151209 Badan Usaha Penyelenggara Navigasi Penerbangan akan Berbentuk Perum

JAKARTA– Lembaga penyelenggara navigasi penerbangan yang melebur operator navigasi penerbangan direncanakan akan berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Dua operator navigasi yang akan dilebur adalah  PT Angkasa Pura 1, PT Angkasa Pura 2, dan Unit PelaksanaTeknis  (UPT) Ditjen Ditjen Perhubungan Udara Dephub.

Dirjen Perhubungan Udara Dephub Heri Bakti  S Gumai  mengungkakan, bentuk Perum khusus merupakan bentuk yang ideal bagi lembaga penyelenggaran navigasi penerbangan. “ Bentuk lembaga Perum selain mengakomodasi UU No.1 / 2009 tentang Penerbangan juga mengakomodasi UU yang lain,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/12).

Diungkapkannya,  untuk membahas pembentukan  lembaga penyelenggara navigasi penerbangan, melibatkan lima departemen yaitu Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Kantor Kementrian Negara BUMN, DapartemenHukum dan HAM serta Sekretariat Negara.

Dikataknnya,  pekan depan bentuk lembaga tersebut sudah ada.“ Siang ini akan rapat antar departemen untuk  menentukan bentuk lembaga tersebut,” ungkapnya.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura 2, Tulus Pranowo mengungkapkan, di dunia penerbangan ada tiga model penyelenggara navigasi penerbangan yaitu pemerintah, badan usaha pemerintah dan swasta murni.

“ Di Indonesia yang menyelenggarakan navigasi penerbangan adalah pemerintah,”ujarnya.

Diingatkannya, jika nantinya penyelenggaran navigasi penerbangan berbentuk Perum akan melalui proses yang panjang seperti transisi aset dan sumber daya manusia.

“ Ini menyangkut kesejahteraan orang banyak. Selain itu, transisi aset tak bisa sekaligus tetapi harus mekanisme yang berlaku. Sementara oeprasional peleyanan navigasi tidak boleh berhenti sedetikpun,”ingatnya.

Sedangkan, Ketua Umum Indonesia Air Traffic Control Assosiation (IATCA) IGK Susila menyatakan menerima apapun bentuk lembaga penyelenggara navigasi penerbangan. “ Namun yang terpenting adalah kesejahteraan karyawan harus lebih baik dari saat ini,” harapnya.[Dni]

151209 Konten Kristiani Bidik 10 Persen Pengguna Telkomsel

JAKARTA—Operator seluler Telkomsel mengharapkan konten Kristiani yang berisikan  layanan Pendeta Gilbert Lumoindong mampu memikat 10 persen dari total 80 juta pengguna Telkomsel.

Layanan yang disediakan  melalui akses *122# tersebut berisikan berbagai konten khas Kristiani, seperti moving bible, tip iman, renungan harian, wallpaper, ringtone, dan sebagainya.

“Layanan seperti ini tidak hanya memanfaatkan momentum Natal dan tahun Baru. Tetapi juga untuk sehari-hari,” ungkap Deputy VP Customer Lifecycle Management Telkomsel Primadi K. Putra di Jakarta, Senin (14/12).

Diungkapkannya,  di samping layanan khas Pendeta Gilbert, melalui menu akses *122# pelanggan Telkomsel juga dapat menikmati konten-konten Natal lainnya, seperti: Renungan Tiang Iman, NSP Paket 2 in 1, NSP Spesial Natal, Disney Xmas, A Christmas Carol, dan lain-lain.

Pada kesempatan lain, GM Sales and Customer Service Jabotabek Telkomsel Riza A Wildani mengungkapkan, perseroan  baru meluncurkan layanan remittance (T-Remitt) yang memungkinkan seluruh pelanggan selulernya di Indonesia untuk menerima transfer uang dari luar negeri melalui mobile wallet (T-Cash).

