180110 Maret, Empat Maskapai Diusulkan Keluar dari Larangan Terbang Eropa

Jakarta—Kementrian Perhubungan pada Maret ini berencana  mengusulkan ke Komisi Uni Eropa mencabut larangan terbang bagi  empat maskapai lokal kebenua biru tersebut.

Keempat maskapai itu adalah Lion Mentari Airlines (Lion Air), Batavia Air,
Indonesia AirAsia, dan Travira Air. Empat maskapai ini menyusul Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast dan Premi Air yang telah dicabut larangannya tahun lalu.

“Pada Maret nanti Komisi Uni Eropa akan melakukan siding. Dari 23 maskapai yang telah diresertifikasi Air Operator Certificate (AOC) oleh regulator, empat maskapai di atas layak di ajukan ke Komisi Uni Eropa,” ungkap  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay, di Jakarta, akhir pecan lalu.

Namun, jelas Herry, untuk  Travira Air kemungkinan akan dicabut dari daftar yang diajukan karena sebagian pesawatnya  masih ada yang belum memenuhi syarat keselamatan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).  “Kemungkinan Travira akan diganti dengan maskapai lain yang lebih siap,” jelansynya.

Dijelaskanya, penilaian dilakukan berdasarkan persyaratan aturan Annex 6 ICAO dan
Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121 dan 135 yaitu armada maskapai harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan modern seperti pintu tahan peluru, alat sensor anti tabrakan pesawat (TCAS), pendeteksi cuaca dan ketinggian (GPWS), alat sensor pegunungan, dan beberapa alat lain.

Lion Air dan Indonesia AirAsia dianggap memenuhi syarat tersebut karena saat ini armadanya merupakan pesawat buatan pabrikan terbaru. Lion saat ini telah mengoperasikan Boeing 737-900 ER, sedangkan Indonesia AirAsia menyeragamkan armada dengan Airbus. Pesawat-pesawat jenis tersebut telah dibuat dengan sistem
keselamatan yang cukup lengkap sesuai dengan Annex VI dan CASR.

Dikatakannya,  nantinya seluruh pesawat terbang harus memenuhi Annex 6. Hal itu sangat dimungkinkan, karena pabrikan pesawat saat ini telah memproduksi ÃÃsafety equipment. ÄÄyang telah terpasang di pesawat produksi terbaru, sehingga tidak perlu dipasang lagi.

Sementara armada lama, yang tidak terpasangi alat tersebut jugasudah mulai ditinggalkan oleh operator penerbangan, karena umumnya adalah pesawat tua yang diproduksi sebelum tahun 2000..

Bagi operator penerbangan di Indonesia, pencabutan larangan terbang ke Eropa tidak hanya menyangkut melayani rute tersebut, tetapi juga untuk kesetaraan dalam melayani penumpang dari Eropa bagi rute domestik. Berdasarkan catatan, dari empat maskapai terdahulu yang telah dicabut larangannya ke Eropam hanya Garuda yang akan membuka rute Jakarta-Amsterdam mulai Juni 2010.[dni]

180110 Konsep Lisensi Modern Perlu Direvisi

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengusulkan agar konsep lisensi modern (modern licensing) yang diberikan kepada pelaku usaha direvisi agar sesuai dengan dinamika industri telekomunikasi.

Modern Licensing adalah kebijakan lisensi penyelenggaraan telekomunikasi yang bertujuan mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasik, dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah di nusantara.

Aturan ini memaksa pemegang lisensi membuat proposal izin prinsip penyelenggaraan dan diwajibkan memuat rencana pembangunan lima tahunan yang harus berupa pembangunan fisik infrastruktur.. Dalam penerapannya, dengan azas equal-treatment, pola lisensi ini diberlakukan kepada semua jenis penyelenggaraan tanpa pandang bulu.

“Sepintas terkesan aturan itu benar dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun, seiring dinamika bisnis tidak sesuai lagi. Kenyataan di lapangan berbicara lain,” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono di Jakarta, Minggu (17/1).

Dijelaskannya, saat ini menurut regulasi terdapat tiga kelompok penyelenggaraan, yaitu jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus.

