120110 Penyesuaian DNI : Upaya Menggoyang Peluang Lokal

Pada awal dibukanya lembaran tahun macan ini, industri telekomunikasi kembali dihebohkan dengan isu pembatasan investasi asing. Kali ini, sub sektor yang disorot untuk disesuaikan dengan aturan  Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah bisnis penyediaan menara.

DNI adalah acuan bagi para pemodal (investor) baik yang berasal dari asing maupun lokal guna menentukan pilihan dalam bidang investasi di Indonesia.  Aturan mengenai DNI  sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Setelah itu aturan tersebut direvisi dengan Perpres 111/2007. Kabarnya regulasi ini akan kembali direvisi menyesuaikan dengan kondisi termutakhir.

Sejak ditetapkan pada 2007, regulasi itu mengatur 25 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain syarat kepemilikan modal, lokasi investasi, perizinan khusus, dan lainnya.

Kantor Menko Perekonomian telah membentuk Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) untuk  melakukan   sinkronisasi    terkait  permasalahan yang melingkupi dalam batang tubuh rancangan revisi  Perpres.

Sinkronisasi  dilakukan agar tidak ada departemen lain yang menerbitkan aturan yang tidak perlu terkait investasi atau   perubahan yang dilakukan terkait rumusan mengenai seleksi investasi untuk kepentingan nasional tidak boleh terbit melalui peraturan di bawah keputusan presiden.

Bisnis penyediaan menara dibidik oleh Kantor Menko Perekonomian tak bisa dilepaskan dengan adanya Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama yang melarang investor asing masuk ke sub sektor tersebut.

Berdasarkan catatan, bisnis menara memang menggiurkan. Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini diperkirakan ada  45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal. Dalam waktu tiga tahun ke depan nilai bisnis sub sektor ini bisa mencapai  40 triliun rupiah.

Regulasi dalam Permen Menara Bersama yang diminta di sesuaikan adalah Pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekomomian Eddy Putra Irawadi, menara telekomunikasi tidak termasuk dalam bisnis yang tertutup untuk asing di regulasi DNI. ”Pihak asing bebas berinvestasi di sektor tersebut. Tetapi oleh Depkominfo ditutup,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (11/1).

Dikatakannya, untuk mengatasi kerancuan regulasi maka dalam revisi regulasi DNI akan ditegaskan aturan yang lebih rendah di luar Kepres tidak berlaku dan bagi izin investasi yang sudah diperoleh sebelum Kepres 77/2007 tetap berlaku.

Tetap Lokal

Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, sikap lembaganya tetap keukeuh mendukung partisipiasi lokal di bisnis menara. ”Menkominfo sudah mengirimkan surat untuk memasukkan menara dalam Perpres DNI dengan 100 persen modal dalam negeri,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, penyedia atau kontraktor menara bisa dari asing jika menara tersebut dibangun sendiri oleh operator. Tetapi, untuk menara bersama harus 100 persen lokal.

”Kebijakan memberikan peluang pada pemain lokal di bisnis menara karena sektor ini bisa dikuasai oleh anak negeri mengingat  tidak membutuhkan pemodalan yang besar serta teknologi tinggi. Kalau semuanya diberikan ke asing, kasihan saja masyarakat kecil yang harus menyumbang keuntungan bagi investor asing. Harus diingat, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) untuk menara itu belum ada,” ketusnya.

Anggota Komite BRTI lainnya, Nonot Harsono menambahkan, jika untuk sub sektor dimana  anak bangsa sudah mampu masih diserahkan kepada asing,   komitmen pemerintah tentang kemandirian dan daya saing bangsa patut dipertanyakan.

”Permen itu nanti bisa tergusur oleh Perpres. Kalau sudah begini, maka pemain lokal hanya mendapatkan sisa-sisa saja di industri telekomunikasi. Semua dikuasai oleh asing,” sesalnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mendukung sikap Depkominfo yang mempertahankan peluang lokal di bisnis menara. ”Sudah waktunya perusahaan nasional yang manajemennya pun berasal dari bangsa Indonesia berkuasa di sub sektor tersebut,” katanya.

Lokal Mampu

Pada kesempatan lain, Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Peter Simanjuntak menegaskan, para pemain lokal memang sudah mampu menguasai sub sektor tersebut. ”Jika ada keinginan  diliberalisasi, bisa dikatakan itu bentuk kepengecutan,” tegasnya.

