301209 Depkominfo Terbuka untuk Revisi UU ITE

JAKARTA–Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) terbuka untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika masyarakat tidak berkenan dengan beberapa pasal yang dianggap merugikan kehidupan sosial.

“Jika memang ada beberapa hal yang kurang pas dengan kehidupan sosial di masyarakat, kami terbuka untuk merevisinya,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring, di Jakarta, Selasa (29/12).

Tifatul mengatakan, usulan perubahan itu akan dimasukkan ke DPR untuk dibahas karena pihak yang berhak untuk mengubah adalah parlemen. “Nanti usulan itu dimasukkan dalam program legislasi nasional,” katanya.

Pasal yang dianggap meresahkan masyarakat adalah Pasal yang dipertanyakan adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendustribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan’.

Dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto menambahkan, sejauh ini Depkominfo belum pernah mendaftarkan revisi UU ITE dalam prolegnas. “Tetapi kalau ada lembaga lain yang memberikan usulan kami terbuka saja. Saat ini konsentrasi untuk menyelesaikan kajian ilmiah RUU Konvergensi,” katanya.

Gatot mengatakan, Depkominfo tidak mungkin mengambil inisiatif perubahan UU ITE karena lembaga ini telah mempertahankan regulasi itu kala sekelompok masyarakat melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi pada Mei lalu.

Diungkapkannya, saat ini Depkominfo sedang menyelesaikan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yakni penyadapan, penyelenggaraan ITE, dan perlindungan data strategis.

Berkaitan dengan RPP Penyadapan,  Tifatul menjelaskan, Depkominfo juga terbuka untuk melakukan revisi. “Kami sudah bertemu dengan KPK dan Polri,” katanya.

Dikatakannya, KPK hanya keberatan masalah penyadapan harus melalui izin pengadilan dan adanya Pusat Intersepsi Nasional (PIN). “Cuma dua yang mereka keberatan. Tidak sampai 13 seperti yang didengungkan,” tukasnya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s