261209 Pemerintah Harus Berikan Toleransi Bagi BUMN Telekomunikasi

JAKARTA—Pemerintah harus memberikan toleransi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi untuk mengembangkan konektifitas di area yang non ekonomis walaupun aksi tersebut berpengaruh pada turunnya keuntungan bagi perseroan dalam jangka pendek.

“Pemerintah dalam hal ini Kementrian BUMN harus bisa melihat masyarakat di area yang tergolong belum komersial secara ekonomi membutuhkan konektivitas. Jadi, seandainya ada BUMN telekomunikasi yang berekspansi ke wilayah tersebut harus diberikan toleransi, karena ada kemungkinan tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka pendek,” kata Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Nonot mengatakan, jika merujuk pada negara maju,  inisiatif ekspansi tulang punggung jaringan (backbone) biasanya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi jika di Indonesia  pemerintah ingin mengimplementasikan bentuk dukungan itu dengan menyuruh BUMN, maka untuk  penetrasi akses sebaiknya dilakukan dengan pola open access bersama swasta.

“Saya rasa inisiatif membangun jalur Palapa Ring Mataram-Kupang yang dilakukan oleh Telkom itu sudah baik. Tinggal nanti di tingkat akses saja dibuka kesempatan bagi swasta dengan pola keuntungan yang baik bagi Telkom,” katanya.

Polanya bisa dengan Telkom  menggandeng Penyedia Jasa Internet (PJI) di daerah untuk mengembangkan  akses. “Telkom melakukan pembinaan model bisnis. Kalau begini jadinya tumbuh bersama,” katanya.

Untuk diketahui, akhir November lalu  Telkom  memulai pembangunan  serat  optik yang akan menghubungkan Mataram-Kupang (Mataram-Kupang Cable System). Infrastrukur sepanjang 1.041 km yang menelan biaya 52 juta dollar AS tersebut merupakan bagian dari konfigurasi proyek mercu suar  Palapa Ring yang telah dirintis oleh pemerintah sejak lima tahun lalu.

Selanjutnya Nonot meminta, jika backbone tersebut telah selesai dibangun pemerintah harus memiliki program yang lebih jelas dalam  memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pelayanan masyarakat di daerah lingkar luar. Misalnya,  untuk jaringan Puskesmas agar kelangkaan dokter ahli di pelosok bisa di atasi via video-conference atau untuk pemerataan kualitas pendidikan. “Jangan nanti sudah dibangun backbone malah digunakan oleh masyarakat untuk mengakses Facebook atau membaca koran. Itu namanya pemborosan bandwitdh,” katanya.

Secara terpisah, praktisi telematika Bambang Sumaryo Hadi mengatakan, pembangunan untuk area non ekonomis sebaiknya diserahkan kepada pemerintah karena sudah ada dana Universal Service Obligation (USO) dan tarikan Biaya Hak Penyelenggara (BHP). “Dana-dana itu dikumpulkan untuk membangun konektivitas. Bukan untuk disimpan,” katanya.

Sumaryo mengingatkan, jika Indonesia memiliki backbone yang kuat maka bisa menurunkan tarif internet. “Saya hitung jika menggunakan serat optik biaya transport data sekitar satu hingga 10 sen dollar AS per Gbyte data  di titik tertingginya. Bandingkan jika mengandalkan satelit yang mencapai  20 dollar AS per Gbyte data di titik tertingginya,” katanya.

Selanjutnya dikatakannya, pemerintah juga harus mendorong hadirnya konten lokal yang menarik agar daya tawar ke Tier-1 internasional meningkat. “Daya tawar muncul  kalau trafik balance terjadi alias ada juga  pihak asing mengakses ke situs lokal, bukan yang terjadi seperti sekarang ini,” katanya. [dni]