler saat ini, Telkomsel. Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mengatakan, konsep ML  dilandasi pemikiran untuk optimasi sumberdaya terbatas berupa frekuensi, sehingga setiap penyelenggara jaringan yg memiliki lisensi penggunaan frekuensi diwajibkan membangun dengan komitmen waktu dan cakupan.

“Atas dasar itu  pemerintah harus  konsisten untuk menagih komitmen penyelenggara sesuai dengan ML-nya. Apabila pemerintah hendak mengakomodir penyelenggara jasa layanan yang tidak memiliki alokasi frekuensi dan dalam rangka infrastructure sharing, maka seharusnya dibuat layer dalam struktur perijinan di luar ML sebagai MVNO, sehinggga tidak ada pengesampingan kewajiban pembangunan seperti yang terjadi dalam kasus domestik roaming,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Setyanto P. Santosa menyarankan, konsep  ML direvisi setelah Undang-undang konvergensi disahkan sehingga tidak perlu dilakukan perubahan lagi.
“Pemerintah harus berfikir bagaimana infrastruktur TIK yang berupa  last miles dari Fixed (Wireline) broadband dibangun secara massif karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama dalam menggerakan ekonomi kreatif,” tegasnya.

Diingatkannya, jika ML direvisi, maka  kewajiban membangun di area “kering” harus ditaati dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga infrastruktur  tidak bertumpuk di lokasi yang menguntungkan secara bisnis.[dni]

280110 Alat Kontrol yang Belum Tajam

Konsep Modern Licensing (ML) sebenarnya hal yang lumrah berlaku di seluruh dunia bagi pemegang lisensi  di sektor telekomunikasi.

Bagi pemerintah yang memberikan lisensi, ML dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana keseriusan pemegang lisensi mengoptimalkan sumber daya alam terbatas yang diberikan.

Sayangnya, di Indonesia konsep ML ini dilakukan dengan semangat pembangunan infrastruktur fisik sehingga terjadi penumpukkan di satu wilayah dan pemegang lisensi menjadi serba salah untuk berekspansi di infrastruktur lain yang sebenarnya masih sejalan dengan konsep bisninya.

Contoh nyata adalah  jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang tidak bundling dengan jaringan dimana secara alamiah hanya memerlukan node-node di lokasi-lokasi  penggunanya berada dan satu Hub di pusat. Sedangkan jaringan penghubung antar node akan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan.

Hal ini bisa dilihat dari bisnis  penyelenggaraan Virtual Private Network (VPN) corporate yang umumnya dimiliki oleh pemain asing untuk melayani perusahaan multi-nasional, ketimbang pemain lokal. VPN Corporate umumnya digunakan jaringan perbankkan asing, perusahaan tambang asing, dan perkebunan asing.

“Bisnis ini adalah bisnis layanan yang paling besar keuntungannya karena modal relatif kecil dan pekerjaan utamanya adalah hanya menjaga koneksi antara site di Indonesia dengan kantor regional di Singapore. Sayangnya pemain lokal belum tertarik dan cukup puas dengan hanya merelakan jaringannya disewa. Ini karena fokus hanya ingin memenuhi ML,” sesal Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Diungkapknnya, dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), jenis usaha ini dibolehkan memiliki porsi saham asing hingga 95 persen. Jika mengacu pada konsep  ML, penyelenggara jasa VPN asing menjadi sulit bahkan mustahil bisa memenuhi ketentuan regulasi Kominfo.

Namun karena adanya revenue yang besar, penyelenggara pasti akan terus berusaha untuk bisa berbisnis VPN di Indonesia. Salah satu rekayasa yang mungkin dilakukan adalah dengan membuka usaha dagang biasa (izin SIUP dari Mendag), lalu menjadi prime-customer dari salah satu Penyelengara Jasa Internet (PJI). Karena status prime-customer itu, perusahaan asing tersebut bisa meminta PJI untuk men-setup virtual-channel hingga ke Singapura. Akibatnya, Kominfo rugi karena Baiaya Hak Penyelenggaraan (BHP dan kontribusi USO yang cukup besar  lepas ke luar negeri.

“Secara teknis, ilustrasi tentang konfigurasi VPN ini serupa dengan model bisnis BIS  BES dari Blackberry  yang seharusnya membayar BHP dan  USO karena mendapatkan revenue dari wilayah NKRI,” tegasnya..

