220110 Cloud Computing Terkendala Kapasitas Bandwitdh

JAKARTA—Implementasi dari cloud computing di Indonesia dikhawatirkan akan terkendala keterbatasan kapasitas bandwitdh karena tidak meratanya sebaran infrastruktur broadband di area nusantara.

Cloud computing  adalah pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing.  Salah satu keuntungan utama dari cloud computing adalah si pengguna tidak perlu menyediakan infrastruktur mulai dari data center sampai ke aplikasi desktop untuk memiliki suatu sistem Teknologi Informasi, dan komunikasi (TIK) yang lengkap. Sedangkan bandwidth adalah  volume data yang dapat di transfer per unit waktu.

“Cloud computing akan menjadi tren di industri TIK ke depan walau sebenarnya praktik ini telah terjadi sejak lama. Namun, di masa depan fenomena ini tak bisa lagi di tolak,” ungkap Staf Bidang Teknologi Nasional PT Microsoft Indonesia Tony Seno Hartono di Jakarta, Kamis (21/1).

Diungkapkannnya, untuk mendukung hadirnya cloud computing tentunya diperlukan infrastruktur broadband sebagai pipa penghantar  dan kapasitas bandwitdh yang besar. “Masalahnya, di Indonesia infrastruktur broadband di kawasan timur dan barat sangat timpang. Ini harus didorong oleh pemerintah untuk dibenahi, misalnya menstimulus operator membangun tulang punggung jaringan di kawasan timur,” katanya.

Toni mengatakan, jika cloud computing bisa dilaksanakan dengan sempurna di Indonesia akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pemerintah. “Banyak biaya yang bisa dihemat. Selain itu kegiatan ekspor-impor pun bisa didorong karena pengusaha memiliki akses informasi,” tuturnya.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengatakan, cloud computing mengubah paradigma perusahaan dalam memandang investasi TIK. “Belanja modal diubah menjadi biaya operasional dengan besaran yang lebih efisien akibat adanya cloud computing,” jelasnya.

Menurut Indar, sektor paling berpeluang berkembang dengan hadirnya cloud computing adalah pengembang konten karena  entry barrier untuk memulai telah diselesaikan oleh cloud computing. “Ini membuat para kreator bebas berkereasi karena semuanya sudah disediakan secara virtual,” jelasnya.

Managed Service Business Development Manager Cisco System Indonesia Andreas Surya Nugraha menyarankan, operator telekomunikasi sebagai pemilik infrastruktur harus mulai memikirkan cara cloud computing bisa di-deliver melalui semua perangkat bergerak. “Berdasarkan riset orang Indonesia itu senang mobile. Cloud computig harus bisa diakses melalui perangkat yang konvergen,” katanya.

Bangun Model Bisnis
Selanjutnya Tony mengungkapkan, saat ini industri TIK sedang mencari model bisnis yang ideal untuk bisa mendapatka keuntungan dari cloud computing. Microsoft sendiri sedang meraba melalui cara memberikan gratis software office 2010 melalui cloud computing.

“Ini hal yang baru, aksesnya diberikan gratis, tetapi nanti akan ada slot iklan di aplikasi itu. Pola lainnya kami bekerjasama dengan Yahoo untuk menjadi mitra search engine,” katanya.

Indar mengatakan, pihak yang paling harus banyak berubah dengan adanya cloud computing adalah operator telekomunikasi karena tidak bisa lagi hanya mengandalkan jasa jaringan.

“Kalau hanya mengandalkan menjual pipa bisa-bisa kita menderita karena harus terus menerus menyediakan bandwitdh yang besar. Secara bertahap tentunya operator akan menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Hal itu bisa dimulai dengan ikut menggarap platform services,” jelasnya.

Sementara Andreas mengatakan, operator akan berubah dengan tidak lagi menjual jasa tradisionalnya berupa suara dan SMS jika cloud computing sudah merajalela. “Tetapi operator jangan takut. Banyak potensi aset dari operator yang bisa digarp seperti basis pelanggan yang besar dan kekuatan infrastrukturnya,” katanya.[dni]

230110 Indonesia Potensial untuk Bisnis Peluncuran Satelit

JAKARTA—Indonesia dinilai berpotensi untuk menjalankan bisnis peluncuran satelit karena memiliki keunggulan geografis sebagai wilayah yang terletak di garis equator.

“Indonesia sangat berpotensi menggarap bisnis peluncuran satelit. Keunggulan berada di garis equator ini merupakan berkah alam yang harus dioptimalkan,” ungkap Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewo Salatun di Jakarta, Jumat (22/1).

