121209 Natal dan Tahun Baru : Penumpang Angkutan Jalan Naik 8 %

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) memprediksi jumlah penumpang angkutan jalan untuk natal dan tahun baru 2009 akan mencapai 2.358. 495  juta penumpang atau naik 8 persen dari periode sama tahun lalu sebesar 2.189.193 juta penumpang.

Sedangkan untuk moda Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) diperkirakan jumlah penumpang yang menggunakan sarana tersebut untuk natal dan tahun baru nanti sebesar 1.502.080 juta penumpang atau naik 15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1.307.736 juta penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengungkapkan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut telah disiapkan armada bus dengan potensi 34.458 unit dengan kesiapan armada 30.922 unit. Kapasitas penumpang angkutan jalan sendiri adalah 14.895.000 jiwa.

“Sedangkan untuk ASDP ada potensi armada 119 kapal dengan kesiapan 107 kapal. Kapasitas penumpang ASDP adalah 9,603 juta jiwa,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/12).

Dijelaskannya, lokasi yang harus dipehatikan untuk angkutan jalan adalah terminal di Provinsi DKI Jakarta, Purabaya (Jatim), Lw. Panjang (Jabar), Terboyo (Jateng), Giwangan (DI Yogyakarta), dan terminal di Sumut, Bali, NTT, hingga Papua.

“Kalau ASDP yang harus diperhatikan itu penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk,” katanya.

Dia meminta, pelaku usaha untuk tidak menaikkan tarif melebihi batas atas karena melanggar regulasi dan merugikan konsumen.

“Saat Lebaran lalu kami menghukum 32 PO karena melanggar tarif batas atas. Sanksi administratif diberikan secara beragam,” katanya.

Dijelaskannya, pelanggaran yang biasa dilakukan selain penetapan tarif terlalu tinggi adalah masalah penelantaran penumpang.

“Sanksi terberat kami berikan pada PO Warga Baru yang melakukan penelantaran penumpang di wilayah Surakarta Jawa Tengah yaitu pelarangan pengoperasian kendaraan yang melanggar selama 13 minggu dan pengembangan usaha selama 13 bulan kepada perusahaan,” katanya.

Revitalisasi Terminal
Selanjutnya diungkapkan, mulai tahun depan program revitalisasi sejumlah terminal bus antarkota akan direalisasikan guna meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat.

“Terminal yang akan direvitalisasi itu adalah terminal  Bus Antarkota Pulogadung di Jakarta Timur. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Pemprov DKI karena pola revitalisasi ini akan disesuaikan dengan tata ruang kota Jakarta,” ungkapnya.

Secara garis besar, Suroyo memaparkan, melalui program revitalisasi ini Terminal Bus Pulogadung akan diupayakan menjadi ”Green Terminal”.

Konsep ini mengusung.  terminal ramah lingkungan yang didukung dengan sistem tata kelola moderen, di mana para calon penumpang tidak sebatas memanfaatkan terminal sebagai tempat untuk naik-turun kendaraan.

Terminal tersebut akan dirancang sedemikian rupa agar bisa juga dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rendezvous yang nyaman, dengan segala fasilitas pendukung seperti koridor-koridor pejalan kaki yang tertutup, area niaga yang terlokalisasi, serta toilet yang sangat higienis.

Suroyo menjamin, bus-bus tidak akan ada lagi mangkal atau berhenti sembarangan di luar terminal, serta tidak akan ada lagi pedagang kaki lima yang berkeliaran di kawasan terminal seperti sekarang ini.

”Kita akan buat bagaimana terminal bus Pulogadung nantinya akan senyaman mungkin. Masyarakat baru akan merasa kalau dia berada di terminal yaitu saat mereka masuk ke ruang tunggu pemberangkatan bus. Sebelum masuk ruang tunggu, mereka bisa keliling-keliling baik untuk belanja atau makan di tempat yang sudah disediakan, layaknya ketika berada di dalam mal. Untuk sitem tiketingnya, kita akan gunakan sistem elektronik,” paparnya.