Untuk tahap awal, operator dengan jumlah pelanggan 82 juta itu langsung menggandeng 13 Koperasi Unit Desa (KUD) di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, untuk diajak bekerja sama.

Telkomsel yang mengincar fee transaksi dari transfer uang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri ke sanak keluarganya di tanah air, sengaja memilih Koperasi karena dianggap sebagai titik terdekat pencairan uang yang bisa dijangkau, khususnya masyarakat desa.

“Kami memilih Sukabumi untuk meluncurkan layanan ini, khususnya Pelabuhan Ratu karena merupakan salah satu kantong TKI dengan negara tujuan terbanyak Malaysia dan Hong Kong,” katanya.

Berdasarkan data terbaru Kantor Pos Sukabumi, jumlah kiriman uang dari TKI asal Sukabumi melalui Western Union (WU), sepanjang 2009 hingga awal bulan Desember mencapai  317 rupiah miliar dengan jumlah 108.152 kali transaksi.[dni]

151209 Perlawanan Ala Penyedia Perangkat

Kisruh penetapan standar teknologi Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) di Indonesia mulai kencang terjadi sejak tahun lalu. Banyak pihak beranggapan inilah bentuk perlawanan para penyedia perangkat yang didukung oleh merek global untuk menggoyang regulasi pemerintah agar mengubah standar 802.16 d (Nomadic) ke  standar 802.16e (mobile & nomadic).

Para penyedia perangkat pun merasa mendapatkan angin segar ketika sejumlah operator yang menjadi pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) memberikan dukungan dengan alasan perangkat standar 802.16d yang dijual oleh manufaktur lokal terlalu mahal dan memiliki kualitas yang rendah.

“Secara teori standar 802.16d itu memiliki kapasitas menangani pelanggan yang rendah, beda dengan standar 802.16e. Para operator berhitung, jika memaksa menggunakan standar 802.16d, maka investasinya tidak balik. Karena itu lebih memilih standar 802.16e,” ungkap Direktur Airspan Network Indonesia R.K. Harsiki di Jakarta, Senin (14/12).

Ketua Wimax Forum Chapter Indonesia yang juga CEO Xirka, Sylvia  Sumarlin mengungkapkan, sebagai perusahaan yang dulunya mengembangkan chipset wimax dengan standar 802.16d akhirnya beralih ke standar 802.16e karena terbentur penerimaan pasar.

Xirka adalah perusahaan lokal yang memproduksi chipset standar 802.16d untuk  baseband Consumer Premise Equpiment (CPE).  Sedangkan chipset di Base Station tidak di produksi di dalam negeri.

“Jika kami memaksa untuk memproduksi massal  tidak ada yang membeli. Sebagai investor tentu saya harus balik badan dan mengembangkan standar 802.16e dan 802.16m. Masalah ada kerugian tentu saja itu bagian dari bisnis,” katanya.

Direktur Standarisasi Postel Azhar Hasyim mengungkapkan, masalah standarisasi sudah merupakan hasil diskusi dengan semua pemangku kepentingan industri sejak 2007 lalu. “Pemerintah memutuskan memilih standar 802.16d atas masukan industri. Jadi, ini bukan keputusan sepihak,” tegasnya.

Azhar pun terbuka saja jika saat ini ada manufaktur lokal yang mengembangkan standar 802.16e asalkan bisa memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai regulasi. “Bagi saya aneh saja tiba-tiba ada yang siap memenuhi TKDN. Kenapa baru sekarang? Setahu saya dua perusahaan yang mengembangkan 802.16d saja membutuhkan waktu dua tahun. Karena itu saya mau cek kebenaran klaim yang 802.16e,” katanya.

Azhar pun menyoroti keanehan perilaku dari penyedia perangkat yang ngotot mengubah standar di frekuensi 2,3 GHz, tetapi tidak mengubah standar di 3,3 GHz. “Di 3,3 GHz itu kan juga nomadic. Kenapa tidak diributkan. Apa karena di 3,3 GHz operatornya Telkom dan Indosat yang pasti akan deploy jaringan,” ketusnya.

