161209 Menhub Diminta Konsisten Jalankan Azas Cabotage

JAKARTA–Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi diminta untuk konsisten menjalankan azas Cabotage sesuai roadmap pelayaran untuk menjaga kelangsungan usaha pelayaran lokal.

“Saya agak menyayangkan pernyataan Menhub beberapa waktu lalu yang akan lebih fleksibel dalam menerapkan azas cabotage. Bagi saya itu keputusan yang prematur diambil,” tegas Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran Indonesia (Mappel) Oentoro Surya di Jakarta, Selasa (15/12).

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional.

Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

Guna mendukung diterapkannya azas cabotage Dephub  menetapkan tiga kelompok kapal pada angkutan laut lepas pantai.

Tujuan pengelompokan itu agar secara jelas dapat diketahui kapal-kapal lepas pantai bisa mengikuti penerapan cabotage.

Pada kelompok A, kapal lepas pantai jenis kecil seperti crew boat, tongkang, tug boat. Kelompok B, kapal jenis FSO dan lainnya,dan pada kelompok jenis Sesmic.

Saat ini kapal lokal menguasai 70 persen angkutan barang dalam negeri. Sedangkan untuk angkutan ke luar negeri baru sekitar 5 persen.

Oentoro menyarankan, regulator sebaiknya melakukan inventarisasi yang cermat terkait muatan dan armada yang tersedia. “Dari situ bisa ketahuan apakah betul kurang atau kelebihan ruangan kapal,” katanya.

Oentor mengingatkan, Menhub sebagai regulator harus lebih berpihak ke pelayaran nasional dan menghimbau pengguna jasa untuk menggunakan kapal lokal.

“Harus dicek juga apa pemilik barang sudah menghubungi pemilik kapal lokal. Banyak kecenderungan pemilik barang enggan menggunakan kapal lokal,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI  Yudi Widiana Adia mengatakan, jika Menhub menunda azas cabotage maka  berarti ada yang tidak beres dengan penataan manajemen pelayaran nasional.

“Ini kan sudah ada di Inpres No 5/2005. Kenapa harus ditunda. Seharusnya Menhub menjadikan juga ini sebagai bagian dari indikator keberhasilan 100 hari. Jika ada kendala di lapangan Menhub harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan ,” katanya.

Sedangkan Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (ISA) Jaka A Singgih menilai, kebijakan yang diambil oleh Menhub sebagai langkah yang rasional untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

“Jika kondisi di lapangan memang tidak mendukung, kenapa harus dipaksakan. Arus barang itu memegang peranan penting untuk pertumbuhan perekonomian nasional,” katanya.

Jaka mengungkapkan, kondisi di lapangan belum mendukung pelayaran lokal khususnya masalah pemodalan. “Bank asing belum percaya memberikan pinjaman walau Indonesia sudah meratifikasi hipotik internasional. Sedangkan bank lokal menerapkan bunga tinggi dan tidak berani memberikan pinjaman jangka panjang. Padahal bisnis kapal ini jangka panjang,” keluhnya.

Sebelumnya,  Freddy Numberi menegaskan, azas cabotage bisa saja tidak diterapkan secara tegas oleh regulator jika di lapangan tidak ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah banyak.

“Azas cabotage itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai itu justru membelenggu kepentingan nasional,” tegasnya. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s