Suroyo optimistis, konsep terminal bus ideal yang ramah lingkungan ini bisa terwujud. ”Kendala yang agak berat mungkin membudayakan dispilin dan sikap tertib, baik kepada masyarakat maupun aparat. Tapi, saya yakin bisa, karena masyarakat kita bukan masyarakat yang bodoh. Coba lihat terminal atau bandara di luar negeri seperti di Singapura atau China yang sangat nyaman itu, tidak ada calon penumpang yang bandel dan bersikap sembarangan, termasuk warga Indonesia. Nah, di negara orang kita bisa kok tertib, masak di rumah sendiri tidak bisa?” Jelasnya.

Berkaitan dengan anggaran untuk revitalisasi tersebut, Suroyo enggan mengungkapkan,”Dananya akan diambil dari APBN. Besarannya belum bisa diungkap”.[Dni]

111209 JICT Akan Bangun Pelabuhan Terbesar

JAKARTA—PT Jakarta International Container Terminal (JICT) akan membangun pelabuhan terbesar di Indonesia yang menelan investasi total senilai 160 juta dollar AS.

Perseroan berencana akan mengembangkan pelabuhan dengan kapasitas 1 juta TEUs melalui investasi 4 Quay Cranes tambahan, 18 Rubber Tyred Gantry Cranes (RTGS), 30 Head Trucks dan Chassis serta pembangunan 12 hektar area penumpukan dengan jalan-jalan penghubungnya, area parkir, dan fasilitas administrasi.

“Sebagian investasi akan berasal dari  pinjaman dana sebesar 70 juta dollar AS dari International Finance Corporation (IFC) IFC. Sisanya  90 juta dolar AS akan dari dana internal,” ungkap  Direktur Eksekutif Group Hutchison Port Holdings (HPH) James Tsien, di Jakarta, Kamis (10/12).

Diungkapkannya, pinjaman dari IFC  terdiri dari dana sebesar 30 juta dollar AS dari lembaga itu sendiri dengan skema pembayaran 7 tahun dan pinjaman sindikasi dari HSBC hingga  40 juta dollar AS dengan skema pembayaran 5 tahun.  ”Pinjaman ini merupakan komitmen jangka panjang pemegang saham JICT,” katanya.

Direktur IFC untuk Asia Timur dan Pasifik, Karin Finkelston mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat  membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan yang dikelola secara baik agar dapat bersaing di perekonomian dunia. “Kami ingin membantu mewujudkan itu,”  katanya.

Direktur Keuangan JICT Nano Aryono mengatakan, sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program pengembangannya, JICT telah mengembangkan area penumpukan, membeli peralatan baru, dan menuntaskan pembaruan sistem teknologi.

“Secara khusus JICT telah mengoperasikan sistem manajemen terminal nGen milik kelompok HPH  guna meningkatkan efisiensi,” katanya.[dni]

111209 Teknologi Pita Lebar: Pemerintah Belum Ingin Ubah Standar Wimax

JAKARTA—Pemerintah tidak akan mengubah standar teknologi pita lebar Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax)  802.16 d (nomadic) meskipun sejumlah perusahaan lokal  mengaku siap memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk standar 802.16e (mobile & nomadic).

“Sejauh ini pemerintah tetap berpegang pada standar nomadic. Apalgi saat ini sudah ada dua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi perangkat sesuai standar TKDN dan dua penyedia perangkat lagi sedang mengajukan Type Approval (TA),” tegas Direktur Standarisasi  Ditjen Postel Azhar Hasyim di Jakarta, Kamis (10/12).

Diungkapkannya, dua perusahaan yang sudah memenuhi TKDN 30 persen  untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi  Base Station (BS) adalah  PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG). Sedangkan dua perusahaan yang sedang mengajukan TA adalah PT Abhimata  Citra  Abadi (Abhimata)  dan PT LEN Industri.

Abhimata  menggandeng perusahaan asal Israel, Alvarion, untuk menyediakan perangkat Wimax di frekuensi 3,3 GHz dengan standar nomadic. Sedangkan LEN sebelumnya telah menggandeng mitra asing, Airspan, juga di alokasi frekuensi yang sama dengan Abhimata.

“Kedua perusahaan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi pemenuhan TKDN dari Departemen Perindustrian. Sekarang kami akan uji perangkatnya  di laboratorium dan mengecek keabsahan dari kandungan lokalnya. Jika ternyata tidak memenuhi syarat, bisa saja di-drop. Proses tes itu biasanya memakan waktu satu bulan,” ungkapnya.

