110110 BRTI Minta Penjualan Prabayar Dikendalikan

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesi (BRTI) meminta operator untuk mengontrol penjualan kartu perdana prabayar untuk menghindari pemborosan penomoran.

“Dari hasil investigasi di lapangan banyak ditemukan terjadi pemborosan penomoran. Hal ini dipicu oleh pola distribusi yang terlalu panjang hingga ke tingkat kios dan harga dari kartu prabayar yang terlalu murah,” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, pola distribusi yang mencapai tingkat kios memaksa para penjual untuk melakukan segala cara agar target yang dibebani oleh distributor tercapai. “Kami menemukan di lapangan ada kartu yang sudah diaktifkan, karena penjual khawatir tidak diberikan stok oleh distributornya,” katanya.

Akibat dari praktik ini, bisa merugikan operator dan juga negara karena data pelanggan yang didapat fiktif. “Akhirnya jumlah yang tinggi itu adalah penetrasi SIM Card, bukan pelanggan sebenarnya,” katanya.

Masalah harga perdana yang murah juga membuat pelanggan enggan untuk melakukan isi ulang dan lebih memilih membeli kartu perdana. “Ini akibat terlalu banyaknya bonus yang diberikan ke pelanggan dan harga perdana yang dibanting ketimbang isi ulang,” jelasnya.

Menurut Nonot, jika praktik ini diteruskan, negara akan rugi karena terjadi pemborosan sumber daya terbatas yakni penomoran. Hal ini karena realita di lapangan    untuk operator Fixed Wireless Access (FWA) setiap tiga nomor yang dilepas ke pasar hanya satu yang menjadi pelanggan. Sedangkan untuk jasa seluler dari lima nomor yang dilepas hanya satu yang menjadi pelanggan.

Hal ini berarti bahwa pemerintah harus menerbitkan 500 ribu nomor seluler atau 300 ribu nomor FWA untuk pelanggan sejumlah 100-ribu saja.

Akibatnya banyak nomor mubadzir standby di gerai-gerai. Andai nanti ditargetkan akan ada 200 juta pelanggan, maka harus diterbitkan satu  miliar nomor baru.

Bila ini terjadi, berarti akan diperlukan 10 digit nomor pelanggan (1.xxx.xxx.xxx) ditambah kode akses (:3 digit) dan  kode area atau kode sub-net untuk menjaga kecepatan call-setup. Maka, setidaknya pelanggan akan men-dial 16 digit nomor dan tentu akan mengurangi kenyamanan layanan.

Menurut Nonot, solusi untuk menekan praktik ini adalah operator menjual nomor hanya pada distributor, sedangkan kios untuk menjual vuocher pulsa. “Operator juga harus lebih menggalakkan penjualan pascabayar agar mendapatkan pelanggan yang produktif,” jelasnya.[Dni]