Dijelaskannya, jika dilakukan peluncuran di Indonesia maka pemilik satelit bisa menghemat kecepatan dari infrastruktur telekomunikasi itu. Biasanya, kecepatan satelit ketika mengorbit sekitar 7-8 KM per detik. Jika diluncurkan dari titik equator, maka kecepatannya akan lebih cepat 0,4 KM per detik karena langsung dari titik pusat bumi  ke orbit.

”Penghematan kecepatan itu signifikan sekali bagi perusahaan yang akan meluncurkan satelit. Misalnya dari sisi bahan bakar dan lainnya,” katanya.

Deputi Bidang Sains Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lapan Bambang Tejakusuma mengungkapkan, untuk menyiapkan lokasi peluncuran satelit, lembaganya telah memiliki 150 hektar tanah di Biak, Papua. ”Kami sedang merintis ke arah itu. Sekarang juga sedang dikaji peluncuran satelit milik Diknas untuk keperluan pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi,” ungkapnya.

Diungkapkannya, Lapan telah menguasai strategi penguasaan teknologi antariksa secara bertahap melalui rancang bangun roket-roket sub orbit. Dua elemen roket telah diuji coba yakni RX-320 dan RX-420. Booster RX-550 sedang disiapkan. “Mudah-mudahan pada 2014 roket pengorbit satelit akan meluncur di Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya Bambang menjelaskan, masalah peluncuran satelit ini juga erat kaitannya dengan hal politis. Misal, ketika Rusia berencana untuk melakukan peluncuran satelit dengan pesawat terbang di Biak secara air launch system beberapa waktu lalu. ”Kala itu ada permintaan dari Rusia yang bertentangan  dengan regulasi Indonesia. Misalnya, permintaan untuk diproteksi teknologi dan imunitas bagi krunya. Itu tidak dapat dipenuhi,” jelasnya.

Tumbuh 15 persen
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, Indonesia memang negara strategis untuk meluncurkan satelit. “Kami senang jika Lapan berniat menjadikan negeri ini sebagai tempat peluncuran satelit. Memang sudah saatnya ada alih daya teknologi dan optimalisasi sumber daya,” katanya.

Diungkapkannya, Indonesia masih membutuhkan satelit sebagai tulang punggung jaringan karena sebaran dari serat optik belum merata. ”Tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Itu dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan  backbone operator,” jelasnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, kebutuhan  satelit  mendesak di sektor telekomunikasi seiring lingkungan bisnis yang berubah. ”Transponder milik Telkom saja sudah penuh semua. Pada Agustus 2011 rencananya kami akan meluncurkan satelit Telkom III,” ungkapnya.

Dikatakannya, satelit yang menelan investasi sebesersar 200 juta dollar AS tersebut  menggandeng perusahaan dari Rusia, ISS Reshetnev untuk peluncurannya.

Satelit tersebut rencananya  akan memperkuat jaringan dan kebutuhan saluran teresterial, serta  untuk keperluan menghubungkan jaringan serat optik yang sudah dimiliki Telkom.

Satelit Telkom-3 berkapasitas 42 Transponder aktif yang setara dengan 49 transponder, terdiri dari 24 transponder Standart C-band, 8 transponder  C-band dan 4 transponder  ditambah 6 transponder Ku-Band.

Dari 42 transponder Satelit Telkom-3 sebanyak 40-45 persen atau sekitar 20 transponder akan dikomersialkan, sedangkan sisanya 55 persen untuk menambah kapasitas seluruh layanan Telkom Group.

Berdasarkan catatan, pemanfaatan transponder di Indonesia saat ini lebih dari 160 transponder untuk GSM backhaul, jaringan data dan selanjutnya untuk penyiaran. Sementara pasokan domestik yang dilakukan oleh Telkom, Indosat, Cakrawala, dan PSN hanya 101 transponder. Permintaan saat ini masih tumbuh untuk keperluan penyiaran (broadcast), 3G, Internet, Triple Play dan Quardraple

“Kami optimistis dalam waktu empat hingga lima tahun akan kembali investasi yang dikeluarkan untuk satelit tersebut karena setiap tahunnya akan ada pendapatan dari penyewaan transponder sebesar 40-50 juta dollar AS,” jelasnya.[dni]

230110 Telkom Siapkan Dana Rp 1 Triliun untuk Akuisisi

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyiapkan anggaran sebesar satu triliun rupiah untuk membiayai aksi korporasi mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, media, dan edutainment (TME).