Menanggapi hal itu, Harsiki mengakui, untuk 3,3 GHz memang ada jaminan pengembalian investasi bagi manufaktur karena kedua operator memiliki kewajiban untuk mengembangkan jaringan. Hal ini didukung regulasi setelah pindah dari frekuensi 3,5 GHz harus membangun akses di frekuensi baru. “Airspan sebagai perusahaan global pun menggandeng LEN Industri hanya untuk 3,3 GHz,” katanya.

Sementara menurut Pengamat telematika  Michael Sunggiardi  penggalangan dukungan dengan aksi penandatanganan kesiapan dari para produsen perangkat tak cukup ampuh untuk mengubah pendirian pemerintah

.
“Bagi saya gerakan yang dibuat itu hanya untuk menunjukkan mereka siap. Tidak mudah memenuhi TKDN karena untuk komponen saja impor 100 persen. apalagi pemerintah sudah mengeluarkan investasi. Jadi, mereka juga ingin pulang modal dulu. Masalah  lompat-lompat teknologi itu sudah biasa karena kita harus evolusi,” katanya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menjelaskan, semangat pemerintah menjadikan standar 802.16d untuk wimax karena ingin membangkitkan manufaktur lokal.

“Isu penting di telekomunikasi itu adalah masalah lapangan kerja. Jika penyedia perangkat asing itu mau buka pabrik di Indonesia, kita welcome sekali,” katanya.

Menurut Nonot, peluang bagi manufaktur lokal ada pada pengembangan software dan assembling. “Pemerintah juga realistis, tidak mungkin Indonesia buat komponen sendiri. Tetapi jika dua itu saja digarap dan bikin pabrik di sini, dampaknya bagi perekonomian tinggi. Pasar kita besar, jangan mau dijadikan tempat berjualan saja,” katanya.

Nonot menyarankan, jika para penyedia perangkat asing ingin mengembangkan standar 802.16e sebenarnya bisa dilakukan di frekuensi 5,8 GHz yang berbasis kelas dan terbuka bagi siapapun. “Di sana ada alokasi 100 MHz, tinggal ubah software, bisa jalan. Nah, setelah itu tunjukkan komitmen investasi di sini. Ketimbang meributkan standar yang telah dipayungi aturan,” tegasnya.

Nonot juga mengingatkan, operator pemenang tender BWA jangan bermimpi untuk mendapatkan blok nomor agar bisa menyelenggarakan layanan basic telephony (suara) karena pemerintah telah menetapkan wimax untuk akses data. “Saya membaca gejala mengubah standar itu karena ada yang bermimpi ingin menyelenggarakan layanan suara. Sudah bukan rahasia lagi standar 802.16e itu bisa untuk suara,” katanya.[dni]

151209 Standar Wimax: Adu Kuat Kepentingan Lokal dan Global

Belum lama ini delapan perusahaan manufaktur nasional bersama Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dan Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki) menandatangani piagam kesiapan untuk memproduksi perangkat Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) dengan standar 802.16e (mobile & nomadic) yang dijanjikan memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai regulasi.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT Gema Teknologi Indonesia, PT Realta Chakradarma, PT Panggung Elektrik Citabuana, PT Berca Cakra Teknologi, PT Jetcoms Netindo, PT Xirca Dama Persada, PT LEN Industri, dan PT Olex Cables Indonesia.

Sedangkan janji memenuhi TKDN sesuai regulasi adalah 30 persen dari Subscriber Station (SS) dan 40 persen Base Station (BS) merupakan buatan dalam negeri.

Para pelaku usaha itu berani mengeluarkan piagam karena merasa mendapatkan dukungan dari operator pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) di frekuensi 2,3 GHz, Wimax Forum, dan Intel.

