111209 Teknologi Pita Lebar: Pemerintah Belum Ingin Ubah Standar Wimax

JAKARTA—Pemerintah tidak akan mengubah standar teknologi pita lebar Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax)  802.16 d (nomadic) meskipun sejumlah perusahaan lokal  mengaku siap memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk standar 802.16e (mobile & nomadic).

“Sejauh ini pemerintah tetap berpegang pada standar nomadic. Apalgi saat ini sudah ada dua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi perangkat sesuai standar TKDN dan dua penyedia perangkat lagi sedang mengajukan Type Approval (TA),” tegas Direktur Standarisasi  Ditjen Postel Azhar Hasyim di Jakarta, Kamis (10/12).

Diungkapkannya, dua perusahaan yang sudah memenuhi TKDN 30 persen  untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi  Base Station (BS) adalah  PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG). Sedangkan dua perusahaan yang sedang mengajukan TA adalah PT Abhimata  Citra  Abadi (Abhimata)  dan PT LEN Industri.

Abhimata  menggandeng perusahaan asal Israel, Alvarion, untuk menyediakan perangkat Wimax di frekuensi 3,3 GHz dengan standar nomadic. Sedangkan LEN sebelumnya telah menggandeng mitra asing, Airspan, juga di alokasi frekuensi yang sama dengan Abhimata.

“Kedua perusahaan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi pemenuhan TKDN dari Departemen Perindustrian. Sekarang kami akan uji perangkatnya  di laboratorium dan mengecek keabsahan dari kandungan lokalnya. Jika ternyata tidak memenuhi syarat, bisa saja di-drop. Proses tes itu biasanya memakan waktu satu bulan,” ungkapnya.

Azhar meminta para pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) untuk memegang komitmen penyelenggaraan Wimax sesuai dokumen tender dimana yang digunakan adalah standar nomadic. “Jika sekarang ada wacana di dunia yang dipakai itu adalah standar e, itu akan menjadi pertimbangan pemerintah ke depan. Tetapi, sekarang mari kita beri standar d kesempatan,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, penentuan standar  tersebut dua tahun lalu sudah merupakan konsensus dari semua pelaku industri yang menyepakati Indonesia menggunakan standar d. “Dulu teriak mau standar d. Sekarang ada standar e, mau yang terbaru. Nanti ada yang baru minta disesuaikan lagi. Kalau begitu Indonesia jadi pasar saja. Kapan manufaktur lokal maju,” tegasnya.

Ketinggalan Zaman
Ketua Wimax Forum Chapter Indonesia Sylvia W  Sumarlin mengungkapkan, pemerintah tidak perlu takut untuk mengubah standar d menjadi e, karena untuk standar e pun sebenarnya bisa digunakan sebagai nomadic dan mobile.

“Di dunia sekarang semua mengembangkan standar e. Jika Indonesia ngotot mengembangkan standar d, maka kita akan ketinggalan zaman,” katanya.

Berdasarkan catatan, nilai pasar dari wimax standar d pada tahun ini mencapai 219 juta dollar AS dan 2010 mencapai 386 juta dollar AS. Sedangkan untuk standar e, nilai pasarnya pada 2009 mencapai 707 juta dollar AS dan 2010 sebesar 934 juta dollar AS.

Sylvia mengungkapkan, jika Indonesia mengembangkan standar e maka akan ada jaminan tersedianya perangkat yang murah bagi konsumen dan interperobility dengan negara lainnya. “Harus diingat, Indonesia adalah inisiator global roaming untuk Asia pasifik. Nah, jika bersikukuh di standar d, dimana tidak ada jaminan ketersambungan dengan negara lain, bagaimana nasib kesepakatan global roaming tersebut,” sesalnya.

Sylvia mengungkapkan, saat ini sudah ada delapan perusahaan dan dua asosiasi yang siap mendukung pengembangan wimax standar e dan  mampu  memenuhi standar TKDN. Kedelapan perusahaan itu adalah PT Gema Teknologi Indonesia, PT Realta Chakradarma, PT Panggung Elektrik Citabuana, PT Berca Cakra Teknologi, PT Jetcoms Netindo, PT Xirca Dama Persada, PT LEN Industri, dan PT Olex Cables Indonesia..  Sedangkan dua asosiasi adalah Apkomindo dan Aspiluki.

Sementara Pengamat Telematika Arnold Djiwatampu meragukan kemampuan kedelapan perusahaan tersebut memenuhi TKDN dalam waktu singkat. ‘Untuk standar d saja membutuhkan dua tahun. Tidak mungkinlah dalam waktu singkat bisa memenuhi TKDN. Kecuali semangatnya mau berjualan perangkat saja,” katanya.

Menurut Arnold, sebaiknya Indonesia fokus dulu mengembangkan standar d karena sudah ada ekosistem yang mendukung. Misalnya untuk riset selain dilakukan oleh TRG dan Hariff, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, dan Institut Teknologi Bandung juga terus mengembagkan standar tersebut. “Sayang sekali kalau sedang membangun pondasi, terus tiba-tiba dipaksa melompat ke sesuatu yang lebih tinggi. Lebih baik fokus dulu ke satu teknologi,” katanya.

Arnold menyarankan, agar standar d berkembang pemerintah menjamin ekosistem terbangun seperti adanya kemauan dari operator untuk membeli perangkat lokal. “Jika ada keinginan membeli dalam jumlah banyak tentu manufaktur akan menggenjot produksi. Akhirnya harga perangkat bisa mencapai skala ekonomis. Jadinya, alasan harga perangkat mahal itu sudah tidak berlaku lagi,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s