050110 Trafik Komunikasi Naik Saat Pergantian Tahun

JAKARTA—Trafik komunikasi dari operator mengalami kenaikan selama pergantian tahun baru lalu.

Berdasarkan pantuan dari empat operator besar, Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL, layanan   yang menjadi primadona adalah SMS dan data. Sedangkan jasa suara hanya mengalami kenaikan tipis.

“Trafik suara   Telkomsel pada pergantian tahun baru 2010 tercatat 840 juta menit atau meningkat 12 persen dibandingkan trafik hari biasa di bulan Desember 2009 yang mencapai 750 juta menit,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Senin (4/1).

Sedangkan untuk jasa SMS mencapai 950 juta SMS alias melonjak 150 persen dari jumlah hari biasa 380 juta SMS per hari.  Untuk layanan data tercatat penggunaan sebesar 28 terabytes atau naik  12 persen  dibanding hari biasa.

Penggunaan SMS maupun layanan data tertinggi tercatat di wilayah Jabodetabek, di mana trafik SMS mencapai 380 juta dan trafik data sebesar 6 terabytes pada saat pergantian tahun. Sementara trafik suara tertinggi mencapai 132 juta menit di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, layanan telpon kabel dengan 8,7 juta pelanggan miliknya  juga mencatat kenaikan trafik panggilan suara   sebanyak 30,9 juta menit. ”Bila dibandingkan dengan trafik rata-rata harian bulan Desember yang berkisar pada 28,1 juta menit maka terjadi kenaikan trafik sebesar 10,28 persen,” katanya.

Kenaikan yang sama terjadi pada Sambungan Langsung Internasional (SLI) 007.dengan mencatat 1,4 juta call atau setara 1,74 juta menit panggilan keluar per hari. Sementara panggilan masuk per hari mencapai 4,65 juta menit.

Sementara itu, layanan Flexi juga mencatat kenaikan panggilan suara sebanyak 14,2 persen dibanding hari-hari biasa yakni sekitar 41.807.044 panggilan atau 50.545.562 menit. Trafik SMS Flexi naik 22,7 persen  atau 46.144.393 SMS. Adapun penggunaan data, mencapai 1,2 Terabita atau naik sekitar 13 persen. Saat ini pelanggan Flexi mencapai 15,7 juta pelanggan.

Sedangkan GM Corporate Communication  XL Febriati Nadira mengungkapkan, dengan   26,6 juta pelanggan seluler   mencatat lonjakan trafik panggilan suara   900 juta  panggilan atau naik  19,2 persen dibanding trafik hari biasa Desember 2009 dengan total durasi 620 juta menit atau naik 9 persen.

Sementara untuk layanan pesan pendek, XL mencatatkan pertumbuhan trafik 19 persen menjadi 380 juta SMS. Jika dibandingkan secara year on year dengan trafik SMS tahun lalu, tercatat peningkatan 186 persen..

Sedangkan trafik data yang menjadi 4,6 terabytes di penghujung tahun ini–naik 21 persen dibanding hari-hari biasa  mengalami lonjakan signifikan yakni 475 persen dibandingkan akhir tahun lalu.

Pada hari biasa mencatatkan trafik percakapan 755 juta voice call dengan total durasi 570 juta menit, serta trafik SMS sebanyak 320 juta dan trafik data 3,8 terabytes.

Group Head Corporate Communication Indosat Adita Irawati mengungkapkan, Indosat dengan  28,6 juta pelanggan seluler juga  mencatatkan peningkatan trafik panggilan suara  SMS, dan layanan data internet, pada pergantian tahun 2009-2010.

Trafik voice call yang tersambung, tercatat mencapai 287,5 juta menit. Meningkat 19,7 persen dibanding hari biasa di bulan Desember 2009.

Sementara trafik pesan pendek sebanyak 433,4 juta SMS, mengalami peningkatan 43,7 persen dibanding hari biasa di bulan Desember lalu.

Sedangkan trafik data internet Indosat yang mencapai 18,6 terabytes, cuma naik tipis 1,1 persen dibanding hari biasa di bulan Desember 2009. [dni]

050110 Investor Asing Merugikan Bisnis Menara

JAKARTA—Masuknya investor asing sebagai pemain dominan dalam bisnis menara diyakini akan merugikan negara karena keuntungan dari subinfrastruktur telekomunikasi itu akan dibawa keluar negeri.