Peter mengungkapkan, di bisnis menara yang menjadi kendala bagi pemain lokal terletak pada sektor pemodalan. Sedangkan untuk peralatan atau lahan semuanya bisa dikerjakan oleh anak bangsa.

”Pemodalan ini kendala dari perbankan. Nah, jika asing mau masuk bisa injeksi dana bagi pemain lokal. Jika negara ini ingin menunjukkan keberpihakkan pada pemain lokal, perintahkan bank-bank BUMN untuk memberikan keleluasaan kredit. Bukannya malah diliberalisasi,” katanya.

Peter mengungkapkan, di bisnis menara ini juga bisa mendorong pengusaha kecil karena bisa saja skema pembangunan menara digunakan dengan sistem bulk. Misalnya, Indonesia dibagi per wilayah berdasarkan pulau. Di satu pulau ditentukan kebutuhan menaranya dan dibangun secara gotong royong oleh pengusaha menengah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

”Kalau dibangunnya bersama-sama tentunya tidak berat di modal. Kami sebagai pengusaha mengharapkan ide-ide segar seperti ini dari pemerintah. Bukan meliberalisasi yang akhirnya mematikan pengusaha menengah dan kecil,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyetujui ide jika investor asing ingin bermain di bisnis menara cukup sebagai penyedia dana  bersama pemain lokal. ”Jadi bergandengan. Tidak dominan asingnya. Kalau semua asing, keuntungannya dibawa lari keluar negeri,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menegaskan, bagi investor kepastian hukum merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan. ”Regulasi jangan sering diubah-ubah dan tumpang tindih dengan aturan lainnya. Jika memang sudah ada aturan yang lebih tinggi mengatur, sebaiknya regulasi di bawahnya merujuk kesana,” katanya.[dni]

120110 Ibarat Api dalam Sekam

Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi bisa dikatakan sebagai produk dari Depkominfo yang menyimpan api dalam sekam.

Regulasi ini ketika ditandatangani oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada Maret 2008 langsung dicerca oleh para pelaku usaha, khususnya operator yang kelimpungan karena adanya pembatasan kepemilikan menara di regulasi tersebut.

Bukan rahasia lagi operator telekomunikasi di Indonesia telah dikuasai asing. Penyediaan menara juga merupakan salah satu bisnis non organik dari operator. Dalam Permenkominfo menara bersama diberikan waktu dua tahun setelah diterbitkannya regulasi untuk melepas kepemilikan asing di bisnis tersebut. Artinya pada akhir tahun ini tak ada lagi asing sebagai penyedia menara bersama, kecuali menara milik operator.

Beberapa operator pun pada tahun lalu berusaha menjual menaranya pada pihak ketiga. Operator yang berhasil menjual menaranya adalah Bakrie Telecom. Sedangkan XL akhirnya membatalkan penjualan menara karena daya beli peserta tender merosot akibat krisis ekonomi. XL akhirnya membentuk unit bisnis Netco untuk mengelola menara.

Melihat polemik yang berkaitan dengan investasi asing,  pada April 2008, Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) mengirimkan surat ke Depkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan DNI.

Depkominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam SKB tersebut permasalahan yang dibahas lebih dititikberatkan pada peran pemerintah daerah berkaitan dengan izin pendirian karena setahun lalu terjadi perubuhan menara di daerahdaerah.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Lantas, kenapa sekarang masalah DNI diributkan kembali? Kabar beredar mengatakan masalah DNI kembali diapungkan tak bisa dilepaskan dari  masukan  Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan

Sayangnya, Gita ketika dikonfirmasi tak membalas pesan singkat yang dikirimkan oleh Koran Jakarta. Kabar lainnya mengatakan, kembali ‘semaraknya’ pembahasan DNI untuk sub sektor menara karena akan adanya aksi spin off kepemilikan menara Telkomsel.

Dikabarkan, Telkom sebagai induk usaha Telkomsel akan men-spin off  10 ribu menara ke anak usaha lainnya Mitratel. Mitratel sendiri pada tahun depan rencananya akan di-IPO.

