291209 SMS Gratis Lintas Operator : Ibarat Pisau Bermata Dua

Setelah lama tak terdengar di jagat industri telekomunikasi, penawaran pengiriman SMS gratis lintas operator mulai bulan lalu muncul lagi ke permukaan.

Jika melihat dari munculnya kembali program yang dilarang oleh regulator pada akhir 2008 itu, nama Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) pantas diapungkan.

NTS melalui merek dagang Axis secara gamblang  menawarkan bonus seribu rupiah yang dapat dimanfaatkan untuk SMS atau menelpon lintas operator. Sedangkan HCPT dengan merek Three menawarkan gratis 100 SMS per hari ke semua operator melalui kartu perdana barunya. Operator incumbent yang meniru Three adalah Indosat dengan menawarkan 50 SMS gratis jika memmbeli kartu perdana baru.

Serupa tapi  tak sama, Telkomsel dan XL membalut penawaran SMS gratis dengan  membanting harga per SMS hingga sekitar dua rupiahan.

Telkomsel untuk pelanggan kartuAS diberikan 500 SMS gratis ke semua operator dengan hanya membeli seribu rupiah. XL pun menawarkan 300 SMS gratis jika membayar 1.200 rupiah.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menghimbau para anggotanya untuk menghentikan penawaran SMS gratis lintas operator karena menimbulkan persaingan tidak sehat.
”Kami menghimbau para anggota yang menawarkan program pemasaran tersebut untuk menghentikan promosinya. Ini bisa memicu persaingan tidak sehat dan membebani jaringan operator penerima SMS. Ujung-ujungnya layanan ke pelanggan yang berkurang kualitasnya,” tegas Pria yang juga menjadi Direktur Utama Telkomsel itu di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Sarwoto, memberikan SMS gratis tanpa ada entry barrier diibaratkan sebagai pisau bermata dua bagi industri. Di satu sisi bagi inisiator terjadi akuisisi pelanggan, tetapi operator penerima hanya terbebani jaringannya. Inilah yang dimaksud adanya persaingan tidak sehat terjadi.

Pasalnya, skema pentarifan SMS berbeda dengan jasa suara. Di SMS berlaku pola Sender Keep All (SKA) alias  pentarifan dimana biaya SMS diambil semuanya oleh operator pengirim. Sedangkan di suara berlaku pentarifan berbasis biaya interkoneksi yang memungkinkan revenue sharing antara operator pengirim dan penerima.

Jika dihitung berdasarkan biaya interkoneksi, produksi SMS sekitar 52 rupiah. Sedangkan saat ini tarif SMS lintas operator rata-rata 150 rupiah.

Sarwoto mengungkapkan, sesuai kesepakatan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), masalah SMS gratis lintas operator akan diselesaikan oleh ATSI secara self regulation. “Sekarang ada diskusi intensif yang menimbang  kemungkinan skema tarif SMS diubah dari  SKA menjadi berbasis interkoneksi,” katanya.

Lebih Adil

Praktisi Telematika Herry Nugroho mengakui, pola pentarifan berbasis biaya interkoneksi akan lebih adil untuk jasa SMS. “Pola itu bisa menekan SMS sampah jika diberlakukan tarif yang mencolok. Tetapi alat untuk menyelenggarakan skema ini lumayan mahal, artinya ada investasi tambahan untuk beli software, membayar hak intelektual, dan kliring,” katanya.

Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengatakan, pola berbasis interkoneksi lebih ideal dilakukan untuk melindungi operator dengan jumlah pelanggan besar.

“Saya rasa jika diterapkan tarif SMS berbasis interkoneksi tidak akan membuat tarifnya menjadi naik karena biaya interkoneksinya tidak tinggi. Selain itu, tidak benar alat untuk pentarifan itu mahal,” katanya.

Namun, Chief Marketing Indosat Guntur S Siboro mengingatkan, perubahan pola pentarifan akan berdampak kepada harga ritel dimana bisa lebih tinggi dari saat ini.

“Setahu saya tantangan soal pentarifan berbasis interkoneksi itu adalah perlunya  investasi untuk mencatat jumlah incoming sms di setiap operator sehingga rekonsiliasi interkoneksi sms bisa dilakukan oleh masing-masing operator pada akhir periode tertentu. Hal ini berbeda dengan    suara dimana  alat untuk mencatat trafiknya  sejak awal sudah dibuat karena model interkoneksi antar negara atau operator domestik dan internasional sudah ada sejak dahulu kala,” katanya.

Menurut Guntur, jika skema pentarifan diubah maka yang paling terpukul adalah operator dengan jumlah pelanggan kecil karena penentuan biaya interkoneksi melihat pola trafik. Jika trafiknya kecil maka  biaya per unitnya akan lebih besar.

Sementara Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menyarankan, masalah SMS gratis tidak perlu harus mengubah pola pentarifan. “Cukup dibuat rambu-rambu yang jelas tentang ‘gratis’ itu. Setelah kesepakatan dibuat, semua pemain harus memenuhinya, jangan nakal,” katanya.

Erik pun melihat, operator besar terpancing oleh aksi pemain kecil yang menggunakan SMS gratis untuk alat mengakuisisi pelanggan. “Seharusnya bisa menahan diri. Biarkan saja operator kecil yang “nakal” melakukan itu. Pelanggan akan memutuskan siapa yang menawarkan layanan berkualitas,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Bayu Samudiyo menjelaskan, masalah penawaran SMS gratis tersebut tak lebih dari akal-akalan operator untuk mengakuisisi pelanggan baru karena pelanggan lama jarang menikmati program itu.

“Berdasarkan survei, hampir 90 persen pelanggan menggunakan SMS ke sesama operator. Nah, kalau seperti itu berarti tidak semua bonus digunakan. Kalau sudah begini yang untung tentunya operator,” katanya.

Bayu pun meragukan kesungguhan operator menerapkan pola berbasis interkoneksi bagi SMS karena bisa menekan  margin operator. “Ini tak lebih gertak operator besar. Industri telekomunikasi tidak ‘semanis’ dulu lagi. Mana mungkin operator rela margin kian tergerus,” tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menegaskan, ATSi harus secepatnya menentukan sikapnya dalam membereskan SMS gratis lintas operator. “Kami sudah memberikan peluang bagi industri untuk membuat code of conduct-nya. Setahun tidak ada kabar, sekarang ribut-ribut lagi. Katanya industri bisa membereskan masalah bisnis secara mandiri. Mana bukitnya,” sesalnya.

Heru mengatakan, jika akhirnya ATSI memilih pola pentarifan SMS berbasis interkoneksi, regulator tidak keberatan karena skema itu memang bisa melindungi konsumen. “Pola pentarifan berbasis interkoneksi memang lebih adil dan transparan. Di belahan dunia lain juga banyak yang berbasis interkoneksi dan tarifnya tidak menjadi lebih mahal. Alasan alat untuk menghitung interkoneksi mahal rasanya tidak masuk akal dan tidak pro perubahan,” ketusnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s