120110 Ibarat Api dalam Sekam

Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi bisa dikatakan sebagai produk dari Depkominfo yang menyimpan api dalam sekam.

Regulasi ini ketika ditandatangani oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada Maret 2008 langsung dicerca oleh para pelaku usaha, khususnya operator yang kelimpungan karena adanya pembatasan kepemilikan menara di regulasi tersebut.

Bukan rahasia lagi operator telekomunikasi di Indonesia telah dikuasai asing. Penyediaan menara juga merupakan salah satu bisnis non organik dari operator. Dalam Permenkominfo menara bersama diberikan waktu dua tahun setelah diterbitkannya regulasi untuk melepas kepemilikan asing di bisnis tersebut. Artinya pada akhir tahun ini tak ada lagi asing sebagai penyedia menara bersama, kecuali menara milik operator.

Beberapa operator pun pada tahun lalu berusaha menjual menaranya pada pihak ketiga. Operator yang berhasil menjual menaranya adalah Bakrie Telecom. Sedangkan XL akhirnya membatalkan penjualan menara karena daya beli peserta tender merosot akibat krisis ekonomi. XL akhirnya membentuk unit bisnis Netco untuk mengelola menara.

Melihat polemik yang berkaitan dengan investasi asing,  pada April 2008, Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) mengirimkan surat ke Depkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan DNI.

Depkominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam SKB tersebut permasalahan yang dibahas lebih dititikberatkan pada peran pemerintah daerah berkaitan dengan izin pendirian karena setahun lalu terjadi perubuhan menara di daerahdaerah.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Lantas, kenapa sekarang masalah DNI diributkan kembali? Kabar beredar mengatakan masalah DNI kembali diapungkan tak bisa dilepaskan dari  masukan  Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan

Sayangnya, Gita ketika dikonfirmasi tak membalas pesan singkat yang dikirimkan oleh Koran Jakarta. Kabar lainnya mengatakan, kembali ‘semaraknya’ pembahasan DNI untuk sub sektor menara karena akan adanya aksi spin off kepemilikan menara Telkomsel.

Dikabarkan, Telkom sebagai induk usaha Telkomsel akan men-spin off  10 ribu menara ke anak usaha lainnya Mitratel. Mitratel sendiri pada tahun depan rencananya akan di-IPO.

Singtel sebagai pemilik Telkomsel lainnya diinformasikan telah mengirim surat ke BKPM, Depkominfo, dan lembaga lainnya yang terkait investasi menanyakan tentang keabsahan regulasi yang akan dipakai.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno ketika dikonfirmasi mengakui memang akan ada aksi spin off. “Kami juga telah mengirimkan surat untuk menanyakan kepastian regulasi,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sarwoto yang juga Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), menegaskan dukungannya bisnis menara memang harus dikelola oleh pemain lokal. “Kalau hanya besi dan pembebasan lahan, serta pekerjaan konstruksi lainnya, wajar dikerjakan lokal,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono melihat ada keanehan dengan langkah yang dilakukan oleh Telkomsel  mengirimkan surat ke berbagai lembaga terkait rencana spin off-nya. “Ini maksud Telkomsel apa?. Regulasinya sudah jelas ada di Permenkominfo nomor 2. Kenapa kirim surat kemana-mana, kok kesannya mengadu sesama lembaga pemerintah,” sesalnya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, juga melihat keanehan munculnya permintaan menyesuaikan Permenkominfo dengan DNI karena regulasi  tersebut sudah diharmonisasi melalui  SKB pada tahun lalu.

”BKPM ikut dalam SKB jelas membahas soal DNI. Nah, kalau dalam SKB tidak diutak-atik soal DNI, kenapa sekarang muncul lagi masalah ini. Perilaku seperti ini justru tidak sehat bagi kepastian usaha, karena regulasi diubah sesuai rezim yang berkuasa di satu lembaga negara,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengingatkan, pemerintah jangan mengubah suatu regulasi hanya ingin mengakomodasi kepentingan satu pihak.

“Jika ada yang ingin meliberalisasi, harus dikaji apa itu untuk kepentingan bangsa atau ada desakan dari operator. Jika atas desakan operator, apa setiap kebijakan diubah karena mengikuti maunya operator,” ketusnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s