Penyelenggara Jasa tidak memiliki jaringan, sedangkan penyelenggara jaringan dapat menyelenggarakan jasa. Berarti, yang secara alamiah harus membangun infrastruktur adalah kelompok penyelenggara jaringan, sedangkan penyelenggara jasa tidak selalu perlu untuk membangun fisik jaringan namun yang diusahakan adalah meningkatkan kapasitas layanan dan jumlah pengguna.

Sedangkan telekomunikasi khusus, (Telsus) sesuai dengan nomen-klatur-nya, adalah penyelenggaraan telekomunikasi tertentu untuk keperluan tertentu dan mungkin pada keadaan tertentu pula. “Dari diskripsi ini bisa dengan mudah dipahami bahwa Telsus hanya membangun sekali di awal, selanjutnya belum tentu memerlukan ekspansi jaringan. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin diterapkan aturan modern licensing yang mustahil untuk dipenuhi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, di lapangan terdapat beberapa penyelenggaraan yang sifatnya on-demand alias akan membangun dan memperluas jaringan hanya bila ada permintaan atau berhasil memenangkan satu tender. Contohnya VSAT dan radio-trunking.

Pada model bisnis yang semacam ini tentu saja mustahil untuk bisa menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Kalau terpaksa menyusunnya karena merupakan prasyarat mengajukan izin prinsip, maka bisa dipastikan bahwa rencana yang dibuat adalah “tidak sungguhan” sehingga tidak akan bisa terlaksana. “Meski secara administratif comply dengan aturan ML, tetapi capaian pelaksanaan pembangunan pasti kurang dari yang dikomitmenkan,” katanya.

Menurut Nonot, jika konsep modern licensing lama masih dipertahankan akan memaksa operator untuk secara regular membangun, sedangkan dinamika bisnis bisa saja membuat revenue turun ke level yang tidak memungkinkan investasi baru, meski sifatnya sementara.

“Solusi keluar dari masalah ini adalah infrastructure-sharing. Nah, yang menjadi kendala untuk mewujudkan itu, konsep infrastructure sharing bertentangan dengan aturan modern licensing yang diberlakukan individual untuk setiap penyelenggara,” jelasnya.

Nonot menyarankan, diperlukan kajian dan simulasi ulang atas kebijakan modern licensing mengingat bahwa struktur bisnis TIK sudah berkembang sedemikian rupa sehingga aturan tersebut akan sulit dipenuhi.

Langkah pertama bisa dimulai dengan segera melakukan analisis tentang berapa jumlah operator yang ideal agar iklim usaha tetap sehat dengan tingkat kompetisi yang menguntungkan masyarakat pengguna. Apabila setelah jumlah itu terpenuhi, masih ada yang mengajukan izin, maka diarahkan untuk penyertaan modal baik melalui pasar saham atau pun negosiasi individual.

“Saat ini adalah masa transisi menuju konvergensi layanan. Konvergensi layanan ini menuntut adanya konvergensi jaringan dan konvergensi perangkat pengguna secara teknis. Masalah yang lebih besar dari masalah teknis itu adalah konvergensi pola pikir dari operator, regulator, dan legislatif, tentang bagaimana membangun bangsa melalui teknologi TIK yang telah diyakini sebagai pilar ekonomi dunia,” tegasnya.[dni]

180110 Tender Billing System Telkomsel Bermasalah

JAKARTA–Tender Billing System PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dicurigai bermasalah karena tidak transparan dalam pelaksanaannya.

“Tender senilai 1,2 triliun rupiah itu sarat aroma ketidakberesan. Salah satunya dari perlakuan yang tidak adil ke peserta tender,” ungkap Sumber Koran Jakarta, Minggu (17/1).

Dijelaskannya, anak usaha Telkom itu dalam pelaksanaan Prove of concept (POC) bagi peserta tender waktunya sengaja dibuat sangat ketat. Hal ini membuat dua vendor diuntungkan yaitu Convergyst dan Amdocs. Convergyst, perusahaan Israel yang selama ini meng-handle billing eksisting sehingga sudah siap segala sesuatunya.

Sedangkan Amdocs yang juga masih terafiliasi dengan Israel sudah diberi kesempatan 6 bulan sebelumnya untuk POC. ” Ini tidak adil bagi 3 vendor lainnya yang baru masuk ke lingkungan Telkomsel sehingga perlu waktu untuk mempersiapkan diri,” jelasnya.