Dana untuk aksi korporasi tersebut berasal dari belanja modal 2010 senilai dua miliar dollar AS.

”Kemungkinan pada tahun ini ada tiga perusahaan yang bergerak di tiga bidang  di atas akan diakuisisi. Sore (Jumat, 22/1) ini akan ada satu perusahaan yang menandatangani Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) dengan Telkom,” ungkap Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Jumat (22/1).

Diungkapkannya, perusahaan yang akan diakuisisi bergerak di bidang pengembangan aplikasi e-health dengan nilai transaksi mencapai 100 hingga 150 miliar rupiah. ”Nama perusahaannya tidak bisa dipublikasikan. Ini perusahaan lokal dengan jumlah pelanggan mencapai satu juta orang. Rencananya kepemilikan Telkom akan mencapai 75 persen di perusahaan tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, Telkom  aktif mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang  TME untuk memperkuat transformasi perusahaan yang akan bermain di sektor Telekomunikasi, Information Services, Media, dan Edutainment (TIME).

”Dulu telkom hanya jualan jaringan. Jika akuisisi ini mulus, Telkom bisa  berjualan layanan  dan aplikasi di atas jaringannnya.  ke depan ini diharapkan pertumbuhannya bisa tinggi sekali,” katanya.

Ketika ditanya tentang akuisisi untuk perusahaan telekomunikasi, Rinaldi menegaskan, Telkom bersikap pasif. ”Kalau ada yang menawarkan, tentu dikaji. Tetapi kami tidak aktif. Beda dengan perusahaan yang berbasis teknologi services atau aplikasi. Itu kami agresif,” jelasnya.

Sedangkan tentang rencana spin off 10 ribu menara milik Telkomsel ke anak usaha milik Telkom lainnya, Mitratel, dikatakannya, masih terus berlangsung diskusi dengan pemilik saham Telkomsel lainnya, SingTel.

”Pembicaraan masih berjalan. Rasanya tidak bisa selesai kuartal pertama tahun ini. Tetapi restrukturisasi aset itu salah satu prioritas,” katanya.

Rinaldi membantah, lambannya aksi tersebut berjalan karena kegagalan Telkom mengakuisisi perusahaan penyedia menara lokal, Indonesian Tower, pada tahun lalu. ”Tidak ada hubungannya. Kami ini memiliki hubungan harmonis dengan SingTel. Tetapi kalau bicara uang, tentunya alot,” tukasnya.

Proyeksi
Berkaitan dengan proyeksi dari perseroan pada tahun  ini, Rinaldi mengungkapkan, secara Telkom grup akan ada pertumbuhan pendapatan sebesar single digit. “Sementara untuk jasa seluler bisa tumbuh di atas itu. Begitu juga data dan Fixed Wireless Access (FWA). Penurunan masih terjadi di telpon kabel,” katanya tanpa mengungkap nilai rupiah dan raihan tahun 2009 dengan alasan belum selesainya pembukuan.

Dijelaskannya, layanan FWA Telkom Flexi sudah dimandirikan dan pada tahun ini diberikan investasi sebesar 200 juta dollar AS untuk mendapatkan 2-3 juta pelanggan baru. Pada tahun lalu Flexi memperoleh 15,7 juta pelanggan.

Sedangkan Telkomsel    pada tahun lalu berhasil meraup pendapatan sebesar 40 triliun rupiah pada 2009 atau naik sekitar 10 persen dibanding perolehan tahun sebelumnya dengan jumlah 82 juta pelanggan. Tahun ini Telkomsel  menargetkan mendapatkan 18 juta pelanggan baru agar mempunyai 100 juta pelanggan pada akhir 2010 dengan belanja modal 13 triliun rupiah.[dni]

230110 Kementrian BUMN Selidiki Kartel Semen

JAKARTA—Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjanji akan menyelidiki dugaan kartel semen yang diumumkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendukung terciptanya persaingan sehat di industri tersebut.

“Saya belum tahu tentang adanya dugaan kartel semen tersebut. Pada saat pertemuan KPPU dengan Presiden beberapa waktu lalu hal ini belum diungkap. Kalau benar ada sinyalemen itu, saya akan tugaskan deputi terkait menyelidiki,” ungkap Menteri  BUMN  Mustafa Abubakar di Jakarta, Jumat (22/1).