Singtel sebagai pemilik Telkomsel lainnya diinformasikan telah mengirim surat ke BKPM, Depkominfo, dan lembaga lainnya yang terkait investasi menanyakan tentang keabsahan regulasi yang akan dipakai.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno ketika dikonfirmasi mengakui memang akan ada aksi spin off. “Kami juga telah mengirimkan surat untuk menanyakan kepastian regulasi,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sarwoto yang juga Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), menegaskan dukungannya bisnis menara memang harus dikelola oleh pemain lokal. “Kalau hanya besi dan pembebasan lahan, serta pekerjaan konstruksi lainnya, wajar dikerjakan lokal,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono melihat ada keanehan dengan langkah yang dilakukan oleh Telkomsel  mengirimkan surat ke berbagai lembaga terkait rencana spin off-nya. “Ini maksud Telkomsel apa?. Regulasinya sudah jelas ada di Permenkominfo nomor 2. Kenapa kirim surat kemana-mana, kok kesannya mengadu sesama lembaga pemerintah,” sesalnya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, juga melihat keanehan munculnya permintaan menyesuaikan Permenkominfo dengan DNI karena regulasi  tersebut sudah diharmonisasi melalui  SKB pada tahun lalu.

”BKPM ikut dalam SKB jelas membahas soal DNI. Nah, kalau dalam SKB tidak diutak-atik soal DNI, kenapa sekarang muncul lagi masalah ini. Perilaku seperti ini justru tidak sehat bagi kepastian usaha, karena regulasi diubah sesuai rezim yang berkuasa di satu lembaga negara,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengingatkan, pemerintah jangan mengubah suatu regulasi hanya ingin mengakomodasi kepentingan satu pihak.

“Jika ada yang ingin meliberalisasi, harus dikaji apa itu untuk kepentingan bangsa atau ada desakan dari operator. Jika atas desakan operator, apa setiap kebijakan diubah karena mengikuti maunya operator,” ketusnya.[dni]

120110 Pemain Konten Lokal Harus Lebih Aktif

JAKARTA–Para pemain konten lokal untuk industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diminta lebih aktif mengoptimalkan infrastruktur broadband internet yang telah dibangun operator untuk memajukan perekonomian.

“Para operator telah membangun jalan raya informasi. Para pemain konten lokal harus memanfaatkan itu, sebelum diambil oleh pemain luar negeri,” kata Staf Ahli Menkominfo  Bidang Ekonomi dan Kemitraan Aizzirman Djusan di Jakarta, Senin (11/1).

Menurutnya, kekuatan Indonesia untuk TIK saat ini adalah pada kreatifitas dimana ladangnya ada pada bisnis konten. “Kreatifitas itu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Jika ini berjalan, bisa menggerakkan ekonomi,” katanya.

Country Director Qualcomm Indonesia Harry K Nugraha menambahkan, layanan internet akan bertumbuh pesat di Indonesia.

“Layanan konten nanti akan sangat dibutuhkan. Nanti akan banyak konten yang diunggah atau diunduh melalui internet, terutama yang bersifat User Generated Content,” katanya.

Secara terpisah, Vice President Public & Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, sebagai salah satu penguasa infrastruktur internet, perseroan  memang ingin mendukung kreator lokal bermain di industri konten. Salah satunya adalah konten games.

”Indonesia terkenal dengan kreativitasnya, termasuk dalam hal kreasi game. Banyak pengembang games hasil ciptaan orang Indonesia justru digunakan di luar negeri. Karena itu kami sediakan konten games untuk pelanggan Speedy,” katanya.

Dijelaskannya,  Speedy Games merupakan bentuk keseriusan Telkom dalam menggarap bisnis Telecommunication, Information, Multimedia dan Edutainment (Time) di Indonesia.

Untuk memperkenalkan layanan  yang menawarkan 130 games  hasil kerjasama dengan Valve itu diadakan event Speedy Games Championship di Bandung.

Event ini juga akan berlangsung di kota-kota besar lainnya seperti Jogyakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Balikpapan yang dimainkan melalui akses internet cepat Speedy.

“Saat ini sekitar 20 persen dari total satu juta  pelanggan Speedy,  menggunakan akses Speedy untuk bermain game online. Kami mengharapkan pada akhir tahun nanti pelanggan Speedy bisa berjumlah 2,2 juta pelanggan,” katanya.[Dni]

120110 Smart Bidik 32 Kota Dilayani Rev B

JAKARTA–Operator seluler berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA), PT Smart Telecom (Smart), membidik 32 kota di Indonesia akan dilayani teknologi  Evolution Data Only (EVDO) Rev B pada akhir tahun nanti.