”Tidak pantas bisnis menara dibuka untuk pemain asing. Regulasi yang dibuat Menkominfo soal menara bersama yang menutup peluang asing bermain di bisnis menara itu sudah tepat. Jangan direvisi lagi,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Kamilov, jika pun investor asing ingin bermain di bisnis menara cukup sebagai penyedia dana  bersama pemain lokal. ”Jadi bergandengan. Tidak dominan asingnya. Tahun ini jika merujuk ke regulasi menara bersama, investor asing harus melepas dominasinya di bisnis menara,” katanya.

Sebelumnya, Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) meminta   Departemen Komunikasi dan informatika (Depkominfo) untuk meninjau ulang peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi agar disesuaikan dengan aturan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Regulasi dalam Permen Menara Bersama yang diminta di sesuaikan adalah Pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Regulasi ini oleh Tim Pepi dinilai bertentangan dengan aturan DNI. Dalam  DNI disebutkan  industri yang dicantumkan tertutup untuk asing adalah pengadaan senjata, bahan peledak, dan bahan cair berbahaya.

Menurut Kamilov, munculnya permintaan menyesuaikan  itu terkesan aneh karena Permen tersebut sudah diharmonisasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

”BKPM ikut dalam SKB jelas membahas soal DNI. Nah, kalau dalam SKB tidak diutak-atik soal DNI, kenapa sekarang muncul lagi masalah ini. Perilaku seperti ini justru tidak sehat bagi kepastian usaha, karena regulasi diubah sesuai rezim yang berkuasa di satu lembaga negara,” tegasnya.

Berdasarkan catatan,  Timnas Pepi sendiri pada akhir April 2008 telah mengirimkan surat ke Depkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan DNI. Depkominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah SKB Menara Bersama tahun lalu.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Kabar beredar mengatakan masalah DNI kembali diributkan oleh Timnas Pepi setelah mendapatkan masukan dari Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan.[dni]

050110 Telkom Diminta Bayar Kekurangan BHP Flexi

JAKARTA—Tim Pencari Fakta (TPF) pembayaran  Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk jasa   Fixed Wireless Access (FWA) diperkirakan akan meminta  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk membayar kekurangan pencatatanya periode 2009 pada negara.

“Setelah dilakukan penyelidikan, kemungkinan besar Telkom salah melakukan pencatatan. Sebagai pengusung teknologi CDMA dan jasa FWA, seharusnya Telkom membayar tiga kanal yang dipakai dikalikan tiga sektor. Tetapi dalam praktiknya hanya dicatat tiga kanal. Akhirnya selisihnya besar sekali dengan perusahaan sejenis, seperti  PT Bakrie Telecom Tbk (BTELl jika dilihat untuk periode hingga Juni 2009,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (4/12).
Berdasarkan catatan, hingga Juni lalu BTEL dengan jumlah sekitar tiga ribu BTS  membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, sedangkan Telkom Flexi dengan sekitar 5.296  ribu BTS membayar 56,5 miliar rupiah.

Banyak kalangan menganggap ada keanehan dengan besaran pembayaran oleh Telkom. Hal ini karena pola pembayaran BHP masih berbasis izin stasiun radio (ISR) dimana salah satu yang dipertimbangkan adalah jumlah BTS.

Sebelumnya, dikalkulasi  Telkom membayar BHP lebih kecil karena penitikberatan pembangunan BTS  terjadi di luar Jawa Barat dan Jabotabek (JBJB). Sedangkan BTEL lebih banyak membangun di JBJB.

Heru mengungkapkan, masalah kekurangan pembayaran masih dikaji oleh tim hukum Telkom mengingat perusahaan itu memiliki saham publik. “Isu ini sensitif bagi perusahaan publik. Perdebatan masalah pola pencatatan ini saja belum rampung sampai sekarang,” katanya.
Menanggapi hal itu, VP Public Relations dan Masrketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan, akan memeriksa dulu data yang ada. “Kami selalu komit dengan regulasi. Biasanya masalah seperti ini timbul karena adanya perbedaan persepsi terhadap data dan regualsi yang ada,” katanya.[dni]

050110 ICT Fund: Mencari Solusi untuk Optimalisasi Dan


Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) diperkirakan pada 2009 meraih Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 10 triliun rupiah. Hingga November 2009, departemen ini sudah mencatatkan PNBP sebesar 9,228 triliun rupiah atau  26,95 persen dari target awal sebesar  7,269 triliun rupiah.

