250110 Mandala Dinilai Langgar UU Perlindungan Konsumen

JAKARTA—Maskapai penerbangan nasional, Mandala Airlines, dinilai melanggar UU Perlindungan Konsumen karena membatalkan secara sepihak penerbangan rute Jakarta-Padang selama pertengahan hingga akhir Februari nanti.

“Tindakan Mandala membatalkan penerbangan itu bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, khususnya tentang iklan pada konsumen,” tegas Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada Koran Jakarta, Minggu (24/1).

Dikatakannya, dalam regulasi tersebut secara tegas disebut produsen harus memberikan janji sesuai iklan yang diberikan. “Jika ada pembatalan penerbangan itu, berarti jelas sekali ada pihak yang ingkar. Regulator penerbangan harus memberikan peringatan kepada maskapai tersebut,” katanya.

Dia meminta, selain Mandala memberikan ganti rugi pengembalian uang tiket, jugamemberikan jalan keluar bagi calon penumpang dengan mencarikan maskapai lainnya untuk ke Padang. “Itu baru namanya bertanggungjawab,” tegasnya.

Untuk diketahui, Mandala pada Jumat (22/1) menginformasikan ke para calon penumpangnya yang telah membeli tiket rute Jakarta-Padang selama pertengahan Februari terjadi pembatalan keberangkatan dengan alasan operasional.

Salah seorang penumpang, Tiara (25) mengatakan, rencananya untuk menggunakan Mandala dengan penerbangan RI 088 dan RI 089 yang berangkat 13 Februari (Jakarta) dan pulang 14 Februari (padang) dibatalkan secara sepihak oleh maskapai tersebut. “Saya telpon customer service (CS) Mandala alasannya kendala operasional. Mereka berjanji akan mengembalikan semua uang pembelian tiket,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan informasi yang diberikan (CS), pembatalan berlaku untuk penerbangan hingga 25 Februari. Baru pada 1 Maret 2010 ada penjualan tiket kembali ke Padang. “Ini jelas memberikan kerugian karena harga tiket maskapai lainnya lebih mahal karena berdekatan dengan jadwal keberangkatan,” sungutnya.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Kementrian Perhubungan Tri S Sunoko mengatakan, tindakan Mandala tidak menyalahi KM 25/2008, baik untuk pembatalan atau pengembalian uang tiket.. “Jika pemberitahuannya lebih awal ke ke pemerintah dan pengguna jasa tidak ada yang salah. Apalagi jika alasannya demi keselamatan karena ada perbaikan pesawat,” katanya.

Sementara Juru bicara Mandala Trisia Megawati ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat sejak Jumat lalu enggan memberikan komentar. Pesan singkat yang dikirimkan sebanyak dua kali tidak direspons oleh eksekutif tersebut.

Sedangkan kabar beredar mengatakan, Mandala mengambil langkah menghentikan penerbangan karena armada yang digunakan untuk rute tersebut menjalani perawatan di bengkel. Dalam situsnya, maskapai ini hanya membuka satu kali penerbangan untuk rute Jakarta-Padang.  Saat ini Mandala  memiliki sebanyak 11 unit armada  dengan tipe Airbus A-319 dan A-320. pada tahun ini rencananya akan ada penambahan  4-6 unit pesawat Airbus 320.[dni]

250110 KPPU Awasi Tender Pengadaan Barang di BUMN Telekomunikasi

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berjanji mengawasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor telekomunikasi untuk menghindari terjadinya praktik persaingan tidak sehat.

“KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki tender yang dilakukan oleh semua badan usaha, termasuk BUMN. Ini sesuai dengan rencana kerja yang digarap KPPU untuk tahun ini,” ungkap juru bicara KPPU A.Junaidi kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, sektor telekomunikasi menjadi salah satu perhatian karena biasanya untuk pengadaan barang dan jasa selalu dibungkus dengan spesifikasi tertentu yang menguntungkan rekanan dari pejabat pengadaan barang.

“Umumnya berlindung dibalik hal-hal seperti itu, ini belajar dari 80 persen kasus yang ditangani selama ini. Kalau dibiarkan bisa berpengaruh kepada masyarakat karena layanan ke pelanggan bisa menjadi mahal,” katanya.
Menurut Junaidi, pejabat yang mengkondisikan dam memfasilitasi persekongkolan sudah tidak lagi menjalankan tugas publiknya. Maka, secara de facto telah menjadikan posisi pejabat publik tersebut sebagai pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi.

Sehingga kepadanya dimungkinkan penjatuhan sanksi yang tidak berbeda dengan pelaku usaha yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 47 yang meliputi perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dengan  penetapan pembayaran ganti rugi atau  pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya  25 miliar rupiah.

Untuk  diketahui, di industri telekomunikasi saat ini sedang dihebohkan dengan tender billing system untuk  Operating System Software, Billing Software System (OSS,BSS) senilai 1,2 triliun rupiah yang  digelar anak usaha Telkom yaitu Telkomsel.

Tender diikuti oleh Convergys, Amdocs, Comverse, Oracle, dan Orga. Dua peserta (Amdocs dan Convergys) disebut-sebut diberikan  keistimewaan dalam    pelaksanaan  Prove of concept (POC)  karena  selama ini menangani  billing eksisting dari Telkomsel.

Keanehan lain dari tender yang akan diumumkan pemenangnya pada akhir bulan ini adalah rencana digunakan dua vendor yakni masing-masing untuk On Line Charging System (OCS) dan System Control Point (SCP). Padahal, sistem yang ideal adalah OCS dan SCP  berasal dari satu vendor  agar  mendapatkan performa lebih bagus dengan harga murah.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno menegaskan, proses tender yang dilakukan perseroan sudah mengikuti peraturan pemerintah. “Masalah dua peserta (Amdocs dan Convergys) yang disebut-sebut ada hubungan dengan Israel, kami telah mendapatkan klarifikasi dari Kedubes AS. Kedua perusahaan itu dari AS,” tegasnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, maraknya isu yang menerpa tender dari anak usahanya itu tak bisa dilepaskan dari adanya pihak yang tidak puas dengan hasil akhir dari lelang. “Itu ulah mereka yang kalah saja. Telkom Grup selalu melakukan tender  dengan konsep Good Corporate Governance.  Harus diingat, Telkom perusahaan yang tercatat di bursa New York dan disclosure Telkom Grup yang paling terbuka,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komite  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengingatkan, meski tender  urusan dapur operator tapi regulator menyarankan dijalankan dengan cara transparan.  “Telkomsel sebaiknya mepaparkan secara terbuka demi menghindari tudingan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan persaingan usaha tidak sehat.

“Langkah pemerintah menggunkan e-auction (tender elektronik) bisa ditiru. Panitia bagusnya tanda tangan pakta integritas,” tegasnya.[dni]