090110 Dephub Minta Pemberlakuan Pajak Sewa Ditunda

JAKARTA—Departemen Perhubungan berencana akan meminta  pemberlakuan  pajak sewa pesawat untuk ditunda implementasinya karena memberatkan maskapai dan merugikan masyarakat.

“Kami sedang membuat draft surat ke Menkeu untuk menunda  pajak  sebesar 20 persen dari sewa pesawat . Mudah-mudahan pekan depan surat itu sudah dikirimkan ke Menkeu,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub, Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, Jumat (8/1).

Menurut Herry, penerapan pajak tersebut akan berpengaruh terhadap tarif tiket pesawat. Maskapai akan meningkatkan tarif pesawat terbang, karena tidak ingin rugi menanggung beban pajak sewa pajak yang terbilang besar tersebut.

“Pembuatan surat ini juga karena adanya permintaan dari Indonesia National Air Carrier Association (Inaca). Inaca merasa keberatan dengan pajak tersebut,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak  pajak telah mengeluarkan ralat 15 Desember 2009 mengenai pengenaan pajak sewa pesawat 20 persen Ditjen pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda itu tetap berlaku efektif 1 Januari 2010.

Berdasarkan PPH 26 dikenakan 20 persen pajak, tambahan pajak mempengaruhi bertambahnya pengeluaran perusahaan. Akhirnya, penumpang juga akan merasakan pembebanan tersebut.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan hal serupa. Pajak pesawat 20 persen akan berpengaruh terhadap industri penerbangan yang sedang tumbuh. Mereka minta keputusan direktorat pajak tersebut ditinjau ulang.

“Apabila dengan tambahan pajak dapat berakibat tambahan pengeluaran oleh perusahaan penerbangan, akhirnya penumpang juga akan pula mendapatkan beban,” ujarnya.

Dengan kata lain tarif pesawat bisa membengkak, tentunya akan membuat  daya beli masyarakat merosot, industri penerbangan juga akan merasakan dampaknya. Padahal, Indonesia yang merupakan negara kepulauan amat terbantu dengan tumbuhnya industri penerbangan bagi perekonomian nasional.

Awasi Maskapai
Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko berjanji akan mengawasi lebih ketat kinerja dari maskapai terkait mulai maraknya insiden yang melibatkan operator dan menganggu kinerja kenyamanan bagi pelanggan.

“Regulator akan melihat system dan pola perawatan yang dilakukan dibandingkan  peresentase insidennya secara keseluruhan.,” katanya.

Ditegaskannya, regulator tidak akan segan-segan untuk memberikan peringatan atau sanksi apabila operator dinilai sudah melampaui kepatutan dalam melayani pelanggan.[dni]

090110 BRTI Akan Selidiki Telkomsel

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki operator seluler Telkomsel terkait tudingan layanan  promo bebas pulsa *888# yang merugikan pelanggan di Surabaya.

“Kami akan selidiki kasus ini. Kita akan panggil Telkomsel untuk klarifikasi masalah ini,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Jumat (8/1).

Dijelaskannya, jika terbukti dalam penyelidikan Telkomsel sengaja melakukan kecurangan, regulator tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi dan meminta operator itu memberikan ganti rugi bagi pelanggan yang dirugikan.

“Sekarang yang penting kita verifikasi data semua. Kesalahan ada di operator atau pelanggannya. Inilah alasannya kita butuh panggil Telkomsel,” katanya.

Heru mengungkapkan, jika nantinya terbukti Telkomsel melakukan kecurangan, ini adalah kali kedua operator itu melakukan kesalahan berkaitan dengan layanan dalam setahun belakangan ini.

Sebelumnya, pada tahun lalu layanan Talk Mania untuk pelanggan Simpati sempat bermasalah dan berujung pada dipaksanya Telkomsel untuk memberikan ganti rugi sejumlah rupiah ke pelanggan.

Sedangkan untuk kasus 2010 ini yang menjadi masalah adalah program promo gratis  pulsa *888#.

Di Surabaya, pelanggan telah melaporkan ke pihak kepolisian, hingga akhirnya digelar rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Kota Surabaya

Pengguna layanan tersebut di Surabaya melaporkan mengenai tambahan tarif layanan bebas pulsa tersebut.

Pihak berwajib mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan Telkomsel karena adanya biaya tambahan.

Seorang pelanggan mengungkapkan ada indikasi pencurian pulsa yang memanfaatkan layanan bebas biaya *888# milik Telkomsel. Pelanggan yang memanfaatkan layanan tersebut pulsanya lantas tesedot cukup banyak, yaitu sekitar 15 ribu rupiah.

Apabila terbukti benar ada kecurangan oleh Telkomsel, penyedia layanan operator tersebut  akan terjerat pasal 378 KUHP tentang Cyber Crime dengan ancaman maksimal 4 tahun.

Secara terpisah, Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto membantah, terjadinya penipuan oleh perseroan. “Itu hanya kegagalan layanan biasa. Bukan penipuan,” tegasnya.[Dni]