Ditegaskannya, jika telah mendapatkan informasi yang lengkap dan terbukti ada BUMN di bidang semen yang terlibat, nantinya akan ditentukan sikap sebagai pembina. ”Kami memiliki komitmen bisnis harus berlangsung secara sehat dan sesuai aturan permainan. Tetapi untuk bergerak lebih maju sikapnya, baiknya tunggu penyelidikan,” katanya.

Sebelumnya, juru bicara  KPPU A.Junaidi mengatakan,  akan melanjutkan kasus dugaan kartel semen yang dilakukan delapan perusahaan semen ke tahap pemeriksaan pendahuluan.

Kedelapan perusahaan yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut yaitu PT Semen Andalas Indonesia, PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Tonasa dan Semen Gresik, dan PT Semen Bosowa Maros. Para pelaku usaha itu  diduga melanggar pasal 11 Nomor 5 tahun 1999 tentang anti persaingan tidak sehat.

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Menurut Djunaidi dugaan adanya pengaturan produksi untuk menentukan harga tersebut muncul dengan melihat data kapasitas terpasang produksi semen yang terpasang dikaitkan dengan volume penjualan, konsumsi, dan permintaan yang tidak terpenuhi.

Ia mencontohkan pada tahun 2008, total kapasitas terpasang produksi sebesar 56.862.000 ton, penjualan sebesar 35.404.386 ton, sedangkan konsumsinya sekitar 38.807..741 ton, sehingga kebutuhan yang tidak terpenuhi sebanyak 2.683.355. Artinya terjadi over demand 2.683.355 ton. Padahal di satu sisi terjadi idle capacity sebanyak 21.457.614 ton karena kapasitas produksi terpasang lebih besar penjualan.

Junaidi, juga menunjukan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, terdapat tren dimana ketika harga batubara turun ternyata harga jual semen malah naik. Padahal batubara merupakan komponen utama yang mempengaruhi harga semen. komponen bahan bakar rata-rata berpengaruh sebesar  30-40 persen bagi harga semen.

Faktor lainnya, jika dilihat dari tren harga eceran, para produsen tersebut kerap kali menaikkan harga secara serempak dengan nilai yang sama. Contohnya pada tahun 2008, Indocement menaikan harga  7.500 rupiah , ternyata Holcim dan Semen Gresik juga menaikkan dengan besaran yang sama.

Junaidi menegaskan, pada tahun ini lembaganya memang akan memfokuskan pada perkara strategis yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat.

”Dalam penanganan perkara strategis yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat, KPPU mendukung prioritas penegakan hukum dengan memberi ruang penelitian dan kajian dengan pendekatan Structure – Conduct – Performance (SCP) yang lebih besar, sehingga pendekatan analisa ekonomi akan menjadi lebih dominan dan perkara inisiatif akan meningkat,” tegasnya.[dni]

210110 Kemenkominfo Masih Beri Kesempatan Internux

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) masih memberikan kesempatan bagi PT Internux  untuk mempertahankan lisensi Broadband Wireless Access (BWA) yang dimilikinya meski hingga jatuh tempo perpanjangan kedua belum juga membayar kewajiban pada negara.

Internux adalah salah satu pemenang tender BWA pada Juli lalu. Perusahaan asal Makassar ini memenangkan zona II (Jabodetabek) dengan kewajiban untuk up front fee saja sekitar 110,033 miliar rupiah. Kewajiban lainnya adalah Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi.

Jatuh tempo pembayaran kedua Internux untuk upfront fee dan  (BHP)    di pita 2,3 GHz, seharusnya berakhir hari ini, Rabu, 20 Januari 2010.

“Kami memutuskan   memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan itu  hingga 20 Februari 2010. Ini untuk memenuhi regulasi yang ada, yaitu peringatan harus diberikan sebanyak tiga kali,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Rabu (20/1).

Gatot menegaskan, tidak ada alasan tersembunyi di balik kebijakan yang diambil lembaganya .”Tidak juga karena ada deal-deal tertentu. Semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurut Gatot, KemenKominfo beralasan diberinya kesempatan bagi  Internux demi memenuhi ketentuan aturan, sesuai dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36/1999 pasal 45-46 dan Peraturan Pemerintah No. 52/2000 pasal 95.

“Kami punya keharusan untuk memberi tiga kali peringatan, dan kali ini untuk yang terakhir kalinya,” jelasnya.

Gatot kembali menegaskan, jika sampai tenggat 20 Februari Internux masih belum juga memenuhi kewajibannya, maka sanksi dalam aturan UU dan PP bisa segera dieksekusi. Sanksi yang dimaksud adalah pencabutan izin lisensi.