Hal lain yang tidak tajam diatur dalam konsep ML adalah tentang  network access provider (NAP) yang merupakan  gerbang utama koneksi ke internet  dimana fisiknya  hanya berupa satu node besar dalam arsitektur jaringan internet.

NAP memiliki posisi fungsi yang serupa dengan gerbang Sambungan Langsung Internasional (SLI) dalam jaringan telepon. Dalam suatu negara jumlah NAP seharusnya sangat terbatas demi keteraturan arsitektur jaringan internet nasional.

“Apabila aturan ML diterapkan pada izin NAP, maka akan sangat bertentangan dengan fungsi NAP itu sendiri. Ini seolah pemerintah mendorong agar jumlah NAP menjadi sebanyak mungkin atau terkesan  tidak paham teknologi,” ketusnya.

Menurut Nonot,  solusi dari membuat bisnis  telekomunikasi tetap berdenyut di era konvergensi adalah adanya  infrastructure sharing yang akan dapat membantu efisiensi  belanja modal,  meningkatkan utilisasi jaringan,  serta membuat operator lebih fokus pada menambah pelanggan baru.

“Infrastructure sharing itu sangat ideal. Ini akan  membuat semua berlomba  memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan terbuka  peluang usaha  bagi  pemain berskala kecil. Sayangnya dengan konsep ML itu bertentangan karena lisensi  diberlakukan individual untuk setiap penyelenggara,” tandasnya.[dni]

270110 Pendapatan Data Naik Tiga Kali Lipat

JAKARTA–Pendapatan operator dari layanan data diperkirakan akan tumbuh hingga tiga kali lipat karena bertambahnya segmen pasar yang disasar tahun ini.

“Pada tahun ini pertumbuhan layanan data akan besar dari sisi pelanggan dan pendapatan. Tetapi jika dilihat dari Average Revenue Per User (ARPU) akan terjadi penurunan sebesar 20 persen,” ungkap Head of Mobile Data Service XL Budi Harjono di Jakarta, Selasa (26/1).

Dijelaskannya, menurunnya ARPU karena segmen pelanggan mulai melebar dari segmen atas menuju menengah. “Akibatnya secara volume bertambah, tetapi penurunan harga akan terjadi untuk menyesuaikan dengan segmen,” katanya.

“Layanan data yang akan menunjukkan pertumbuhan tinggi adalah BlackBerry dan akses melalui ponsel,” ungkap Direktur Marketing XL Nicanor V Santiago.

Budi mengungkapkan, saat ini ARPU dari 260 ribu pengguna BlackBerry XL rata-rata 100 ribu rupiah. Diharapkan pada tahun ini akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar tiga kali lipat.

Berdasarkan catatan, pada tahun lalu pendapatan XL senilai 1,8 triliun rupiah. Sebesar 966 miliar rupiah berasal dari jasa data. Jika terjadi kenaikan pendapatan tiga kali lipat, maka pada akhir tahun nanti omset dari data mencapai 2,8 triliun rupiah.

Guna mencapai target tersebut, XL berencana menggeber jasa BlacBerry dimana baru 60 persen dari 180 Mbps kapasitas yang terpakai.

“Salah satunya  menggulirkan layanan  Blackberry prepaid roaming untuk mempermudah pelanggan yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Budi.

XL blackberry Prepaid Roaming memungkinkan pelanggan berkomunikasi lewat Blackberry di tujuh negara hanya dengan 50 ribu rupiah  per hari.

Ketujuh negara tersebut ialah, Malaysia, Singapura, Kamboja, Bangladesh, Sri lanka, Hongkong, dan Jepang.

Sementara untuk pelanggan XL BlackBerry pasca bayar juga dapat menikmati layanan data flat murah saat berada di negara-negara tersebut dengan tarif 25 ribu rupiah per hari.

Untuk mendapatkan layanan tersebut pelanggan cukup mengakses *123# tanpa perlu repot datang langsung ke XL center sebelum melakukan perjalanan ke tujuh negara tersebut. Selanjutnya pelanggan dapat memilih paket internet dan blackberry, kemudian Blackberry Roaming.

Pelanggan juga dapat melakuukan registrasi via sms dengan mengetik BB Roaming kirim ke 568.Layanan ini akan berlaku mulai 26 Januari hingga 31 Desember 2010.[Dni]