“Intel akan membantu para pemain industri dalam negeri dalam membuat peralatan berbasis standar global wimax 802.16e melalui local manufacturing matchmarking program,” ujar Country Manager Intel Indonesia Budi Wahyu Jati di Jakarta, belum lama ini.

Untuk diketahui, teknologi  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan 802.16d untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 

Kedua, 802.16e  untuk Mobile dan Nomadic Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA). Pemerintah Indonesia mengadopsi standar 802.16d yang dijalankan di frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz.

Saat ini terdapat dua perusahaan lokal yang sudah memenuhi TKDN  untuk standar 802.16d yaitu  PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG). Sedangkan dua perusahaan lainnya   sedang mengajukan Type Approval (TA) ke Depkominfo untuk perangkat di frekuensi 3,3 GHz. Kedua perusahaan itu  adalah PT Abhimata  Citra  Abadi (Abhimata)  dan PT LEN Industri.

Vice President Marketing Wimax Forum DR Mohammad Shak mengungkapkan, organisasinya akan membantu para operator dan manufaktur mengembangkan standar 802.16e dengan membuka laboratorium riset dan mendorong hadirnya konten lokal.

“Dalam mengembangkan teknologi itu harus dilihat skala ekonomis agar bisa menciptakan harga yang terjangkau bagi pelanggan. Bagi saya standar 802.16e inilah jawabannya jika Indonesia ingin mengembangkan internet broadband murah, bukan 802.16d yang sudah ketinggalan zaman,” tegasnya.

Managing Director Southeast Asia, Wimax Program Office Intel, Werner Sutanto menjelaskan, jika manufaktur lokal memilih mengembangkan standar 802.16e maka terbuka peluang untuk mengekspor produk karena pasar global membutuhkannya. “Tingkat keterhubungan (interoperability) lebih tinggi ketimbang 802.16d. Ini akan membuat pabrik yang menghasilkan produk ini bisa ekspor ke luar negeri,” katanya.

Berdasarkan catatan, nilai pasar dari wimax standar 802.16d pada tahun ini mencapai 219 juta dollar AS dan 2010 mencapai 386 juta dollar AS. Sedangkan untuk standar 802.16e, nilai pasarnya pada 2009 mencapai 707 juta dollar AS dan 2010 sebesar 934 juta dollar AS.

Ketua Wimax Forum Chapter Indonesia Sylvia W  Sumarlin mengingatkan, masalah interoperability berkaitan dengan perjanjian yang dibuat Indonesia dalam forum Asia Pacific Telecommunication (APT) dimana inisiator global roaming adalah negara ini.  “Jika bersikukuh di standar 802.16d, tidak ada jaminan ketersambungan dengan negara lain, bagaimana nasib kesepakatan global roaming tersebut,” sesalnya.

Tidak Ubah

Menanggapi hal itu, Direktur Standarisasi  Ditjen Postel Azhar Hasyim menegaskan, tidak akan  tidak akan mengubah standar  Wimax 802.16 d (nomadic) beberapa perusahaan lokal berjanji  standar 802.16e  memenuhi TKDN.

Azhar meminta para pemenang tender  BWA untuk memegang komitmen penyelenggaraan Wimax sesuai dokumen tender dimana yang digunakan adalah standar nomadic. “Jika sekarang ada wacana di dunia yang dipakai itu adalah standar e, itu akan menjadi pertimbangan pemerintah ke depan. Tetapi, sekarang mari kita beri standar d kesempatan,” katanya.

Diungkapkannya,   penentuan standar  tersebut terjadi  dua tahun lalu dan  merupakan konsensus dari semua pelaku industri yang menyepakati Indonesia menggunakan standar 802.16d. “Dulu teriak mau standar 802.16d. Sekarang ada standar 802.16e, mau yang terbaru. Nanti ada yang baru minta disesuaikan lagi. Kalau begitu Indonesia jadi pasar saja. Kapan manufaktur lokal maju,” tegasnya.

Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  mengungkapkan dalam forum APT yang disepakati adalah masalah internasional roaming terkait dengan layanan suara.

“Di APT itu bicara tarif internasional roaming bukan sampai interoperability perangkat. Harus diingat, forum itu bukan ajang paksa-memaksa. Jadi, pernyataan yang menyangkutkan  masalah standar wimax dengan internasional roaming salah besar,” tegasnya.

Tuntaskan

Sementara Pengamat Telematika Arnold Djiwatampu menegaskan, Indonesia harus menuntaskan pengembangan standar wimax 802.16d agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Tujuan hadirnya teknologi wimax itu adalah mendorong aksesibilitas bukan mobilitas. Indonesia sangat jomplang keberadaan internet broadband di daerah. Jika standar 802.16d bisa menjawab itu, kenapa harus lompat terlalu tinggi sehingga akhirnya yang diuntungkan hanya penyedia perangkat asing,” tegasnya.

Arnold mengingatkan, teknologi wimax tidak pernah akan berhenti dan   berjalan terus karena itu adalah ladang periuk nasi para industri perangkat global. Apalagi standar 802.16e juga sudah tertinggal karena saat ini secara global sedang masuk  802.16m yang akan lebih sesuai dengan jaringan telekomunikasi nasional Indonesia yang berdasar GSM.

“Saran saya  kalau Indonesia  ingin melangkah lebih lanjut maka jangan tanggung, meloncatlah  ke 802.16m  mulai dari sekarang. Indonesia bisa  membeli teknologi tersebut  karena  memiliki bargain power pasar yang besar,” katanya.

Menurut Arnold, jika dianggap standar 802.16d tidak dibuat lagi di dunia justru menjadi keuntungan karena  produk industri dalam negeri  memperoleh saingan yang lebih sedikit dari luar negeri.

Arnold menyarankan, agar standar 802.16d berkembang pemerintah menjamin ekosistem terbangun seperti adanya kemauan dari operator untuk membeli perangkat lokal. “Jika ada keinginan membeli dalam jumlah banyak tentu manufaktur akan menggenjot produksi. Akhirnya harga perangkat bisa mencapai skala ekonomis. Jadinya, alasan perangkat mahal itu sudah tidak berlaku lagi,” katanya.[dni]

141209 Indonesia Minta Pembahasan Open Sky Ditunda

JAKARTA—Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perhubungan  meminta pembahasan terhadap aturan pelaksanaan kebijakan liberalisasi penerbangan (open sky) di wilayah Asean ditunda hingga enam bulan ke depan untuk menunggu disiapkannya aturan pendukung di pasar domestik.

“Saya sudah meminta agar pembahasan masalah Open Sky ditunda dulu karena Indoensia sedang menyiapkan aturan di dalam negeri. Permintaan ini sudah  disampaikan  dalam sidang para menteri transportasi negara-negara ASEAN (ASEAN Transport Ministers (ATM) Meeting) ke-15, di Hanoi, Vietnam, 10-11 Desember 2009 lalu,” ungkap Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, aturan yang sedang dipersiapkan adalah untuk mendukung Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan dimana nantinya di dalam regulasi itu akan memberikan perlindungan bagi industri penerbangan lokal.

“Tujuan lain meminta penundaan tersebut adalah karena Indonesia tidak ingin jika Open Sky diberlakukan justru membuat rugi bangsa ini. Jujur saja, secara sarana dan prasarana Indonesia kalah dengan negara lainnya di Asean, jika dipaksakan kita hanya akan menjadi penonton,” tegasnya.

Menurut Freddy, secara infrastruktur ada ketimpangan antara Indonesia dengan negara Asean liannya. Misalanya,  Indonesia memiliki 26 bandara internasional sedangkan Malaysia memiliki 6 bandara atau Singapura yang hanya satu bandara.