Sebagian dari dana tersebut berasal dari sumbangan Universal Service Obligation (USO) sebesar  1,5 persen. Pada tahun ini, rencananya Depkominfo akan menginisiasi pembuatan ICT Fund atau dana untuk pembangunan ICT yang sumbernya diambil dari PNBP. Peluang besar sumber ICT Fund adalah pada sumbangan USO dari pelaku usaha.

Di luar negeri, Singapura dalah salah satu negara yang menerapkan ICT Fund. Singapura memberikan fund berupa grand untuk stage awal pembanguan jaringan serat optik ke seluruh areanya berikut jaringan akses  ke gedung-gedung dan rumah-rumah, juga untuk jairngan broadband wireless

”Setelah dilempar ke publik sejak tahun lalu, maka ICT Fund akan menjadi salah satu prioritas harus direalisasikan. Kita sudah koordinasi dengan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk pengggunaan dana USO. Sekarang lagi dipikirkan bentuk implementasinya,” ungkap Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar, di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, tujuan dari adanya ICT Fund adalah untuk membantu sektor swasta dalam membangun infrastruktur dan memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). ”Selama ini untuk pembangunan di area non komersial, pihak swasta selalu terbentur dana. Contoh kongkrit bisa dilihat pada proyek Palapa Ring,” jelasnya.

Diungkapkanya, skema yang akan dikaji untuk penyaluran adalah berupa pemberian subsidi atau bunga lunak melalui Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) yang telah direvisi posisinya.

”Kita lebih suka ditempatkan di lembaga sejenis BTIP. Kalau dana tersebut diletakkan ke lembaga keuangan nirlaba, nanti dananya diputar dan pertanggungjawabannya tidak jelas. Nanti penggunaan ICT Fund itu ditentukan melalui tender agar transparan,” katanya.

Kepala BTIP Santoso Serad mengungkapkan,  sejak 3 Sepetember 2009 BTIP telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan pengawasan dari kementrian teknis (Menkominfo) dan Menkeu.

”Dalam restrukturisasi Depkominfo BTIP rencananya akan diubah menjadi Badan Penyedia Telekomunikasi dan Informatika (BPTI). Jadi, badan ini tidak lagi bicara hanya penyediaan infrastruktur, tetapi juga informatika. Rencananya BLU ini nantinya akan berada di bawah Sekjen Depkominfo,” katanya.

Diungkapkannya, rencana kerja dari BTIP pada 2010 adalah melanjutkan tender internet untuk tingkat kecamatan dan pengadaan gateway Indonesia Internet Exchange (IIX). ”Penambahan IIX itu salah satu prioritas. Sedang dicari skema pengadaannya yang terbaik,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, terdapat dua   agenda besar yang  harus  diusung oleh  BTIP setelah mengelola ICT Fund. Pertama,   melengkapi infrastruktur jaringan  mulai dari backbone  hingga ke tingkat akses. Kedua  mendidik masyarakat  agar bisa menggunakan fasilitas TIK  yangg akan dipasang.

”Soalnya selama ini BTIP terbiasa dengan penggunaan dana USO untuk memasang peralatan. Sedangkan infrastruktur diserahkan ke operator. Padahal yang mau digarap wilayah non komersial ,” katanya.

Fund Management

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Telematika Anindya N. Bakrie menyarankan, ICT Fund sebaiknya dikelola  oleh lembaga profesional yang biasa melakukan dua hal, yakni manajemen keuangan dan menjalankan perusahaan di bidang TIK. ”Jadi, mereka tak hanya menaruh uang tetapi juga bisa memberikan pelatihan ke UMKM agar bisa maju, ucapnya.

Menurutnya, idealnya lembaga tersebut adalah lembaga pemerintah yang sudah biasa di bidang fund management, seperti Bahana atau Danareksa. Tetapi, steering commitee  adalah orang-orang yang tahu tentang industri, baik akademis maupun pemain.  Tujuannya untuk memastikan uang tersebut dikelola dengan benar dan ditaruh di tempat yang tepat, ucapnya.

Anindya menambahkan, disamping membangun backbone, backhaul, dan akses,  ICT Fund juga diperuntukkan bagi   Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) bidang TIK untuk pemodalan usaha.

