020110 Investor Asing Berminat Investasi di Pelabuhan

JAKARTA—Sejumlah investor asing dari Jepang dan China tertarik untuk melakukan investasi di infrastruktur pelabuhan Indonesia, khususnya di  Samarinda, Banjarmasin, Sabang, Tangerang, dan Bekasi.

“Tempat-tempat itu sangat menarik para investor dari kedua negara itu,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Sunaryo di Jakarta, belum lama ini.

Sunaryo menduga, banyaknya investor dari China yang terjun ke bisnis pelabuhan tak bisa dilepaskan dari adanya perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mulai Januari 2010. “Investor yang banyak mengajukan itu dari China. Saya duga ini tak bisa dilepaskan dari adanya perjanjian tersebut,” katanya.

Sunaryo menjelaskan, untuk membangun pelabuhan di Indonesia  harus melewati
beberapa tahapan. Tahapan tersebut antar alain studi kelayakan pantas atau tidaknya, rekomendasi pemda, rekomendasi amdal. “Semua itu diserahkan ke  administrator pelabuhan (Adpel) yang nantinya direkomendasikan ke hubla (Dephub),” tandasnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
saat ini pemerintah tidak lagi memonopoli kegiatan di pelabuhan. BUMN pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) lambat laun akan menyerahkan sejumlah kewenangannya kepada pihak swasta.

Pihak asing pun diperbolehkan masuk untuk berinvestasi ke bidang pelayaran ini. Meski demikian, karena membutuhkan proses, maka masih butuh waktu yang cukup lama.

Terkait dengan Free Trade Area (FTA), pemerintah pun akan melakukan pembenahan di pelabuhan. Kegiatan pelabuhan di Indonesia saat ini dianggap masih belum efisien, karenanya bisa terkena imbas dari perdagangan bebas.

Tingginya  ongkos pelabuhan memicu  harga barang Indonesia lebih mahal dibanding harga barang dari China. “Karena ongkos angkut domestik yg relatif lebih tingi. Orang
mengatakan di pelabuhan high cost. Kalau mau siap FTA, bersaing dengan turunkan tarif pelabuhan. Kalau di sana (China) low cost dan di sini high cost harus atur cara supaya tidak pelabuhan luar yang kebanjiran barang dari luar,” tegas Sunaryo.

Untuk melakukan hal itu, tandasnya, butuh komitmen untuk turunkan biaya operasional. “Perhubungan laut berkepentingan itu dengan mengajak penyedia dan pengguna jasa turunkan high cost,” tandasnya.[dni]

020110 BRTI Larang SMS Gratis Lintas Operator

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melarang operator telekomunikasi untuk menawarkan SMS gratis  lintas operator karena bisa menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan.

“Kami akan mengeluarkan surat teguran bagi operator yang menawarkan program pemasaran SMS gratis lintas operator  tersebut. Surat Ketua BRTI pada akhir 2008 belum dicabut,  sehingga himbauan lama itu masih berlaku,” tegas Anggota  Komite BRTI Iwan Krisnandi di Jakarta, Kamis (1/1).

Diungkapkannya, BRTI pada akhir Desember 2008 mengeluarkan  surat larangan penawaran SMS gratis lintas operator karena  bisa menganggu jaringan operator penerima. Pasalnya, skema  pentarifan SMS berbeda dengan jasa suara. Di SMS berlaku pola Sender Keep All (SKA) alias  pentarifan dimana biaya SMS diambil semuanya oleh operator pengirim. Sedangkan di suara berlaku pentarifan berbasis biaya interkoneksi yang  memungkinkan revenue sharing antara operator pengirim dan  penerima.

Surat tersebut juga memberikan kesempatan bagi operator  yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler
Indonesia (ATSI) untuk membuat kode etik tentang penawaran SMS, khususnya masalah bahasa pemasaran yang banyak menipu pelanggan dengan kata-kata gratis.

Saat ini operator yang menawarkan SMS gratis lintas  operator adalah  Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan
Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), Indosat, dan XL.

Iwan mengakui, operator yang paling dirugikan oleh praktik SMS gratis lintas operator tersebut adalah Telkomsel karena memiliki pelanggan terbesar di industri yakni 80 juta nomor sehingga jaringannya sangat terbebani dengan SMS sampah yang memanfaatkan bonus gratis dari operator lainnya.

“Telkomsel memang mengadu kepada regulator soal ini. Sebagai wasit di industri kami memang melihat ada
ketidakadilan bagi pemimpin pasar,” katanya.
Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mendukung langkah BRTI yang melarang program pemasaran tersebut  karena pola interkoneksi SMS masih SKA. “Sebaiknya program promosi itu menggunakan sumber daya masing-masing saja. Jangan malah membebani jaringan pesaing,” katanya.

GM Corporate Communication XL Febriati Nadira mengatakan, penawaran SMS gratis tersebut lebih diberikan untuk
memberikan apresiasi bagi pelanggan tertentu.
Sementara juru bicara NTS Anita Avianty menegaskan, pihaknya hanya memberikan bonus airtime bagi pelanggan.
“Di bonus airtime itu termasuk SMS dan suara. Nah, rasanya tidak semua bonus dipakai untuk SMS oleh pelanggan,”
katanya.

Sedangkan Group Head Corporate Communication Indosat Adita Irawati mengingatkan, regulator harus memahami program itu telah berjalan dan dinikmati oleh para pelanggan. “Kami ikut saja dengan kemauan regulator. Tetapi pelanggan yang telah merasakan nikmatnya program ini bagaimana,” katanya.

Adita pun mengungkapkan, jasa SMS masih menjadi idola bagi pelanggan untuk berkomunikasi. Terbukti pada pergantian tahun lalu trafik SMS Indosat dengan 28,6 juta pelanggan meningkat 43,57 persen atau mencapai  433.38
juta SMS.

Sedangkan trafik suara  mengalami kenaikan 19,71persen atau menjadi sekitar 288 juta suara dan  jasa data naik 1,08 persen atau mencapai sekitar 18,6 Terabyte.

Sebelumnya Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pembahasan untuk kode etik SMS dan pentarifannya. “Sedang dibahas jika diterapkan pola interkoneksi berbasis biaya agar operator pengirim dan penerima mendapatkan uang,”  jelasnya.[dni