“Bisa dibayangkan jika nantinya ke 26 bandara dibuka untuk open sky. Pasar domestik akan habis digarap oleh maskapai asing, sementara pemain lokal ditinggalkan. Ini akan berdampak kepada lapangan kerja. Liberalisasi sih boleh saja, tetapi yang menguntungkan kepentingan nasional, bukan malah bikin keblinger,” tegasnya.

Diungkapkannya, saat ini saja sudah  ada kecenderungan dari rute daerah tertentu yang enggan untuk mampir ke Jakarta dan lebih memilih melewati Singapura. “Ini kan sudah berbahaya. Karena itu kita sedang siapkan stimulus bagi pemain lokal agar berkembang,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini regulator sedang merangsang maskapai lokal agar  menyiapkan armada yang cukup dan kenyamanan bandara ditingkatkan.

“Pelayanan bandara itu harus standar internasional. Jangan namanya saja internasional, tetapi penumpang antri seperti terminal kampung,” katanya.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumai menambahkan, dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, menurutnya Indonesia tidak akan bisa mengimplementasikan kebijakan open sky ini secara menyeluruh pada 2013 mendatang.

”Kemungkinan kita baru bisa full menerapkan kebijakan ini pada 2015. Saat ini kita sedang memilah-milah Bandara mana yang cocok diterapkan open sky. Dari 26 yang ada, kemungkinan maksimal ada lima bandara yang akan dibuka bebas untuk penerbangan se ASEAN,” jelasnya.

Pada April 2010 mendatang, jelasnya, kelima bandara terpilih itu akan diajukan dalam forum formal yang akan digelar di Brunei Darusallam. ”Tapi, kita belum bisa menyebutkan bandaranya mana-mana saja, karena masih dievaluasi,” katanya.

Herry menegaskan, regulator akan mendukung segala upaya untuk meningkatkan kualitas maskapai regulator akan  segera mengelompokkan pelayanan operator  reguler dalam tiga jenis, yakni maskapai dengan layanan penuh (full service), standar menengah (medium service), dan standar minimum (no frills).

“Kami juga akan membantu maskapai bicara dengan Departemen Keuangan soal pembebanan pajak berganda. Khususnya soal sewa menyewa pesawat agar maskapai bisa meremajakan armada secara cepat,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai kebijakan pemerintah untuk menunda pembahasan open sky sebagai sesuatu yang bijaksana,
“Itu sebuah keputusan yang bijaksana. Sekarang tinggal dari maskapai lokal meningkatkan kualitasnya,” katanya.

Menurut Danang, perlu dikembangkan kerangka kebijakan yang mengedepankan perlindungan industri nasional dan kebutuhan konsumen agar  mendapat layanan yang selamat dan kompetitif.

“Ada baiknya Dephub bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk  intensif mendalami keseimbangan antara kepastian masyarakat memperoleh layanan yang kompetitif dan keselamatan,” katanya.[dni]

141209 Dephub Minta PP Kepelabuhan Tidak Dipersoalkan

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) meminta para pelaku usaha tidak mempersoalkan  Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2009 tentang Kepelabuhan karena sudah mengakomodasi kepentingan semua stakeholders di industri.

‘Tidak ada gunanya kita bertanding. Lebih baik bersanding. Pelaku usaha harus percaya, Dephub melalui Ditjen Hubungan Laut adalah mitra yang ideal dalam menjalankan usaha di industri ini,” tegas Dirjen Hubungan Laut Dephub Sunaryo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sunaryo meminta, para pelaku usaha untuk membaca secara seksama isi darii PP Kepelabuhan sebelum berteriak di media massa dengan mengatakan regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pelayaran.

“Mereka yang bicara seperti itu berarti tidak memahami isi dari PP Kepelabuhan,” tegasnya.