”Nantinya badan yang mengelola ICT Fund itu membuka kesempatan pemberian kredit dengan jaminan otak dan ide. Kalau di perbankan ini tidak mungkin bisa diilaksanakan. TIK itu kan lebih sarat kreatifitas,” tuturnya.

ketua umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin mengharapkan, ICT Fund juga bisa digunakan untuk menjadi sumber pembiayaan lunak yang bisa membantu kesulitan pemodalan penyedia jasa internet (PJI).

“Memang sudah seharusnya dana itu diputar dalam bentuk kredit lunak  ke  PJI agar industri kreatif bergerak. Sudah tidak eranya lagi dana dipendam   dalam rekening dan mengharapkan bunga,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyarankan, selain dari pungutan USO, sumber ICT Fund bisa berasal dari  pembayar pajak melalui APBN dan  Public Private Partnership.

”Proses tender bukan satu-satunya cara untuk memanfaatkan dana USO. Sebaiknya ditempuh juga cara “beauty contest” sehingga tidak ada kewajiban keuangan secara langsung dalam proses tender tersebut, hanya program dan rencana terbaiklah yang akan menentukan pemenang,” katanya.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan mengingatkan,  jika skema pengalokasian dana  melalui tender  maka tentu kriteria yang dilihat adalah   penawaran termurah. ”Ini membuat   semua nilai kreatif, innovatif, dan intelektual yang sebetulnya merupakan nyawa dan masa depan TIK akan hilang lenyap dan tak bermakna. Ini sudah terbukti dari program USO selama ini,” katanya.

Suryatin juga mengingatkan, pengelola ICT Fund harus memiliki insting mengelola usaha yang wajar agar keberlangsungan program menjadi terjamin. ”Jangan karena ada sumbangan dari industri menjadi tidak punya insting usaha. Ini malah menjadi membebani industri nantinya kalau tidak mampu menghasilkan profit. Selamanya menyusu ke industri,” katanya.

Menanggapi hal itu, Nonot menjelaskan, proses tender  wajib dilakukan oleh  BTIP karena dianggap memutar dana PNBP. ”Tender itu untuk menghemat dana dan fair play. Sedangkan masalah tentang lembaga yang diusulkan Kadin, itu bisa berbahaya karena biasanya berorientasi profit. Idealnya  industri  mengusulkan tim pengawas BLU, sedang tim pelaksana adalah orang teknis yang dipantau oleh masyarakat secara ketat,” katanya.[dni]

050110 Rancangan UU Konvergensi : Membangun Kesejahteraan Bangsa Melalui TIK

Bila dicermati, Undang-Undang (UU) No 36/99 tentang Telekomunikasi hanya memayungi penyelenggaraan bisnis jaringan dan jasa telekomunikasi. Padahal, sebagai bangsa dengan pasar yang besar, di era   techno-economy, negara ini harus mampu membangun kesejahteraan  melaluii TIK.

Inilah yang membuat diperlukannya UU yang bisa mengakomodasi semangat TIK tersebut. Saat ini semangat tersebut coba ditafsirkan dalam bentuk rancangan UU Konvergensi oleh Depkominfo bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan komunitas TIK lainnya.

Agar negara bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari era digital-economy atau knowledge-economy ini, maka dalam UU Konvergensi akan  mencakup dan memayungi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, falsafah TIK sebagai penggerak ekonomi nasional. Kedua, mendorong industri TIK dalam negeri. Ketiga, mendorong pemanfaatan TIK, keempat, melindungi pengguna. Kelima, mengharmonisasi lembaga dan hubungan pusat-daerah, serta mengantisipasi perubahan gaya hidup masyarakat dalam era konvergensi.

Dalam menetapkan falsafah TIK sebagai pengerak ekonomi nasional diharapkan adanya kewajiban dari semua departemen untuk mendukung dan ditetapkannya Depkominfo sebagai implementing agency. Selain itu harus didorong masalah penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam implementasi TIK.

Hal ini karena diyakini  era konvergensi juga akan membuka lapangan kerja sektor produksi perangkat TIK dan  akesori yang didorong  melalui global partnership for global happiness (anti-proteksionism). Salah satu caranya adalah  industri konten harus didorong lebih kreatif agar sumber daya tidak lari keluar negeri.

Di era konvergensi masalah pemanfaatan sumber daya TIK juga menjadi perhatian berupa penataan dan rekayasa frekuensi, nomor, orbit satelit. Begitu juga masalah penyelenggaraan layanan jaringan dan  jasa TIK yang meliputi  model bisnis, bubungan antar penyelenggara, kepemilikan asing, dan infrastructure sharing berupa open access atau  Virtual Network Operation (VNO).

