210110 Kontrol Penjualan Prabayar : Upaya Menghindari Pemborosan Nomor

Lembaga konsultan Frost & Sullivan   memperkirakan Indonesia pada tahun lalu  memiliki 183,27 juta pelanggan nirkabel  dengan tingkat penetrasi mencapai 76,3 persen dari total populasi penduduk.
Pada  2010 diperkirakan jumlah tersebut melonjak menjadi  204,8 juta pelanggan dengan tingkat penetrasi sebesar  84,3 persen. Sebanyak 95 persen dari jumlah tersebut adalah pelanggan prabayar.
Banyak kalangan meragukan data yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut jika merujuk pada pola penjualan kartu perdana prabayar yang selama ini dipraktikkan oleh operator telekomunikasi. Mereka yang meragukan beranggapan jumlah pelanggan yang dimaksud oleh Frost & Sullivan lebih kepada pemakaian Sim Card ketimbang jumlah pelanggan sebenarnya.
Hal itu diperkuat dengan temuan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang memaparkan penetrasi Sim Card lebih tinggi ketimbang pengguna baru.
“Banyak pemicunya. Namun, dua fenomena utama dari temuan di lapangan adalah   pola distribusi yang terlalu panjang   dan harga dari kartu prabayar yang terlalu murah,” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.
Diungkapkannya, pola distribusi yang mencapai tingkat kios memaksa para penjual untuk melakukan segala cara agar target yang dibebani oleh distributor tercapai. “Kami menemukan di lapangan ada kartu yang sudah diaktifkan, karena penjual khawatir tidak diberikan stok oleh distributornya,” katanya.
Masalah harga perdana yang murah juga membuat pelanggan enggan untuk melakukan isi ulang dan lebih memilih membeli kartu perdana. “Ini akibat terlalu banyaknya bonus yang diberikan ke pelanggan dan harga perdana yang dibanting ketimbang isi ulang,” jelasnya.
Menurut Nonot, jika praktik ini diteruskan, negara akan rugi karena terjadi pemborosan sumber daya terbatas yakni penomoran. Hal ini karena realita di lapangan    untuk operator Fixed Wireless Access (FWA) setiap tiga nomor yang dilepas ke pasar hanya satu yang menjadi pelanggan. Sedangkan untuk jasa seluler dari lima nomor yang dilepas hanya satu yang menjadi pelanggan.
Itu berarti bahwa pemerintah harus menerbitkan 500 ribu nomor seluler atau 300 ribu nomor FWA untuk pelanggan sejumlah 100-ribu saja. Akibatnya banyak nomor mubazir standby di gerai-gerai. Andai nanti ditargetkan akan ada 200 juta pelanggan, maka harus diterbitkan satu  miliar nomor baru.
Bila ini terjadi, berarti akan diperlukan 10 digit nomor pelanggan (1.xxx.xxx.xxx) ditambah kode akses (3 digit) dan  kode area atau kode sub-net untuk menjaga kecepatan call-setup. Maka, setidaknya pelanggan akan men-dial 16 digit nomor dan tentu akan mengurangi kenyamanan layanan.
Menurut Nonot, solusi untuk menekan praktik ini adalah operator menjual nomor hanya pada distributor, sedangkan kios untuk menjual vuocher pulsa. “Operator juga harus lebih menggalakkan penjualan pascabayar agar mendapatkan pelanggan yang produktif. Selain itu harus dipertimbangkan  masa expired yang lebih pendek dan mempercepat daur ulang (recycle) nomor yang sudah tidak digunakan,” jelasnya.
Pasar Bebas
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui, di lapangan memang terjadi pemborosan nomor melalui pola penjualan perdana yang lebih murah ketimbang isi ulang pulsa. “Kita memang sedang membenahi hal tersebut. Kondisi saat ini juga tidak mudah untuk para operator karena membuat biaya akusisi pelanggan menjadi tinggi,” katanya.
Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro menjelaskan, pola distribusi yang dilakukan selama ini oleh operator untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan mengakses produk.
“Mekanisme pasar bebas akan membuat sulit  mengatur distribusi.  Hukum pasar akan terjadi, kalau supply terbatas dan penetrasinya tidak dekat dengan pelanggan maka harga akan naik,” jelasnya.
Direktur Commerce XL Joy Wahjudi mengingatkan, penjualan hingga ke tigkat kios adalah  dampak kongkrit dari  industri telekomunikasi meningkatkan ekonomi sektor informal. “Jika dipangkas, sektor informal itu bisa terpukul. Regulator harus menimbang hal itu,” jelasnya.
Sementara Division Head Core Product & Branding Smart Telecom  Ruby Hermanto mengungkapkan, bonus-bonus  yang diberikan untuk kartu perdana karena operator ingin mendapatkan pelanggan baru. “Sedangkan pembelian voucher itu terkait dengan  program usage,” jelasnya.
Joy mengungkapkan, bonus  yang diberikan di kartu perdana tidak dikhususkan dirancang agar pelanggan membeli voucher, namun lebih memperkuat tema promosi yang sedang disuguhkan oleh operatornya. Misal pada saat sebuah operator sedang gencar mempromosikan tarif murah bicaranya tentu di dalam kartu perdananya diberikan ”sweetener” untuk hal tersebut.
Sedangkan Guntur mengatakan, bonus lebih dari mencari perimbangan antara target akuisisi dan meningkatkan pendapatan dari pelanggan. “Bonus itu percobaan. Harapannya, jika pelanggan tertarik, maka akan membeli vocher isi ulang,” jelasnya.
Joy menyarankan, solusi yang tepat adalah masa recycle dipercepat melalui   manajemen penomoran karena terkait dengan  churn rate dan terbatasnya numbering plan.
“Ini akan membuat nomor  lebih terkontrol sehingga tidak terjadinya pemborosan.  Di sisi lain  ada efisiensi terhadap biaya penyimpan nomor di operator.Apabila operator semakin efisien maka tarif akan lebih murah,” jelasnya.
Namun Guntur mengingatkan, masalah akan timbul  jika recycle menjadi pendek terutama masalah  kenyamanan bagi pelanggan seperti  adanya telepon masuk mencari pemilik lama. Selama ini operator mendaur ulang nomor enam bulan setelah tidak ada aktifitas sama sekali.
Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan, pihaknya sudah mencoba untuk menjual nomor melalui situs dengan penawaran Esia Suka-Suka. “Cara ini efektif menekan churn. Tetapi perilaku masyarakat itu suka melihat langsung produk. Karena itu alokasi nomor tetap harus ada,” katanya.
Secara terpisah, praktisi telematika Bayu Samudiyo menegaskan, selama penawaran kartu perdana lebih bagus dari isi ulang, masalah pemborosan nomor tidak akan selesai. “Lebih baik dikeluarkan kartu perdana tanpa pulsa. Jadi, harganya tidak rusak dan tidak disalahgunakan,” ketusnya.[dni]