Azhar meminta para pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) untuk memegang komitmen penyelenggaraan Wimax sesuai dokumen tender dimana yang digunakan adalah standar nomadic. “Jika sekarang ada wacana di dunia yang dipakai itu adalah standar e, itu akan menjadi pertimbangan pemerintah ke depan. Tetapi, sekarang mari kita beri standar d kesempatan,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, penentuan standar  tersebut dua tahun lalu sudah merupakan konsensus dari semua pelaku industri yang menyepakati Indonesia menggunakan standar d. “Dulu teriak mau standar d. Sekarang ada standar e, mau yang terbaru. Nanti ada yang baru minta disesuaikan lagi. Kalau begitu Indonesia jadi pasar saja. Kapan manufaktur lokal maju,” tegasnya.

Ketinggalan Zaman
Ketua Wimax Forum Chapter Indonesia Sylvia W  Sumarlin mengungkapkan, pemerintah tidak perlu takut untuk mengubah standar d menjadi e, karena untuk standar e pun sebenarnya bisa digunakan sebagai nomadic dan mobile.

“Di dunia sekarang semua mengembangkan standar e. Jika Indonesia ngotot mengembangkan standar d, maka kita akan ketinggalan zaman,” katanya.

Berdasarkan catatan, nilai pasar dari wimax standar d pada tahun ini mencapai 219 juta dollar AS dan 2010 mencapai 386 juta dollar AS. Sedangkan untuk standar e, nilai pasarnya pada 2009 mencapai 707 juta dollar AS dan 2010 sebesar 934 juta dollar AS.

Sylvia mengungkapkan, jika Indonesia mengembangkan standar e maka akan ada jaminan tersedianya perangkat yang murah bagi konsumen dan interperobility dengan negara lainnya. “Harus diingat, Indonesia adalah inisiator global roaming untuk Asia pasifik. Nah, jika bersikukuh di standar d, dimana tidak ada jaminan ketersambungan dengan negara lain, bagaimana nasib kesepakatan global roaming tersebut,” sesalnya.

Sylvia mengungkapkan, saat ini sudah ada delapan perusahaan dan dua asosiasi yang siap mendukung pengembangan wimax standar e dan  mampu  memenuhi standar TKDN. Kedelapan perusahaan itu adalah PT Gema Teknologi Indonesia, PT Realta Chakradarma, PT Panggung Elektrik Citabuana, PT Berca Cakra Teknologi, PT Jetcoms Netindo, PT Xirca Dama Persada, PT LEN Industri, dan PT Olex Cables Indonesia..  Sedangkan dua asosiasi adalah Apkomindo dan Aspiluki.

Sementara Pengamat Telematika Arnold Djiwatampu meragukan kemampuan kedelapan perusahaan tersebut memenuhi TKDN dalam waktu singkat. ‘Untuk standar d saja membutuhkan dua tahun. Tidak mungkinlah dalam waktu singkat bisa memenuhi TKDN. Kecuali semangatnya mau berjualan perangkat saja,” katanya.

Menurut Arnold, sebaiknya Indonesia fokus dulu mengembangkan standar d karena sudah ada ekosistem yang mendukung. Misalnya untuk riset selain dilakukan oleh TRG dan Hariff, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Surabaya, dan Institut Teknologi Bandung juga terus mengembagkan standar tersebut. “Sayang sekali kalau sedang membangun pondasi, terus tiba-tiba dipaksa melompat ke sesuatu yang lebih tinggi. Lebih baik fokus dulu ke satu teknologi,” katanya.

Arnold menyarankan, agar standar d berkembang pemerintah menjamin ekosistem terbangun seperti adanya kemauan dari operator untuk membeli perangkat lokal. “Jika ada keinginan membeli dalam jumlah banyak tentu manufaktur akan menggenjot produksi. Akhirnya harga perangkat bisa mencapai skala ekonomis. Jadinya, alasan harga perangkat mahal itu sudah tidak berlaku lagi,” katanya.[dni]

101209 Regulator Minta Tarif Kembali Diturunkan

JAKARTA—Regulator telekomunikasi meminta operator untuk kembali menurunkan tarif setelah pada 2008 lalu langkah tersebut dilakukan dengan adanya kebijakan penurunan biaya interkoneksi.