UU ini juganya nanti akan memberikan rambu bagi tugas Pusat-Daerah misalnya masalah penggarapan wilayah komersial vs wilayah USO (telephony &broadband),  jaminan penetrasi TIK ke desa-desa, dan  TIK untuk Daerah perbatasan NKRI dan HANKAM, serta pemanfaatan  TIK untuk good governance seperti  e-gov, e-healt, NSW, e-edu, dan  e-commerce.

Rancangan UU Konvergensi juga akan membahas pembagian kewenangan pengawasan kepatuhan atas regulasi moral konten,  sosial,  teknikal,  etika transaksi elektronik, dan  finansial.

Depkominfo memang telah menetapkan pembahasan dari RUU Konvergensi menajdi prioritas dalam program legislasi nasional. Namun, kita tidak bisa menutup mata akan dinamika di masyarakat yang menginginkan revisi dari UU ITE atau pembahasan tentang UU Penyiaran.

Namun, jika ditelaah, dalam RUU Konvergensi juga membahas secara detail tentang transaksi elektronik mulai dari prosedur, pihak yang terlibat,  keabsahan, model perijinan,   hak dan kewajiban penyelenggara, bahkan untuk masalah penyadapan.

Begitu juga untuk masalah penyelenggaraan penyiaran yang dibahas secara komprehensif . Kalau sudah begini, tentu ada baiknya energi difokuskan untuk membahas RUU Konvergensi agar istilah regulasi terlambat mengantisipasi teknologi tidak terjadi lagi. Ketimbang kita bekerja sepotong-potong menyelesaikan masalah dan memicu tumpang tindihnya regulasi.

Anggota Komite BRTI, Nonot Harsono

Ilustrasi:

040110 Telkom Tetap Ingin Kuasai Pangsa Pasar Diatas 50 %

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tetap berkeinginan untuk menguasai pangsa pasar jasa telekomunikasi diatas 50 persen pada tahun ini.

Jasa telekomunikasi yang dibidik adalah Fixed Wireless Access (FWA), seluler, dan broadband. Pada 2009, jasa FWA melalui Telkom Flexi menguasai 56 persen pangsa pasar dengan 15,7 juta pelanggan, jasa seluler melalui Telkomsel menguasai 52 persen pangsa pasar dengan 83 juta pelanggan, sedangkan broadband melalui merek Speedy meraih 1,1 juta pelanggan.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, pada 2010, Flexi ditargetkan meraih tambahan pelanggan baru sebesar 1,5-1,8 juta pelanggan agar bisa menguasai pangsa pasar sebesar 57 persen di jasa FWA.

“Kami akan menambah alat produksi Flexi dan memperkaya fiturnya  seperti penawaran  message list, akses data berbasis waktu (Time-based Pocket Data Network), transfer pulsa, long SMS, background music, Combo Plus, dan lain-lain,” katanya di Jakarta, Minggu (3/1).

Di jasa seluler, katanya, Telkomsel ditargetkan menambah  sekitar 15-17 juta pelanggan sehingga pada akhir 2010 memiliki 98-100 juta pelanggan. “Ini akan menjadikan  market share seluler Telkomgrup  meningkat menjadi 53 persen,” tuturnya.

Sementara untuk broadband Speedy  pada akhir 2010 diproyeksikan bertambah 600 hingga 700 ribu pelanggan sehingga bisa  menjadi antara 1,7 hingga 1,8 juta SS.

Eddy menyakini, jika target raihan pelanggan itu tercapai,  kinerja Telkom Group di tahun 2010 akan lebih baik ketimbang 2009. “Kami belum bisa memberikan data kinerja tahun lalu secara keseluruhan karena masih diaudit,” jelasnya.

Berdasarkan catatan,  hingga triwulan III 2009 kinerja Telkom lebih baik ketimbang periode sama tahun sebelumnya. Sampai dengan 30 September 2009, pendapatan Telkom tumbuh 5,5 persen dari  dari 44,65 triliun rupiah menjadi  47,11 triliun rupiah.

Selanjutnya Eddy mengungkapkan, pada kuartal pertama 2010, perseroan juga akan merilis beberapa layanan baru seperti  Internet Protocol TV (IPTV) dan portal e-business Mojopia yang disiapkan sebagai portal bisnis pertama di Indonesia.

