180110 Konsep Lisensi Modern Perlu Direvisi

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengusulkan agar konsep lisensi modern (modern licensing) yang diberikan kepada pelaku usaha direvisi agar sesuai dengan dinamika industri telekomunikasi.

Modern Licensing adalah kebijakan lisensi penyelenggaraan telekomunikasi yang bertujuan mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasik, dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah di nusantara.

Aturan ini memaksa pemegang lisensi membuat proposal izin prinsip penyelenggaraan dan diwajibkan memuat rencana pembangunan lima tahunan yang harus berupa pembangunan fisik infrastruktur.. Dalam penerapannya, dengan azas equal-treatment, pola lisensi ini diberlakukan kepada semua jenis penyelenggaraan tanpa pandang bulu.

“Sepintas terkesan aturan itu benar dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun, seiring dinamika bisnis tidak sesuai lagi. Kenyataan di lapangan berbicara lain,” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono di Jakarta, Minggu (17/1).

Dijelaskannya, saat ini menurut regulasi terdapat tiga kelompok penyelenggaraan, yaitu jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus.

Penyelenggara Jasa tidak memiliki jaringan, sedangkan penyelenggara jaringan dapat menyelenggarakan jasa. Berarti, yang secara alamiah harus membangun infrastruktur adalah kelompok penyelenggara jaringan, sedangkan penyelenggara jasa tidak selalu perlu untuk membangun fisik jaringan namun yang diusahakan adalah meningkatkan kapasitas layanan dan jumlah pengguna.

Sedangkan telekomunikasi khusus, (Telsus) sesuai dengan nomen-klatur-nya, adalah penyelenggaraan telekomunikasi tertentu untuk keperluan tertentu dan mungkin pada keadaan tertentu pula. “Dari diskripsi ini bisa dengan mudah dipahami bahwa Telsus hanya membangun sekali di awal, selanjutnya belum tentu memerlukan ekspansi jaringan. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin diterapkan aturan modern licensing yang mustahil untuk dipenuhi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, di lapangan terdapat beberapa penyelenggaraan yang sifatnya on-demand alias akan membangun dan memperluas jaringan hanya bila ada permintaan atau berhasil memenangkan satu tender. Contohnya VSAT dan radio-trunking.

Pada model bisnis yang semacam ini tentu saja mustahil untuk bisa menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Kalau terpaksa menyusunnya karena merupakan prasyarat mengajukan izin prinsip, maka bisa dipastikan bahwa rencana yang dibuat adalah “tidak sungguhan” sehingga tidak akan bisa terlaksana. “Meski secara administratif comply dengan aturan ML, tetapi capaian pelaksanaan pembangunan pasti kurang dari yang dikomitmenkan,” katanya.

Menurut Nonot, jika konsep modern licensing lama masih dipertahankan akan memaksa operator untuk secara regular membangun, sedangkan dinamika bisnis bisa saja membuat revenue turun ke level yang tidak memungkinkan investasi baru, meski sifatnya sementara.

“Solusi keluar dari masalah ini adalah infrastructure-sharing. Nah, yang menjadi kendala untuk mewujudkan itu, konsep infrastructure sharing bertentangan dengan aturan modern licensing yang diberlakukan individual untuk setiap penyelenggara,” jelasnya.

Nonot menyarankan, diperlukan kajian dan simulasi ulang atas kebijakan modern licensing mengingat bahwa struktur bisnis TIK sudah berkembang sedemikian rupa sehingga aturan tersebut akan sulit dipenuhi.

Langkah pertama bisa dimulai dengan segera melakukan analisis tentang berapa jumlah operator yang ideal agar iklim usaha tetap sehat dengan tingkat kompetisi yang menguntungkan masyarakat pengguna. Apabila setelah jumlah itu terpenuhi, masih ada yang mengajukan izin, maka diarahkan untuk penyertaan modal baik melalui pasar saham atau pun negosiasi individual.

“Saat ini adalah masa transisi menuju konvergensi layanan. Konvergensi layanan ini menuntut adanya konvergensi jaringan dan konvergensi perangkat pengguna secara teknis. Masalah yang lebih besar dari masalah teknis itu adalah konvergensi pola pikir dari operator, regulator, dan legislatif, tentang bagaimana membangun bangsa melalui teknologi TIK yang telah diyakini sebagai pilar ekonomi dunia,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s