”Rasanya wajar operator menurunkan tarif lagi seperti tahun lalu pada 2010. Pasalnya infrastruktur telekomunikasi makin merata dan canggih. Bukankah kalau kedua itu tercapai harusnya tarif makin murah,” ujar Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Rabu (9/12).

Menanggapi hal itu Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan, berat bagi operator untuk menuruti himbauan tersebut karena tarif telekomunikasi di Indonesia sudah termasuk yang paling murah di dunia. ”Kalau mau turun lagi, operator tidak bisa untung dong. Rasanya wajar kita mengharapkan investasi kembali,” tegasnya.

VP Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia mengungkapkan, untuk menyongsong persaingan pada tahun depan perseroan menyiapkan beberapa strategi bagi layanan fixed wireless access (FWA) yang diusungnya melalui layanan telepon Flexi. Saat ini Flexi 15,5 juta pelanggan dengan dukungan Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 5.060 titik

“Strategi itu antara lain program bundling handset, tarif telepon kompetitif dan tarif data murah, pemasaran bersama dengan anak perusahaan, serta memperkaya layanan nilai tambah dalam bentuk konten,” ujarnya.

Bentuk nyata dari implementasi strategi itu adalah program panggilan hemat “Bulan C’rita Flexi” yang diberlakukan mulai Desember 2009 hingga Februari 2010.

Melalui program tanpa syarat ini, pelanggan Flexi bisa melakukan panggilan satu jaringan ke sesama Flexi dengan tarif 300 rupiah tanpa batas mulai pukul 23.00 hingga 09.00 WIB. Namun, pembicaraan untuk enam menit pertama tetap dikenakan tarif normal 49 rupiah per menit.[dni]

101209 2012, Era Total Konvergensi Dimulai

2012, Era Total Konvergensi Dimulai

JAKARTA—Para pelaku usaha di sektor telekomunikasi menyakini era total konvergensi akan terjadi di Indonesia dalam waktu tiga tahun mendatang atau pada 2012.

Konvergensi adalah menyatukan berbagai layanan telekomunikasi dan penyiaran ke dalam satu media. Sehingga dengan hanya satu media pelanggan dapat menikmati berbagai jenis layanan seperti triple play (teleponi, video dan text termasuk di dalamnya layanan streaming broadcast dan video on-demand) maupun Quad play dengan andalannya adalah teknologi akses tanpa kabel (wireless).

”Jika hanya konvergensi yang sepotong-potong seperti triple play itu sudah akan terjadi pada tahun depan. Telkom saja akan menggelar triple play plus pada kuartal pertama 2010,” ungkap COO Telkom Ermady Dahlan, di Jakarta, Rabu (9/12).

Dijelaskannya, dalam era full konvergensi hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan bandwitdh, fully mobility, perangkat yang seamlesss, dan konten lokal yang berlimpah. ”Di era ini jaringan bergerak dan tetap akan menyatu. Untuk ini dibutuhkan regulasi yang mendukung dari pemerintah,” katanya.

Ermady menjelaskan, saat ini pelaku usaha sedang membahas masalah penetapan harga jika full konvergensi dilaksanakan. Terdapat beberapa skenario yakni berbasiskan volume, waktu, bulk, atau kombinasi dari ketiganya.

Dosen Senior Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Purnomo Sidi Priambodo mengungkapkan, untuk mengantisipasi datangnya era konvergensi, UI bersama beberapa operator bernisiatif membentuk Forum Konvergensi Telekomunikasi (Konvertel). Operator yang menjadi anggota Konvertel adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, IM2, dan XL.

”Forum ini untuk memberikan asupan dan kontribusi bagi usaha-usaha penghematan devisa untuk pengelolaan infrastruktur informasi yang lebih efisien dan berdaya guna,” katanya.

Sementara Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, konvergensi di sisi jaringan memang dibutuhkan oleh industri telekomunikasi untuk menghemat belanja modal dan biaya operasional di masa depan. ”Regulator sekarang sedang mengaji, apakah open access itu perlu diregulasi atau tidak,” katanya.[dni]