Ditegaskannya, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang mendesak nama asosiasi dicantumkan dalam PP agar adanya jaminan dalam berusaha. “Di dalam PP itu sudah jelas menyatakan pihak yang melakukan kegiatan bongkar muat adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP). BUP itu terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta. Tidak mungkinlah kita masukkan nama asosiasi dalam PP,” katanya.

Menurut Sunaryo, jika nama asosiasi yang dimasukkan, maka akan menimbulkan aroma monopoli dari regulasi. “Selain itu ada jaminan tidak ada asosiasi lainnya yang mengruus bongkar muat. Karena itu baiknya dihentikan konflik ini dan baca PP itu secara seksama. Jangan berpolemik di media,” katanya.

Sebelumnya, APBMI  yang menjadi  salah satu dari anggota Kadin yang tergabung dalam Komite Tetap Perhubungan Laut mengaku kecewa dengan PP Kepelabuhan karena  tidak menyebutkan secara jelas tentang Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

“Kami tidak happy dengan keluarnya regulasi tersebut. Jelas sekali peraturan itu bertentangan semangatnya dengan UU No17 tentang Pelayaran yang menyebut secara jelas PBM. Kenapa di PP Kepelabuhan justru disumirkan,” sesal Ketua Kehormatan  APBIM Taufik Siregar.

Menurut Taufik, jika merujuk pada UU Pelayaran secara jelas disebutkan PBM sebagai badan usaha yang terkait dengan angkutan di perairan. Namun, di PP Kepelabuhan pernyataan yang dikeluarkan adalah kegiatan bongkar muat dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dimana peran PBM seolah-olah dihilangkan.

“Semua tahu badan usaha pelabuhan itu nantinya adalah Pelindo. Kalau sudah begini bagaimana posisi PBM,” katanya.

Azas Cabotage
Pada kesempatan sama, Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan, azas cabotage bisa saja tidak diterapkan secara tegas oleh regulator jika di lapangan tidak ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah banyak.

“Azas cabotage itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai itu justru membelenggu kepentingan nasional,” tegasnya.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

Guna mendukung diterapkannya azas cabotage Dephub  menetapkan tiga kelompok kapal pada angkutan laut lepas pantai. Tujuan pengelompokan itu agar secara jelas dapat diketahui kapal-kapal lepas pantai bisa mengikuti penerapan cabotage. Pada kelompok A, kapal lepas pantai jenis kecil seperti crew boat, tongkang, tug boat. Kelompok B, kapal jenis FSO dan lainnya,dan pada kelompok jenis Sesmic.

Freddy menegaskan, jika memang kenyataan di lapangan belum ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah banyak tidaka da salahnya diberikan kepada kapal berbendera asing. “Apa kita rela batubara yang harusnya diekspor terhambat pengiriman karena azas cabotage. Bisa dibayangkan jika itu terjadi justru merugikan ekonomi nasional. Inilah yang saya bilang azas cabotage jangan membuat kita jadi terbelenggu,” katanya.[dni]

151209 XL Selesaikan Proses Rights Issue Rp 2,8 Triliun

JAKARTA—PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) telah menyelesaikan  rights issue senilai  2,8 triliun rupiah. Dampak dari aksi korporasi ini jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak  1,418 miliar, sehingga total jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 8,508 miliar.

“Dana dari rights sssue ini seluruhnya akan digunakan untuk membayar hutang,” ungkap Presdir XL Hasnul Suhaimi melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/12).

Berdasarkan catatan, XL memiliki hutang kepada  Sindikasi dengan DBS Bank Ltd., Export Development Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dan Chinatrust Commercial Bank, Ltd. senilai 1,3 triliun rupiah,  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai  400 miliar rupiah,  PT Bank Mizuho Indonesia senilai  IDR 474 miliar rupiah,  DBS Bank Ltd. Senilai 474 miliar rupiah, dan  kredit Ekspor dengan Export kredit nämnden (EKN) Buyer Credit Facility yang didanai oleh Swedish Export Credit Corporation senilai  111 miliar rupiah.