EVDO Rev B merupakan pengembangan dari jaringan EVDO Rev A yang menawarkan kecepatan maksimum 9,3 Mbps untuk mengunduh data (download) dan 5,4 Mbps untuk mengunggah (upload).

Sedangkan EVDO Rev A  menawarkan  kecepatan maksimum  3,8 Mbps untuk download dan 1,8 untuk upload. Saat ini EVDO Rev B telah dikomersialkan di sebagian Bali oleh Smart pada Minggu (10/1). Rencananya hingga kuartal pertama 2010, seluruh area Bali akan terjangkau oleh Rev B.

Smart mengklaim Rev B miliknya bisa menghadirkan kecepatan maksimum 9,3 Mbps untuk download  dan 5,4 Mbps untuk upload.  Rencananya kemampuan itu akan ditingkat menjadi 14,7 Mbps untuk download.

“Kota yang akan dijangkau oleh Rev B untuk seluruh Indonesia itu adalah area yang sebelumnya telah dijangkau oleh Rev A. Ini tinggal upgrade software  untuk base station (BTS) milik ZTE dari China,” ungkap Head of Core Product and Branding Smart Ruby Hermanto, ketika dihubungi Koran Jakarta, Senin (11/1).

Dijelaskannya, Bali sengaja  dipilih sebagai tempat peluncuran pertama EVDO Rev B di dunia  karena wilayah ini   merupakan gerbang Indonesia di mata dunia internasional.

Division Head of Device Technology and Special Project Tom Alamas Dinharsa mengungkapkan, jika pelanggan ingin merasakan teknologi Rev B, telah tersedia modem untuk inovasi tersebut dari ZTE   dengan harga  450 ribu rupiah per bulan selama setahun. Biaya pembelian ini sudah termasuk biaya akses tanpa batas selama setahun.

“Harga yang   kami tawarkan termasuk murah. Harga asli modem Rev B ini masih mahal sekitar   600 dollar AS atau hampir  6 juta rupiah,” jelasnya.

Dijelaskannya, bagi Smart kehadiran teknologi Rev B untuk melengkapi produknya dalam menawarkan akses data yang ingin membidik semua segmen pasar. “Kami ingin bermain di semua segmen untuk akses data. Teknologi CDMA 1x diberikan bagi early adopter. EVDO untuk mereka yang mulai merasakan nikmatnya berinternet. Sedangkan Rev B ini untuk kelas Premium, karena itu harganya lumayan tinggi,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Smart memiliki 2,17 juta pelanggan. Sebanyak 330 ribu diantaranya merupakan pelanggan aktif berselancar di dunia maya.[dni]

120110 Dua Operator Garap BES

// <![CDATA[//

JAKARTA–Dua operator seluler, Telkomsel dan XL, mulai menggarap secara serius layanan BlackBerry Enterprise Server (BES) untuk pelanggan korporatnya.

BES adalah layanan yang memungkinkan pelanggan menikmati fitur-fitur  BlackBerry untuk korporat.

Perusahaan  tak perlu mengeluarkan biaya investasi untuk  penyediaan perangkat pendukung  seperti server dan software, serta tanpa pembatasan minimal jumlah penggunan.

Demikian diungkapkan GM Regional Account Management Central Telkomsel Erwin Tanjung dan Head of Mobile Data Service XL Budi Harjono ketika dihubungi terpisah, di Jakarta, Senin (11/1).

Erwin mengatakan, saat ini layanan BES Telkomsel sudah diuji coba oleh 50 perusahaan.

“Kami menargetkan pada bulan depan ada sekitar dua ribu  pelanggan dari 100 perusahaan di Jakarta, ” katanya.

Dijelaskannya, untuk pelanggan BES Telkomsel akan disediakan  email dengan kapasitas  100 mbps.”Berdasarkan riset  maksimum seorang pelanggan hanya menggunakan email dengan kapasitas 60 mbps,” katanya.