Pensiunkan Karyawan
Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, sebagai bagian dari proses bisnis transformasi dari semula fixed, mobile, multimedia menuju telecommunications, information, media, dan edutainment (TIME) perseroan perlu melakukan efisiensi personil.

“Awal tahun ini ada  sebanyak 1.252 karyawan  akan diberhentikan melalui program pensiun dini 2009. Program tersebut ditujukan kepada karyawan yang berumur di atas 48 tahun, mayoritas pada level staf dan teknisi jaringan akses,” katanya.

Dijelaskannya,  perseroan perlu mencapai jumlah optimum dan komposisi karyawan guna menciptakan speed, expertise, dan efficiency untuk memperkuat persaingan.

“Beban pensiun dini mencapai  910 miliar rupiah. Namun, dalam jangka panjang akan menurunkan biaya personel  380 miliar rupiah  per tahun,” katanya.

Program pensiun dini dieksekusi  Jumat 1 Januari 2010. Saat ini, Telkom memiliki 23.154 karyawan dan 456 di antaranya bekerja di anak perusahaan Telkom Group. Sejak 2002 hingga 2009, jumlah total karyawan yang mengikuti pensiun dini mencapai 12.568 orang.[dni]

040110 Bisnis Menara Ingin Dibuka untuk Asing

JAKARTA—Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi  (Pepi) meminta  Departemen Komunikasi dan informatika (Depkominfo) untuk meninjau ulang peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi agar disesuaikan dengan aturan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Regulasi dalam Permen Menara Bersama yang diminta di sesuaikan adalah Pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Regulasi ini oleh Tim Pepi dinilai bertentangan dengan aturan DNI. Dalam  DNI disebutkan  industri yang dicantumkan tertutup untuk asing adalah pengadaan senjata, bahan peledak, dan bahan cair berbahaya.

”Tim Pepi kembali menghimbau agar bisnis ini dibuka untuk asing karena dianggap bagian dari investasi, jadi wajar dibuka. Namun,  kami tetap pada semangat masalah menara ini sudah sepantasnya dikelola oleh pemain lokal,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi di Jakarta, Minggu (3/1).

Dijelaskannya, alasan dari departemen teknis untuk menutup bisnis menara bagi pemain asing mengingat sektor inilah yang bisa dikuasai oleh pemain lokal karena tidak membutuhkan pemodalan yang besar dan teknologi tinggi.

”Kalau semuanya diberikan ke asing, kasihan saja masyarakat kecil yang harus menyumbang keuntungan bagi investor asing. Harus diingat, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) untuk menara itu belum ada,” ketusnya.

Anggota Komite BRTI lainnya, Nonot Harsono mengaku, khawatir jika kebijakan membuka bisnis menara bagi asing sebagai bagian dari kebijakan Tim Ekonomi pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II, maka regulasi yang dibuat oleh departemen teknis akan tergilas.

”Permen itu nanti bisa tergusur oleh Perpres. Kalau sudah begini, maka pemain lokal hanya mendapatkan sisa-sisa saja di industri telekomunikasi. Semua dikuasai oleh asing,” sesalnya.

Berdasarkan catatan, aturan menara bersama sejak dikeluarkan pada pertengahan Maret 2008 mendapatkan kritikan dari banyak pihak terutama tentang penutupan peluang asing bermain di bisnis yang bernilai 40 triliun rupiah untuk tiga tahun ke depan tersebut.

Bisnis menara memang menggiurkan. Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini diperkirakan ada  45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal.

Pihak-pihak yang selama ini menentang diantaranya Komite Penyelamat Ekonomi Nasional (KPEN) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Mereka beranggapan penutupan tersebut membuat investor asing menjadi enggan berinvestasi di  yang dikawatirkan berdampak kepada penetrasi telekomunikasi di indonesia.

Timnas Pepi sendiri pada akhir April 2008 telah mengirimkan surat ke Depkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan DNI. Depkominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam SKB tersebut permasalahan yang dibahas lebih dititikberatkan pada peran pemerintah daerah berkaitan dengan izin pendirian karena setahun lalu terjadi perubuhan menara di daerah-daerah.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Kabar beredar mengatakan masalah DNI kembali diributkan oleh Timnas Pepi setelah mendapatkan masukan dari Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan.[dni]

cere_punya@yahoo.com