Dijelaskannya, sebelum proses Rights Issue ini selesai, selama kwartal keempat 2009 XL telah melakukan pembayaran hutang dipercepat sebesar 100 juta dollar AS (HSBC sebesar USD 50 juta dan SCB sebesar USD 50 juta) dan membeli kembali sebagian Obligasi sebesar 64,6 juta dollar AS (setelah pembelian kembali sebagian Obligasi yang masih beredar adalah sebesar USD 59,4 juta).

Total pembayaran hutang dipercepat dan pembelian kembali sebagian Obligasi adalah sebesar  164,6 juta dollar AS, yang didanai oleh arus kas internal. Dengan selesainya proses rights issue, pembayaran hutang dipercepat dan pembelian kembali sebagian Obligasi akan mengurangi biaya bunga XL, memperbaiki struktur modal XL dan memperkuat neraca XL.

Menurut Hasnul,  XL sekarang mempunyai struktur modal yang lebih baik dan neraca yang kuat yang akan mendukung kami melanjutkan pertumbuhan yang agresif dan sekaligus meningkatkan shareholder value juga memperbaiki return on invested capital.

“Dengan pencapaian Free Cash Flow yang positif sejak pertengahan tahun 2009, kami akan dapat lebih berkompetisi di masa yang akan datang dan terus memacu pertumbuhan yang pesat dan memungkinkan kami untuk membagikan deviden kepada para pemegang saham kami di masa yang akan datang.” Katanya.[dni]

151209 Depkominfo Himbau Operator Tidak Gunakan Produk Israel

JAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menghimbau para penyelenggara telekomunikasi tidak menggunakan produk asal Israel karena bertentangan dengan UU No 36/99 tentang Telekomunikasi.

“Negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lantas, bagaimana bisa ada hubungan bisnis. Selain itu, ini bisa melukai perasaan umat,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (14/12).

Tifatul menyarankan, operator memilih  perangkat telekomunikasi yang negara asalnya memiliki hubungan diplomatik. “Setahu saya China, Eropa, dan Amerika banyak menghasilkan inovasi teknologi. Kenapa tidak memilih satu diantaranya. Tetapi saya lebih memprioritaskan industri dalam negeri dan Open Source,” tegasnya.
Kepala Humas dan Pusat Informasi Depkominfo Gatot S. Dewa Broto menambahkan,  masalah pelarangan itu   diatur dalam Pasal 21 UU No 36/99.
”Dalam pasal itu secara tegas dikatakan   penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, melanggar kesusilaan, dan menggangu keamanan. Menggunakan produk dari negara yang tidak ada hubungan diplomatik itu kan berpotensi menganggu keamanan,” katanya.
Dijelaskannya, sanksi dari melanggar pasal tersebut adalah    pencabutan izin bagi penyelenggara. “Dulu pernah ada perusahaan asal Israel yang ikut dalam pengelolaan frekuensi, begitu ketahuan, langsung kita drop,” tegasnya.
Sebelumnya beredar kabar salah satu manufaktur lokal yang mengajukan Type Approval (TA) untuk perangkat wimax di frekuensi 3,3 GHz yakni  PT Abhimata Cipta Abadi menggandeng  perusahaan asal Israel, Alvarion, untuk sharing teknologi. 

Berdasarkan keterangan di situs resmi Alvarion, perusahaan  ini  berdiri pada  2001 hasil merger dari   BreezeCOM dan  Floware.  Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Tifatul, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu  mengaku belum mengetahui tentang hal ini. “Saya akan cek ke staf,” katanya.

Kabar lainnya mengatakan terdapat satu perusahaan billing system asal Israel yang sedang mengikuti tender di Telkomsel.  Deputy VP Coporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mengakui sedang dilakukan tender untuk pengadaan billing system. “Prosesnya sedang berlangsung. Masalah adanya perusahaan asal Israel yang ikut saya belum dapat detailnya,” katanya.[dni]