Sedangkan, Budi mengatakan XL selain membidik pasar  korporasi juga kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dijelaskannya, gebrakan ini dilakukan XL terkait kebutuhan pelaku bisnis atas ketersediaan informasi real time yang cepat dan efisien. “Ini peluang bagi para penyedia jasa telekomunikasi berlomba memberikan layanan BlackBerry yang lebih baik, inovatif dan efisien,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, untuk pasar ritel layanan BlackBerry saat ini dikuasai oleh XL dengan 250 ribu pelanggan. Sedangkan Telkomsel memiliki 190 ribu pelanggan atau meningkat lebih dari 500 persen dibandingkan awal 2009 yang hanya berjumlah 35 ribu pelanggan. [Dni]

120110 Telkom Tegaskan telah Tuntaskan Pembayaran Pensiunan

JAKARTA–PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menegaskan telah menyelesaikan

kewajibannya kepada para mantan pegawainya yang telah mengakhiri masa tugasnya
mulai 1

Feberuari 2009 lalu.

“Kewajiban perseroan kepada para pensiunannya sudah dilaksanakan sepanjang
menyangkut hak

para pensiunan tersebut. Sedangkan menyangkut  Bantuan Peningkatan Kesejahteraan
(BPK)yang

ramai diributkan belakangan ini itu  bukanlah pesangon, melainkan apresiasi yang
diberikan

perusahaan kepada para pensiunan sehingga eksekusinya mengacu pada pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat kondisional dan fleksibel yang pijakan utamanya
adalah kondisi

perusahaan saat ini dan proyeksinya ke depan,” ujar Vice President Public and
Marketing

Communication Telkom, Eddy Kurnia di Jakarta, Senin (11/1).

Berdasarkan catatan, Telkom menyiapkan dana sebesar 750 miliar rupiah untuk
memensiun

dinikan 1.156 pegawainya.

Dijelaskannya,  manfaat pensiun bulanan dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang
menjadi hak

mereka sudah dibayarkan  oleh Dana Pensiun Telkom  sejak mereka memasuki
pensiun dengan

besaran yang  memadai, hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka yang
sudah mempunyai

masa kerja 20 tahun, termasuk fasilitas lainnya yang menjadi hak mereka sudah juga

dibayarkan oleh perusahaan.

“BPK, sekalipun menjadi komponen yang akan diberikan, lebih merupakan kebijakan
atau

apresiasi manajemen yang nilainya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
perusahaan

dengan Sekar Telkom,” tegasnya.

Menurutnya, dalam merumuskan kebijakan seperti BPK  untuk memberikan apresiasi
kepada para

karyawan yang memasuki pensiun dimaksud, Telkom senantiasa merujuk antara lain pada

pertimbangan kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Telkom
berusaha untuk

tidak terjebak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek tetapi merugikan
kelangsungan

perusahaan di kemudian hari.

Menyinggung tuntutan pensiunan agar Telkom segera membayarkan BPK, Eddy
menjelaskan, hal

tersebut sudah menjadi agenda perusahaan. “Perusahaan sama sekali tidak berniat
mengabaikan

BPK, artinya jika para pensiunan itu berkenan mengambil seperti yang sudah
ditawarkan

sebesar 1,4 kali maka kapan pun uang BPK itu bisa dicairkan,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Eddy, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan antara
perusahaan

dengan Sekar tentang besaran nilai BPK yang mengacu pada azas uniformula
sebagaimana

disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III Telkom-Sekar pasal 35 ayat 4.

Dalam proses perundingan, Sekar mengajukan usulan agar BPK dibayarkan kembali
dengan

besaran 2 kali THT sementara perusahaan sesuai dengan semangat perubahan yang telah

dinyatakan dalam PKB III mengajukan proposal BPK model baru dengan besaran
setara 1,4 kali

THT.

Untuk menghindari deadlock perundingan, manajemen  telah mengeluarkan kebijakan
solusi

sementara yang memungkinkan pensiunan memilih untuk mendapatkan BPK tanpa harus
menunggu

perundingan selesai. “Mudah-mudahan kebijakan ini bisa menjadi solusi yang baik
bagi kedua

pihak dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah ada yang mengambilnya,” ujarnya.

Eddy kembali menegaskan, perseroan sangat menghargai para pensiunannya. Pada
saat yang

sama, Telkom juga dituntut untuk senantiasa bijaksana dan cermat dalam
merumuskan kebijakan

perusahaan yang berdampak jangka panjang.

“Lingkungan bisnis di sektor telekomunikasi sudah berubah dan terus bergerak
sangat cepat

dan dinamis. Struktur industri telekomunikasi yang sangat kompetitif
bagaimanapun perlu

disikapi dengan cara-cara atau pendekatan yang berbeda dengan ketika Telkom
masih berupa

perusahaan monopoli, seperti era masa lampau,” katanya.[dni]