120110 Penyesuaian DNI : Upaya Menggoyang Peluang Lokal

Pada awal dibukanya lembaran tahun macan ini, industri telekomunikasi kembali dihebohkan dengan isu pembatasan investasi asing. Kali ini, sub sektor yang disorot untuk disesuaikan dengan aturan  Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah bisnis penyediaan menara.

DNI adalah acuan bagi para pemodal (investor) baik yang berasal dari asing maupun lokal guna menentukan pilihan dalam bidang investasi di Indonesia.  Aturan mengenai DNI  sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Setelah itu aturan tersebut direvisi dengan Perpres 111/2007. Kabarnya regulasi ini akan kembali direvisi menyesuaikan dengan kondisi termutakhir.

Sejak ditetapkan pada 2007, regulasi itu mengatur 25 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain syarat kepemilikan modal, lokasi investasi, perizinan khusus, dan lainnya.

Kantor Menko Perekonomian telah membentuk Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) untuk  melakukan   sinkronisasi    terkait  permasalahan yang melingkupi dalam batang tubuh rancangan revisi  Perpres.

Sinkronisasi  dilakukan agar tidak ada departemen lain yang menerbitkan aturan yang tidak perlu terkait investasi atau   perubahan yang dilakukan terkait rumusan mengenai seleksi investasi untuk kepentingan nasional tidak boleh terbit melalui peraturan di bawah keputusan presiden.

Bisnis penyediaan menara dibidik oleh Kantor Menko Perekonomian tak bisa dilepaskan dengan adanya Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama yang melarang investor asing masuk ke sub sektor tersebut.

Berdasarkan catatan, bisnis menara memang menggiurkan. Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini diperkirakan ada  45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal. Dalam waktu tiga tahun ke depan nilai bisnis sub sektor ini bisa mencapai  40 triliun rupiah.

Regulasi dalam Permen Menara Bersama yang diminta di sesuaikan adalah Pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekomomian Eddy Putra Irawadi, menara telekomunikasi tidak termasuk dalam bisnis yang tertutup untuk asing di regulasi DNI. ”Pihak asing bebas berinvestasi di sektor tersebut. Tetapi oleh Depkominfo ditutup,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (11/1).

Dikatakannya, untuk mengatasi kerancuan regulasi maka dalam revisi regulasi DNI akan ditegaskan aturan yang lebih rendah di luar Kepres tidak berlaku dan bagi izin investasi yang sudah diperoleh sebelum Kepres 77/2007 tetap berlaku.

Tetap Lokal

Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, sikap lembaganya tetap keukeuh mendukung partisipiasi lokal di bisnis menara. ”Menkominfo sudah mengirimkan surat untuk memasukkan menara dalam Perpres DNI dengan 100 persen modal dalam negeri,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, penyedia atau kontraktor menara bisa dari asing jika menara tersebut dibangun sendiri oleh operator. Tetapi, untuk menara bersama harus 100 persen lokal.

”Kebijakan memberikan peluang pada pemain lokal di bisnis menara karena sektor ini bisa dikuasai oleh anak negeri mengingat  tidak membutuhkan pemodalan yang besar serta teknologi tinggi. Kalau semuanya diberikan ke asing, kasihan saja masyarakat kecil yang harus menyumbang keuntungan bagi investor asing. Harus diingat, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) untuk menara itu belum ada,” ketusnya.

Anggota Komite BRTI lainnya, Nonot Harsono menambahkan, jika untuk sub sektor dimana  anak bangsa sudah mampu masih diserahkan kepada asing,   komitmen pemerintah tentang kemandirian dan daya saing bangsa patut dipertanyakan.

”Permen itu nanti bisa tergusur oleh Perpres. Kalau sudah begini, maka pemain lokal hanya mendapatkan sisa-sisa saja di industri telekomunikasi. Semua dikuasai oleh asing,” sesalnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mendukung sikap Depkominfo yang mempertahankan peluang lokal di bisnis menara. ”Sudah waktunya perusahaan nasional yang manajemennya pun berasal dari bangsa Indonesia berkuasa di sub sektor tersebut,” katanya.

Lokal Mampu

Pada kesempatan lain, Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Peter Simanjuntak menegaskan, para pemain lokal memang sudah mampu menguasai sub sektor tersebut. ”Jika ada keinginan  diliberalisasi, bisa dikatakan itu bentuk kepengecutan,” tegasnya.

Peter mengungkapkan, di bisnis menara yang menjadi kendala bagi pemain lokal terletak pada sektor pemodalan. Sedangkan untuk peralatan atau lahan semuanya bisa dikerjakan oleh anak bangsa.

”Pemodalan ini kendala dari perbankan. Nah, jika asing mau masuk bisa injeksi dana bagi pemain lokal. Jika negara ini ingin menunjukkan keberpihakkan pada pemain lokal, perintahkan bank-bank BUMN untuk memberikan keleluasaan kredit. Bukannya malah diliberalisasi,” katanya.

Peter mengungkapkan, di bisnis menara ini juga bisa mendorong pengusaha kecil karena bisa saja skema pembangunan menara digunakan dengan sistem bulk. Misalnya, Indonesia dibagi per wilayah berdasarkan pulau. Di satu pulau ditentukan kebutuhan menaranya dan dibangun secara gotong royong oleh pengusaha menengah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

”Kalau dibangunnya bersama-sama tentunya tidak berat di modal. Kami sebagai pengusaha mengharapkan ide-ide segar seperti ini dari pemerintah. Bukan meliberalisasi yang akhirnya mematikan pengusaha menengah dan kecil,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyetujui ide jika investor asing ingin bermain di bisnis menara cukup sebagai penyedia dana  bersama pemain lokal. ”Jadi bergandengan. Tidak dominan asingnya. Kalau semua asing, keuntungannya dibawa lari keluar negeri,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menegaskan, bagi investor kepastian hukum merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan. ”Regulasi jangan sering diubah-ubah dan tumpang tindih dengan aturan lainnya. Jika memang sudah ada aturan yang lebih tinggi mengatur, sebaiknya regulasi di bawahnya merujuk kesana,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s