Keanehan lain dari tender yang akan diumumkan pemenangnya pada kuartal pertama 2010 ini adalah digunakan dua vendor yakni masing-masing untuk On Line Charging System (OCS) dan System Control Point (SCP).

“Sistem yang ideal adalah apabila OCS dan SCP berasal dari satu vendor, ini agar mendapatkan performa lebih bagus dengan harga murah,” katanya.

Masih menurut sumber tersebut, kebijakan itu diambil karena ingin mengakomodir orang-orang tertentu yang memegang SCP tetap menerima order dari Telkomsel. Hal ini karena short list SCP-nya sudah ditetapkan Telkomsel.

Secara terpisah, pegiat telematika Barata Wisnu Wardana menyesalkan, isu tak sedap tentang tender yang dilakukan oleh Telkomsel. “Ini bukti tender di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya sarat dengan kepentingan golongan. Baiknya ini diklarifikasi manajemen Telkomsel. Jika pengadaan perangkat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tentu yang rugi pelanggannya,” katanya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno ketika dikonfirmasi, enggan menanggapi seputar tender ini sejak isu Amdocs sebagai perusahaan asal Israel diributkan Menkominfo Tifatul Sembiring. “Saya tidak mau ribut-ribut. Lihat saja nanti pemenangnya,” katanya.[Dni]

180110 Telkom Investasi US$ 40 Juta di Infrastruktur Kabel Laut

JAKARTA—PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui anak perusahaanya yang bergerak dalam bisnis internasional, PT.Telekomunikasi Indonesia Internasional (TII), menggelontorkan dana sekitar 40 juta dollar AS untuk bergabung dalam konsorsium pembangunan kabel laut South East Asia Japan Cable System (SJC).

Selain TII, beberapa operator dunia turut bergabung dalam Konsorsium SJC diantaranya Reliance Globalcom (melalui FLAG Pacific Limited Bermuda), Globe Telecom (Philippines), Google SJC Bermuda Ltd, KDDI (Japan), Network i2i (India), Singapore Telecommunications Ltd dan Telemedia Pacific Inc., Ltd. (Hong Kong/Indonesia).

Sistem Kabel Laut tersebut akan menghubungkan Singapura, Hong Kong, Jepang dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Kapasitas bandwidth yang dimiliki total 17 Tbps serta dapat di-upgrade sampai dengan 23 Tbps.

“Penandatanganan kerjasama akan dilakukan besok di Honolulu, AS. Pendanaan dari dana internal Telkom,” ungkap Head Of Corporate Planning TII, Bastian Sembiring, kepada Koran Jakarta, Minggu (18/1).

Presiden Direktur TII, Mulia P. Tambunan menjelaskan, keikutsertaan TII dalam Konsorsium SJC merupakan langkah strategis untuk memperkuat jaringan infrastruktur internasional yang telah ada. “Infrastruktur Internasional dibutuhkan untuk mendukung bisnis Telkom grup dalam memenuhi kebutuhan bandwidth international yang meningkat dramatis terutama dalam mendukung aplikasi broadband seperti internet, video, data, dan layanan multimedia lainnya,” katanya.

Diperkirakannya, pertumbuhan kebutuhan kapasitas bandwidth internasional Telkom grup pada akhir tahun 2014 akan mencapai setidaknya 10 kali lipat dari kebutuhan saat ini. Saat ini konsumsi bandwitdh perseroan sekitar 90 Gbps.

SJC sendiri akan selesai dan siap beroperasi di triwulan pertama tahun 2012. Rancang bangun SJC yang inovatif akan memberikan tambahan kapasitas bandwidth international TII mencapai 960 Gbps terhadap kapasitas yang telah dimiliki oleh TII saat ini dengan kualitas yang sangat baik, tingkat hubungan yang lebih cepat dan sistem diversity yang handal.

Berdasarkan catatan, Pada tahun ini Telkom memiliki belanja modal sekitar dua miliar dollar AS. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak dua tahun lalu telah menggelontorkan dana tak kurang sebesar 224,1 juta dollar AS hanya untuk membangun tulang punggung jaringan (Backbone).

Terakhir, Telkom membangun kabel optik bawah laut rute Mataram-Kupang (Mataram-Kupang Cable System) November tahun lalu sepanjang 1.041 km yang menelan biaya 52 juta dollar AS.[dni]