Internux sendiri merupakan satu-satunya perusahaan non-konsorsium yang belum juga melunasi kewajibannya untuk Wimax.

Operator lainnya sudah menyelesaikan kewajiban ke negara, tetapi belum jelas aksi nyata menggelar layanan. Perusahaan yang sudah membayar adalah   Telkom,  Indosat Mega Media,  First Media, Berca Hardayaperkasa, dan  Jasnita Telekomindo.

Sedangkan dua pemenang lainnya berbentuk   konsorsium, yakni PT Wireless Telecom Universal dan PT Comtronics System. Tenggat waktu bagi konsorsium untuk melakukan  pembayaran adalah hingga 26 Januari 2010.

“Untuk Berca sampai saat ini baru membayar BHP frekuensi radio saja. Kewajiban denda atas keterlambatannya waktu itu masih dalam penagihan Ditjen Postel,” ungkapnya.[dni]

220110 Spesifikasi Teknis Bisa Menjadi Pelindung Pasar Dalam Negeri

JAKARTA—Spesifikasi teknis yang diterapkan oleh suatu negara bisa menjadi pelindung dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk melawan produk impor.   ”Salah satu spesifikasi teknis itu adalah persyaratan karantina  terhadap produk pangan dan perternakan dari luar negeri. Ini efektif menekan derasnya arus barang masuk sejalan  adanya Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun ini,” ungkap Kepala Badan Karantina Pertanian Kementrian Pertanian  Hari Priyono di Jakarta, Kamis (21/1). Dijelaskannya, spesifikasi teknis bisa juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan daya saing produk lokal  ketimbang meributkan adanya arus barang asing masuk ke Indonesia. ”Spesifikasi teknis ini juga akan membantu barang lokal bisa diterima di luar negeri karena standarnya internasional. Jadi, untuk mengatasi liberalisasi kita   mendorong produktifitas dalam negeri dengan   harus  memenuhi spesifikasi teknis,” katanya. Harry mengungkapkan, di China terdapat 134 jenis spesies penyakit yang belum dikenal di Indonesia dan ada potensi penyebaran virus untuk produk sawit lokal yang bisa merusak perkebunan. “Jika kita menerapkan standar teknis untuk produk dari China berhubungan dengan spesies tersebut, tentu barang-barang mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Ini juga alasan kami menambahkan spesifikasi teknis untuk pangan kadar pestisida harus dibawah ambang,” katanya. Diungkapkannya, saat ini neraca perdagangan untuk produk pertanian Indonesia-China masih dalam keadaan surplus walaupun untuk beberapa produk tertentu Indonesia mengalami minus seperti bawang putih. Harry menegaskan, penerapan standar teknis tersebut mendapatkan payung hukum dari World Trade Organization (WTO) sehingga bukan merupakan hal yang haram dilakukan. ”Produk Indonesia untuk masuk ke satu negara juga mengalami hal yang sama. Jadi, ini saatnya kita memperlakukan produk luar sesuai standar internasional,” katanya. Herry mengakui, penerapan karantina ini akan mempengaruhi biaya operasional dari para pengusaha karena jika barang yang dimasukkan dalam jumlah besar tentu akan aa biaya untuk pemeriksaan. ”Tetapi tidak mahal. Misalnya untuk tumbuhan itu biayanay hanya  0,5 rupiah per Kg,” katanya. Selanjutnya diungkapkan, untuk menegakkan masalah spesifikasi teknis tersebut khususnya yang berkaitan dengan karantina, lembaganya bersama Ditjen Postel mengeluarkan keptutsan bersama tentang tindakan karantina terhadap pihak pembawa hama penyakit hewan karantina serta organisme penganggu tumbuhan karantina yang berasal dari barang impoe, ekspor, dan kiriman antar area yang dikirim memalui Pos dan jasa titipan. ”Pengiriman produk itu banyak dilakukan melalui jasa titipan. Karena itu kita perlu payung hukum tersebut untuk bisa melakukan tindakan,” jelasnya. PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, keputusan ini didasarkan pada UU Pos No 38/2009 Pasal 32 yang intinya melarang pengiriman barang terlarang melalui layanan pos. ”Di Pasal 33 juga disebutkan pengiriman barang keluar negeri diberlakukan sebagai barang ekspor-impor sehingga harus melewati prosedur di kepabeanan dan karantina,” katanya.[dni]